KM. LENGGE,-Pemilihan Bupati Bima direncanakan berlangsung pada Bulan desember 2015. Para bakal calon Bupati yang berniat maju dalam pemilihan bupati tersebut berusaha merebut simpati masyarakat dengan berbagai jargon tentang perubahan dan kemajuan Bima. Di sisi lain, Pemilihan Bupati 2015 merupakan sebuah even penting bagi masyarakat
Bima dalam upaya menghasilkan pemimpin daerah yang menjadi harapan masyarakat.Dan yang memjadi keistimewaan pilkada kali ini adalah munculnya calon bupati dari jalur independent dan ada calon bupati yang mewakili perempuan yang merupakan sejarah baru di Kabupaten Bima. Pertanyaannya adalah seperti apa dan bagaimana harapan masyarakat Bima terhadap sosok pemimpin yang mereka inginkan ? atau adakah sosok secara personal yang dianggap mampu memimpin Bima ke depan kemudian menjadi sosok ideal yang paling diinginkan oleh masyarakat?
Untuk menjawab pertanyaan ini tentu tidak mudah mengukur harapan dan ekspektasi
masyarakat secara objektif, namun paling tidak kita dapat menakar kemauan dan
keinginan masyarakat Bima berdasarkan kriteria-kriteria normatif yang secara
umum berlaku juga bagi semua masyarakat di berbagai daerah lainnya. Kemudian
dalam konteks personal, kriteria pemimpin yang diinginkan seringkali menjadi
kabur dan sangat subjektif karena dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk
mengunggulkan kandidatnya yang akan bertarung pada pemilihan bupati nantinya.
Akan tetapi, poin pentingnya adalah Bupati terpilih hendaknya merupakan
seseorang yang mampu membawa Bima tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika
kemajuan regional dan nasional. Tentunya, diperlukan seorang kandidat memiliki
visi dan misi yang jelas dan memiliki komitmen yang kuat terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat Bima serta memahami berbagai persoalan yang harus
menjadi prioritas untuk diselesaikan kemudian mengimplementasikan berbagai
gagasan yang dimilikinya secara konsisten dan bertanggung jawab. Bukan
berkembang dan menang dari isu isu yang disebarkan untuk menjatuhkan lawan
politiknya.
Harapan masyarakat Bima tentunya sangat besar bahwa proses demokrasi yang berjalan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Akan tetapi hal ini seringkali tidak dapat dimaknai dengan baik oleh para kandidat bahkan masyarakat itu sendiri yang menjadi pemilih. Logikanya adalah bahwa pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional memperhitungkan seluruh konsekwensi dari pilihannya bagi Bima lima tahun ke depan berdasarkan informasi dan pengalaman yang dimiliki. Yang menjadi persoalan adalah keputusan yang diambil oleh pemilih tidak murni didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal pemilih yang melakukan intimidasi baik secara personal maupun kelompok terhadap pemilih. Tindakan seperti ini telah menciderai makna demokrasi yang sebenarnya, padahal seharusnya seseorang yang merasa elit sebuah kelompok ataupun mengaku tokoh masyarakat berada pada posisi yang memberikan pemahaman yang benar bagi kelompoknya sehingga Pilkada dapat berjalan secara adil, lancar dan memberikan hasil yang optimal. Namun yang terjadi sangat disayangkan bahwa sebagian besar para elit atau tokoh masyarakat sering kali mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, ketika seorang kandidat Bupati terpilih yang semula di dukung oleh kelompok tertentu namun pada masa pemerintahannya kelompok tersebut menjadi pihak yang berseberangan dengan Bupati karena kehendaknya tidak terpenuhi. Ada sedikit gambaran yang bisa diperhatikan oleh kandidat yang mengikuti pilkada kabupaten Bima desember mendatang, yaitu dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya, gambaran apa yang menjadi keinginan masyarakat di satu sisi sekaligus apa yang harus menjadi komitmen seorang kandidat bupati Bima seandainya terpilih.
1. ekonomi.
kondisi geografis dan kebijakan daerah yang kurang optimal dalam menciptakan
lapangan kerja merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian serius oleh
pemerintah. Masalah lapangan kerja adalah utama yang harus diperhatikan, karena
ia merupakan tolok ukur penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tanpa ada
pekerjaan, tentunya masyarakat tidak memiliki penghasilan. Fakta di daerah kita
menunjukan bahwa masyarakat lebih banyak keluar daerah untuk menjadi TKI atau
bekerja sebagai buruh buruh pabrik, sektor pertanian dan pariwisata yang sering
digemborkan oleh pemerintah daerah sebagai iconnya Bima dalam kenyataannya
tidak memiliki daya dorong yang kuat dalam memacu pengembangan ekonomi
masyarakat. Pertanyaannya mengapa bisa demikian?
Jawabannya cukup sederhana, bahwa sektor pertanian
yang sebagian besar ditekuni oleh masyarakat Bima adalah sektor pertanian
tradisional. Secara implisit, ia tidak memiliki nilai tambah yang cukup besar
untuk mengangkat derajat kesejahteraan petani menjadi lebih baik. Sederhananya
adalah tidak ada insentif yang cukup berarti bagi petani untuk dapat
mengembangkan pertanian mereka. Misalnya petani padi, tingginya biaya produksi
dibandingkan dengan nilai produksi menyebabkan margin keuntungan yang diterima petani
menjadi relatif kecil. Sementara disisi lain mereka dihadapkan pada kemungkinan
gagal panen dan keterlambatan musim tanam akibat kurang baiknya pengairan.
2. politik.
Bagi masyarakat kabupaten Bima Politik tidak selalu
mutlak sebagai proses pengalihan kekuasaan, akan tetapi ia harus lebih dimaknai
sebagai upaya memperbaiki keadaan menjadi lebih baik siapapun kandidat terpilih
nantinya. Namun hal ini menjadi tidak elok ketika kekuasaan dianggap sebagai
politik aji mumpung yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan golongan, dan
akibatnya timbul sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.
Tentunya masyarakat kecewa, sakit hati dan jika dipengaruhi oleh pihak-pihak
yang ingin mengambil keuntungan dari hal ini bisa saja terjadi tindakan yang
merugikan kita semua.
Demikian juga dengan partai politik, integritas sebuah
partai dapat dilihat dari calon yang diusung. Masyarakat sangat berharap bahwa
kandidat Bupati yang diusung adalah seseorang yang memiliki integritas dan
kompetensi yang tinggi dan di seleksi dengan cara yang beretika dan transparan
termasuk di dalamnya uji publik. Hal ini sangat penting untuk mengetahui track
record kandidat yang akan diusung sehingga tidak menimbulkan sentimen dan
bermacam prasangka masyarakat terhadap partai dan calon yang diusungnya.
Semua warga masyarakat berhak maju sebagai kandidat
Bupati, akan tetapi kelayakan individu untuk maju tentulah hal yang paling
penting dari semua ini. Asal ia memenuhi kualifikasi sebagaimana yang
dipersyaratkan peraturan perundang-undangan tentu saja tidak ada alasan untuk
menjegal individu tersebut untuk maju. Pada saat ini, seolah-olah kita memiliki
logika berfikir yang terbalik. Seorang kandidat yang akan maju harus memiliki
popularitas yang tinggi dan dukungan finansial yang kuat, sementara di dalam
aspek yang sama kepopuleran seseorang seringkali di ukur dengan hal-hal yang
sama sekali tidak berkaitan dengan misi yang akan diembannya sekiranya terpilih
sebagai Bupati. Implikasinya, ekspektasi masyarakat yang tinggi akan terjadinya
perubahan yang lebih baik terhadap bupati terpilih justru sama sekali jauh dari
realitas dan akhirnya muncul suara-suara sumbang yang kurang produktif dalam
mendukung jalannya pemerintahan.
3. Sosial
Budaya.
Faktor ini penting untuk diperhatikan mengingat masyarakat Bima menurut hemat
kami adalah unik. Dari sisi sosial, terjalin hubungan yang erat antar sesama
masyarakat Bima. Sementara dari sisi budaya, masyarakat Bima masih homogen
dengan akulturasi budaya yang relatif kecil dalam masyarakat Bima sehingga
menimbulkan budaya kolektivisme yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tentunya ini adalah sebuah potensi sekaligus penghambat dalam berbagai aspek
kehidupan yang semakin dinamis. Bagi bakal calon Bupati Bima yang akan maju,
mereka harus arif dan bijaksana dalam memandang hal ini serta dapat mengelola
dan menjadikannya sebagai sumber daya yang potensial dalam membawa Bima menjadi
lebih maju. Di sisi lain, kita pasti tidak rela jika terjadi pengkotakan
masyarakat Bima hanya untuk kepentingan politik pragmatis seorang kandidat yang
memang dalam prakteknya ia lebih sering dimanfaatkan untuk tujuan sesaat, tapi
kita tentunya sangat berharap hal itu tidak terjadi pada pemilihan bupati pada 9
desember mendatang.
Dari beberapa pandangan yang kami simpulkan dari fakta
masyarakat diatas, perlu dibuat intisari yang lebih sederhana agar lebih mudah
difahami sehingga Pemilihan bupati Bima pada 2015 mendatang dapat menjadi
momentum penting bagi kebangkitan Bima ke depan yaitu bahwa pada prinsipnya
masyarakat Bima membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki integritas
kepemimpinan dan kompetensi yang tinggi, visi dan misi yang jelas, bisa menjadi
teladan bagi masyarakat Bima sehingga jasa-jasa pengabdian seorang pemimpin
akan selalu dihargai oleh masyarakat meskipun pemimpin tersebut menyelesaikan
masa jabatannya. Dalam upaya mendapatkan pemimpin yang seperti ini tentunya
semua pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini terutama para kandidat,
masyarakat pemilih, tokoh masyarakat, partai politik, dan elemen masyarakat
lainnya memiliki komitmen yang sama untuk memajukan Bima. Jika tidak, maka Bima
hanya berdiri di tempat. (Muhammad Ramadhan).
0 komentar:
Posting Komentar