KM LENGGE,- Untuk meningkatkan dukungan dan komitmen para pemangku
kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, Balai Konservasi Sumberdaya
Alam (BKSDA) NTB Wilayah III Bima, Kamis (17/12) mengadakan Rapat
Koordinasi Pemantapan Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumberdaya Alam di
Aula Akbar Hotel Mutmainnah.
Pada Rakor yang dihadiri 30 peserta dari instansi TNI,
Polri, SKPD terkait lingkup pemerintah Kabupaten Bima dan pengelola taman
wisata alam, cagar alam, taman nasional dan konservasi ini, Bupati Bima yang
diwakili Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. H. Abdul Wahab
dalam sambutannya mengatakan, "mengingat dampak kerusakan hutan akan
dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, maka peran serta dalam menjaga dan
melestarikan kawasan hutan sangat diperlukan dengan cara tidak melakukan
tindakan – tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan hutan
tersebut".
Menurut Wahab, "Berhasilnya konservasi sumber daya alam
nabati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainnya sasaran
konservasi yang menjamin terpeliharanya proses ekologis sebagai menunjang
sistem penyangga kehidupan".
Mengakhiri arahannya, Wahab berharap forum Rakor mampu membangun
komitmen bersama dalam mendorong fungsi kawasan konservasi baik bagi
kesejahteraan manusia, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta
pengendalian tataa kelola pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin
kelestariannya.
Sementara itu, pada sesi diskusi, Kepala Balai KSDA
NTB Dr. Ir. Widada, MM yang menyampaikan materi "Sekilas Pandang
Pengelolaan Kawasan Konservasi Wilayah Bima Balai KSDA NTB menjelaskan, “
tugas pokok instansi yang dipimpinnya mencakup pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa,
Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Taman Buru
serta konservasi tumbuhan dan satwa liar, baik di
dalam konservasi maupun di luar kawasan.
Widada selajutnya menguraikan, “Kegiatan yang telah dilaksanakan
dalam rangka pemantapan pengelolaan kawasan konservasi oleh BKSDA
NTB adalah Pengelolaan kawasan dan SDA (Survey potensi,
eksplorasi dan inventarisasi potensi, penataan blok dan zonasi serta
penyusunan rencana pengelolaan.
Sedangkan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, kegiatan
yang direalisasikan yaitu pembentukan kader konservasi, pembinaan kelompok
pecinta alam, pembentukan masyarakat mitra Polhut, pembentukan masyarakat
peduli api, serta pembinaan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat.
Berkaitan dengan penyebaran informasi, dilakukan
sosialisasi melalui Rapat Koordinasi, Sosialisasi kawasan
konservasi, Sosialisasi pencegahan Kebakaran Hutan, Pameran dan
kampanye.
Selain itu dilakukan pembinaan habita, perlindungan dan
pengamanan kawasan melalui penjagaan dan patroli kawasan serta Operasi peredaran
hasil hutan dan tanaman satwa dilindungi.
Pemateri lainnya Kepala Kepala Dinas
Kehutanan Ir. H. Nurdin memaparkan Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bima Dalam Pembangunan Kehutanan. Menurut Nurdin, "beberapa
hal yang perlu ditempuh dalam memaksimalkan upaya pengamanan gangguan hutan
antara lain, meningkatkan koordinasi internal antar bidang lingkup Dinas
Kehutanan Kabupaten.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah meminimalisir pola
pikir bahwa tugas pengamanan hutan hanya tugas Bidang Perlindungan
Hutan. Upaya lainnya tandas Nurdin adalah membangun koordinasi dan
kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan akan hutan, sosialisasi dan
pendidikan pada masyarakat untuk membangun pemahaman akan fungsi dan arti
penting sumber daya hutan yang berkelanjutan. HP Bima (Efan)
0 komentar:
Posting Komentar