Kini Museum Asi Mbojo Miliki 435 Koleksi

 

Museum Asi Mbojo memiliki ragam koleksi. Setelah dilakukan kurasi sepanjang tahun 2020, jumlah keseluruhan Koleksi adalah 435 Koleksi terbagi dalam 9 jenis koleksi sesuai kaidah koleksi permuseuman.  9 jenis koleksi itu adalah geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika dan heraldika, keramonologika, seni  rupa dan tehnologika.

 

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Asi Mbojo Ruslan S.Sos Senin (28/12) mengatakan, “ada 13 koleksi geologika yaitu benda koleksi disiplin ilmu geologi  berupa fosil dan batuan. Ada 10 buah koleksi biologika yaitu benda koleksi disiplin ilmu biologi  seperti tengkorak hewan/satwa liar dan tumbuhan. Disamping itu terdapat 62 buah koleksi etnografika yaitu benda koleksi budaya disiplin ilmu antropologi yang merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis seperti pakaian adat dan lainnya”. Kata  budayawan Bima yang akrab disapa Alan ini.

 

          

Ditambahkan Alan, “koleksi paling banyak adalah arkeologika sebanyak 133 koleksi yaitu benda koleksi yang merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk penagaruh barat. Koleksi arkeologi terbanyak berupa benda pusaka peninggalan kesultanan Bima di masa lalu. Koleksi arkeologi ditempatkan Khusus di ruang Tatarapa( Tatarapang) sebanyak 106 koleksi berupa keris, tombak, sondi, perlengkapan upacara, tambur, payung kesultanan  Bima, mahkota, cambuk dan aksesoris kuda sultan Bima.

           

Berdasarkan hasil kurasi, koleksi historika sebanyak 104 buah yaitu benda koleksi yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang (negara, tokoh, kelompok, dan sejenisnya). Koleksi historika berupa foto-foto tokoh dan sejenisnya di seluruh ruangan Museum Asi Mbojo.  Ada 26 koleksi mata uang ( Numismatika ) dan 3 buah koleksi heraldika. Numismatika adalah alat tukar atau mata uang yang sah. Heraldika adalah lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi (cap atau stempel).

Terdapat 18 koleksi keramonologika yaitu benda koleksi barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Koleksi Keramonologika berupa alat rumah tangga(gerabah) dan padasan. 2 buah koleksi seni rupa yaitu benda koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui karya sua atau tiga dimensi.

 

Ada 67 buah koleksi tehnologika setiap benda atau kumpulan benda yang menunjukkan perkembangan teknologika tradisional hingga modern.  Koleksi tehnologika beruapa alat-alat pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan dan alat membuat gerabah. Koleksi halaman terdiri dari 11 meriam, 2 Jompa, 1 uma Lengge, Lare-Lare dan Lawa Kala,  2 Arca Yoni dan Nandi, serta 1 sumur tua . Di tahun 2021 akan diterbitkan katalog dan katalog digital Museum Asi Mbojo agar dapat diakses oleh masyarakat  terutama untuk keperluan penelitian sejarah budaya dan antropologi.

 

Masih ada sejumlah koleksi yang akan direstorasi  tahun 2021 yaitu alat tenun, dokar tradisional dan duplikasi naskah kuno Bima. Jika naskah dapat diduplikasi di tahun 2021, maka koleksi Asi Mbojo akan bertambah dan semakin lengkap dengan keberadaan  manuskrip Bima. Dengan adanya penataan dan kurasi koleksi-koleksi tersebut, diharapkan kunjungan penelitian ke Museum Asi Mbojo meningkat. Hal ini sejalan dengan visi museum Asi Mbojo sebagai ruang publik dan rekreasi, pusat study sejarah  dan budaya serta penanaman nilai kearifan lokal. Terang Alan.  (UPT Museum Asi Mbojo didukung oleh Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima). (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pemerintah Desa Harus Menjamin Partisipasi dan Transparansi

 

Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Discussion Group (FGD) dan Review Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif kerjasama FITRA Indonesia melalui Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB dan KOMPAK yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Pemerintah Australia D-FAT berlangsung Senin (28/12) di  Cafe Falcao - Sonco Tengge Kota Bima.

 Dalam FGD yang secara khusus mengundang  sejumlah  Ketua  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para Sekretaris Desa Penapali, Donggobolo, Dadibou Kecamatan Woha dan Desa Sanolo, Rada dan Nggembe Kecamatan Bolo tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc mengharapkan agar para pemangku pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan dan perangkat daerah untuk saling mendukung pelaksanaan tugas.

              

Raani juga mengemukakan pentingnya pemerintah  desa memilah aspirasi berdasarkan kebutuhan prioritas mengingat terbatasnya alokasi dana pembangunan. Disamping pada saat yang sama dapat menyampaikan data pembangunan secara ukur dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat ukur untuk melakukan evaluasi capaian pembangunan

Berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada dan sudah difasilitasi melalui program Sekolah Anggaran  (SEKAR) desa maka pihaknya akan melakukan replikasi secara mandiri untuk menjamin keberlanjutan program tersebut. Tutupnya.

          

Narasumber lainnya Kepala Bidang Pembangunan Desa DPMD Kabupaten Bima El- Faisal SEi,. MM memaparkan perubahan skema alokasi anggaran desa.

                  

"Jika pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah dana desa  yang dialokasikan oleh pemerintah relatif sama, maka mulai tahun anggaran 2021, jumlah dana desa akan bergantung kepada ada jumlah penduduk di masing-masing desa sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah".

               

Faisal juga memaparkan adanya perubahan pada aspek perencanaan. "Pada Tahun Anggaran 2021 akan ada perubahan model rencana kerja pemerintah Desa (RKPDes) dimana keteraturan dokumen akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang tidak dikenal keteraturan mekanisme dan instrumen perencanaan".  Tandasnya.

Pada FGD yang dipandu oleh Kasubbid PMD Bappeda Yadi Kusmayadin SE itu, juga menghadirkan dua narasumber lain yaitu Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Diskominfotik Kabupaten Bima Suryadin S.S,. M.Si dan Kepala Seksi Kelembagaan DPMD Syamsurizal S.Sos.

                

Local Coordinator Bima M. Qadafi   yang memberikan review pertemuan tersebut menyampaikan beberapa poin penting antara lain pentingnya pemerintah desa memastikan   apakah program berdampak bagi penerima manfaat atau tidak, khususnya di masa Pandemi   COVID-19. "Jika sebuah program dijabarkan makaseluruh lapisan pemangku kepentingan, pemangku kewajiban, penerima manfaat dan pelaksana program harus berpartisipatif melakukan review". Ungkapnya.

 

Qadafi juga menggaris bawahi sejauh mana akuntabilitas sosial, transparansi dan partisipatif dipraktekan dan pelaksanaan pemerintahan desa dan respon terhadap pencegahan dan penanganan terhadap COVID-19 di desa.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

FGD Pengembangan UMKM Hasilkan Sejumlah Solusi

Diskusi Kelompok Terpumpun/Focus Discussion Group (FGD) dalam rangka pembahasan metode pengembangan kelompok Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) di kabupaten Bima  oleh Perkumpulan  Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) bermitra dengan  Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kabupaten Bima yang didukung oleh Tim Penguatan Ekonomi Kreatif Terintegrasi (PEKAT) yang diinisiasi oleh POLDA NTB berlangsung Rabu (16/12) di Basecamp IPEMI, Jln. Jambu No. 4B  Waki Kelurahan  Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima

 

Ketua Perkumpulan SOLUD Safriatna Ach mengungkapkan, FGD merupakan wahana untuk menggali informasi pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat serta berbagi informasi terkait potensi kolaborasi, peluang kerjasama dan dukungan oleh instansi terkait. Disamping  ditujukan untuk merumuskan formula dalam pengembangan pelaku UMKM.

           

Ditambahkan Safriatna, pada sesi curah pendapat, terdapat sejumlah maalah yang dihadapi UMKM yang perlu mendapatkan solusi berkelanjutan. Permasalahan yang mengemuka antara lain minimnya pengetahuan, jaringan usaha, belum adanya manajemen usaha dan kekurangan modal. Pada aspek pasar,  UMKM tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, ketidak seimbangan biaya produksi dengan harga jual dan kualitas produk tidak mampu bersaing dengan produk lain.

           

Selain permasalahan diatas, aspek budaya seperti pemilihan bahan yang kurang berkualitas, penentuan harga yang tidak proporsional, kurangnya semangat bersaing, belum adanya kolaborasi antar kelompok usaha menjadi masalah yang perlu mendapatkan solusi. Disamping masih adanya  kelompok disabilitas yang memiliki usaha tapi belum mendapatkan pola dukungan secara berkelanjutan.

           

Para peserta selanjutnya merumuskan secara bersama pola dukungan antara lain  DPMD siap mefasilitasi kelompok UMKM dengan pemerintah desa dalam rangka keberpihakan pada peningkatan ekonomi masyarakat. Instansi lainnya seperti Bappeda siap memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha dengan pengusaha. Demikian halnya IPEMI mendukung dalam pengurusan ijin usaha hingga pemberian PIRT, Dinas Tenaga Kerja memiliki program untuk pelatihan dan bantuan peralatan usaha dan Dinas Sosial memiliki program untuk dukungan disabilitas.

 

Ketua IPEMI Kabupaten Bima Fitriani SE dalam pengantarnya mengatakan, FGD ini merupakan tindak lanjut dari roadshow dialog pengembangan ekonomi yang sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan antara lain Wawo, Sape, Lambu, Soromandi, Bolo dan Woha.

 

Dikatakan Fitriani, pertemuan tersebut merupakan puncak dari kegiatan Roadshow Diskusi SEHAT (Steril, Ekonomi, Harmonis, Asri dan Tangguh) dalam rangka melakukan assesmen, diskusi dan penataan potensi pengembangan UMKM di desa-desa serta pemberian dukungan sarana dan prasaran usaha yang secara khusus mengundang pejabat terkait dari Bappeda,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial dan  Dinas Kominfostik. DI tingkat komunitas juga diikuti Komunitas LARIMPU, Kelompok UMKM dampingan IPEMI, Kelompok UMKM dampingan SOLUD,  Pengurus IPEMI, Pengurus Perkumpulan SOLUD dan  Tim Penguatan Ekonomi Kreatif Terintegrasi (PEKaT) . (KIM WAWO)

Selengkapnya

Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Bima Hasilkan 11 RTL

Sesi akhir Rapat Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2020 Selasa (15/12) di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima  menghasilkan sejumlah rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu validasi data hasil pengukuran balita stunting harus melibatkan aparat desa, Kepala Desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Ketua RT/RW.

                

Peserta juga menyepakati rekomendasi dimana KPM diharapkan terlibat aktif terutama dalam Membantu akselerasi pemutakhiran aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Juga perlunya pelatihan peningkatan kapasitas SDM penginput e-PPGBM. Selain itu disepakati pula mulai tahun 2021 memastikan 5 paket layanan stunting diterima oleh sasaran dan difasilitasi DPMD dan  Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar  (TAPSD).

               

Disamping itu, mulai tahun 2021, dilakukan pengembangan sistem informasi desa (SID) oleh desa yang difasilitasi   DPMD, Bappeda, Kominfo dan KOMPAK. Demikian halnya Sistem Informasi Posyandu (SIP) Online direncanakan mulai diterapkan Tahun 2021.

           

Untuk meningkatkan cakupan desa menerapkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang baru mencapai18% dari jumlah desa melalui APBD bisa dilaksanakan secara mandiri oleh desa melalui ADD, juga optimalisasi kegiatan Rakorcam dan Rakordes untuk menyampaikan dan menyelaraskan  kegiatan dan anggaran.

              

Aspek lain yang disepakati sebagai RTL yaitu perlunya melibatkan TP. PKK kecamatan-desa dalam kegiatan pelayanan kesehatan di desa khususnya Posyandu dan optimalisasi peran Pokja Posyandu desa dalam pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa. Demikian halnya sinkronisasi waktu kegiatan  lintas OPD pemangku kegiatan stunting

 

Dihadapan 100 peserta yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah terkait,  Camat,  Kepala Desa, Para Kepala Puskesmas, Koordinator Gizi dan pengelola data gizi dari 21 Puskesmas Se-Kabupaten Bima tersebut,  Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Bima dr. H. Ganis Kristanto menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam aksi penanganan stunting. “penanganan stunting merupakan kegiatan lintas sektoral yang tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah dan semua pihak memmpunyai peran untuk mencegah gagal tumbuh anak ini”. Ungkapnya.

 

Dr. Ganis yang menutup seluruh rangkaian pertemuan tersebut kembali menekankan pentingnya para tenaga kesehatan khususnya yang mengabdi di Puskesmas hingga tingkat desa untuk mensosialisasikan pentingnya menerapkan Gerakan 3 M di di masyarakat agar Pandemi Covid - 19 bisa ditangani dengan baik". Tutupnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pencegahan Stunting Perlu Upaya Berkelanjutan

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting TingkatKabupaten Bima Tahun 2020 Selasa (15/12) di Aula Hotel Lila Graha Kota Bima mengundag 100 peserta yang berasal dari pejabat Perangkat Daerah terkait,  Camat,  Kepala Desa, Para Kepala Puskesmas, Koordinator Gizi dan pengelola data gizi dari 21 Puskesmas Se-Kabupaten Bima.

 

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Alamsyah SKM  dalam pengantarnya mengatakan, Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting dilaksanakan akhir tahun untuk melihat kinerja  penanganan stunting di masing-masing desa dan kecamatan. 

 

Dikatakan Alamsyah, sesuai data sistem aplikasi online pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat  (ePPGBM), angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima sudah mencapai dibawah standar nasional dengan capaian 20 persen.

 

 “Hal ini menunjukkan penanganan konvergensi dan inovasi berjalan baik dan mendapatkan Dana Insentif Desa (DID) namun perlu upaya berkesinambungan terkait apa yang harus dilakukan”. Tandasnya,

 

Pada pertemuan yang dipandu Kasi Gizi Tita Masitha M.Si tersebut, Alamsyah menambahkan, terkait penanganan stunting, konvergensi tingkat kecamatan, aspek kelengkapan data masih perlu ditingkatkan.

 

"UPT Puskesmas harus mengetahui data dan menyampaikan kepada para Kepala desa dan camat, khususnya hal-hal apa yang harus dilakukan. Penanganan stunting bersifat multisektor dan multi dimensi, karena itu, jejaring hingga ke tingkat desa harus satu kata". Terangnya.

 

Pada sesi diskusi,  Kepala Bidang Perencanan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc yang menjadi salah seorang narasumber memaparkan materi Evaluasi Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Bima Tahun 2020 mengungkapkan beberapa indikator capaian penanganan stunting di tingkat kecamatan dan desa. 

 

"Mengacu pada data ePPGBM periode Februari 2020, angka prevalensi stunting di Kabupaten Bima  masih tercatat 23,9%  dan angka ini  sudah jauh menurun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kiraran  40,8% Riskesdas 2013 dan 32,01% Riskesdas 2018".

 

Keberhasilan tersebut lanjut Raani ditopang oleh beberapa kegiatan penanganan  lintas program dan sektor  seperti pelaksanaan kelas gizi balita. Kegiatanainnya yang turut memberikan kontribusi yaituKelas gizi ibu hamil, sarangge gizi, gerakan jamban keluarga, gencarnya sosialisasi ASI-Eksklusif, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), Program penyehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.  Disamping adanya sembilan dokumen dukungan regulasi daerah penanganan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Bima.

 

Namun demikian lanjut Raani, masih terdapat sejumlah Faktor determinan penyebab masalah gizi di Kabupaten Bima  antara lain  tingkat Kepemilikan Kartu JKN/BPJS yang mencapai 47,3%, riwayat balita menderita kecacingan 35,6%  banyaknya anggota keluarga yang merokok (93,2%), dan riwayat ibu hamil Kekurangan Energi Kronis KEK yang mencapai angka 28,9% dan  balita memiliki riwayat penyakit penyerta sebanyak 11,7%. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Tingkatkan Ekonomi Pengusaha IPEMI Bima Gelar Pelatihan

Sebanyak 20 orang peserta yang berasal dari desa Roka, Panda, Ntonggu, Dore dan beberapa desa di kecamatan Sape  serta Kota Bima mengikuti  pelatihan  Decoupage dan Suspeso sebuah seni kerajinan dengan cara memotong / menggunting dan menempel objek gambar pada media tertentu yang dihelat oleh Pengurus Daerah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Bima Jumat (11/12) di Basecamp IPEMI Kelurahan Manggemaci Kota Bima.

 

Ketua IPEMI Bima Fitriani Adel Linggi Ardi,  SE, Jumat disela-sela kegiatan berlangsung mengatakan Pelatihan ini  merupakan program kerja Kementerian Tenaga Kerja RI dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan UMKM di daerah sebagai dampak dari Pandemi Covid - 19.  Para Peserta  juga menerima materi  melalui virtual zoom meeting dari para pemateri di Kementerian.

              

Pada pelatihan yang berlangsung selama tiga jam tersebut kata Fitriani, para peserta dibekali dengan pengenalan dasar tehnik decoupage pada media kaleng bekas, botol kaca  dan kayu. Selama pelatihan berlangsung, tiap peserta menghasilkan minimal 1 produk”. Jelasnya.

              

Materi lainnya yang diberikan kepada 20 peserta yang berasal dari beberapa kecamatan tersebut yaitu Pengenalan tehnik dasar suspeso untuk membuat broch. Serupa dengan teknik decoupage, sospeso adalah kerajinan tangan menggunakan teknik potong dan tempel kertas tissue  bermotif. Bedanya, sospeso lebih menekankan kepada dimensi sehingga terlihat 3D  yang menggunakan plastik, mika seperti plastik bekas kemasan makanan  dan kain perca batik dan tenun

             

“Setelah selesai pelatihan, hasil kerajinan tersebut dapat dipakai dan dibeli oleh ibu-ibu dan remaja putri  masyarakat Bima. Dirinya juga berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dan  pemerintah desa melanjutkan program pelatihan ini.  “IPEMI kabupaten Bima  juga akan mengupayakan ada orang tua angkat, baik itu dari Bank Indonesia, Telkom, Pertamina maupun BUMN/BUMN lainnya”. Terang Fitriani. (KIM WAWO)

Selengkapnya

PILBUP Bima 2020 di Wawo Berlangsung Aman dan Lancar

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar pada tanggal 9 Desember 2020 berlangsung aman dan tertib. Masyarakat di  18 Kecamatan di Kabupaten Bima berbondong-bondong memberikan hak suara untuk mencoblos tiga pasangan calon Bupati dan Wakil bupati Bima periode tahun 2020-2025.

 

Menurut Camat Wawo Syarifudin, S. Sos mengaku bahwa pada 9 Desember merupakan hari pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak se-Indonesai. Provinsi NTB ada 7 Kabupaten/Kota yang menyelenggaran pemilihan kepala Daerah. Diantaranya, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

Sementara lanjutnya, di Kabupaten Bima ada 3 pasangan calon.  Tiga paslon tersebut nomor urut 1, dr. Irfan-H. Herman Alfa Edison (IMAN), paslon nomor urut 2, Drs. H. Syafrudin-Ady Mahyudi (Syafa’ad) dan nomor urut 3, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE-Drs.Dahlan M.Noer (In-Dah) 

 

“Masyarakat begitu antusias memberikan hak suaranya, terlihat sejak pukul 07.00 Witta masyarakat sudah berada di TPS,” katanya.

 

Pilkada di Wawo berlangsung lancar dan aman. Karena sinergi dan kerjasama semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat dan semua pihak.

 

Sementara Bhabinkamtibmas Desa Maria Utara, Bripka Muslimin  mengapresiasi antusias masyarakat yang datang memberikan hak suara di TPS. Dengan kesadaran mereka tetap menerapkan protokol Covid, menggunakan masker,menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. "Bahkan di TPS disediakan sarung tanggan oleh PPS dan KPPS," jelasnya.

Anggota Polsek Wawo ini mengatakan akan terus mengawal tahapan Pilbup sesuai dengan Tupoksinya. Terus menghimbau masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban hingga berakhir tahapan Pilkada selesai.

Sementara itu, salahsatu Panitia Pemungutan Suara Pemilu tingkat Desa Maria Didi Darmadi mengaku pesta demokrasi Pilkada di Wawo secara keseluruhan berjalan lancer dan aman. “Secara teknis kami tidak menemui banyak kendala, mulai dari proses awal hingga pemilihan sekarang,” jelas pria yang akrab di Sapa Didi ini.

 

Selain itu, dijelaskan Didi, bahwa di Wawo ada 34 TPS dengan jumlah DPT  sebanyak 13.541. Ia juga mengharapkan sinergi dan Kerjasama semua elemen dan komponen untuk mensukseskan Pilkada ini.

 

Senada dengan Edy Muslim, mengaku bahwa pelaksanaan secara keseluruhan di Desa Maria Utara berlangsung lancar. “Selama tahapan pencoblosan 3 anggota PPS dan Sekretariat terus memantau di TPS, untuk menjamin kelancaran Pilbup ini,”terangnya. (EI)

Selengkapnya

Lomba Desain Busana Tenun Duta IPEMI Bima Raih Juara

Duta Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) Kabupaten Bima, Furqanul Hakim berhasil meraih Juara III Kategori Busana Malam Pria pada Lomba Desain Busana Tenun Khas NTB. Keberhasilan ini mengantarnya berhak atas hadiah uang pembinaan Rp 1,5 Juta, Tropi dan piagam penghargaan.

                 

Lomba ini merupakan rangkaian acara Lombok Sumbawa Tenun Festival 2020 yang berlangsung selama dua hari tanggal 6- 7 Desember 2020 di Atrium Lombok Epicentrum Mall Mataram.

 

Ketua Pengurus Daerah IPEMI Kabupaten Bima Fitriani Linggi Ardi, SE Selasa (8/12) yang turut hadir pada lomba tersebut mengharapkan dengan keikutsertaan pada event tersebut, para desainer muda kebanggaan Kabupaten Bima bisa lebih bersemangat lagi dalam berkarya.

              

"Dengan semangat para kreator seperti Furqan meraih kemenangan, para desainer juga mempunyai gerai (butik) sendiri untuk memamerkan produk tenunan Bima. Disamping merangkul pelaku UMKM, para penenun dan penjahit". Ungkapnya.

 

            

Ketua IPEMI juga berharap setelah mengikuti lomba, para desainer terus berkarya secara kesinambungan.  "Ke depan IPEMI juga akan bersinergi  dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM ditahun 2021 yang mengadakan pelatihan tenun, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Propinsi NTB  dalam hal pemasaran produk-produk UMKM dlm "NTB Mall" program beli dan pakai produk lokal baik off line dan on line". Tambahnya.

               

Fitriani juga mengakui, selama ini sudah banyak dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan dan terus mengikuti perkembangan kekinian produktifitas UMKM.

          

"Bersinergi dengan pemerintah daerah dan UMKM yang  berkelanjutan. Sehingga UMKM berjaya dan masyarakat  bisa beli dan pakai produk lokal NTB khususnya produk Bima". Tutupnya (KIM WAWO)

Selengkapnya

Evaluasi Program PUGAR Jaring Aspirasi

Kelompok Usaha Garam (KUGAR)/Petambak dan para Penyuluh Perikanan dan pengurus koperasi garam  menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait tata kelola garam rakyat di Kabupaten Bima, Sabtu (5/12) di Aula Taman Kalaki Bima.

                   

Demikian salah satu poin penting arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si pada kegiatan Review Kegiatan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang mengundang 60 peserta.

               

Kadis Kelautan yang hadir bersama dua narasumber lainnya yaitu Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Bima Iwan Setiawan SE dan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Hariman SE,. M.Si selanjutnya memaparkan, review merupakan evaluasi kegiatan dengan menelaah semua masalah yang dihadapi para petani garam, apa yang belum dan sudah direalisasikan serta memastikan keberlanjutan program.

         

Karena itu, para petani dan penyuluh pendamping garam perlu menyampaikan masalah yang dihadapi. "Hasil review akan menjadi bahan perbaikan program tahun mendatang,  melakukan revisi sesuai kebutuhan prioritas untuk perbaikan nasib para petani". Tandasnya.

                 

Pada review yang dipandu Ir. Ali Mahdi tersebut Bupati Bima yang diwakili Kabag Administrasi Perekonomian Setda Hariman SE, M.Si  dalam pemaparannya mengungkapkan, harga suatu komoditi akan bagus ketika kualitasnya bagus dan ketika produk jumlahnya banyak maka harga akan menurun".  Paparnya.

               

Dijelaskan Hariman, "koordinasi lintas sektoral menjadi kunci. Dari segi teknis antar stakeholder misalnya  peningkatan produksi menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan, segi pemasaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segi permodalan dari dinas koperasi dan UKM, dari segi standar harga dari Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bima". Urainya.

           

Narasumber lainnya Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Bima Iwan Setiawan SE memaparkan tema "Kebijakan Umum Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah    (KUMKM)

               

Menurut Iwan, sasaran pengembangan dan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya produktivitas KUMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional.

Aspek lain yang perlu didorong adalah peningkatan proporsi Koperasi dan usaha kecil formal serta berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi.  Jelasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Dokumen Rencana Kontigensi Bencana Kabupaten Bima Difinalisasi

 

Pertemuan Tahap II Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)  melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima  dengan Yayasan ADRA Indonesia (Adventist Development and Relief Agency), Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia  yang didanai oleh European Commission  Humanitarian AId (ECHO) Senin  (30/11)  berlangsung di Kafe  Arema Waterboom – Kota Bima.

 

Pada pertemuan yang dipandu Kabid Penanganan Bencana  dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima M. Gunawan, S. Si tersebut,  Tim yang beranggotakan 34 orang  melakukan finalisasi analisa risiko, ancaman bencana, wilayah rawan bencana, data bencana serta, penilaian bahaya ancaman dan risiko bencana, sejarah dan profil ketahanan dan keamanan. juga membahas kebijakan dan strategi, pemitraan, penanggulangan risiko serta rekomendasi penanganan bencana.

                  

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Aries Munandar ST, MT  dalam arahannya mengatakan, salah satu aspek penting dalam penangangan kebencanan adalah sinergi multi pihak. “BPBD bermitra strategis dengan TNI dan Polri dalam setiap kegiatan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun bencana lainnya”. Terang Aries.

                

Menyinggung ancaman terjadinya bencana, “yang perlu diantisipasi adalah efek La Nina,  sebuah perubahan suhu yang naik ke permukaan dimana suhu panas bergerak naik.  Daerah yang  dilalui akan mengalami  tiga dampak yaitu angin puting beliung, banjir bandang dan tanah longsor yang rerjadi karena tingginya intensitas curah hujan.

             

"Dengan isu La Nina perlu dikerucutkan untuk menelaah bencana hidrometeorologi, termasuk bencana sosial. jadi dikerucutkan dengan usulan untuk membahas mengenai rencana kontigensi banjir dan kebakaran yang sering dialami karena ini lebih mudah diaplikasikan di tataran birokrasi. Sehingga berfungsi sebagai standar operasi kegiatan.

                

“Apabila terjadi bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) ini akan akan langsung diaktivasi sebagai rujukan penanganan bencana.   

                   

Penanganan bencana juga perlu mempertimbangkan penggunaan instrumen dana desa diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam pemanfaatan dana dan penanggulangan bencana kebakaran". Terangnya.

              

Pada pertemuan yang turut dihadiri Wakapolres Bima dan Kasdim 1608/Bima tersebut,    perwakilan ADRA Robert mengungkapkan, "dokumen yang dikerjakan merupakan dokumen bersama yang akan menjadi acuan dalam penanganan bencana di Kabupaten Bima.

               

Kita berharap dokumen yang disusun bisa dimanfaatkan dalam penanganam bencana, tidak hanya menjadi dokumen yang disimpan di meja". Imbuhnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wilayah Blank Spot Bima Akan di Bangun BTS

Kabar  gembira bagi masyarakat Bima. Tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) akan membangun 8 BTS di wilayah yang belum terjangkau signal Telekomunikasi.

 

Hal ini ditegaskan Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Masyarakat dan Pemerintah, Danny Januar Ismawan menyampaikan paparan program infrastruktur telekimunikasi dan percepatan transformasi digital, pada acara Sosialisasi Pinjam Pakai Lahan (PPL) tower telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Stasiun) sehubungan dengan pelaksanaan program Sinyal BAKTI dalam rangka pemerataan akses telekonunikasi sebagai perwujudan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU), kamis, (26/11/2020) di Hard Rock Hotel Bali.

“Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan jaringan telekomunikasi yang sangat tinggi sehingga diperlukan akses dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wikayah blankspot telekomunikasi, “urai Danny.

              

Disamping itu, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut penyelesaian proses PPL dengan titik berat pada struktur kerjasama, prosedur dan tahapan serta klausal perjanjian.

                                            

Pemerintah    Kabupaten Bima melalui Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Muhammad Irfan, ST.,M.Eng Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam presentasinya memaparkan kebutuhan dan percepatan aksesibilitas jaringan komunikasi di daerah tersebut.

                

“Terima kasih kepada Kementerian Kominfo melalui BAKTI atas dukungannya terhadap pembangunan BTS di Kabupaten Bima, di tahun 2021 Kabupaten Bima dialokasikan 8 pembangunan BTS baru, sehingga target 2021 Kabupaten Bima Merdeka Sinyal akan tercapai, “urai Irfan.

                

Lebih lanjut, dalam paparannya Irfan menyampaikan bahwa Kabupaten Bima akan sangat siap dan berkomitmen terhadap percepatan aksesibilitas jaringan komunikasi informasi menuju transformasi digital.

              

“Capaian dan dukungan Kementerian melalui BAKTI akan sangat membantu dalam percepatan aksesibilitas di Kabupaten Bima, “tutup Irfan.

 

Sosialisasi tersebut diikuti 6 Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara Barat yakni Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat serta Kabupaten Lombok Utara. (KIM WAWO)

Selengkapnya