Desa Harus Menjadi Pusat Layanan Data

Demikian salah satu poin penting Focus discussion Group (FGD) Perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa (SID) secara virtual  yang dihelat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima bekerja sama dengan Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Jumat (23/10).

                

Koordinator Provinsi NTB Program KOMPAK Anja Kusuma mengungkapkan komitmen bagi penerapan sistem informasi desa secara berkelanjutan di Kabupaten Bima yang sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu.

            

Desa diharapkan menjadi titik pusat pelayanan data. Untuk ini,  KOMPAK memperkenalkan SID sejak tahun 2016 lalu dan telah didukung oleh 68% desa dari 191 desa di Kabupaten Bima sudah menerapkan SID. 

            

"Sejauh ini sudah dibentuk Forum Operator Sistem Informasi Desa (FORSID) Kabupaten Bima yang melaksanakan kegiatan terintegrasi dengan KOMPAK dan ditujukan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan". Terang Anja.

                

Dalam FGD yang dipandu M. Ridho Makruf tersebut, Koodinator KOMPAK NTB ini menjelaskan, SID secara prinsip memperlancar pelayanan administrasi desa seperti terkait perizinan yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit termasuk juga publikasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan potensi desa.

               

Dirinya berharap FORSID bisa berbagi tentang praktek baik pengelolaan pembangunan berbasis informasi desa kepada semua pihak maupun desa lainnya.

             

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima Fahrurahman  SE,. M.Si dalam sambutannya  saat membuka FGD tersebut secara khusus menyampaikan apresiasi kepada KOMPAK  dalam memperbaiki layanan dasar dan penguatan peran masyarakat sipil di Kabupaten Bima. 

            

Sejalan dengan upaya ini kata Fahru, Pemerintah Daerah melalui instansi yang dipimpinnya berkomitmen untuk tetap mendukung keberlanjutan program yang dijabarkan KOMPAK.

                 

Dijelaskan Fahrurahman, dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) mengharuskan adanya sinkronisasi semua kebijakan baik di level desa, kecamatan maupun kabupaten.

                   

Pada FGD diikuti 41 peserta yang berasal dari perangkat daerah terkait, Perwakilan KOMPAK, perangkat desa dan operator SID itu Kadis Kominfostik Kabupaten Bima ini mengungkapkan pentingnya keberadaan regulasi ini.

                   

"Terkait dengan Rancangan Perbup ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi karena diperlukan sumber informasi yang valid terutama sebagai dasar hukum bagi pengambilan kebijakan. Jelasnya

               

FGD menampilkan tiga orang narasumber yaitu Kepala Dinas komunikasi Informatika dan statistik Kabupaten Bima,  Fahrurahman SE,. M.Si  membahas Kebijakan dan Strategi Pengembangan SID, sedangkan dua narasumber lainnya, Kabid Kelembagaan Pengembangan Adat dan Sosial Budaya DPMD Firman S.Sos memaparkan topik "Pengembangan dan Kelembagaan Pengelolaan SID"  serta Plt. Kabid Sandi dan Statistik Muh. Irfan ST,. M.Eng menyajikan materi "Integrasi,  penguatan kapasitas dan pembiayaan SID". (KIM WAWO)

Selengkapnya

BPBD dan Organisasi Mitra Gelar Workshop Kontigensi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima bermitra dengan Yayasan ADRA Indonesia (Adventist Development and Relief Agency), Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre dan Plan International Indonesia Selasa (20/10) menghelat Workshop Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten Bima melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana) di Aula kantor Bupati Bima.

                

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si yang didampingi Wakapolres Bima dan Kepala Staf Kodim 1608/Bima saat membuka workshop menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh BPBD. Dengan mitra yang cukup banyak baik TNI/ Polri, Tagana, organisasi donor dan unsur lainnya,  yang paling penting adalah bagaimana agar kegiatan itu dilakukan secara sinergi". Harap Sekda.

                   

Sekda selaku ex-officio Kepala BPBD  mengatakan, penting untuk melakukan analisis dan menyusun dokumen rencana aksi melalui kegiatan rencana untuk diterjemahkan dalam dokumen penanggulangan kedaruratan daerah yang terarah.

                   

Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aris    Munandar ST,. MT dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan mitra baik dari luar negeri maupun tingkat nasional dan provinsi.

               

Dijelaskan Aris Munandar, terkait rencana penanggulangan kedaruratan bencana, ada tiga aspek yang menjadi prioritas.

           

"Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan daerah agar memiliki visi yang sama dalam penanganan bencana. Kedua penguatan kapasitas personil yang akan bersinergi, dan  ketiga adalah penguatan kecepatan respon sebagai salah satu muatan yang signifikan dalam mengatasi dampak bencana". Tandasnya.

                 

Worksop yang mengundang 50 peserta dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, pers dan lembaga mitra lokal tersebut juga menampilkan kan 2 narasumber yang memaparkan materi secara virtual yaitu DR. Puji Pujiono, MCM (Pujiono Center) dan Amin Magatani (direktur ADRA) (KIM WAWO)

Selengkapnya

Perusahaan Telekomunikasi Bantu APD Untuk Pemkab Bima

Perusahaan menara telekomunikasi Tower Bersama Group (TBG) melalui Regional Manager Bali Nusa Tenggara Kusbandi memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), masker dan sarung tangan medis kepada pemerintah Kabupaten Bima Senin (19/10) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah.

               

Tower Bersama Group (TBG)  menyerahkan  62 unit APD yang diperuntukkan bagi RSUD Bima dan RS Sondosia. Perusahaan juga memberikan sunbangan berupa 1.750 masker, 1.500 masker wajah dan 258 kotak sarung tangan medis  yang bersumber dari dana CSR perusahaan tersebut.

           

Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M. Taufik HAK M.Si yang didampingi Asisten I Setda H. Putarman SE, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Perekonomian, RSUD Bima dan RSUD Sondosia mengatakan, kehadiran menara telekomunikasi (tower) sangat penting bagi  pembangunan di Kabupaten Bima. Sebab infrastruktur tersebut menjamin komunikasi dapat berlangsung dengan cepat dan juga penting dalam pengambilan kebijakan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi.

          

Disamping itu, "informasi merupakan kebutuhan dasar, dengan demikian maka kehadiran tower membantu pemerintah terutama dalam tata kelola pemerintah daerah sehingga efisiensi waktu dan anggaran dapat dioptimalkan". Jelas Sekda.

                

Sementara itu Manager Tower Bersama Group (TBG) Regional Bali Nusa Tenggara Kusbandi berkomitmen untuk  tetap bisa berbagi membangun telekomunikasi dengan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bima.

             

Bantuan alat kesehatan tersebut menurut Kusbandi dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bima yang saat ini menangani pandemi covid-19.

             

"Ke depan mudah-mudahan program CSR masih akan terus berlanjut untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bima dan bermanfaat baik bagi masyarakat". Kata Kusbandi. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Upaya Pelestarian Nilai Luhur Budaya Bima.

Seminar bertajuk Menggali Nilai Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Bima yang yang dihelat oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima di Museum Asi Mbojo Kamis (14/10) menghasilkan sejumlah rumusan untuk ditindaklanjuti bagi upaya pelestarian nilai luhur budaya Bima.

              

Rumusan tersebut merekomendasikan agar nilai-nilai kearifan lokal diimplementasikan melalui peraturan Bupati tentang kearifan lokal. Disamping itu perlu sosialisasi nilai kearifan lokal melalui berbagai media.

 

                   

Seminar yang digelar dalam rangkaian pameran literasi sejarah dan dipandu oleh Kabid Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan statistik Kabupaten Bima Suryadin S.S,. M.Si tersebut menampilkan tiga orang narasumber yaitu Drs. H.Abdul Manaf MSH yang memaparkan materi "Maja Labo Dahu dan Nggusu Waru Sebagai Pedoman Hidup" dan  Narasumber dari akademisi yang juga Kepala Museum Samparaja Dewi Ratna Muchlisa M.Hum yang menyajikan topik Nilai Kearifan Lokal Dalam Naskah Kuno Bima.

             

Narasumber lain yang  juga dihadirkan yaitu  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum  Asi Mbojo Ruslan  S.Sos   yang menyajikan Ragam Nilai  Kearifan Lokal Dalam  tatanan sosial masyarakat Bima.

              

"Ragam kearifan lokal dalam masyarakat Bima tersebar dalam petuah, cerita rakyat, adat dan tradisi masyarakat selama berabad abad lamanya. Ada banyak nilai kearifan yang perlu digali untuk diimplementasikan dalam kontek kehidupan masyarakat Bima saat ini". Papar Ketua Majelis Kebudayaan Mbojo (Makembo) ini.

                

Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima yang diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Bohri Rahman ST dalam sambutannya mengatakan bahwa masyarakat Bima harus bangga dan bersyukur karena memiliki kekayaan dan keragaman budaya.  Salah satunya Museum  Asi Mbojo.

       

Namun demikian kita menyadari bahwa  akhir-akhir ini  masih ada  masyarakat yang masih jauh dari nilai-nilai luhur dan tergerus nilai luhur budaya Mbojo. "Inilah yang menjadi alasan untuk kembali menggali nilai budaya untuk dirumuskan bersama sebagai bagai pijakan pokok-pokok pikiran dalam membangun budaya Bima". Terang Bohri.

               

Menutup sambutannya, Bohri mengharapkan adanya masukan dari para peserta seminar untuk dirumuskan sebagai butir-butir yang akan dijabarkan. Disamping pada saat yang sama juga mendorong subjek budaya seperti Duta Budaya Bima untuk berperan aktif dalam menjembatani komunikasi. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Gelar Pameran Perkuat Literasi Sejarah Masyarakat Bima

Untuk pertama kalinya di NTB Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima  melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Asi Mbojo mengadakan Pameran Literasi Sejarah selama 5 hari mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2020 di pelataran museum setempat.

                

Pada event yang mengusung tema "Bima Dalam Lintasan Sejarah" ini juga menampilkan Lomba Pembuatan Miniatur Bangunan Bersejarah bagi siswa SMP/sederajat Se-kabupaten Bima dan kuis untuk para pengunjung selama pameran berlangsung.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bima Ir. Muhammad Husni M.Si saat membuka Pameran dalam sambutannya mengatakan, Sejalan dengan Hari Museum Nasional yang jatuh pada tanggal 13 Oktober 2020,  Gerakan Cinta Museum dan Ayo ke Museum mulai digelorakan untuk mendekatkan masyarakat dengan museum.

                

"Mari kita jadikan perayaan Hari Museum sebagai ajang untuk mencintai museum , menjadikan museum sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat belajar bagi kita semua, terutama generasi muda".

           

Rangkaian kegiatan pameran museum 2020 merupakan bagian dari upaya kreatif, inovatif dan inspiratif jajaran Museum Asi Mbojo untuk meningkatkan minat kunjungan yang perlu dilanjutkan dan ditingkatkan lagi di tahun mendatang.

               

Untuk itu, jajaran UPT Museum Asi Mbojo diharapkan dapat merancang program dan kegiatan yang inovatif dan inspiratif untuk menarik minat masyarakat mengunjungi Museum Asi Mbojo.  Harap Husni.

               

Kepala Dinas Dikbudpora kabupaten Bima yang diwakili oleh Sekretaris Drs. Salam Gani M.Pd dalam pengantarnya menjelaskan,  pameran  bertema “ Bima Dalam Lintasan Sejarah pemerintah   mengajak pengunjung dan masyarakat untuk dapat menyelami liku perjalanan Kesatuan Republik Indonesia.               

                 

Kepala UPT Museum Asi Mbojo Ruslan S.Sos mengungkapkan,  pameran diisi dengan seminar dengan tema Menggali Nilai Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Bima dan Lomba miniatur bangunan bersejarah serta lomba lainnya.      Teknis pameran dalam bentuk stand dan tiap stand diisi dengan foto stori perjalanan sejarah Bima.

Pameran yang berlangsung selama 5  hari tersebut tetap melaksanakan secara ketat protokol kesehatan pencegahan covid 19 dengan mewajibkan pengunjung dan panitia menjalani pemeriksaan suhu tubuh, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

             

Pada hari I pameran Rabu (14 /10) panitia telah merampungkan Lomba Pembuatan Miniatur Bangunan Bersejarah bagi siswa SMP/sederajat Se-kabupaten Bima. Juara I diraih SMPN 1 Monta, Juara II SMPN 1 Bolo, Juara III SMPN 1 Ambalawi, Juara IV SMPN 3 Wawo dan Juara V SMPN 3 Bolo. Para juara mendapatkan uang pembinaan, tropi dan piagam penghargaan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kinerja Penanganan Stunting Kabupaten Bima Dinilai Tim Provinsi

Tim yang dipimpin  Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Provinsi NTB Huailid S.Sos,. M.Si  Rabu (14/10) melakukan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penanganan Stunting Terintegrasi tahun 2020 Kabupaten Bima di Aula Kantor Bupati Bima.

                

Bupati Bima yang diwakili Pelaksana Tugas  Kepala Bappeda Drs. H. Muzakir M.Sc dalam dalam pengantar penerimaan penilai mengungkapkan bahwa keterpaduan lintas sektor  menjadi kunci agar angka stunting yang saat ini ada pada 24,41 persen dapat lebih diturunkan secara signifikan.

 Muzakir yang turut didampingi  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tajudin SH., M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ir. Syaifudin dan Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul  menjelaskan, "Bappeda sebagai institusi yang mengkoordinasi aksi penuntasan stunting dengan mendorong komitmen dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. 

             

"Stunting melekat pada kemiskinan  karena selama masih ada kemiskinan maka stunting masih akan tetap ada". Terangnya.

 

Pada pertemuan tersebut,  delapan orang  anggota tim penilai mendengarkan dan dan melakukan review terhadap pemaparan tim konvergensi stunting Kabupaten Bima.

               

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST,. MT,. M.Sc dan anggota tim memaparkan beberapa aksi konvergensi stunting di Kabupaten Bima. 

Menurutnya,  setelah dilakukan  analisa dan evaluasi dengan  perangkat daerah terkait, lokus desa stunting mengalami penambahan dari 20 desa pada tahun 2020 menjadi 30 pada tahun 2021,  dengan 9 desa yang berstatus merah dan menjadi fokus  penanganan". terangnya.

                    

Raani juga mengungkapkan, dalam upaya percepatan penanganan stunting,  sejumlah intervensi telah dilakukan antara lain peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT), cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT

             

Intervensi lainnya lanjut Raani adalah peningkatan cakupan remaja putri mendapatkan suntik TTD, cakupan layanan ibu nifas, cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB), cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak,  rumah tangga yang menjadi peserta JKN/ kartu Indonesia sehat (KIS) dan cakupan desa yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

 

Sebelumnya tim penilai diterima oleh penjabat sementara (Pjs) Bupati Bima Ir. Muhammad Husni M.Si.

           

Dirinya mengharapkan agar pada tahun ini Kabupaten Bima mendapatkan prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya dalam aksi konvergensi penanganan stunting dan masalah kesehatan lainnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

IPEMI Gelar Kurasi Jajan Bermitra dengan Sejumlah OPD

Untuk meningkatkan kualitas dan keamanan  jajanan yang dikonsumsi pada beragam kegiatan, Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Bima bermitra dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten Bima mengadakan Kurasi atau penilaian olahan pangan jajan Kamis (8/10) di Sekretariat IPEMI Bima kelurahan Manggemaci Kota Bima.

 

Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kabupaten Bima Fitriani Adel Linggi Ardi,SE disela kegiatan mengatakan  “Salah satu kegiatan yang tengah difasilitasi adalah pemberdayaan wirausaha muslimah melalui penilaian (kurasi) mutu dan keamanan pangan olahan aneka  jajanan. Tim kurasi terdiri Ketua TP PKK Kabupaten Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd, Kadis Koperasi dan UKM Iwan Setiawan SE, Kadis Kominforstik  Fahrurahman SE, M.Si,   DP3AP2KB  dan Perwakilan Badan POM.

Fitriani mengungkapkan, sebanyak 14 peserta dari beragam produser kue seperti pie susu, bolu, puding, risoles, berongko,  brownies,  Onde onde, lupis,  aneka kue basah dan kering  ikut serta pada kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas  produk jajan  dengan memfokuskan pada jenis produk tertentu. Karena itu dirinya menghadapkan agar para wira usaha muslima memahami dengan baik kebutuhan pasar dan IPEMI akan memberikan label pada produk kue lolos uji.

 

Ditambahkan ketua IPEMI, sejumlah kegiatan organisasi yang dipimpinnya bermitra dengan instansi pemerintah daerah antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi dan UKM, DP3AP2KB, Dinas Kominfostik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) dan TP PKK Kabupaten Bima.

Salah seorang Tim kurator Safriatna mengatakan, hasil akhir dari produk jajan adalah omzet. Karena itu penting untuk mengetahui masalah dan siapa   yang menjadi konsumen, termasuk harga bahan baku yang terjangkau.  Setelah mengatahui masalah  yang dihadapi  dengan produk jajanan”. (KIM WAWO)   

Selengkapnya