Bupati Bima Tandatangani MoU Perlindungan Naker Migran

Dalam upaya peningkatan kualitas,  kompetensi dan perlindungan pekerja migran indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE.

          

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Bima dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani , Kamis (4/11/2021) di The Stones Hotel Kuta Bali. Pada kesempatan tersebut  Bupati didampingi oleh Staf Ahli  Drs Ishaka dan Iwan Setiawan, SE, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Fatahullah S.Pd dan Kabid Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Ruvaidah, ST, MT.

             

Selain Kepala BP2MI,  acara tersebut juga hadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB RI) Tjahjo Kumolo sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP2MI dengan enam kepala daerah dan  Gubernur Bali.

 

             

Dalam konferensi pers yang berlangsung usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut Bupati Bima  menyampaikan apresiasi apa yang dilaksanakan oleh BP2MI dalam upaya  mengurangi beban pekerja migran berhubungan langsung dengan para calo.

           

"Kami akan melakukan sosialisasi dan imbauan kepada 191 desa  di Kabupaten Bima agar mereka memilih jalur resmi untuk berangkat sebagai pekerja migran dan akan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu keimigrasian agar tidak berurusan dengan Calo". Ungkap Bupati.

            

Demikian halnya dalam menjamin keselamatan para pekerja migran dan meminimalisir permasalahan mereka hadapi, Pemerintah daerah sudah merumuskan dan memetakan permasalahan yang  ada untuk dicarikan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Sekda Bima Pimpin Rakok Penyaluran Pupuk

Menindaklanjuti aspirasi beberapa elemen masyarakat berkaitan dengan perbaikan tata kelola distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si, Senin (1/11) pemimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang Rapat Sekda.

         

Rakor tersebut secara khusus membahas aspirasi dan harapan elemen masyarakat terkait penetapan harga panen petani, ketersediaan sarana dan prasarana sektor pertanian dan pentingnya peningkatan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

               

Pada rapat yang juga diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Indra Jaya dan 10 OPD terkait Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Hj. Nurma M.Si, Kadis Perindag, Kepala Bagian Hukum dan  Kepala Bagian Ekonomi Setda dan para distributor pupuk tersebut, perangkat daerah terkait diminta untuk melakukan evaluasi secara seksama langkah-langkah yang telah diambil.  Juga diminta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan tata kelola pupuk dan sarana pertanian. 

          

"Karena itu saya meminta para kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik dan mempelajari aspirasi sebagai acuan perumusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

             

Untuk menyelesaikan persoalan dan kendala yang ada, maka koordinasi yang baik antara seluruh distributor dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan KP3 sangat diperlukan.

               

Menindaklanjuti aspirasi dan harapan elemen masyarakat ini,  juga akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pembina, penyuluh pertanian dan para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Bima. Jelas  Sekda

             

Dalam rapat tersebut l, Asisten II Ir. Indra Jaya yang memandu rapat mengharapkan agar pengelolaan pupuk, sarana pertanian dan obat-obatan berjalan dengan baik karena itu fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Demikian halnya pembinaan yang dilakukan per wilayah kepada distributor dan pengecer perlu ditingkatkan.  Harap Indra Jaya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pemkab Bima Dorong Percepatan Vaksinasi covid-19

Pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong percepatan cakupan vaksinasi covid-19 di seluruh kecamatan yang ada mencapai 50 persen lebih hingga Desember mendatang.

             

Untuk mengevaluasi dan meningkatkan sinergi penanganan Covid secara terpadu,  Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE,  bersama Wakil Bupati Drs.H Dahlan M Noer, Forkompimda, Kepala Perangkat Daerah terkait, para Camat dan Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Bima Senin (1/11) mengikuti Rapat Koordinasi secara Hybrid dalam bentuk tatap muka (offline) dan tatapmaya (online) Percepatan Penanganan  COVID-19 di Ruang Rapat Bupati Bima.

                

Rakor  yang juga dihadiri  Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Teuku Mustafa Kemal, Kapolres Kabupaten Bima AKBP Heru Sasongko, Sekda Drs H M. Taufik HAK M.Si, Wakapolres Bima Kota, Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat dan  Kepala Puskesmas Se-kabupaten Bima.

         

"Banyak hal yang  menjadi catatan dan perlu diperbaiki. Baik itu dalam hal koordinasi lintas OPD  TNI/Polri maupun segenap petugas vaksin  yang menjadi ujung tombak untuk melaksanakan ini". Tuturnya.

 

         

“Pemerintah Kabupaten Bima akan terus turun untuk melihat langsung vaksinasi yang berlangsung di tiap kecamatan”.

           

Semua perangkat daerah khususnya Dinas Kesehatan dan BPBD  lebih giat mengejar target vaksinasi dan Rakor merupakan wahana evaluasi menyampaikan hambatan atau kendala yang dihadapi di lapangan.

 

          

Disamping itu, kita harus bersama-sama membangun komitmen untuk  mensukseskan vaksinasi covid-19 akan tergambar pada capaian  di masing-masing kecamatan.

              

"Mari manfaatkan Tenggara waktu  dua bulan ke depan untuk  sama-sama membuktikan bahwa kita mampu mencapai angka diatas  50% sampai tanggal 31 Desember tahun  2021. Jelas Bupati. (KIM WAWO)

Selengkapnya