Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Kabupaten Bima Difinalisasi

 

Pertemuan Tahap II Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)  melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima  dengan Yayasan ADRA Indonesia (Adventist Development and Relief Agency), Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia  yang didanai oleh European Commission  Humanitarian AId (ECHO) Senin  (30/11)  berlangsung di Kafe  Arema Waterboom – Kota Bima.

 

Pada pertemuan yang dipandu Kabid Penanganan Bencana  dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima M. Gunawan, S. Si tersebut,  Tim yang beranggotakan 34 orang  melakukan finalisasi analisa risiko, ancaman bencana, wilayah rawan bencana, data bencana serta, penilaian bahaya ancaman dan risiko bencana, sejarah dan profil ketahanan dan keamanan. juga membahas kebijakan dan strategi, pemitraan, penanggulangan risiko serta rekomendasi penanganan bencana.

                  

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aries Munandar ST, MT  dalam arahannya mengatakan, salah satu aspek penting dalam penangangan kebencanan adalah sinergi multi pihak. “BPBD bermitra strategis dengan TNI dan Polri dalam setiap kegiatan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun bencana lainnya”. Terang Aries.

                

Menyinggung ancaman terjadinya bencana, “yang perlu diantisipasi adalah efek La Nina,  sebuah perubahan suhu yang naik ke permukaan dimana suhu panas bergerak naik.  Daerah yang  dilalui akan mengalami  tiga dampak yaitu angin puting beliung, banjir bandang dan tanah longsor yang rerjadi karena tingginya intensitas curah hujan.

             

"Dengan isu La Nina perlu dikerucutkan untuk menelaah bencana hidrometeorologi, termasuk bencana sosial. jadi dikerucutkan dengan usulan untuk membahas mengenai rencana kontigensi banjir dan kebakaran yang sering dialami karena ini lebih mudah diaplikasikan di tataran birokrasi. Sehingga berfungsi sebagai standar operasi kegiatan.

                

“Apabila terjadi bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini akan akan langsung diaktivasi sebagai rujukan penanganan bencana.   

                   

Penanganan bencana juga perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen dana desa diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam pemanfaatan dana dan penanggulangan bencana kebakaran". Terangnya.

              

Pada pertemuan yang turut dihadiri Wakapolres Bima dan Kasdim 1608/Bima tersebut,    perwakilan ADRA Robert mengungkapkan, "dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen bersama yang akan menjadi acuan dalam penanganan bencana di Kabupaten Bima.

               

Kita berharap dokumen yang disusun bisa dimanfaatkan dalam penanganam bencana, tidak hanya menjadi dokumen yang disimpan di meja". Imbuhnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wilayah Blank Spot Bima Akan di Bangun BTS

Kabar  gembira bagi masyarakat Bima. Tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan membangun 8 BTS di wilayah yang belum terjangkau signal Telekomunikasi.

 

Hal ini ditegaskan Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, Danny Januar Ismawan menyampaikan paparan program infrastruktur telekimunikasi dan percepatan transformasi digital, pada acara Sosialisasi Pinjam Pakai Lahan (PPL) tower telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Stasiun) sehubungan dengan pelaksanaan program Sinyal BAKTI dalam rangka pemerataan akses telekonunikasi sebagai perwujudan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), kamis, (26/11/2020) di Hard Rock Hotel Bali.

“Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan jaringan telekomunikasi yang sangat tinggi sehingga diperlukan akses dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wikayah blankspot telekomunikasi, “urai Danny.

              

Disamping itu, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut penyelesaian proses PPL dengan titik berat pada struktur kerjasama, prosedur dan tahapan serta klausal perjanjian.

                                            

Pemerintah    Kabupaten Bima melalui Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Muhammad Irfan, ST.,M.Eng Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam presentasinya memaparkan kebutuhan dan percepatan aksesibilitas jaringan komunikasi di daerah tersebut.

                

“Terima kasih kepada Kementerian Kominfo melalui BAKTI atas dukungannya terhadap pembangunan BTS di Kabupaten Bima, di tahun 2021 Kabupaten Bima dialokasikan 8 pembangunan BTS baru, sehingga target 2021 Kabupaten Bima Merdeka Sinyal akan tercapai, “urai Irfan.

                

Lebih lanjut, dalam paparannya Irfan menyampaikan bahwa Kabupaten Bima akan sangat siap dan berkomitmen terhadap percepatan aksesibilitas jaringan komunikasi informasi menuju transformasi digital.

              

“Capaian dan dukungan Kementerian melalui BAKTI akan sangat membantu dalam percepatan aksesibilitas di Kabupaten Bima, “tutup Irfan.

 

Sosialisasi tersebut diikuti 6 Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat serta Kabupaten Lombok Utara. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Inovasi GEBRAK BIMANTIKA Terima Penghargaan TOP 45 Nasional

Setelah tahun lalu Inovasi Sentuh Perempuan dengan  SIMAWAR menembus Posisi Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Rabu, (25/11/20) prestasi yang sama juga kembali diraih  Inovasi Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia (GEBRAK BIMANTIKA)

 

Pada acara dihadiri menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota, direktur utama BUMN dan pimpinan lembaga lainnya tersebut Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin membuka dan memberikan arahan  secara virtual  dan penyerahan penghargaan secara langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalitas.

           

Bupati Bima yang diwakili Sekretaris Daerah  Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si yang didampingi Kepala Bagian Organisasi Setda Syamsul Bahrain, S.IP. M.Si dan Inovator Gebrak BIMANTIKA Tita  Masitha M.Si sesaat setelah menerima penghargaan di  Gedung Tribrata Jalan Dharmawangsa Kemayoran Jakarta menegaskan kembali pentingnya inovasi pelayanan publik.

            

Sekda yang mengutip pernyataan Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pembinaan inovasi yang dilakukan Kementerian PANRB tidak berhenti pada kompetisi, namun juga meliputi pengembangan inovasi melalui transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik, serta pelembagaan inovasi tersebut agar berkelanjutan.

            

“Ujung reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat, melalui birokrasi yang lincah dan cepat mengambil keputusan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian penyelenggara pelayanan adalah optimalisasi sumber daya, anggaran, teknologi informasi, serta jejaring kerja yang mendukung inovasi”. Urainya.

           

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi Setda Syamsul Bahrain S.Ip. M.Si mengatakan, kompetisi tahun ini merupakan KIPP Ke-7, sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 oleh Kementerian PANRB. 

       

“KIPP merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan/pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan isntansi pemerintah untuk mendukung gerakan One Agency One Innovation sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

                 

Tahun ini terjaring 1.204 inovasi dari tujuh klaster instansi yang berhasil dihimpun, dengan rincian  141 inovasi Kementerian/Lembaga, 168 inovasi Pemerintah provinsi, 403 inovasi Pemerintah kabupaten, 200 inovasi Pemerintah kota, 98 inovasi Perguruan tinggi, 50 inovasi Perusahaan swasta  dan 144 inovasi Masyarakat sipil.

             

“Inovasi  Gebrak BIMANTIKA dari Kabupaten Bima termasuk kategori pemerintah kabupaten bersama 18 daerah lainnya. Selengkapnya, daftar Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 mencakup 7 Kementerian, 5 Lembaga, 7 Pemerintah Provinsi, 19 Pemerintah Kabupaten dan 7 pemerintah kota”. Tandas Syamsul. (KIM WAWO)

Selengkapnya

BPBD dan Mitra Bahas Dokumen Penanggulangan Bencana

 

Sebagai tindak lanjut Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)  melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima bermitra dengan Lembaga ADRA Indonesia (Adventist Development and Relief Agency), Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre dan Plan International Indonesia Kamis (19/11/2020)  menggelar Rapat Tim Penyusun  Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Bima  di Sampana Cafe Kota Bima.

 

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aries Munandar., ST. MT mengatakan, rapat tersebut menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Bima nomor 188.45/516/06.25 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontijensi Kabupaten Bima tahun 2020.

 

“Untuk akselerasi penyusunan dokumen tersebut telah dibentuk  Tim Penyusun RPKB  dan  Tim Penyusun Dokumen Rencana Kontijensi yang masing-masing beranggotakan 17 orang. Tim diharapkan dapat menyusun RPKB secara efektif dan efisien, pengumpulan data secara detail sesuai kerangka acuan kerja yang ditetapkan dan dibahas serta disusun saat pertemuan berikutnya.

 

Anton berharap dokumen yang dihasikan sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana  dan fokus pada aspek kedaruratan di Kabupaten Bima. “Dokumen RPKB Kabupaten Bima harus beda dengan daerah lain dan  merujuk kepada arahan BNPB” Tandasnya.

 

Ketua ADRA LLDPP - Jakarta  Aminuddin Magatani melalui kanal zoom meeting  dalam arahannya kepada 30 peserta terkait Petunjuk Teknis Penyusunan RPKB memaparkan, BNPB saat ini menginisiasi penyusunan RPKB di tingkat Provinsi meskipun belum ada rujukan teknis secara detail seperti  formatnya karena secara nasional BNPB sudah menyusun tapi belum disahkan oleh Presiden.

 

“RPKB lebih menekankan kepada peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penanganan  untuk semua bencana, tidak hanya bencana alam tapi juga non alam secara sinergi saling melengkapi. RPKB diharapkan bisa dipahami semua pihak sehingga memahami apa yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana. Ruang lingkupnya mencakup bidang kedaruratan, tidak saat pra dan pasca bencana”. Terangnya.

 

Pada pertemuan  tersebut Direktur Kesiapsiagaan BNPB RI melalui  Kasi Penyiapan Kesiapsiagaan Ardi Abetriawan via zoom meeting  mengungkapkan,  “ RPKB yang disusun nantinya diharapkan  bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak. Dari sisi waktu, RPKB disusun dalam keadaan normal sementara dokumen kontijensi bencana disusun saat ada potensi bencana serta  Rencana Operasi dibuat saat bencana terjadi.

 

Dikatakan Ardi, dokumen RPKB  mencakup secara umum semua potensi sementara dokumen kontijensi disusun untuk memudahkan penyusunan rencana operasional untuk satu jenis ancaman berdasarkan skenario terburuk. Dengan demikian, Rencana Operasional dibuat saat bencana terjadi yang menjadi dasar dengan mengacu pada rencana kontijensi  yang telah disusun” Jelasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Penghargaan Nasional Konvergensi Stunting Disabet Kabupaten Bima

Setelah sebelumnya mendapatkan prestasi terbaik I pada Penilaian Kinerja Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi NTB,  Tim Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Bima  kembali meraih apresiasi dan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat  Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas pencapaian dalam upaya penurunan stunting Tahun 2019-2020.

 

Penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah DR. Hari Nur Cahya Murni, MSi Kamis (12/11) dalam acara workshop penguatan kapasitas yang dirangkaikan dengan pameran pencapaian kinerja penurunan stunting di Swiss Bell Resort Pecatu Bali.

 

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc  yang mewakili Tim Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten Bima mengatakan Kabupaten Bima bersama 9 daerah lainnya  yaitu Flores Timur, Belu, Sikka, Tanah Bumbu, Malinau, Panajam Paser Utara, Kapuas Hulu, Gunung Mas dan Gianyar berhasil mencapai target tahapan aksi konvergensi sesuai harapan. Ke sepuluh  kabupaten ini diberikan apresiasi dan ditampilkan dalam  pameran mini selama empat hari workshop berlangsung.

 

Raani menambahkan, Ibu Dirjen DR. Hari Nur Cahya dalam kunjungannya ke stand pameran menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Bima yang dinilai mampu melakukan upaya konvergensi dan melaksanakan tahapan aksi konvergensi sesuai harapan.

 

Ada delapan  aksi konvergensi penurunan angka stunting mencakup aksi 1analisis situasi, aksi 2:  rencana kegiatan, aksi 3 :  Rembuk stunting, aksi 4 Pperaturan bupati/walikota tentang kewewenangan desa, aksi 5: pembinaan kader pembangunan manusia, aksi 6 : sistem manajemen data, aksi 7 : pengukuran dan publikasi data stunting serta dan aksi 8 : Review kinerja tahunan.

 

"Banyak daerah yang tahapan aksinya terhalang pandemi Covid-19, tapi Kabupaten Bima cukup hebat karena bisa menuntaskan hingga aksi 7 dalam aspek pengukuran dan publikasi data stunting.  Pencapaian mereka bagus,  di NTB hanya kabupaten Bima yang bisa mencapai target hingga Aksi 7, demikian hal  juga 9 daerah lainnya”. Tambah Dirjen ketika melakukan presentasi di  hadapan peserta Workshop. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pjs Bupati Bima Pimpin Apel Siaga Bencana

Pemerintah Kabupaten Bima, menggelar Apel Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Alam, masa Pandemi Covid-19, di halaman Kantor Bupati Bima, Kamis 12/11/2020.

 

Apel siaga tersebut dipimpin Pjs Bupati Bima Ir Muhammad Husni, dihadiri Setda Bima Drs. H Taufik HAR, M.Si, Waka Polres Kab Bima, TNI, BPBD, DAMKAR, Satpol PP, BMKG, TIM SAR, TAGANA Dinas Sosial, BUMN, PLN, ORARI, Tenaga Medis, Pramuka dan Purna Paskibraka.

 

Pjs Bupati, saat membacakan sambutan Kapolda NTB mengatakan, intensitas dan kompleksitas bencana saat ini, telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta sangat mengganggu aktivitas dan produktivitas untuk keberlangsungan dunia usaha dan mata pencaharian masyarakat.

 

Situasi nasional saat ini banyak terjadi bencana alam. Untuk itu perlu menjadi perhatian semua, bahwa dampak perubahan cuaca yang menimbulkan permasalahan Bencana itu dapat memaksa masyarakat untuk mengungsi, selain adanya potensi korban jiwa dan rusaknya fasilitas publik juga rumah tangga.

 

Dijelaskan Pjs Bupati, berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. NTB sudah memasuki musim penghujan. Diperkirakan puncaknya pada November 2020 hingga Februari 2021.

 

Sehingga perlu di waspadai hujan lebat, angin kencang dan tanah longsor.

 

"Mengingat wilayah NTB, terbentang daerah pegunungan dan perbukitan yang sangat rentan terjadinya longsor,"ujar Pjs Muhammad Husni.

   

Dampak sosial bencana alam langsung dirasakan oleh masyarakat termasuk kerugian secara ekonomi.

 

Oleh karena itu, perlu penanggulangan secara nyata. Menyiapkan personil, sarana prasarana yang akan digunakan dalam penanganan bencana alam tersebut.

 

Dijelaskan Pjs Husni, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat dalam suatu bencana. Kita dituntut siap siaga dan all out, bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Baik TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan seluruh masyarakat, untuk meminimalisir dampak bencana.

 

"Tujuan apel siaga ini, untuk mengetahui kesiapan kita. Menghadapi kemungkinan bencana alam di wilayah Provinsi NTB. Kesiapan personil sarana dan prasarana serta dukungan logistik," lanjut Pjs.

 

Dengan demikian, kata Pjs, diperlukan kerjasama antara TNI, Polri, instansi terkait, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat. Para pemuda dapat memberikan pembekalan kepada masyarakat agar siap dalam kondisi apapun.

 

Dalam menghadapi ancaman bencana, selain harus tenang yang terpenting mempersiapkan alat-alat keselamatan dan kebutuhan dasar Seperti P3K, alat bantu penerangan, radio/ponsel, minuman dan makanan ringan.

 

Pjs Bupati menghimbau, kita dapat meningkatkan kesadaran pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana alam. Kita terus berupaya, agar masyarakat NTB menjadi masyarakat yang tanggap. Dan tangguh terhadap bencana. Sehingga dapat meminimalisir korban jiwa maupun material saat bencana alam terjadi.

 

Kemudian pada peserta Apel, Pjs mengajak untuk sama-sama menjaga kesehatan, stamina dan selalu berdoa. Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pengelola Koperasi Ambil Bagian Ikuti Diklat IT

Sebanyak 30 orang pengelola  Koperasi se Kabupaten Bima, mengikuti  Diklat Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima.

 

Diklat dilaksanakan selama tiga hari, di Hotel La Ila, Kota Bima. Dibuka secara resmi oleh Pjs Bupati Bima, Ir Muhammad Husni, M.Si, Selasa 11/11/2020

 

Pjs Bupati, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Koperasi beserta jajarannya. Di masa Pandemi Covid 19 ini, Dinas yang punya imun kuat adalah Dinas Koperasi dan UKM.

 

"Saya hadir, untuk memberikan semangat. Agar Koperasi dan UKM terus bergerak. Terus hidup. Berjalan usahanya, walaupun dalam kondisi Covid-19,"ujarnya.

 

Dijelaskan Muhammad Husni, banyak perusahaan yang tumbang karena Covid.

 

Alhamdulillah, Koperasi dan UKM khususnya yang ada di Kabupaten Bima dapat akan terus hidup.

 

Jalan usahanya, dan terus memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota di masing-masing kecamatan.

 

Teknologi informasi telah mempersingkat segalanya. Telah mempersingkat jarak. Telah mempercepat waktu dan tanpa batas. Dunia bisa  diperkecil oleh teknologi informasi.

 

"Perkembangan informasi ini, harus kita ikuti. Seperti apa yang kita lakukan hari ini. Yaitu Pendidikan dan Pelatihan secara teknis," lanjut Kadis Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB ini.

 

Pendidikan dan Pelatihan seperti ini, perlu dilakukan setiap tahun. Karena sebagai manusia kita harus selalu mengingatkan.

 

Pjs berharap, peserta dapat mengikuti Diklat dengan sungguh-sungguh. Tentunya, akan banyak informasi dan keterampilan yang bermanfaat. Untuk diterapkan dalam pengelolaan Koperasi di masing-masing Kecamatan.

 

Teknologi informasi telah merambah ke semua sektor. Terutama dalam mengelola keuangan dan manajemen administrasi.

 

Kepada semua koperasi yang ada di Kabupaten Bima, kata Pjs Bupati, dapat dikelola secara profesional. Mengembangkan inovasi-inovasi dan memanfaatkan teknologi informasi, untuk mempromosikan produk-produk Koperasi.

 

Sehingga usaha Koperasi bukan saja simpan pinjam. Akan tetapi ada produk-produk lain yang dibuka.

 

Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, mengatakan, Diklat Teknologi informasi bagi koperasi untuk meningkatkan kapasitas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah. Selama proses kegiatan, tetap memakai protokol Covid 19. 

 

"Terima kasih Pjs Bupati Bima, telah berkesempatan hadir membuka kegiatan, meninggalkan kesibukan lain,"ujar Kadis Iwan.

 

DikIat yang diselenggarakan, kata Iwan, adalah angkatan ke dua, dengan menggunakan DAK Non Fisik 2020, Dinas Koperasi Kab Bima. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengelola Koperasi.

 

"Merupakan kewajiban Dinas Koperasi, untuk melaksanakan kegiatan ini. Dilaksanakan selama 3 hari diikuti 30 peserta,"ujar Kadis Iwan.

 

Sedangkan untuk Tenaga pengajar, kata Kadis, adalah orang-orang yang sudah  Kredibel di bidangnya. Antara lain Pelaku Usaha dan Praktisi-praktisi Koperasi.

 

Menurut Iwan, saat ini terdapat 292 koperasi yang masih aktif.

Sedangkan yang pasif sebanyak 60 koperasi. Kurang lebih 10 koperasi yang tidak aktif telah di hapus, sedangkan sisanya dalam proses pengusulan.

 

"Kami tetap melakukan pembinaan terhadap Koperasi itu. Dibantu tenaga Koperasi di lapangan yang berjumlah banyak,"imbuhnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Prestasi Bidang Kesehatan Diraih Kabupaten Bima

Prestasi terbaik kembali ditorehkan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan kembali mempertahankan sekaligus tiga prestasi sektor kesehatan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

                

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melalui Kepala Bidang   Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)  Rifai S.Sos. M.AP  Selasa (11/11) mengatakan prestasi diraih merupakan capaian kinerja tahun 2019 lalu sebelum Pandemi COVID-19  dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  Kusta, Program Malaria dan Program Surveilans penyakit.

                

Rifai memaparkan, piagam penghargaan diserahkan oleh Kadis Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH   pada Rakontek Evaluasi Program bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang diselenggarakan oleh Dikes Propinsi NTB tanggal 26 -   29 Oktober 2020 di Hotel Lombok Astoria.

                 

Sejumlah indikator yang dicapai yaitu malaria target 1 orang yang positif malaria per 1.000 penduduk. Demikian halnya capaian program  Kusta dengan capaian 1, 78 per 10.000 penduduk dan indikator lain yaitu 0 persen penderita kusta cacat tingkat II  serta Kabupaten Bima aktif mencari  kasus kusta di lapangan.

             

Demikian halnya pada program surveilans epidemiologi dengan  target penemuan kasus kurang 24 jam. "Kami capai 100 persen sedangkan  indikator lain penanganan  kasus 100 persen  dan capaian kabupaten Bima mencapai 100 persen. Demikian halnya indikator ketepatan waktu laporan mingguan 1 kali seminggu pada setiap  hari senin pukul 12. 00.Wita kami capai 100 persen dalam Laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ( SKDR)". Tandas  Rifai.

              

Inshaallah pada tahun 2020 kami berupaya meningkatkan prestasi yang sudah diraih". Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Jokowi Serahkan Virtual 5.000 Sertipikat Tanah Kepada Masyarakat Bima

Dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan satu juta sertipikat tanah pada masyarakat pemilik lahan di 31 Provinsi dan 201 Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

                 

Secara nasional, acara penyerahan satu juta sertipikat tanah untuk rakyat Indonesia dilakukan  Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo Senin (9/11/2020) dari Istana Negara, Jakarta,  sementera, penyerahan di tingkat provinsi dan kabupaten dilaksanakan secara daring.

Pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan  Moeldoko  menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan diterapkan sertifikat atau sertifikat elektronik yang ditunjukkan untuk meminimasi meminimalisir pemalsuan sertipikat lahan

         

Jokowi menambahkan, terdapat 126 juta lahan yang harus disertipikat dan terdapat 18,9 juta bidang tanah yang sudah disertipikat. Sebanyak 2,4 juta sertipikat sudah diserahkan langsung pada setiap kunjungan Presiden ke daerah.

 

"Sertipikat lahan kata Presiden, penting untuk menghindari terjadinya konflik, baik antara individu dengan perusahaan, maupun individu dengan pemerintah.  Presiden berharap, pada tahun 2025 semua bidang tanah sudah bersertipikat termasuk untuk tempat ibadah.

         

Di tingkat Kabupaten Bima, penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Asisten I Setda Kabupaten Bima H. Putarman SE didampingi kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bima Moh. Gholib Syaifudin A. Ptnh kepada 50 peserta di Aula Kantor Bupati Bima.

          

Moh.  Gholib mengatakan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) pada tahun 2020 di Kabupaten Bima mendapat target sebanyak 9.500 bidang tersebar di 10 desa.

               

Kepala Kantor Pertanahan Bima ini  juga mengaharapkan kepada masyarakat yang telah menerima sertipikat  agar bisa dimanfaatkan sebagai alat bukti permodalan yang dapat dijaminkan  di Perbankan sebagai penopang modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahtraaan masyarakat kabupaten Bima.

                 

"Kami selaku jajaran  Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengucapkan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin baik dengan Pemerintah Kabupaten Bima dan tak lupa terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Bima sehingga kegiatan penyerahan sertipikat secara simbolis ini berjalan dengan baik dan sukes,” ujarnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Dinilai Terbaik Penanganan Stunting

Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Bima berhasil meraih prestasi terbaik pada Penilaian Kinerja Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi NTB.

              

Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc Kabid PP Sosbud Bappeda Kabupaten Bima yang mewakili tim usai menerima Piala dan piagam penghargaan mengatakan, penghargaan diberikan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Selasa (10/11) Ruang Rapat Bappeda Provinsi NTB.

             

Dijelaskan Raani, sebelumnya telah dilakukan kunjungan penilaian oleh Tim Provinsi ke masing-masing kabupaten/kota dan pengumuman juara dilakukan hari ini bertepatan dengan Rakor stunting". Terangnya.

               

Hasil ini diperoleh berkat adanya konvergensi, keterkaitan, kerjasama dan koordinasi yang padu lintas program dan lintas sektor mulai dari Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, PKM. Juga kiprah berbagai kelompok dan individu ujung tombak pelayanan Posyandu dan PKK baik  dari upaya penanganan spesifik maupun sensitif memiliki peran yang juga pentingnya dalam proses ini.

              

"Kuatnya koordinasi lintas sektor dalam penurunan stunting  juga dinilai tim provinsi sebagai keberhasilan Tim Konvergensi Stunting Kabupaten Bima yang terdiri dari unsur Bappeda, Dikes, DPMD, Perkim, Dikpora,  DKP, Dinsos, DP3AP2KB, Diskominfostik juga Kecamatan, Desa lembaga/ individu kader seperti Posyandu dan PKK".

              

Terlebih dengan hadirnya inovasi Gebrak Bimantika yang   juga mendapat apresiasi menjadi Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional tahun ini". Jelas Raani.

             

Tiga besar tersebut yaitu Terbaik I diraih Kabupaten Bima, Juara II Kabupaten Lombok Timur dan Juara III diraih Kabupaten Sumbawa. Tahun lalu, kabupaten Bima menempati terbaik III Se NTB pada lomba yang sama. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pelayanan RSUD Ditutup, Sejumlah Nakes Terkonfirmasi Positif Covid 19

Sejumlah Tenaga Kesehatan ( Nakes) di RSUD Bima, yang dinyatakan terkonvirmasi Positif Covid 19, masih berjumlah 46 orang. 

 

Belum ada yang dinyatakan Negatif atau sembuh dari pandemi yang mematikan tersebut.  Akibatnya, hingga Selasa 10 November 2020, pelayanan beberapa Polly di RSUD Bima ditutup.

 

Juru Bicara Gugus Tugas (Gutas) Covid 19 Pemkab Bima, M Chandra Kusuma, AP, mengatakan, sejumlah Nakes masih menjalani karantina dan isolasi mandiri.

 

Empat Puluh Enam Nakes yang terkonfirmasi tersebut antara lain Dokter 12 orang, Perawat/bidan 28 orang, Apoteker 4 orang dan Administrasi 2 orang.

 

Dijelaskan Chandra, Nakes yang saat ini telah diswab dan masih menunggu hasil sebanyak 129 orang.

 

"Terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter Umum, Perawat,  Bidan, Analis Kesehatan, dan tenaga Administrasi RS,"ujar Chandra, di Kantor Pemkab Bima, Selasa 10/11/2020.

 

Dengan banyaknya jumlah Nakes yang terpapar, untuk sementara ini, pelayanan pada beberapa unit ditutup.

 

Pelayanan yang ditutup seperti Kamar Operasi, Ruang Perawatan/Zal Bedah. Ruang Perawatan/ Pelayanan Kebidanan dan Kandungan.

 

Semua Pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik: (Poli Bedah, Poli Kandungan, Poli Gigi, Poli Mata, Poli THT, Poli Syaraf, dan Poli Penyakit Dalam ditutup.

 

Pelayanan akan dibuka kembali setelah, Hasil pemeriksaan Swab seluruh Nakes menunjukkan Hasil Negatif. (KIM WAWO)

Selengkapnya