Bupati Bima Paparkan Capaian PUG

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, didampingi 10 orang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Bima memaparkan secara daring melalui aplikasi zoom hasil capaian program  PUG dihadapan Tim Penilai Independen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 di Ruang Rapat Bupati Bima.

 

Dihadapan Tim Verifikasi yang dipimpin Dr. Ir. Sulikanti Agusni M.Sc, Bupati Bima mengemukakan, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bima telah berhasil meraih  penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  kategori Pratama dan berharap pada tahun ini bisa meraih prestasi yang lebih tinggi.

                

Menurut Bupati,  pelaksanaan PUG di Kabupaten Bima telah menjadi salah satu bagian penting dari visi Bima RAMAH sebagaimana tertuang ada misi ke-5 yaitu terciptanya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. “Komitmen tersebut  dikuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati dan Surat Edaran,”katanya, Rabu (31/3/2021)

              

Ditambahkan Bupati, PUG tidak saja menjadi persoalan “struktur” tetapi juga sudah menjadi “kultur” bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dalam pengangkatan pejabat yang tidak hanya didominasi oleh laki-laki tetapi perempuan di tingkat pemerintah desa, anggota BPD, staf desa hingga RT telah diisi oleh perempuan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pemerintah Kabupaten Bima tahun ini telah memenuhi semua tujuh prasyarat  penilaian APE yang  selanjutnya disampaikan oleh Tim Pokja PUG”. Terang Bupati.

Sebelumnya, Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  RI  Fakih Usman  dalam sambutannya mengatakan, tahun ini Kementerian PPPA kembali melakukan evaluasi pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) baik di tingkat pusat pada kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. “Ada beberapa tahapan yang sudah dimulai tahun lalu mulai dari aplikasi kuesioner dan hari ini Rabu (31/3) memasuki pada tahap verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh tim verifikator independen secara daring”. Ungkap Fakih.

 

Dikatakan Fakih, saat ini kualitas hidup perempuan masih lebih rendah dari kualitas hidup laki-laki. Hal ini bisa kita lihat dari data indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) Kabupaten Bima. Tujuan pertemuan ini adalah untuk melakukan verifikasi dan melihat lebih dalam data dan informasi tentang pelaksanaan strategi PUG di Kabupaten Bima berdasarkan isian formulir  yang telah diterima oleh tim. Dengan upaya ini tim diharapkan tim independen memperoleh data dan informasi yang lebih lengkap, komprehensif dan objektif sebagai bahan penyusunan indeks.

           

“Tim POKJA diharapkan memberikan informasi dan data yang relevan dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bima. Penilaian ini ditujukan untuk meningkatkan prestasi nasional dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing yang salah satu sasarannya adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Selain itu verifikasi sebagai dasar pertimbangan dalam menominasikan Kabupaten Bima sebagai calon penerima penghargaan  pada tahun 2021”. Tandas Fakih. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Mampu Pertahankan Predikat WTP Tahun 2020

 

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE memaparkan sejumlah capaian pembangunan. Meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19, dapat mencatat prestasi yang cukup membanggakan Dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan berhasil mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini searah dengan penyerapan realisasi anggaran APBD TA. 2020, yang mencapai 98 Persen.

“Keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah ini tentu dengan kerjasama dan kerja yang baik dan sistematis,” kata Bupati saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPRD yang disampaikan Senin (29/03) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima

            

Pada bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten Bima mampu meraih predikat B sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN RB RI. Dibidang Pelayanan Publik, pemerintah Kabupaten Bima mampu menempati TOP 45 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional melalui inovasi Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi Dan Anemia (GEBRAK BIMANTIKA)”. 

             

Demikian halnya dibidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bima meraih torehan 3 (tiga) penghargaan dari Pemerintah Provinsi NTB sebagai Kabupaten dengan Predikat Kinerja Terbaik Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Program Penyakit Malaria, Kusta, dan Surveilans Epidemiologi. Disamping itu juga berhasil meraih prestasi terbaik I untuk penanggulangan stunting di Provinsi NTB”. Terang Bupati didepan Wakil Ketua DPRD Aminurlah (F/PAN)yang memimpin rapat.

 

Sejumlah capaian dan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Dari sisi anggaran, total pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp. 1.774  Triliun realisasi per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.743 Triliun atau mencapai  98,30 persen.

 

Ditambahkan  Bupati, bahwa dari sisi   pengelolaan pendapatan daerah, sepanjang tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.144,7 milyar dan terealisasi sebesar Rp.131,5 milyar atau 90,88%. Demikian halnya Dana Perimbangan setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.1,271 triliun dan terealisasi sebesar Rp.1,254 triliun atau 98,66%. Sementara  lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp.357,6 milyar dan terealisasi sebesar Rp.357,7 milyar atau 100,04%.

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD M. Putera Ferryandi S.Ip, unsur pimpinan dan  anggota DPRD Kabupaten Bima, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kepala BNNK Bima, Kepala Bagian, Camat, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, para pejabat eselon III, dan IV OPD serta insan pers. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Tahun 2022 Fokus Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Investasi

Bupati Bima yang diwakili Kepala Bappeda Drs. H. Muzakkir M.Sc menekankan pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Investasi Daerah Melalui Perbaikan Infrastruktur, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pelayanan Dasar

 

Hal tersebut disampaikan, Muzakkir dalam Forum Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun 2022  sebagai wahana penyelarasan usulan pembangunan tingkat kecamatan dan program/kegiatan unit kerja pemerintah daerah berlangsung Senin (29/03)  di kantor Bappeda Bima diikuti Seluruh Perangkat daerah dan Camat Se-Kabupaten Bima.

 

“Dengan tema tersebut lanjut Muzakkir yang disampingi beberapa isu strategis yang akan menjadi prioritas dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, kesehatan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan serta kerusakan lingkungan,” katanya didampingi Sekretaris Bappeda H. Fahrudin S.Sos M.AP,

 

“Permasalahan pembangunan yang harus ditangani antara lain mencakup  mutu pendidikan, penurunan angka kemiskinan dan angka indeks pembangunan manusia (IPM). Titik berat pembangunan juga akan mencakup infrastruktur dan konektivitas wilayah yang masih harus diperbaiki, belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian berkelanjutan dan penerapan pola agribisnis  disamping perbaikan kualitas lingkungan hidup”. Terang Muzakkir.

         

Untuk menjawab permasalahan tersebut lanjut Mudzakir di Tahun 2022 mendatang maka prioritas pembangunan adalah pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pelayanan dasar peningkatan kualitas sdm dan pembukaan lapangan kerja melalui industri kecil menengah dan UKM.

 

“Prioritas lainnya adalah penguatan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat dan investasi daerah, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, konektivitas wilayah dan prasarana umum. Aspek lainnya yang menjadi prioritas adalah pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan hasil serta penguatan ketahanan pangan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pada tahun 2022 mendatang alokasi dengan pagu anggaran yang diperkirakan mencapai Rp. 1,91 triliun”.

         

Sebagaimana diketahui, untuk mewujudkan VISI Bima RAMAH Periode II, terdapat lima  misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Bima tahun 2021 - 2026  yaitu mewujudkan masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai luhur kebudayaan Bima, Mewujudkan masyarakat yang kondusif dan harmonis dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta mewujudkan kemandirian  ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Dua misi lainnya yang akan dijabarkan dalan kurun wjaktu lima tahun mendatang yaitu  Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel  dan Membangun sumber daya manusia yang maju, mandiri, berdaya saing dan inovatif dengan pengarusutamaan kesetaraan gender.

 

Selama tiga hari  Senin - Rabu  (29-31 Maret) 2021  dilakukan klinis  Perangkat Daerah dan Kecamatan sinkronisasi usulan kecamatan dan  program perangkat daerah. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima : Fasilitas Megah, Dibarengi Pelayanan Maksimal

Bangunan megah berlantai dua yang dibangun diatas lahan seluas 1 ha tersebut menyerap total anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2020 senilai Rp. 15,1 Milyar. Selain bangunan Puskesmas sarana dan prasarana  lainnya yang dibangun pada lahan tersebut adalah rumah dinas, pengadaan mobil Ambulance, mobil Puskesmas Keliling double gardan, pengadaan empat unit kendaraan roda 2, instalasi pengolahan limbah, penyediaan alat kesehatan (Alkes) dan pengadaan  Genset.

            

Tarian “Wura Bongi Monca” yang ditampilkan para siswi yang tergabung dalam Sanggar Harapan Kecamatan Tambora menyambut Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE, Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer bersama rombongan yang terdiri dari para  Asisten, Kepala Perangkat daerah dan Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Kepala  Taman Nasional Gunung Tambora, Kepala Balai POM Bima serta MUSPIKA Kamis (18/03) saat melakukan kerja dalam rangka Peresmian Puskesmas Kecamatan Tambora yang berlokasi di desa Rasabou.

         

Hari ini kita hadir untuk melihat berbagai hasil pembagunan  dan patut bangga  dengan berbagai berbagai kemajuan,  termasuk sektor kesehatan dan sampai akhir masa jabatan periode I IDP-Dahlan sudah dibangun 15 Puskesmas megah. Fasilitas ini  harus terawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena merupakan sarana penyembuhan masyarakat. Ungkap Bupati.

 

Dikatakan Bupati Bima, “komitmen Pemerintah daerah telah dibuktikan dengan menghadirkan tiga orang tenaga dokter yang dibantu sejumlah tenaga perawat.  Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat  Kecamatan Tambora agar membantu kelancaran tugas dan memberikan kenyamanan para dokter  dalam memberikan pelayanan kesehatan”.

             

Pada kesempatan ini Bupati secara khusus mengundang  17  Camat lainnya untuk melihat bahwa Kecamatan Tambora saja yang secara geogragfis jauh dari pusat pemerintahan  mampu membangun   wilayahnya,  apalagi kecamatan  lainnya yang relatif dekat. Artinya, Bima RAMAH II  bukan hanya slogan, tetapi semua pihak harus bekerja keras mewujudkannya”. Tandas Bupati

 

Camat Tambora Drs. Isyrah dalam pengantarnya mengatakan, “atas nama masyarakat Kecamatan Tambora menyampaikan terima kasih  atas komitmen Pemerintah Daerah yang sangat memperhatikan pembangunan berbagai bidang di wilayah yang dipimpinnya khususnya sektor kesehatan”. Pada kesempatan tersebut Camat juga mengharapkan kepada Bupati untuk lebih mendorong bangkitnya jajaran pendidikan di kecamatan Tambora.

Peresmian pengoperasian Puskesmas ditandai dengan pengguntingan pita pada pintu masuk utama yang dilanjutkan dengan peninjauan seluruh ruangan dan fasilitas serta penyerahan kunci mobil ambulance kepada kepala Puskesmas.

       

Pada kesempatan tersebut, Camat Tambora bersama tujuh orang kepala desa membacakan Deklarasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan  dihadapan Bupati dan para undangan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Optimalkan Pelayanan Dasar Air Bentuk PDAM Regional

Dalam upaya memenuhi pelayanan dasar air minum, Pemerintah Kabupaten Bima akan mengoptimalkan PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di Kota maupun  Kabupaten Bima. Menindaklanjuti surat Walikota Bima nomor 489/105/III/2001 tertanggal 15 Maret 2021 tentang Rapat Koordinasi (RAKOR) Pembahasan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Regional, Rabu (17/03) digelar rapat  di ruang rapat Walikota Bima.

 

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Saerah Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si mengatakan bahwa pertemuan pembentukan PDAM regional tersebut turut dihadiri Walikota Bima H. M. Lutfi SE, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kota Bima dan Sekretaris Daerah serta pejabat terkait lainnya. Rakor dilakukan bersama Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (PPW) NTB yang sekaligus dirangkaikan dengan serah terima aset padat karya tahun 2019-2020.

Hariman menjelaskan, mengingat air minum merupakan masalah utama di Kota Bima, maka Walikota Bima mengundang Bupati Bima untuk membahas masalah tersebut dalam forum RAKOR. Langkah ini menurut Hariman, sesuai hasil kajian BPKP Perwakilan NTB dan kebijakan pemerintah yang merekomendasikan pembentukan PDAM Regional. Rencananya, pembentukan PDAM Regional Bima dalam bentuk Persero daerah (Perseroda) dan dalam waktu dekat akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kerjasama antara Bupati  dan Walikota Bima

 

“Diharapkan dengan pembentukan PDAM Regional akan terlayani kebutuhan air minum bagi masyarakat kota dan kabupaten  Bima secara optimal. Disamping itu, dari aspek manajerial, PDAM menjadi lebih sehat dan menyumbang PAD bagi daerah”. terangnya.

         

Dengan adanya PDAM Regional Bima, maka dalam jangka panjang Pemerintah Pusat akan mendukung pendanaannya secara optimal melalui pembiayaan oleh Kementerian PUPR yang menangani air minum”. Tutupnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Dinda - Dahlan Berkomitmen Mengayomi Seluruh Masyarakat

 

Acara Syukuran yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2021 - 2026  di Paruga Nae Desa Desa-Madapangga Rabu (10/03) dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh,  kewajiban memakai masker dan pengaturan jarak kursi bagi undangan.

           

Pada kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad  Putera Feryandi S.Ip, FORKOMPIMDA, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurhayati MM dan anggota DPRD Dapil Bolo-Madapangga Azhar SE tersebut, Bupati Bima kembali menegaskan bahwa Bupati dan Wabup adalah milik seluruh masyarakat. “Kita memahami bahwa ada gesekan-gesekan di masa lalu sebagai implikasi Pilkada. Namun demikian lanjut Bupati, mulai hari ini kita semua harus mampu memposisikan diri bahwa bupati dan wakil bupati siap mengayomi seluruh lapisan masyarakat”. Ungkapnya.

Menyinggung perolehan suara Pilkada di Madapangga, Bupati yang akrab disapa IDP ini mengungkapkan, “Kemenangan IDP-Dahlan di Madapangga menjadi hasil yang ditunggu-tunggu di wilayah lain dan Madapangga kembali menunjukkan masih menjadi lumbung kemenangan IDP - Dahlan”. Jelasnya disambut tepuk tangan meriah para undangan.

              

Kepada para relawan dan pejuang saat Pilkada, Bupati menitipkan pesan agar terus memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Tugas seluruh tim selanjutnya adalah mengawal proses pembangunan di semua keamatan dan desa sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati”.

“Tugas kita hari ini dan ke depan adalah memastikan aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan dilaksanakan dengan baik. Melalui para pejuang, masyarakat akan menyampaikan aspirasi dan harapan terkait apa yang harus dilakukan di masing-masing desa dan dusun, baik dari aspek pembangunan, perbaikan infrastruktur termasuk menempatkan dalam jajaran pemerintahan kader terbaik putra-putri terbaik di kecamatan Madapangga  sesuai dengan kapasitasnya”. Imbuh Bupati.

             

Menutup sambutannya, Bupati mengharapkan doa alim ulama dan tokoh masyarakat agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan diberikan  ketenangan untuk berjalannya roda pembangunan.

Wakil Bupati Drs. H. Dahlan  M. Noer yang juga hadir pada kesempatan tersebut memberikan sambutan. Dirinya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendukung IDP-Dahlan sehingga kembali mendapatkan amanah memimpin Kabupaten Bima lima tahun mendatang.

               

Kepada ratusan relawan yang hadir, Dahlan berpesan agar senantiasa menjaga harmonisasi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya, sukses melalui Pilkada  menjadi pijakan bagi sukses selanjutnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

SOLUD NTB Serap Aspirasi Pendidikan

 

Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA Action Aid menggelar  Dialog Kebijakan bersama DPRD dan Komunitas Sekolah di Kabupaten Bima. Dialog yang dikemas dalam kerangka Program  Promoting Civil Society-led Initiatives For Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) tersebut bertajuk “Serap Aspirasi Pendidikan II Kabupaten Bima” dan dilaksanakan selama dua hari . Dialog Sesi I untuk kecamatan Bolo dan Woha dihelat Selasa (9/3) di Saung Bambu  desa Penapali dan  Dialog Sesi II untuk kecamatan Palibelo dan Ambalawi berlangsung Rabu (10/3) di Cafe Falcao.

 

Sekjen SOLUD NTB Dedy Mawardi  di sela dialog hari kedua yang berlangsung di Cafe Falcao Amahami mengungkapkan, “dialog Kebijakan ini merupakan kegiatan serap aspirasi tahap 2 yang terselenggara berkat pendanaan dari The European Union dan bertujuan untuk menyerap aspirasi bidang pendidikan dari berbagai pihak guna mendorong terwujudnya inisiatif publik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkualitas”. Terangnya.

Dijelaskan Dedy, “dialog kebijakan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Bima yang berasal dari unsur legislatif dan komunitas sekolah. Hadir pada pertemuan ini Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf, SH (F.PKS), Camat Bolo dan Camat Woha, UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha dan para Koordinator Pengawas UPT Kecamatan Bolo dan Woha. Peserta lainnya lima Kepala Desa,  lima Kepala Sekolah dan komunitas sekolah dari lima sekolah dampingan Program Pro-InQlued di lingkungan Kecamatan Woha dan Bolo, Tim Pro-InQlued SOLUD serta media.  Masing-masing sesi diikuti 38 orang peserta sehingga total keikut sertaan mencapai 76 peserta.

Dialog kebijakan yang berlangsung pada Selasa (9/3)  yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 Wita  di Saung Bambu desa Penapali Kecamatan Woha berhasil menyerap banyak aspirasi dari komunitas sekolah.  Hasil dialog tersebut telah diterima oleh Ketua komisi IV bidang Kesra yang juga menangani pendidikan dan akan di teruskan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima”. Jelas Dedy.

           

“Pertemuan tersebut berhasil membangun dialog dua belah pihak antara pemangku hak dan pemangku kepentingan menuju pendidikan yang berkualitas dan adanya perhatian pengalokasian anggaran  di bidang pendidikan setelah dilakukan telaah anggaran dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020”.

Aspek lain yang muncul pasca dialog yaitu terbangunnya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk perbaikan tata kelola infrastruktur sekolah dan peningkatan tentang pendidikan inklusif bagi penyelenggara pendidikan. Juga terbangunnya mekanisme komunikasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan mutu pendidikan terutama infrastruktur, PIP dan pendidikan inklusif di daerah ini”. Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Diskusi Publik Multipihak Tata Kelola Potensi Desa

Pemerintah Desa Kalampa Kecamatan Woha bekerjasama dengan  Komunitas Lingkar Pinggir Bima Rabu (10/03) menggelar Diskusi  Publik  dengan  tema “Kewenangan dan Tata Kelola Potensi Desa yang Demokratis” di aula kantor desa Kalampa Kecamatan Woha.  

             

Diskusi yang dipandu Salmin S.Ip tersebut menampilkan  tiga orang  narasumber   yaitu Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc (Kabid    Sosbud  Bappeda), Asrullah  (District Coordinator KOMPAK Bima) dan Local Coordinator Program Sekolah  Anggaran (Sekar) Desa SOLKUD NTB-Seknas FITRA M.Qadafi ini menghadirkan perwakilan unsur-unsur yang ada di desa setempat yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Kader Desa dan kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Unsur lainnya yang ikut serta pada diskusi yang berlangsung dinamis tersebut yaitu Pengelola lembaga ekonomi lokal, perwakilan warga, kelompok marginal dan rentan, Kelompok Komunitas dan GAPOKTAN. Hadir juga Ketua BPD Samili, Ketua Karang Taruna Samili, Perwakilan Pemuda Samili.

 

Kepala Desa Kalampa Burhanudin  dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah desa, dirinya menyampaikan apresiasi kepada para peserta diskusi yang telah berpartisipasi dalam forum.  

 

Kades juga bangga dengan kegiatan diskusi publik yang digagas oleh elemen pemuda Lingkar Pinggir dan generasi muda  dalam mendorong partisipasi pembangunan di tingkat desa. “Kegiatan ini penting untuk bisa memahami sumber dana, alokasi dan pemanfaatan dana desa agar tidak ada prasangka dalam pengelolaannya”. Terang Burhanudin.

 

Kepada para narasumber Kades berharap dapat memberikan informasi dan pemahaman menyeluruh kepada apara pemangku kepentingan terkait tata kelola dana desa di wilayahnya.

           

Pada pertemuan yang menerapkan  protokol kesehatan tersebut, Koodinator  Lingkar Pinggir Haeruddin Parewa dalam pengantarnya mengatakan, Lingkar Pinggir Bima sebagai lembaga yang konsen pada isu pembangunan dan demokrasi desa mencoba mendorong simpul-simpul potensi desa untuk melakukan pengelolaan sumber daya lokal secara demokratis, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber penghidupan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi desa dan masyarakatnya.

“Diskusi Publik ini merupakan hal baru di desa ini tetapi inilah titik masuk untuk mengelola potensi karena terkait dengan kewenangan. Sehingga dengan empat  kewenangan yang ada, desa diharapkan mampu menggali potensi yang ada  untuk meningkatkan kesejahteraan terutama kelompok kelompok marginal”. Terangnya.

 

Usai pembukaan diskusi, dillanjutkan dengan penyampaian materi oleh tiga orang panelis. Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc memaparkan tema “sinkronisasi PErencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa dalam Rangka Pengembangan tata Kelola Potensi Desa.

Sementara, Asrullah (DC KOMPAK Bima menguraikan materi “Membangun Kolaborasi MAsyarakat Dalam Mengelola Potensi Desa Yang Inklusi dan Demokratis, Serta M. Qadafi yang menyajikan “potret Representasi Formal dan Informal Desa di Bima dan Upaya memperkuat kapasitas warga dalam mengorganisir gagasan guna terlibat aktif dalam tatakelola potensi desa.

 

Sejumlah pertanyaan krusial dari peserta yang muncul dalam sesi diskusi  antara lain terkait Kewenangan Desa dalam Mengelola Aset Desa,  Bagaimana membenahi BUMDES yang bermasalah,  Beberapa masalah internal BPDdan Paradigma Desa Membangun dan Membangun Desa, dan lainnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

KKN Mempersiapkan Mahasiswa Implementasi Ilmu Dimasyarakat

 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa disetiap angkatanya sangat penting. Dalam rangka mempersiapkan seluruh mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para dosen.

 

“Ilmu itu diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mahasiswa, tentunya tidak hanya hadir sebagai mahasiswa,’’kata Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, saat melepas 57 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Bima tahun ajaran 2020-2021, di halaman Kantor Bupati Bima, Senin 8 Maret 2021.

Selama melaksanakan KKN, mahasiswa diharapkan menjadi duta yang baik. Memastikan hadir ditengah-tengah masyarakat bisa mentransfer ilmu bermanfaat yang didapatkan dari para dosen.

 

‘’Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran STKIP Bima, yang selama ini tetap melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Bima. Tentunya dalam rangka mendukung program pemerintah di setiap tahunnya,’’lanjut Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bima, kata Bupati Umi Dianda, setelah melepas resmi Mahasiswsa KKN ini, akan berkoordinasi dengan para Camat dan Kades. Agar bisa menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh para Mahasiswa.

 

Bupati Bima Dua Periode tersebut berharap, para mahasiswa dan jajaran STKIP Bima, dapat terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bima.

 

Semoga kedepannya, para Mahasiswa akan menjadi tokoh besar yang membanggakan masyarakat dan bangsa terutama bagi Kampus STKIP Bima.

Sementara itu, Ketua STKIP Bima Dr. Nasution M. Pd menyatakan, mereka datang untuk mendukung Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019, tentang Gerakan Literasi.

 

Program KKN Tematik, di designe khusus untuk merealisasikan Pebup Literasi, yang sangat berbeda dengan program KKN sebelumnya.

 

‘’KKN Tematik ini semata-mata berorientasi kepada bagaimana percepatan Peraturan Bupati tentang Literasi. Kemudian bisa bermanfaat di masyarakat,’’kata Nasution.

 

Mahasiswa KKN ini akan dikirim ke Lima Desa yakni Desa Teke, Risa, Tonggorisa, Pena Pali, Wadu Wane

 

Program KKN Tematik ini, kata Nasution, akan memberi warna  dan mendukung program bersama Pemerintah Daerah untuk memajukan daerah. Khusus didesain menganut kurikulum, Merdeka Belajar, tidak seperti sebelumnya.

‘’Hari ini, Kami menyatakan diri sebagai relawan literasi di Kabupaten Bima,’’tambah Nasution.

 

Tahun 2021 merupakan awal kebangkitan STKIP dengan Program KKN Tematik. Diharapkan, kedepan mampu melahirkan calon pemimpin yang Humanis. Semoga dua bulan bersama masyarakat, Mahasiswa akan mampu mengatasi persoalan literasi di Kabupaten Bima.

 

Mahasiswa KKN Tematik tersebut akan dibagai ke Lima Desa yakni Desa Teke, Risa, Tonggorisa, Pena Pali dan Wadu Wani.(KIM WAWO)

Selengkapnya

Program Mahyani dan Jamban Keluarga Wujudkan Impian Masyarakat

Program Rumah Layak Huni (Mahyani)  dan Jamban Keluarga merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemprov. NTB, mewujudkan impian masyarakat. Untuk membantu rumah-rumah warga yang semula dinilai tidak layak huni menjadi layak huni dengan berbagai konsep dan model.

 

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Bima, Drs. H Arifudin HMY, saat meresmikan 25 Rumah Layak Huni (Mahyani) dan  21 Jamban Keluarga, di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Senin, 8 Maret 2021.

 

“Diharapkan Mahyani ini akan membuat kehidupan keluarga aman dan baik. Kendati sederhana namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan sehat dan nyaman bagi warga yang menempatinya,” kata Asisten III Setda Bima, Drs. H Arifudin HMY.

 

Puluhan unit Mahyani dan Jamban Keluarga itu, dibangun atas kerja sama Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Baznas Kabupaten Bima, dengan anggaran senilai ratusan juta  tahun 2020.

 

‘’Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras, menyelesaikan pembangunan rumah layak huni ini,’’ujar H Arifudin, saat memberikan kata sambutan pada acara peresmian, mewakili Bupati Bima.

 

Dijelaskan Asisten, kedepannya akan lebih banyak lagi rumah yang akan dibangun. Sesuai dengan  harapan Ketua Baznas Kabupaten dan Ketua Baznas Provinsi NTB.

 

Arifudin mengungkapkan, dalam membangun harus memperhatikan faktor kenyamanan dan kesehatan bagi yang menempatinya. Sehingga mereka bisa nyaman dan tentram.

 

Kepada warga yang menempati dapat menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan. Kalau Rumah bersih hati kita bersih kalau rumahnya indah, hidup kita pun akan jadi indah. Rumah tangga tentram, dapat beribadah dengan baik dan menjalani kehidupan lebih baik pula. Pemerintah tetap berkomitmen, memikirkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bima.

 

Sementara itu, Ketua Baznas NTB dr. TGH Muhammad Said MA,  menyampaikan apresiasi dan terima kasih, menjadi bagian meringankan beban masyarakat.

 

Pemprov. NTB, melalui program ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Selain  bantuan tanggap bencana.

 

‘’Alhamdulillah Provinsi NTB mencanangkan program Mahayani, Jamban Keluarga dan Sanitasi dengan menyediakan dana sedikitnya Rp 5 Miliar, untuk seluruh Kabupaten/ Kota se NTB,’’ungkapnya.

 

TGH Muhammad Said mengungkapkan, telah digelontorkan lebih kurang Rp 1,33 M, dana khusus Kabupaten Bima.

 

Tentunya, kedepan akan ditingkatkan, untuk program Mahyuni dan Jamban Keluarga di Kabupaten dan Kota.

 

‘’Dukungan Pemkab Bima, Baznas Kabupaten dan Kota tetap kita harapkan,’’tambahnya.

 

Turut hadir pada momen peresmian itu, Ketua Bazbas Prov NTB, dr. TGH Muhammad Said MA,  Ketua Baznas Kabupaten bima. Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Palibelo, Drs. Darwis, Kepala Desa Ntonggu dan sejumlah OPD lingkup Pemkab Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya