KM. LENGGE WAWO,- Ratusan warga Kecamatan Wawo turun jalan berdemo di depan kantor Camat memrotes penyaluran Dana Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada 1.392 warga dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Bayangkan, puluhan warga bergelar haji, kemudian ada PNS, pensiunan PNS.
Selain itu, terdapat juga guru sertifikasi di SMPN 1 Wawo, warga yang sudah memperoleh PKH, staf desa, warga yang jelas-jelas mampu secara ekonomi dan fisik, dan lainnya mendapatkan bantuan itu, sementara warga masih banyak yang tidak kebagian, seperti janda miski, keluarga yang benar-benar tidak mampu justru tidak tersentuh oleh bantuan Pemerintah Pusat sebagai konpensasi dari dampak langsung kenaikan BBM.
Pendemo juga menuntut agar Kepala Desa (Kades) dan Camat yang dinilai cuci tangan mengenai ketidaktahuan mereka mengenai data BLSM mundur dari jabatannya karena dinilai tidak amanah. Padahal, selama ini mereka menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.
“Masa sudah puluhan tahun ada bantauan pemerintah belum juga ada desa yang memiliki data falid mengenai warga yang benar-benar miskin, sementara data diserahkan sepenuhnya kepada BPS,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap), Arif saat menyampaikan orasi di depan kantor Camat Wawo, Sabtu (6/7).
Alasan ketidaktahuan seperti itu, terangnya, sudah basih dan klise karena setiap ada bantuan langsung untuk masyarakat alasan selalu yang disalahkan BPS. Kalau betul berpihak kepada masyarakat miskin, BLSM itu ditolak terlebih dahulu sembari mendata dengan benar warga miskin yang berhak menerima bantuan itu. “Tidak salah sasaran seperti saat ini,” katanya.
Beberapa kali Sekretaris Camat (Sekcam), Ridwan, S.Sos, meminta pendemo untuk berdialog di aula kantor Camat Wawo ditolak pendemok, mereka berharap Camat langsung yang mengajak mereka. Orasi tetap dilakukan silih berganti oleh Adi Adhar, Fatimah, Salmah, Ridwan, Arif, Sulaiman, dan lainnya.
Setelah Camat Wawo, Drs Muhammad Rum, M.Si, menemui pendemo baru massa bergerak dan mau mengikuti ajakan Camat. Bahkan, saat itu Camat Wawo mendukung 100 persen aksi damai yang dilakukan warga di daerah dataran tinggi Wawo, apalagi pendemo mendeklarasikan diri tidak akan bertanggungjawab jika ada pendemo yang anarkis.
Di aula kantor Camat, beberapa kepala desa siap berdialog dengan pendemo, namun hanya beberapa yang diberikan kesempatan berbicara. Kesepakatan akhir sejumlah perwakilan pendemo, kades, Majelis Adat, siap menemui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima.
Informasi terakhir yang dihimpun Kami, Minggu (7/7), tuntutan pendemo untuk menambah jumlah penerima BLSM sebanyak 30 persen dari penduduk Wawo diterima oleh Dinas Sosial dan akan diupayakan permintaan itu diusulkan kepada pemerintah pusat. (Aji)
0 komentar:
Posting Komentar