Sekda Bima: Penggunaan Dana Covid-19 Telah Melalui Prosedur

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima mengatakan penggunaan dana Covid-19 pada 2020, telah dilakukan dengan baik dan melalui prosedur yang bisa dipertanggung jawabkan. Karena sebelum penggunaannya telah dilakukan MOU antara Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejaksaan Negeri Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima.

 

Pernyataan itu ditegaskan Sekda H Taufik HAK M.Si, di ruang kerjanya, Rabu, 30 Juni 2021, menjawab tuduhan fiktif terkait penggunaan Dana Covid dilakukan Pemkab Bima senilai miliaran rupiah.

 

Dijelaskan Sekda, prosedur pengajuan penggunaan anggaran Covid-19 itu, diajukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas (Gutas) yaitu Bupati.

 

‘’Setelah mendapatkan persetujuan (disposisi) baru diajukan pencairan kepada BPPKAD melalui kontrak pihak ketiga, kemudian direview oleh APIP,’’ujar H Taufik, usai memimpin rapat Penanganan Covid-19, di ruang Kerja Sekda.

 

Pihak ketiga akan mengirimkan barang berdasarkan spek dan nilai kontrak. Kemudian diperiksa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia penerimaan hasil pekerjaan (PPHP) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP).

 

Setelah dinyatakan sesuai, lanjut Sekda, baru di buatkan Berita Acara Serah Terima barang dari PPK ke Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian, Kadis menyerahkan melalui penanggung jawab logistik kepada kepala Puskesmas dan RS. Sondosia.

 

Tidak berhenti sampai disitu, semua barang yang masuk dari berbagai sumber atau distributor termasuk dari Belanja Tak Terduga (BTT), di laporkan tiap minggu kepada BPKP dan APH tentang progressnya. Untuk penggunaan dana BTT, tidak saja oleh Dinas Kesehatan tetapi diperuntukan bagi beberapa OPD.

 

Semua dokumen kontrak, di serahkan kepada APH lalu di audit secara internal maupun eksternal oleh lembaga yang berwenang yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan BPK.

 

‘’DPRD Kabupaten Bima juga sudah membentuk Pansus Covid. Hasilnya, khusus penggunaan dan penanganan Dana Covid oleh Pemkab Bima tidak ditemukan persoalan. Demikian juga hasil audit BPK dinyatakan Clear and Clean. Tidak ada temuan apalagi di anggap fiktif,’’tambah Sekda Bima Drs. H Taufik HAK, M.Si. (KIM WAWO)

Selengkapnya

FGD SEKAR DESA, Tajudin : Aspek Perencanaan Sangat Penting

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si yang dalam sambutannya  menekankan pentingnya aspek perencanaan dalam pembangunan desa.

             

"Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuka babak baru peran pemerintah dan elemen di desa dalam mengelola sumber daya di tingkat desa yang harus berawal dari perencanaan yang baik,”kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si pada acara FGD mengangkat tema "Implementasi Pelembagaan dan Replikasi Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif" Senin (28/06/2021) di Cafe Sampana.

 

Menurutnya sejumlah tantangan masih kita hadapi dimana masih ada desa yang belum merampungkan dokumen APBDesa dan melakukan review karena didalamnya tercakup program prioritas pembangunan di tingkat desa.

            

Oleh karena itu, Kepala desa perlu menjalin komunikasi yang baik dengan BPD dan semua elemen. Hal ini penting dilakukan agar desa memiliki banyak inovasi". Tandasnya.

 

Untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan desa yang berkualitas sesuai amanat Peraturan Menteri Desa PDT RI nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB sebagai simpul jaringan Seknas Fitra bekerjasama dengan KOMPAK mengadakan Focus Group Discussion (FGD).

               

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc memaparkan, dalam  upaya mewujudkan transparansi penganggaran di desa, peran besar ada  di tangan pemerintah desa dan kemauan dalam menerapkan beberapa program yang ada oleh Kades dan BPD.

             

Salah kunci  keberhasilan Sekar Desa adalah kemauan membuka diri ke arah yang lebih baik dan keinginan mencari dukungan dari luar  dengan menerima informasi, pendampingan dan kerjasama sehingga capaian menjadi lebih tinggi dan ini yang diapresiasi oleh Bappeda". Terang Raani.

           

Pada FGD yang mengundang pejabat terkait Bappeda, DPMD,  Dinas Kominfostik, para Kepala Desa dan Ketua BPD desa dampingan KOMPAK tersebut dilakukan penyerahan  Modul Panduan Pemantauan Penanganan Covid - 19 Desa oleh Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Modul Sekolah Anggaran Desa dan Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa yang disusun oleh Tim Seknas FITRA dan KOMPAK.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc, Koordinator KOMPAK Asrullah Lukman dan Local Coodinator SEKAR DESA M. Qadafi (KIM WAWO)

Selengkapnya

YAPPIKA-Action Aid Serahkan Bantuan Rehab SDN Sanolo-Bolo

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-Action Aid) dalam kerangka kerja Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) dengan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) dan PENNYAPPEAL sebuah lembaga filantropi dan pengelola zakat yang berbasis di Inggris Kamis (24/6) melakukan serah terima  bantuan rehab ruang kelas  SDN Sanolo di Halaman Sekolah setempat.

 

Serah terima tersebut  ditandai penyerahan Plakat dari Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rochmat Munawar kepada Bupati Bima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan disaksikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf  SH, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kadis Dikbudpora Zainudin S.Sos, MM, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul, Camat Bolo Mardianah SH, Camat Woha Irfan DJ SH, Direktur SOLUD Dedy Mawardi serta para Kepala sekolah dan Kepala Desa Se Kecamatan Bolo.

         

Koordinator  Pro-InQluEd Bima Hersan Hadi mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari program inisiatif yang telah berjalan selama 3 tahun, yakni Program Pro-InQluEd Kerjasama SOLUD dengan YAPPIKA-Action Aid dimana SDN Sanolo adalah salah satu dari 10 sekolah sasaran program di Kabupaten Bima.

             

“Fasilitasi SOLUD berawal dari usulan  Komunitas Sekolah SDN yang terdiri dari orangtua siswa, guru, pihak Desa, Kepala Sekolah Sanolo kepada SOLUD yang diteruskan kepada YAPPIKA - Action Aid. Kemudian ditindak lanjuti dengan upaya bersama dengan PENNY APPEAL bantuan rehab senilai  Rp. 218 juta  untuk 3 ruang sekolah yang dikerjakan oleh Komunitas Sekolah SDN Sanolo sendiri  dengan pengawasan dari SOLUD NTB sehingga dapat terealisasi”.

              

“Dukungan tersebut, perlahan-lahan telah berhasil menciptakan kondisi sekolah yang aman, bersih, lingkungan yang sehat dan infrastruktur yang ramah anak. Jelas Hersan.

               

Kepala SDN Sanolo M Ali S.Pd mengungkapkan,  dukungan SOLUD bukan hanya  infrastruktur, dalam kurun 3 tahun terakhir, dukungan  yang diberikan SOLUD termasuk pembentukan Komunitas Sekolah.

              

"Ini menjadi wadah komunikasi pihak sekolah dengan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan. Juga memungkinkan adanya dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus dimana sebelumnya sekolah mengalami kesulitan memberikan pembelajaran. Oleh karena itu, SDN Sanolo memenuhi kriteria sebagai Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Bima”. Urainya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Minta Ciptakan Ruang Kebahagiaan Bagi Anak

 

 

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat melakukan Launching Sekolah Ramah Anak dan Serah Terima rehab Ruang Kelas Bantuan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD), YAPPIKA – ActionAid (YAA)  dan PENNYAPPEAL yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama  Sekolah Ramah Anak Kamis (24/6) di SDN Sanolo Kecamatan Bolo.

 

“Kita harus terus menciptakan ruang kebahagiaan bagi anak, karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini berada. Kita menyadari ada banyak fakta dimana kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi dan kita masih berhadapan dengan kekerasan yang menjadi keprihatinan  serta harus dilawan bersama. Namun di sisi lain  kita juga harus mempertahankan prestasi dimana pada tahun 2019 lalu dimana Kabupaten Bima berhasil meraih prestasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional” kata Ummi Dinda sapaan Bupati.

 

“Ini adalah rahmat bagi masyarakat desa Sanolo yang harus dijaga  sehingga akan tumbuh sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk membangun daerah. Dukungan dan pendampingan di kabupaten Bima diharapkan terus berlanjut dimana sekolah lain yang membutuhkan juga diharapkan bisa merasakan manfaatnya”. Harap Bupati. 

                

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam laporannya mengungkapkan, pada tahun 2019, Kabupaten Bima  mendapatkan penghargaan Madya Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat nasional. 

            

“Di tingkat daerah, sejumlah pembenahan pun telah dilakukan antara lain dengan menetapkan 48 sekolah ramah anak pada 25 SD, 15 SMP dan 8 SMA Se-kabupaten Bima,”jelasnya

 

Disamping itu dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima telah mendorong berbagai pihak dalam pembudayaan dan pengembangan literasi masyarakat dan keluarga.

 

Demikian halnya dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif di Kabupaten Bima, sejak tahun 2018 hingga 2021 telah bermitra dengan Perkumpulan SOLUD melalui pada 10 SD Negeri di kabupaten Bima antara lain di kecamatan bolo woha  Ambalawi”. Terang H. Fahrudin.

                 

Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir dalam pengantarnya memaparkan, hingga tahun 2028,  YAPPIKA mendorong inisiatif lokal, baik di tingkat daerah maupun komunitas  bagi pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender.

              

Hal ini didasari data bahwa di seluruh uIndonesia terdapat 240 ribu ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak dan ini berarti bahwa 6 dari  10 siswa berada dalam bahaya. Demikian halnya di kabupaten  terdapat 30 persen infrastruktur sekolah yang perlu dibenahi”.  Dengan Demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima  diharapkan bagaimana mengatasi persoalan infrastruktur yang tidak aman  dan bida menimbulkan bahaya”.

                  

Fokus dukungan berikutnya dari YAPPIKA adalah membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas organisasi  dan keuangan serta mendorong kebebasan berserikat, toleransi, aksi kemanusiaan dan ketangguhan menghadapi bencana.  Jelasnya.

 

Koordinator Nasional YAPPIKA – ActionAid Rahmat Munawir maupun Direktur SOLUD Dedy Mawardi menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah terkait antara lain Bappeda  dan DP3AP2KB yang ikut membantu dan DPRD atas kebijakan penganggaran  pada  OPD untuk mendukung kesiapan Kabupaten Bima menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).

               

Dihadapan Para Kepala Desa dan Kepala Sekolah Se-Kecamatan Bolo, Bupati menyampaikan terima kasih kepasa SOLUD dan YAPPIKA  yang telah  mendukung rehab SDN Sanolo.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf  SH, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kadis Dikbudpora Zainudin S.Sos, MM, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul, Camat Bolo Mardianah SH, Camat Woha Irfan DJ SH,  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wabup Dahlan: Program Inovasi Mampu Tingkatkan IPM di Bima

Rapat Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Program INOVASI Fase – 2 tahun 2020 – 2023, Kabupaten Bima yang berlangsung Selasa (22/6) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima dimanfaatkan secara khusus oleh Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer untuk memberikan sejumlah catatan dan apresiasi atas pelaksanaan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), sebuah program kemitraan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia  Fase -1 tahun 2016-2020.

         

Wakil Bupati yang didampingi Ketua Komisi DPRD Bidang Pendidikan Ilham Yusuf, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapeda kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima A. Salam Gani S.Pd . M.Pd, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bima dan Ketua STKIP Taman Siswa Bima Dr. Ibnu Khaldun, M.Si dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Program INOVASI Fase I sudah berlangsung dengan baik selama kurun waktu tiga tahun.

             

"Ada  peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Bima,  namun di sisi lain  masih ada aspek yang belum berkembang dengan baik. Hal ini yang paling penting untuk dibahas dan menjadi bahan evaluasi. Oleh karena itu, dalam diskusi hari ini perlu mengupas tuntas bagaimana misalnya aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini bisa ditingkatkan". Terang Dahlan.

                

Dalam kaitan dengan upaya ini lanjut Dahlan, satu ikhtiar kita dalam menemukan generasi cerdas adalah melalui kehadiran Program INOVASI ini.  Karena itu yang paling penting kita harus terus-menerus dan berkelanjutan menumbuhkan generasi cerdas tersebut karena maju atau mundurnya suatu negara tergantung pada generasi muda”.  Melalui Gerakan Masyarakat Sadar (GEMAR) Literasi bersama-sama kita akan  menguatkan literasi dasar dan karakter anak yang bukan hanya tugas para guru tetapi merupakan tugas semua pihak”. Terang Wakil Bupati dua periode ini.

                               

Pada rapat yang dipandu Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc tersebut, Manager Program INOVASI NTB  Sri Widuri  yang menyampaikan sambutan secara daring bersama dengan Koordinator INOVASI Pulau Sumbawa M. Thoha mengungkapkan, Rapat Pembentukan Pokja INOVASI Fase -2 ini  untuk memastikan kerjasama sebagai  bagian dari tata kelola program INOVASI Fase  - 2.  Kemitraan sangat penting diwujudkan dalam tata kelola program.

 

Oleh karena itu, INOVASI berharap dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten ada tim yang dibentuk untuk memberikan arahan, pandangan, input dan juga kritik yang membangun terhadap program ini untuk mengatasi hambatan serius yang mungkin terjadi.

                            

“Perlu dipahami bahwa semua program yang dijabarkan  dalam manajemen INOVASI  di lokasi, akan selaras dengan prioritas dan kebijakan pemerintah daerah. Disamping itu program yang diterapkan memiliki  posisi strategis, dalam artian tidak mengulang program yang dilakukan oleh pihak lain  dan memastikan progam  INOVASI menjadi satu hal yang  tidak duplikatif dengan yang lain”  terang Sri.

                     

Menanggapai harapan Manager Program INOVASI tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin mengungkapkan, peningkatan  kinerja perlu ditunjukkan untuk memaksimalkan capaian dan  mengawalinya dengan pembentikan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Kabupaten. Disamping itu, beberapa catatan baik yang disampaikan oleh Pimpinan daerah maupun pihak INOVASI sebagai acuan bagi penyempurnaan program pada fase berikutnya”. Jelas H. Fahrudin.

         

Rapat Pembentukan Pokja yang berlangsung sehari tersebut diikuti Perangkat daerah Terkait yaitu Bappeda, Dinas Dikbudpora, Kementerian Agama, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bagian Hukum Setda, Pimpinan STKIP Taman Siswa dan Tim Gemar Literasi Kabupaten Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

KOMPAK Fasilitasi Sosialisasi Daring Sistem Informasi Desa

 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (diskominfostik) Kabupaten Bima didukung oleh Program Kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (KOMPAK) Senin (21/6) mengadakan Sosialisasi secara daring Peraturan Bupati Bima No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Sistim Informasi Desa (SID) di Kabupaten Bima

         

Pada Sosialisasi yang dipandu Muh. Ridho Makruf tersebut, sebelumnya Program Manager KOMPAK NTB Lalu Anja Kusuma  memaparkan, sosialisasi ini  memiliki peran stragegis bagi pengembangan SID dan peran para pihak  baik pemerintah pesa, Camat dan OPD terkait di tingkat kabupaten dalam pengelolaan dan pemanfaatan SID untuk mendukung perbaikan tatakelola pemerintahan. 

         

“Pengembangan SID tidak hanya berkontribusi positif terhadap perbaikan tatakelola di desa, namun juga memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap perbaikan tatakelola data dan informasi ditingkat kabupaten. Dalam jangka panjang, SID dapat menjadi salah satu sumber data yang dapat diintegrasikan di tingkat kabupaten untuk mendukung terwujudnya "Bima Satu Data". Karena itulah Sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2021 ini penting dalam menumbuhkan  komitmen para pihak di kabupaten Bima”. Tandas Anja Kusuma.

 

District Coordinator KOMPAK Asrullah Lukman mengatakan, pilihan sosialiasi daring ini dilakukan KOMPAK mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, sementara peserta yang ikut serta cukup banyak. Sosialisasi diikuti perwakilan OPD tingkat kabupaten, camat, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) , para kepala desa dan operator SID se-Kabupaten Bima.

 

 

“Kegiatan secara daring ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman para pihak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten tentang pengaturan  pokok yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bima nomor 17  tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan SID di Kab. Bima.

 

Forum juga diharapkan dapat menyepakati agenda strategis dan teknis dalam meningkatkan akselerasi pengembangan dan pengelolaan SID. Sehingga para peserta  memahami pengaturan pokok yang tertuang Perbup, menghasilkan kesepakatan tentang agenda strategis dan teknis dalam meningkatkan  akselerasi pengembangan dan pengelolaan SID”. Jelas Asrullah.

         

Kegiatan daring ini sendiri menampilkan secara panel empat orang narasumber dari Dinas Kominfostik dan Dinas PMD Kabupaten Bima. Topik yang diulas mencakup  Kebijakan pemerintah daerah dalam Pengembangan Sistim Informasi Desa,   Peran dan Dukungan DPMDes Kabupaten Bima dalam rangka pengembangan Sistim Informasi Desa serta Peran dan dukungan Diskominfotik dalam rangka pengembangan Sistim Informasi Desa Sosialisasi Perbup Pedoman Pengembangan SID serta pemhahasan Pedoman Pengembangan SID  serta Diskusi  agenda strategis dan teknis dalam rangka pengembangan SID di Kabupaten Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

BPOLBF dan Bima Perkuat Sinergi Pembagunan Pariwisata

 

Upaya percepatan pengembangan dan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di 11 kawasan koordinatif terus dilaksanakan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dengan kembali menggelar rapat koordinasi bersama unsur pentahelix melalui Kelompok Kerja lingkup Pemerintah kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja tersebut mengusung tema “Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi pariwisata Kreatif Berkelanjutan dan Berdaya Saing" dan berlangsung selama 2 hari, 21–22 Juni  2021 di Hotel Marina Inn Kota Bima, NTB.

 

Direktur Utama (BPOLBF) Shana Fatina dalam sambutannya melalui Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata BOPLBF Neysa Amelia menjelaskan, peran utama BPOLBF sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi otoritatif dan koordinatif di kawasan Labuan Bajo dan 11 Kabupaten lainnya di Bima, Flores, Lembata, dan Alor bisa terlaksana jika sinergitas lintas instansi dan lembaga berjalan dengan baik.

 

"Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF, sehingga sinergitas dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, Flores dan Bima terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas," terang Neysa.

 

Neysa menegaskan, sebagai akselerator pembangunan dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing, BPOLBF tentu tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan unsur pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) sangatlah dibutuhkan.

 

"Sehingga diharapkan melalui sinergitas ini, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Bima yang berkelanjutan dan berdaya saing mampu diwujudkan melalui sistem perencanaan, serta monitoring yang baik," lanjutnya.

 

Di kesempatan yang sama, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK M.Si memaparkan, bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjalankan amanah memperkuat Destinasi Wisata Prioritas di Kabupaten Bima pada 2021 hingga 2025.

 

“Terdapat 6 kawasan prioritas  pengembangan pariwisata di kabupaten Bima diantaranya Kawasan SALAWA (Sape, Lambu, Wawo), Kawasan Sangiang Api, Kawasan Lewa Mori, Kawasan Tanjung Langgudu, Kawasan Lingkar Tambora dan Kawasan Donggo dan sekitarnya. Pengembangan Ke 6 kawasan tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Bima," kata Taufik.

 

Pengembangan kawasan prioritas tersebut lanjutnya, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu dalam memajukan kebudayaan Bima, mengangkat citra Bima, sebagai destinasi kelas dunia serta menjaga kelestarian lingkungan wilayah Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu.

 

Sebagai informasi, Bima sendiri adalah 1 dari 11 kabupaten kawasan koordinatif BPOLBF yang meliputi hanya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sape dan Lambu.

 

Selain itu, ke 2 Kecamatan baik Kecamatan Sape dan Lambu di Kabupaten Bima tersebut merupakan Kawasan/Area Penyangga dan Transisi Cagar Biosfer Komodo yang ada di Pesisir Timur Sumbawa (Nusa Tenggara Barat) selain Kab Manggarai Barat di Pesisir Barat Flores. Kawasan Cagar Biosfer Komodo ditetapkan UNESCO pada tahun 1977, yang juga meliputi Taman Nasional Komodo (ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1980 dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991) sebagai kawasan intinya seluas 173.300 ha. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima Buka MTQ Tingkat Kecamatan Sape

 

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer, membuka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan Sape ke 53, Jumat 18 Juni 2021.

 

MTQ dikuti 578 peserta dari 18 Desa se Kecamatan Sape. Melombakan 17 bidang, dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola, Desa Sari, dari 19 hingga 26 Juni 2021.

 

Sebelum seluruh rangkaian acara dimulai,  diawali pawai ta'ruf seluruh peserta, menuju arena dilangsungkan Musabaqoh Tilawatil Quran.

 

Ikut hadir pada upacara pembukaan tersebut Asisten III Setda Bima, Drs H Arifuddin HMY. Ada pula anggota DPRD Dapil 5, Pimpinan OPD, Camat Sape Kamarudin, S.Sos, Muspika dan seluruh Kades se Kecamatan Sape.

 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Umi Dinda menyumbang secara pribadi uang tunai untuk panitia MTQ sebesar Lima Juta Rupiah. Kemudian untuk melanjutkan pembangunan Masjid At Taqwa Desa Sari sebesar Rp 20 juta rupiah. Bantuan tersebut masing-masing diterima oleh ketua Panitia MTQ dan Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa.

 

Bupati terpanggil membantu Masjid At Taqwa puluhan juta, karena proses pembangunanya masih berlangsung. Terutama penambahan pembangunan sayap serta pada bagian lainnya.

 

‘’Semoga bermanfaat untuk pembangunan masjid dan masyarakat Desa Sari,’’ujar Bupati di hadapan ratusan warga Desa Sari yang memenuhi arena MTQ.

 

Atas nama Pemerintah, Bupati dan Wakil menyampaikan terima kasih dan rasa bangga pada keluarga besar Desa Sari, yang berdomisili di dalam maupun di luar daerah. Karena, kompak mendukung dan menyukseskan terlaksananya MTQ di Desa Sari.

 

‘’Terkhusus bagi generasi milenial Desa Sari, yang mempunyai jiwa seni dan kreatif. Mendesigne arena MTQ sehingga memiliki keunikan dan tercipta nilai seni yang tinggi,’’ungkap Bupati.

 

Dijelaskan Bupati Umi Dinda, selama Covid-19,  seluruh kegiatan serba dibatasi. Oleh karena itu, Bupati menghimbau untuk terus mentaati protokol kesehatan covid.

 

Bupati mengaku Kecamatan Sape merupakan lumbung Qori dan Qoriah terbaik yang bisa membawa nama baik daerah di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional. Dan Sape adalah saingan terberat dari kecamatan-kecamatan lain di Bima.

 

Sementara itu Ketua Panitia H. Masykur, menyampaikan tema yang diangkat yakni "Dengan Musabaqoh Tilawatil Quran Kita Wujudkan Masyarakat Sape yang Qurani."

 

Tujuan pelaksanaan MTQ, kata Ketua SMPN 1 Sape ini, untuk mendorong dan meningkatkan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan Alquran di lingkungan keluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara.   (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wabup Dahlan: Turunkan Angka Stunting Peran Bidang Terdepan

 

Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Bima menggelar Bakti Sosial, Pelayanan Keluarga Berencana (KB), Pemasangan KB Gratis, Pelayanan Ibu Hamil dan Remaja serta Donar Darah dalam rangka  Hari Ulang Tahun (HUT) ke 70 tahun 2021.

 

Kegiatan dilangsungkan di lapangan Volly Desa Leu Kecamatan Bolo,  dengan mengusung tema “ Optimalisasi peran bidan pada Layanan terbaru KIA-KB dan kesehatan Reproduksi dalam mendukung Penguatan pelayanan primer”.

 

Wakil Bupati (Wabup) Bima Drs H Dahlan HM Noer, ikut menghadiri kegiatan organisasi profesinya para Bidan tersebut. Selain dihadiri Wabup Dahlan, hadir pula Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Prov. NTB, Ketua PC IBI Kabupaten Sumbawa, Ketua PC IBI Kabupaten Bima, Camat Bolo dan Kepala Desa (Kades) Leu.

 

Atas nama Pemerintah, Wakil Bupati menyampaikan Selamat hari ulang tahun yang ke -  70 pada IBI. Diusianya yang ke- 70 IBI tetap sukses  dan semakin profesional.

 

‘’Kalau berbicara profesional, kita harus berbicara mutu serta kualitas,’’ujar Wabup, dalam sambutannya dihadapan para Bidan, Sabtu 19 Juni 2021

 

Dijelaskan Wabup, tindak-tanduk para bidan harus mengutamakan mutu atau kualitas. Karena di tangan para bidanlah angka kematian ibu dan bayi.

 

Bahkan jika ingin menurunkan angka stunting, juga bergantung tangan dingin Ibu dan Bidan.

 

Untuk Kabupaten Bima, angka kematian ibu dan bayi bahkan stunting terjadi naik turun.

 

Diakui Wakil Bupati, tahun 2017 angka stunting  Pemkab Bima di urutan ke-3 di seluruh Indonesia. Namun pada 2018 dan 2019 naik lagi.

 

‘’Naik turunnya angka tersebut berarti masih ada yang kurang dalam pelayanan kita,’’akunya.

 

Diusianya yang semakin dewasa ini, IBI akan mengalami progres dan bekerja yang optimal. Agar target meminimalisasi angka kematian bayi dan ibu bisa tercapai.

 

Pemerintah mengapresiasi inisiatif dan peran IBI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

 

Sebagai organisasi profesi, IBI harus selalu menjalin komunikasi aktif dan menjadi teladan bagi yang lain, agar peran kita dapat dirasakan oleh masyarakat.

 

Pemerintahan Dinda-Dahlan, sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan para bidan. Terutama pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurut Wabup, peningkatan produktivitas kerja bidang Kesehatan dan Pendidikan harus saling bersinergi.

 

Sementara itu Ketua PC IBI Kabupaten Bima, Sitha Isa Arrahmawati, S.ST, dalam laporannya mengatakan, pada HUT yang ke 70 ini, IBI tidak saja melaksanakan ceremony, tapi melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial, Pelayanan KB gratis bersinergi dengan DP3AP2KB. Kemudian pelayanan kepada ibu hamil, remaja dan pelayanan donor darah.

 

Kegiatan telah dilaksanakan sejak 10 Juni sampai puncaknya pada 24 Juni 2021. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalah organisasi profesi. Satu-satunya wadah bidan di Indonesia.

 

Dijelaskan Ketua PC, musibah Covid-19 ini, tidak hanya merubah tatanan kehidupan masyarakat. Tetapi mampu menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan diantara anggota IBI. Hal itu tergambar melalui upaya kecil dari PC Kab Bima, memberikan bantuan masker, hand sanitizer dan suplemen kepada rekan-rekan bidan.

 

 

‘’Yang terpapar Covid-19 juga menjadi perhatian kita semua. Untuk tetap memberikan dharma bakti terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara,’’ujar Sitha Isa.

 

PC IBI Kabupaten Bima, kata Sitha Isa telah membantu keluarga besar IBI yang mengalami musibah.

 

Termasuk ada anggota yang meninggal dalam tugas kebakaran menghanguskan sampah sisa satu polindes, di Kecamatan Palibelo. Musibah banjir, menghanyutkan rumah dan harta benda para bidan di Kecamatan Monta, Woha, Bolo dan Kecamatan Sanggar.

 

‘’Terima kasih kepada seluruh anggota, sudah bahu-membahu meringankan beban rekan-rekan. Terima kasih dan penghargaan kepada Pemkab Bima atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama ini,’’tambah Sitha Isa. (KIM WAWO)

Selengkapnya

PD IBI NTB Bantu Bidan Korban Banjir

Momen Bhakti Sosial dalam rangka HUT IBI ke 70 tahun 2021, yang dilaksanakan di Desa Leu, Kecamatan Bolo, dimanfaatkan pula oleh Pengurus Daerah (PD) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTB, untuk saling berbagi.

 

PD IBI yang dipimpin Bidan Wayan Mujungasih, S.ST, S.Sos ini, menyerahkan bantuan uang tunai Rp. 10 juta bagi 10 orang Bidan terdampak banjir. Dan 80 paket perawatan untuk 80 orang Bayi dan Balita.

 

Selain memenuhi undangan PC IBI Kabupaten Bima, kehadiran PD IBI Provinsi juga untuk menyerahkan bantuan. Sekaligus melakukan pembinaan kepada IBI Cabang se-pulau Sumbawa.

 

Bidan Wayan Mujungasih, mengaku, momen ulang tahun yang dilaksanakan di setiap tahunnya memang sangat baik sekali.

 

Selain  bhakti sosial, kebiasaan yang dilakukan IBI, selain sistem pola asuh, juga saling menghargai dan menghormati pada sistem.

 

"Kemudian, beberapa kegiatan sudah pula dilaksanakan oleh kami di PD," Sabtu, 19 Juni 2021

 

Bidan Wayan mengaku, ada korelasi antara kegiatan yang dilaksanakan oleh IBI dengan program Pemerintah.

 

Sebagai Garda terdepan dalam memberikan pelayanan ibu dan anak, IBI harus selalu tampil. Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang gencar-gencarnya dengan Posyandu keluarga.

 

Salah satu sasaran nya bagaimana menurunkan angka stunting.

 

"Ini tugas kita bersama. Saya berharap teman-teman harus ambil peran. Mudah-mudahan nanti masyarakat kita hadir mendapatkan pelayanan. Ini merupakan hal yang luar biasa,"ujar Ketua PD IBI Bidan Wayan.

 

Ketua PD, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bima, telah memberikan fasilitas kepada IBI Cabang Kabupaten Bima.

 

Mudahan-mudahan, kata Bidan Wayan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, juga angka Stunting di Kabupaten Bima serta Provinsi Nusa Tenggara Barat akan segera terwujud. (KIM WAWO)

Selengkapnya

KPM Ujung Tombak Pembangunan Desa

Dalam upaya percepatan pembangunan,  peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai salah satu unsur yang berperan penting sebagai ujung tombak pencegahan stunting terintegrasi di tingkat desa terus dilakukan.

             

Untuk membekali para KPM tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan  melakukan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) selama dua hari, mulai Kamis-Jumat, 17 s/d 18 juni 2021 di hotel Lila Graha Bima.

               

Pembinaan KPM  dari 90 desa lokus stunting  tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang menggunakan Dana BOK Stunting tahun 2021 ini merupakan Aksi ke 5 dari 8 aksi konvergensi stunting terintegrasi yang ada di Indonesia.

             

Ketua  Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd yang menjadi salah seorang  pemateri pada pelatihan tersebut memberikan motivasi kepada seluruh KPM agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

               

Sebagai sebuah kerja sosial,   KPM memiliki tugas kemasyarakatan yang mulia sehingga semua hal yang terkait dengan tugas di lapangan, agar selalu  melaporkan kepada masing-masing kepala desa.

          

Pembinaan KPM ini juga penting dalam mendukung penilaian kinerja penanganan stunting tingkat Provinsi NTB di Kabupaten Bima yang akan berlangsung tanggal 5 sampai 8 Juli 2021  mendatang di mana pada tahun lalu Kabupaten Bima berhasil meraih juara 1 pada aksi konvergensi stunting". Tandasnya.

         

Narasumber  lainnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dikes Kabupaten Bima  Alamsyah, SKM mengemukakan, "peran Posyandu keluarga yang saat ini telah berjalan di desa menjadi tempat pelayanan kesehatan di tingkat dusun merupakan wadah untuk upaya pencegahan dan penanganan stunting di masyarakat.

             

Pemateri selanjutnya yaitu Kasi Gizi, Tita Masitah, S.Gz, M.Si   memaparkan tentang pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan GEBRAK Bimantika.

         

Senada dengan Alamsyah,   Kepada DPMD Kabupaten Bima yang diwakili Kasi Pengembangan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Rahmawaty Sadatul Ummy, ST memaparkan, KPM memiliki tugas strategis dalam membantu pemerintah desa dalam sektor kesehatan untuk upaya pencegahan stunting melalui laporan secara berkala.

               

"Dalam melaksanakan tugasnya, para kader dibekali dengan metode scorecard desa dan aplikasi EHDW yaitu aplikasi pelaporan stunting diluncurkan oleh Kementerian Desa RI". Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Sebanyak 50 Pelaku Usaha Ikuti Seminar Pemasaran Produk

Seminar Kewirausahaan kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kabupaten Bima, Dekranasda dan NTB Mall yang berlangsung Kamis (17/6) di Gedung Produksi dan Promosi Tenun Kabupaten Bima Jalan Soekarno-Hatta Godo Kecamatan Woha

            

Pada kegiatan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi bertajuk Go Big With NTB Mall tersebut, sebanyak 50 pelaku UMKM dari beberapa kecamatan Se Kabupaten Bima.

            

Ketua Dekranasda Kabupaten Bima Hj. Rostiati S.Pd, Plt. Kepala Dinas Perindag Kabupaten Bima Amrin Munawar SE, Tim Dinas Perdagangan Provinsi NTB tampak hadir pada seminar yang juga memamerkan beragam produk pakaian, sarung, makanan, minuman herbal dan  aksesoris berbahan baku lokal tersebut.

                 

Bupati Bima yang diwakili Asisten I Setda Bima H. Putarman, SE dalam sambutannya mengatakan, ada beragam cara dalam pemasaran produk.

                 

"Karena itu, kita jangan hanya terpaku pada pola penjualan tradisional, tapi harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan platform media sosial yang ada. "Artinya para pelaku UKM juga harus bisa memanfaatkan sistem penjualan online". Terang Putarman.

               

Ketua Dekranasda Kabupaten Bima Hj. Rostiati S.Pd dalam pengantarnya mengungkapkan,  Gedung Produksi dan Promosi bisa digunakan sebagai ruang yang bisa digunakan secara luas oleh UKM untuk memajang produk  pakaian, kuliner dan beragam produk seni secara offline.

           

"Namun dengan berkembangnya teknologi dan terjadinya pandemi Covid-19, pelaku ekonomi tidak mungkin hanya berharap bisa penjualan  secara offline atau tatap muka, tetapi perlu mengembangkan usaha secara online". Terang Rostiati.

              

Ke depan, pemanfaatan platform digital akan lebih dioptimalkan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo dan instansi terkait. Sehingga diharapkan dari 18 kecamatan,  minimal 10 kecamatan sudah memiliki 10 produk makanan,  kerajinan tangan dan seni yang bagus. Dirinya berharap Tim NTB Mall bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para peserta seminar terkait dengan pemasaran produk UKM". Tutupnya.

           T

im Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Jarot Sarjono  mengemukakan, sosialisasi ke depan sangat penting dalam melakukan pemasaran hasil produksi dan usaha ekonomi. Apalagi situasi pandemi, di saat daya beli masyarakat menurun, maka peluang yang bisa dimanfaatkan secara online makin luas.

          

Oleh karena itu kehadiran NTB Mall ini dapat menjadi ruang konsultasi yang memfasilitasi dan memberikan penjelasan kepada pelaku usaha". Jelasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya