Kementerian KKP Fasilitasi Penyusunan Masterplan

KM LENGGE,- Untuk meningkatkan optimalisasi program PUGAR di Kabupaten Bima Senin, (23/11) Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Bima bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  dengan menggandeng konsultan rencanaan PT Bumi Harmoni Indoguna melakukan konsultasi publik penyusunan rencana induk   (masterplan) dan detail engineering design (DED) kawasan garam di Kabupaten Bima di aula kantor Bappeda Kabupaten Bima.

konsultasi publik ini secara khusus mengundang Camat dan para kepala desa di lokasi Pugar, SKPD terkait dan anggota kelompok petani garam.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma dalam laporannya mengatakan bahwa konsultasi publik di Bima mencakup upaya pengembangan potensi garam rakyat khususnya yang berada di pesisir Teluk Bima .

Hj. Nurma mengungkapkan,   "Berkaitan dengan adanya program ini dari 13 kecamatan pesisir yang ada telah diintervensi 6 kecamatan yang dimulai sejak tahun 2011 sampai dengan 2014. Pola yang dilakukan adalah  melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) ke rekening kelompok petani garam untuk pembelian sarana produksi.  Dukungan ini ditujukan untuk mendukung pencapaian Swasembada garam nasional.

Sedangkan pada tahun 2015 dukungan pugar ini akan difokuskan pada penataan infrastruktur irigasi tambak dan Jalan ekonomi serta penyediaan terpal geo isolator. 

Hj. Nurma menjelaskan Penyusunan DED dimaksudkan agar bagaimana penataan wilayah pembuatan garam khususnya di Teluk Bima dapat dikelola dengan baik. Untuk mendukung upaya ini, Kementerian KKP melakukan penyusunan rencana induk ( masterplan)  ini. 

Selama tiga bulan Tim konsultan telah bekerja keras untuk turun ke lapangan melakukan identifikasi potensi dan fakta fakta pengelolaan garam di lapangan. Pada kesempatan konsultasi ini diharapkan akan mendapatkan banyak masukan tentang desain yang telah dibuat agar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan persyaratan teknik yang telah ditetapkan. "Diharapkan para stakeholder berperan aktif memberikan saran dan masukan bagi penyempurnaa DED ini". Ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik, HAK. M.Si  mengawali arahannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan RI yang telah memberikan dukungan optimal dengan menghadirkan program Pugar sehingga cukup membantu para petani garam di Kabupaten Bima .

Taufik menambahkan, konsultasi publik DED ditujukan agar bagaimana ke depan petani dan pemerintah dapat secara bersama sama merancang dan merumuskan secara bersama tata kelola garam  sehingga kualitasnya akan lebih ditingkatkan. Oleh karena itu para petani yang bergabung dalam kelompok agar memahami dengan baik maksud pembuatan DED ini".  Mudah-mudahan dapat dihasilkan DED yang baik dan melahirkan program 
Terangnya.

Selanjutnya pada sesi diskusi, perwakilan Kementerian KKP Dinah Yunitawati, M. Eny. SC,memaparkan, KKP berharap program Pugar dapat meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan petani garam. 

Dinah menjelaskan di tingkat Pusat ada Komite Garam Nasional sebagai instansi lintas kementerian baik dari Kementrian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, BMKG dan lain sebagainya. 

Instansi ini bekerja bersama memberikan solusi dalam hal tata kelola garam. Kementrian Perdagangan misalnya berupaya bagaimana menstabilkan harga garam, sedangkan Kementerian Perindustrian akan mendorong upaya untuk menyalurkan garam berkualitas ke sejumlah industri yang ada.

Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang berkomitmen untuk menampung garam rakyat bila kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain 2 Kementerian tersebut kementerian PU juga akan mengimplementasikan pembangunan infrastruktur seperti gudang, pembangunan jalan, irigasi tambak dan lain lain sebagainya, sementara BMKG akan mendukung pasokan informasi yang berkaitan dengan data iklim yang sangat bermanfaat bagi para petani garam. 

Selain Dinah, Konsultan IPB Ir. Budi Suyitno,M.Sc. dalam paparannya pada sesi diskusi menyatakan kondisi garam nasional saat ini di satu sisi permintaan garam industri dalam negeri sangat tinggi namun di sisi lain produksi petani garam masih rendah dalam hal kualitas dan kuantitas hal ini bisa dilihat dari kebutuhan 4,01 juta ton dan yangng mampu dipenuhi oleh produksi garam dalam negeri yaitu 1, juta ton. Sisanya sebanyak 1,5 juta ton dipenuhi dari impor.

Budi menjelaskan penyebab rendahnya produksi garam dalam negeri sebabkan oleh sistem tata kelola air yang dipasok untuk garam umumnya kurang baik. Disamping itu pada aspek kualitas, kadar NaCL masih rendah karena ada petani umumnya masih menerapkan sistem tadisional. elain itu harga jual garam rendah karena nilai tawar petani masih rendah sehingga petani kurang bergairah dalam budi daya garam. 

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlu adanya perbaikan sistem tata kelola air yang mengcakup saluran dan kolam, sedangkan dari sisi kualitas perlu penerapan teknologi seperti geo Isolator.

Sementara untuk meningkatkan harga jual garam maka ini menjadi tugas bersama yang sehingga saat ini belum diatasi karena itu perlu terobosan dan keberanian dengan mengacu pada perencanaan yang cermat tandasnya. HP Bima (Efan)