Kelompok Usaha Garam (KUGAR)/Petambak dan para Penyuluh Perikanan dan pengurus koperasi garam menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait tata kelola garam rakyat di Kabupaten Bima, Sabtu (5/12) di Aula Taman Kalaki Bima.
Demikian
salah satu poin penting arahan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bima Ir. Hj. Nurma M.Si pada kegiatan Review Kegiatan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) Program Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
yang mengundang 60 peserta.
Kadis
Kelautan yang hadir bersama dua narasumber lainnya yaitu Kadis Koperasi dan UKM
Kabupaten Bima Iwan Setiawan SE dan Kabag Administrasi Perekonomian Setda
Hariman SE,. M.Si selanjutnya memaparkan, review merupakan evaluasi kegiatan
dengan menelaah semua masalah yang dihadapi para petani garam, apa yang belum
dan sudah direalisasikan serta memastikan keberlanjutan program.
Karena
itu, para petani dan penyuluh pendamping garam perlu menyampaikan masalah yang
dihadapi. "Hasil review akan menjadi bahan perbaikan program tahun
mendatang, melakukan revisi sesuai
kebutuhan prioritas untuk perbaikan nasib para petani". Tandasnya.
Pada
review yang dipandu Ir. Ali Mahdi tersebut Bupati Bima yang diwakili Kabag
Administrasi Perekonomian Setda Hariman SE, M.Si dalam pemaparannya mengungkapkan, harga suatu
komoditi akan bagus ketika kualitasnya bagus dan ketika produk jumlahnya banyak
maka harga akan menurun". Paparnya.
Dijelaskan
Hariman, "koordinasi lintas sektoral menjadi kunci. Dari segi teknis antar
stakeholder misalnya peningkatan
produksi menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan, segi pemasaran
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, segi permodalan dari dinas koperasi
dan UKM, dari segi standar harga dari Bagian Ekonomi Setda Kabupaten
Bima". Urainya.
Narasumber
lainnya Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Bima Iwan Setiawan SE memaparkan tema
"Kebijakan Umum Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro Kecil
Menengah (KUMKM)
Menurut
Iwan, sasaran pengembangan dan pemberdayaan KUMKM adalah meningkatnya
produktivitas KUMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan
produktivitas nasional.
Aspek lain yang perlu didorong adalah peningkatan proporsi Koperasi dan usaha kecil formal serta berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi. Jelasnya. (KIM WAWO)
0 komentar:
Posting Komentar