Komitmen Kunci Keberlanjutan PPSP

Audiensi dan Coaching Clinic Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bima Kamis (27/8)  di ruang Rapat Sekda Bima membahas beberapa hal penting terkait dukungan pemerintah daerah bagi keberlanjutan program tersebut.

           

Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda Drs. H. Arifudin HMY dalam arahannya dihadapan 17  peserta coaching menekankan pentingnya komitmen unit kerja terkait. "intinya ada pada komitmen yang dibangun, untuk kemudian didukung oleh anggaran yang ada". Ungkap mantan Inspektur  Kabupaten Bima ini.

         

Ditambahkan H. Arifudin, "agar program PPSP dapat berkelanjutan, maka penting untuk memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada secara maksimal. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar masing-masing perangkat daerah mengambil peran sesuai rencana aksi (Renaksi) yang disepakati". Tandasnya.

              

Sebelumnya, Kepala Bappeda yang diwakili Sekretaris H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam pengantarnya memaparkan tujuh paket kebijakan sanitasi "Bima Ramah" dalam kerangka penuntasan akses sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan.

           

Ke tujuh paket tersebut mencakup penanganan dan pengurangan sampah berbasis kewirausahaan, dan pembangunan TPST kawasan prioritas di perkotaan. 

             

Paket selanjutnya  adalah Alokasi Dana Desa prioritas untuk sanitasi (Air Limbah Domestik dan Persampahan) serta pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sanitasi. "Peningkatan pembiayaan untuk sektor sanitasi, penuntasan Buang Air Besar (BAB) di Sembarang tempat 0% di tahun 2024,  percepatan penyusunan dan implementasi kelembagaan serta regulasi air limbah domestik menjadi paket yang akan ditindaklanjuti". Terang H. Fahrudin.

                

Pada Kesempatan tersebut, Fasilitator Provinsi Implementasi (PFI) PPSP NTB  Mahman, SE mengatakan, "sasaran coaching clinic-2  yaitu pimpinan daerah, POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dan kepala perangkat daerah terkait seperti  Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPPKAD, DLH, Dikes,  Dinas Kominfostik dan Provincial Facilitator PPSP NTB.

           

"Coaching Clinic - 2 ini merupakan dukungan teknis yang ditujukan untuk mendapatkan komitmen kepala daerah bagi keberlanjutan program PPSP sebagai tindaklanjut pertemuan peluncuran program (kick off) tanggal 4 Juni lalu dan Coaching Clinic - 1 yang dihelat tanggal 6 -  7 Agustus 2020 lalu oleh Pokja Provinsi NTB". Papar Mahman.

             

Para peserta juga mendengarkan presentasi dan diskusi kondisi pembangunan sanitasi, isu strategis dan permasalahan mendasar terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten Bima yang disampaikan Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima Taufik ST,. MT dan Pengelolaan Persampahan oleh Kepala DLH Kabupaten Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Siswa SDN Inpres 2 Maria Kembali Raih Juara FLS2N

                           

KM LENGGE,- Siswa SDN Inpres 2 Maria tak hanya dikenal dengan prestasi akademiknya, siswa SDN Inpres 2 Maria Sapen juga sering menorehkan prestasi dari bidang non-akademik.

Selengkapnya

Bupati Bima Buka FGD Kader Lestari

KM LENGGE,- Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, membuka FGD Kader Lestari Fellowship Program (KLPT) 2020 di Begining Coffee Bar, LT 2 Arema Jln Gajah Mada, Kobi, Rabu 2 Agustus 2020.

Selengkapnya

Biografi Singkat Alm. Adit OB, Musisi Nasional Kelahiran Bima

KM LENGGE,- Sosok Almarhum ADIT OB dikenal dengan karya-karyanya, dalam mengemas industri rekaman indonesia menjadi sebuah industri yang kreatif , pria yang bernama lengkap ‘Abdul Hadi. dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dijalankan selama puluhan tahun dengan berlatar belakang di bidang industri musik.

Selengkapnya

Bupati Bima Serahkan Bantuan kepada Pedagang

Sebanyak 55 pedagang makanan dan minuman dari lima kecamatan menghadiri acara Penyerahan Bantuan Hibah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia APBN Tahun 2019 oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE Rabu (19/8) di Areal Uma lengge Taman Panda Kecamatan Palibelo.

 

Pada penyerahan tersebut, Bupati didampingi Wabup Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat Palibelo, Belo, Soromandi, Sape dan Sanggar.

               

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Drs. H. Muzakir M.Sc dalam laporannya mengatakan bahwa kehadiran bantuan hibah pemerintah  melalui Kementerian Perdagangan tersebut dimulai dengan pengusulan proposal penerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bima kepada Kementerian terkait pada tahun 2019. 

         

Bantuan yang diberikan berupa  70 coolbox, 10 unit gerobak motor dan 10 unit tenda dagang ukuran 3 X 4 meter dan 2 unit rak pajang produk IKM.    

               

Hibah barang tersebut tambah Muzakir merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat ekonomi para pedagang makanan dan minuman, khususnya yang mencari nafkah di area Taman Wisata Panda dan beberapa kecamatan lain". Terangnya.

                 

Pada kesempatan tersebut Bupati bersama Wabup H. Dahlan M . Noer menyerahkan secara simbolis 1 unit gerobak motor kepada Ma'ani (desa Bajo Kecamatan Soromandi),  2 unit coolbox 120 liter kepada Nuraini dan Ahmad  (desa Panda palibelo), 3 unit cool box 50 liter kepada Sudirman, Suharti dan Fitriani (Desa Panda-Palibelo serta 2 unit tenda kepada Ratna (Desa Bajo-Soromandi) dan Arief (Desa Naru-Sape).

            

Kepada para penerima bantuan hibah peralatan Bupati berpesan agar manfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga, seraya berpesan agar bantuan tersebut tidak dikaitkan dengan hal lain.

            

"Bantuan hibah ini jangan dikaitkan dengan hal politik, karena warga negara berhak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan". Tegas Bupati.

              

Acara penyerahan bantuan secara acara penyerahan bantuan hibah secara simbolis ini juga dimanfaatkan oleh Bupati untuk mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi para pedagang di areal Taman Uma Lengge Desa Panda.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pesan Bupati Kebersihan dan Keindahan Taman Panda

"Taman  Wisata Uma Lengge Desa Panda bukan hanya milik masyarakat setempat, tetapi juga merupakan ikon Kabupaten Bima. Oleh karena itu semua pihak  khususnya masyarakat yang  melakukan aktivitas di areal taman, memastikan tidak ada sampah yang berserakan dan tetap menjaga kebersihan"

                 

Demikian himbauan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE saat melakukan dialog dengan para pedagang ikan bakar dan minuman setelah melakukan penyerahan bantuan hibah barang dari Kementerian Perdagangan RI Rabu (19/8/2020) di Taman Wisata Uma Lengge Panda Palibelo.

             

"Berdasarkan hasil pemantauan selama ini, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di area Taman Wisata sangat baik. Namun demikian warga diharapkan juga agar tidak membuang sampah ke laut, menjaga taman dan tanaman pepohonan agar tetap sejuk dan asri". Imbuh Bupati.

                 

Di hadapan para penerima bantuan, Bupati meluruskan informasi tentang pemindahan pedagang dari kawasan taman Panda. "Perlu saya luruskan bahwa  Taman Panda adalah milik kita dan pemerintah daerah tidak memiliki rencana pemindahan, justru pembangunannya akan tetap dilakukan secara bertahap. Namun pemerintah melakukan penataan lapak yang ada agar lebih tertata dan rapi". Terang Bupati.

 

             

Selain bantuan peralatan, Bupati juga menginstruksikan perangkat daerah terkait terus melakukan pendampingan kepada para pedagang untuk lebih meningkatkan kualitas produk.

              

Pada sesi dialog, Bupati yang hadir bersama Wabup Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda Drs. H. M. Taufik HAK, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat Palibelo, Belo, Soromandi, Sape dan Sanggar menyempatkan diri melakukan dialog. Beberapa aspirasi yang disampaikan para pedagang antara lain perlunya truk sampah dan air bor untuk memenuhi kebutuhan kelompok pedagang. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Anugerah Video Kinerja Perangkat Daerah

Tahun ini untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang didukung oleh Tim Inovasi Kabupaten Bima menggelar Lomba Ekspose Video Kinerja bagi Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kantor Camat dan Puskesmas.

             

Pada kegiatan bertajuk Anugerah Video Ekspose Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang dihelat di Aula Kantor Bupati Bima, Senin (17/8) usai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke - 75 Kemerdekaan RI tersebut, Asisten III Setda Drs. H. Arifudin HMY selaku Penanggung Jawab kegiatan dalam penjelasannya mengemukakan, dari 53 video yang masuk ke meja juri, para juara yang ditetapkan dalam 6 kategori.

         

"Ke enam kategori tersebut yaitu video terbaik expose kinerja berbasis teknis pembangunan, Pendukung pelaksanaan pembangunan, Administrasi pembangunan, Inovasi pembangunan,  Teknis operasional dan penunjang tertentu pembangunan, Apresiasi khusus terhadap pelayanan langsung". Jelasnya.

             

Kategori video terbaik expose kinerja berbasis teknis pembangunan diraih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bima. Pemenang II disabet  Dinas Pariwisata dan Pemenang III  DP3AP2KB.

 

           

Selanjutnya kategori Expose Kinerja Berbasis Pendukung Pelaksanaan Pembangunan.Video Terbaik diraih Sat Pol PP. Pemenang II diraih BPPKAD dan Pemenang III BAPPEDA.   Pada Kategori video Expose kinerja berbasis administrasi pembangunan video terbaik diraih Bagian Umum Setda Kabupaten Bima. Pemenang II DPMPTSP dan Pemenang III Bagian Perekonomian Setda.

            

Kategori video Expose kinerja berbasis Inovasi pembangunan, video terbaik diraih Sekretariat  DPRD, Pemenang II Dinas Kesehatan dan Pemenang III Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

              

Untuk kategori  video Expose kinerja berbasis operasional dan penunjang tertentu pembangunan video terbaik diraih UPT Museum ASI Mbojo. Pemenang II BPBD dan Pemenang IIi Kecamatan Madapangga.   Sedangkan  pada kategori Apresiasi Khusus Terhadap layanan langsung masyarakat, Video Terbaik  disabet PKM Palibelo. Pemenang II PKM Lambitu, Pemenang IIi PKM Madapangga dan Pemenang IV  PKM Monta.

            

Dalam penganugerahan yang turut dihadiri Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Wabup H. Dahlan M. Noer, Forkopimda, Sekda dan para kepala Perangkat Kerja tersebut,  Tim Juri juga menetapkan  Video terbaik dari semua kategori  diraih  Sat Pol PP. Pemenang II Dinas PUPR dan Pemenang III diraih Bagian Umum Setda. (KIM WAWO).

Selengkapnya

Pemkab Bima Raih Penghargaan Response Rates BPS

Pemerintah Kabupaten Bima meraih penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia atas prestasinya sebagai kabupaten dengan capaian response rate yang melebih target dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online bulan April 2020.

            

Piagam penghargaan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia diserahkan oleh Kepala BPS Kabupaten Bima Drs. Sapirin mewakili Kepala BPS Pusat sesaat setelah  Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Ke- 75 Kemerdekaan RI   tingkat kabupaten Bima Senin (17/8/2020) di halaman Kantor Bupati Bima

              

Dikatakan Sapirin, capaian ini tidak terlepas dari peran Pemkab Bima yang luar biasa dalam hal ini Bupati Bima melalui Kabag, Kabid di jajaran setda, Dinas terkait (Dukcapil, Kominfostik, BPMDes, Dikes, Dikbudpora, Bappeda, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Bima) yang selalu mensupport kegiatan SP2020. "Termasuk antusiasme masyarakat dalam ikut serta berpartisifasi dalam pelaksanaan Sensus Penduduk Online". Terangnya.

                

Terkait tahapan, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ada dua yakni Sensus Penduduk Online yang dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2020, diperpanjang sampai Mei.

              

Sensus Penduduk wawancara yang dalam rencana awal dilaksanakan bulan Juli, namun karena pandemi Covid-19 diundur menjadi bulan September 2020.  "Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan". Jelas Sapirin.

             

Secara khusus, Sensus Penduduk wawancara  diawali rekruitmen 450 petugas secara online Minggu II Agustus yang berasal dari semua desa di wilayah Kabupaten Bima. Kemudian dilakuka  Pelatihan petugas secara online pada minggu ke III Agustus 2020 dan Rapid test petugas pada minggu ke IV Agustus.

            

Pelaksanaan kegiatan lapangan pada Bulan September 2020 dengan menyesuaikan kondisi tiap wilayah dengan memperhatikan protokol kesehatan.

 

Dua proses utama pelaksanaan yakni:pemeriksaan daftar penduduk bersama Ketua RT dan pencacahan penduduk menggunakan kuesioner yang diisi mandiri atau didampingi petugas sensus. Urai Sapirin.

               

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE mengatakan usai menerima piagam penghargaan. "Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima baik Perangkat Daerah, Camat, Kades, Ketua RT, tokoh masyarakat, termasuk satgas covid-19 berkewajiban mendukung seluruh tahapan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP 2020) baik secara online maupun wawancara.

           

Bupati memberikan apresiasi atas kerja keras tim BPS Kabupaten Bima. "Dalam situasi yang tidak normal akibat Pandemi Covid-19, pelaksanaan SP 2020 tentunya membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa dengan mengedepankan  koordinasi dan komunikasi dalam berbagai jenjang". Jelas Bupati. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Juru Pungut Berprestasi Terima Penghargaan

Sebanyak 25 orang Juru Pungut Pajak yang memiliki  kinerja terbaik dalam melakukan penagihan  PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang terjaring dari 192 Juru Pungut desa Se-Kabupaten Bima menerima penghargaan dari Bupati dan Wakil Bupati Bima.

             

Penyerahan hadiah dilakukan secara simbolis kepada Empat Besar Terbaik Senin (17/8) oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE pada Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi RI tingkat Kabupaten Bima di Halaman Kantor Bupati Bima.

             

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi SE mengungkapkan, "Juru Pungut Berprestasi tersebut berhasil mencatatkan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2019  yang secara nominal dan persentase mereka relatif lebih tinggi dari yang lainnya.

             

Keempat nama tersebut yaitu terbaik I Idris H. Soga, (Juru Pungut desa Sumi - Lambu) mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor merk Yamaha, sedangkan terbaik II Adharmuddin, (Juru Pungut desa Rato - Bolo),  Terbaik III Ambo, S.Sos, (Juru Pungut desa Naru Kecamatan Sape) dan Terbaik IV Ishaka Mansyur, (Juru Pungut Desa Pandai - Woha) masing-masing mendapatkan hadiah Handphone. Demikian halnya kepada 21 orang terbaik lainnya mendapatkan hadiah handphone.

         

Adel menambahkan, masing-masing kecamatan  minimal ada 1 perwakilan JP berpretasi  yang dipilih berdasarkan realisasi PBB P2 tertinggi secara nominal dan persentase  dari tiap  kecamatan.

               

Pemberian reward kepada  para JP ini  yang didanai dari APBD kabupaten Bima sebagai bentuk penghargaan kepada JP untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam melalukan penagihan  PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

 

          

Pemerintah Daerah berharap,  ke depan, pemberian hadiah ini dapat memotivasi JP dalam meningkatkan realisasi pencapaian pendapatan khususnya dari PBB P2". Terang Adel. (KIM WAWO)

Selengkapnya

TP PKK NTB Serahkan 265 Paket Sembako

Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK  Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bima yang diwakili oleh  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Azhari, SH, MH beserta para pengurus Kamis (13/8) menyerahkan  265 Paket Sembako untuk desa binaan TP. PKK Provinsi NTB di Gedung PKK Kabupaten Bima.

              

Rombongan disambut dengan tetap memberlakukan secara ketat protokol kesehatan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima yang dipimpin Wakil Ketua III Ir.Hj. Nurma M.Si dan para ketua Pokja.

         

Ir. Hj. Nurma dalam pengantarnya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan bantuan sosial COVID- 19 untuk para kader Posyandu, kader Dasa Wisma dan TP.PKK desa yang disalurkan oleh TP.PKK Provinsi bagi 5 desa binaan di Kabupaten Bima yaitu Desa Ntonggu-Palibelo, Desa Tambe-Bolo, Desa Renda-Belo, Desa Nipa-Ambalawi dan Desa Tolouwi-Monta.

          

"Ke depan cakupan bantuan sosial baik berupa sembako, maupun bentuk bantuan lainnya tidak hanya kepada 5 desa tersebut tetapi dapat ditingkatkan pada desa-desa lainnya untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan dan miskin". Harapnya.

 

            

Pada tatap muka dengan para Pengurus TP PKK Desa, para kader dan pendamping desa tersebut Kadis DPMPD-Dukcapil NTB) Dr. Azhari dalam arahannya mengatakan tanpa dukungan TP PKK, pembangunan di tingkat Desa tidak akan dapat berjalan dengan baik.

          

Karena itu  dirinya mengharapkan agar TP. PKK dapat mendorong kepala desa untuk dapat memprioritaskan penganggaran dana desa bagi kegiatan PKK.

              

"Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) akan dapat beroperasi dengan baik jika ada dukungan anggaran. TP. PKK harus memastikan agar dana tersebut tercantum dalam Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)". Terangnya usai menyerahkan secara simbolis paket banntuan Covid kepada TP. PKK desa dan Kader.

          

Menutup sambutannya Dr. Azhari mengharapkan agar pemerintah daerah dan TP. PKK mendukung sepenuhnya program "Gebrak Masker" yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di NTB.

 

            

Rombongan TP PKK Provinsi NTB dan TP PKK Kabupaten Bima selanjutnya bertolak ke Desa Ntonggu untuk menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran. ( KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati IDP Berikan Apresiasi Atas Peran FORSID

Tatap muka Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE  dengan pengurus Forum Operator Sistem Informasi  Desa (FORSID) Kabupaten Bima berlangsung Sabtu malam (9/8) di Pendopo Bupati Bima.

                

Pada tatapmuka yang berlangsung penuh kekeluargaan dengan 10 orang perwakilan kecamatan FORSID yang dipimpin Ibrahim SE tersebut membahas sejumlah hal  berkaitan dengan keberadaan FORSID.

               

Bupati memberikan apresiasi atas kiprah FORSID dalam mendukung pengelolaan sistem administrasi desa melalui aplikasi sistem informasi desa (OpenSID) sejak tahun 2018.

                     

Bupati yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  & Desa Kabupaten Bima Tajudin, SH M.Si  dan Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfostik Suryadin S.S. M.Si tersebut  memberikan aspresiasi atas dukungan penuh FORSID Kabupaten Bima dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

             

"FORSID telah berperan besar dalam mendukung pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Bima. Karena pihak lain juga harus mengetahui lebih banyak peran dan fungsi FORSID. Disamping pada saat yang sama juga diharapkan mampu mendukung transparansi pelayanan informasi dana desa". Harap Bupati.

               

Sebelumnya, Ketua Umum FORSID Kabupaten Bima Ibrahim SE  menjelaskan, saat ini sudah terdapat 165 desa  yang memanfaatkan Aplikasi OpenSID baik secara online maupun offline. Aplikasi ini sangat membantu percepatan pelayanan administrasi desa seperti pembuatan surat-menyurat untuk masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat.

 

           

Masyarakat yang memerlukan layanan dapat membawa data yang diperlukan seperti KTP dan surat pengantar dari ketua RT ke kantor desa untuk diproses dan dapat mengajukan permohonan surat secara online yang sudah terintegrasi dengan server yang ada di desa". Jelas pria yang akrab disapa Bram ini.

             

Untuk meningkatkan cakupan pemanfaatan aplikasi, FORSID  bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kominfostik, Bappeda, Dinas Dukcapil dan KOMPAK  agar seluruh desa di Kabupaten Bima dapat memanfaatkan secara optimal dan mengakses aplikasi OpenSID ini". Harap Ibrahim. (KIM WAWO)

Selengkapnya

APBDesa Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin dan Rentan

    

APBDesa merupakan dokumen inti untuk melihat seberapa besar komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya tertuang dalam program, kegiatan, dan proporsi anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Demikian salah satu poin penting pemaparan  Ketua   Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB Safriatna Rabu (5/8) yang memaparkan materi Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Responsif Gender dan Inklusif pada Training of Trainer (ToT) Fasilitator Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) di Villa Kosambo  Kelurahan Mande Kota Bima.

Dihadapan 14 orang peserta dari kecamatan Woha dan Bolo yang merupakan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dan perangkat daerah terkait, Safriatna mengungkapkan, bahwa para pemangku kepentingan dalam pembangunan di desa perlu mencermati keberpihakan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

"ABPDesa dikatakan berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan (gender responsive and inclusive budgeting), bila dalam proses penyusunan anggaran desa tersebut melibatkan kelompok-kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, buruh tani, nelayan, dan kelompok rentan yang ada di desa". Terangnya.

Pada ToT yang merupakan Kerjasama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Indonesia dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pemerintah Australia (D-FAT) ini, dirinya menekankan pentingnya pelibatan masyarakat.

Safriatna menambahkan, selain pelibatan masyarakat miskin dan kelompok rentan di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah mengakomodir suara dan usulan mereka melalui program dan kegiatan yang didanai oleh APBDesa.

"Paling tidak, APBDesa mampu menjawab kebutuhan dasar warga desa melalui pemenuhan pelayanan publik dasar, seperti ketersediaan air bersih atau air minum, sanitasi yang layak, tempat tinggal layak huni, fasilitas pendidikan dan kesehatan, listrik, dan transportasi". Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

SEKAR Desa Upaya Mendorong Transparansi Anggaran Desa

Sebanyak  14 orang peserta dari kecamatan Woha dan Bolo yang merupakan Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dan perangkat daerah terkait Rabu (5/8) mengikuti Training of Trainer (ToT) Fasilitator Sekolah Anggaran Desa (SEKAR Desa) di Villa Kosambo        Kelurahan Mande Kota Bima.

              

Koordinator Program SEKAR Desa M. Qadafi  mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dalam kerangka Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif,  Kerjasama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Indonesia dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan pemerintah Australia (D-FAT).

           

Menurut Qadafi, ToT ini ditujukan untuk melatih para fasilitator dalam hal ini Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) Desa kecamatan Woha dan Bolo menggunakan Modul Sekar Desa bagi upaya menguatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

                    

Di samping itu, ToT melatih Fasilitator agar bisa mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Responsive Gender, Inklusif dan Partisipatif.

               

Pada kesempatan tersebut Manager Pelembagaan Program Seknas  FITRA H. Badiul Hadi dalam sambutan yang disampaikan secara virtual dihadapan peserta  ToT mengatakan, "Sekolah anggaran desa (SEKAR DESA) desa adalah ruang belajar bagi masyarakat desa termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, Lansia, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya mengenai  tata kelola pemerintah desa yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, responsif gender dan inklusif.

                

"Masyarakat harus diberikan ruang yang baik untuk memperbincangkan masalah mereka sendiri baik kesehatan, pendidikan, pelayanan publik lainnya untuk diakomodir oleh pemerintah pesa dan mendorong peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menampung aspirasi  dan menyampaikan dalam musyawarah desa". Urai Badiun.

               

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT,. M.Sc memaparkan pentingnya para PTPD memahami konsep dan pendekatan perencanaan dan penganggaran ditingkat desa.

             

Aspek lainnya yang penting untuk dipahami adalah alur dan para aktor yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.  Disamping memahami dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran desa serta kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional". Terangnya.

           

Narasumber lainnya Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman mengatakan bahwa Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) di dua kecamatan yaitu Bolo dan Woha yang dibentuk tahun 2017 hingga sekarang kiprahnya telah mendapatkan pengakuan Kementerian Dalam Negeri yang menganggap keberadaannya sangat bagus dalam mengawal tata kelola anggaran desa di masing-masing wilayah.

            

 "Dalam upaya peningkatan kapasitas, pada bulan Juli lalu sudah dilakukan Bimbingan Teknis penyusunan RAPBDes yang menghasilkan modul dan sudah di replikasi oleh beberapa desa. Ke depan PTPD diharapkan mampu menganalisa anggaran desa". Jelasnya. (KIM WEAWO)

Selengkapnya

Asisten III Setda Bima, Buka Diklat Bagi UKM

KM LENGGE,- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima, menggelar Diklat Keterampilan Tekhnis bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ( PK2UKM ), di Hotel La Ila, Kota Bima, Selasa, 4 Agustus 2020, dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Bima, Drs. H.Arifuddin HMY.

Selengkapnya