Wagub NTB H.Muh. Amin Hadiri Raker Pilkada Bima

KM LENGGE,- Kesiapan jajaran pemerintah Kabupaten Bima dan penyelenggara seperti KPU dan Panwas  untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah langsung pada 9 Desember 2015 mendatang disampaikan penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin M.Pd pada acara Rapat Kerja bersama Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Nih. Amin , SH, M.H, Jumat (20/11) di aula kantor Bupati Bima. 

Pada Raker yang dihadiri ketua KPU Kabupaten Bima St. Nur Susilawati S.IP M.M, Ketua Panwas Pilkada kabupaten Bima Abdullah, SH, para kepala SKPD, Camat dan tokoh masyarakat se Kabupaten Bima, Pj Bupati Bima yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima H. Syamsudin SH dan Raker  dipandu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima Drs. H. Abdul Wahab. 

Dihadapan Wagub yang hadir dengan para pejabat terkait di lingkungan pemerintah provinsi NTB tersebut, Bachrudin mengatakan bahwa Kabupaten Bima saat ini berpenduduk 568.153 jiwa. "Dari jumlah tersebut kata Bachrudin terdapat 370.684 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdiri dari 182.544 laki-laki dan 188.140 pemilih wanita yang menyebar pada 191 desa dengan 369 tempat pemungutan suara (TPS).  Ini berarti bahwa distribusi logistik memerlukan perhatian khusus katanya.

Bachrudin menambahkan, untuk mendukung tugas KPU telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan Pilkada melalui sosialisasi regulasi tentang netralitas PNS. Juga telah dilakukan dukungan untuk membantu KPU dalam mengatasi hal hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada.

Untuk  mendukung pelanggaran Pilkada tahun ini, Bachrudin menjelaskan alokasi dana untuk KPU sebesar Rp 10,5 miliar dan Panwaslu Rp 4 miliar. disamping itu pemerintah daerah juga telah memberikan dukungan dana pengamanan  sebesar Rp 2,6 miliar kepada Polres Kabupaten Bima, Rp. 1,6 miliar kepada Polres Kota Bima dan Rp. 300 juta  kepada Kodim 1608/ Bima.

"Alhamdulillah, semua dana tersebut telah diakomodir dalam APBD murni dan APBD-Perubahan Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2015 jelas Pj. Bupati. Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada ini, pemerintah daerah akan tetap memberikan fasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada". kata Bachrudin.

Wagub NTB H.Muh. Amin dalam arahannya mengatakan, semua tahapan Pilkada memerlukan penanganan . Oleh karena itu deteksi dini terhadap potensi timbulnya masalah penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena masing-masing pasangan calon memiliki kepentingan yang menyebabkan timbulnya persaingan dan pada gilirannya akan memunculkan kerawanan. Ini yang perlu diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu, aparat keamanan dan pemerintah daerah". Jelasnya.

Wagub menambahkan agar Pemilu berjalan jujur dan adil maka setiap tindakan pelanggaran harus ditindak sesuai peraturan yang ada, termasuk tindakan terhadap PNS yang tidak netral.  Disamping itu kepada tokoh masyarakat agar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri bila ada persoalan yang muncul dan pada saat yang sama juga membantu pemerintah untuk menghindarkan terjadinya konflik. 

"Hal ini penting untuk di jabarkan karena bila pemerintahan terganggu oleh berbagai gejolak dan konflik maka investasi dan kegiatan ekonomi di daerah juga akan terganggu". kata Wagub.

Ketua KPU Kabupaten Bima Nur Susilawati yang menjelaskan kesiapan instalasi yang dipimpinnya, "telah disiapkan 90 PPK dan 573 PPS yang akan bertugas pada 18 kecamatan. Para petugas ini akan mengikuti bimbingan teknis pada H -5 Pilkada.

Berkaitan dengan ketersediaan logistik dirinya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bima telah menerima 180 Ribu surat suara. Berdasarkan hasil pengecekan, ditemukan 30.000 Surat suara dari percetakan di Mataram yang tidak memenuhi syarat dan telah dikembalikan. Dalam waktu tiga hari surat suara tersebut akan diganti oleh pihak percetakan. 

Distribusi kertas suara akan dilakukan mulai 6 Desember 2015 pada wilayah Sanggar dan Tambora. Sedangkan wilayah lainnya akan dilakukan distribusi pada tanggal 7 dan 8 Desember". Terangnya.

Sementara itu, ketua Panwas Pilkada kabupaten Bima Abdullah SH menyatakan pihaknya telah melakukan rekruitmen 191 anggota Panwas yang akan bekerja selama 1 bulan sampai pada tingkat rekapitulasi suara di Kecamatan.

Berkaitan dengan penegakan hukum, saat ini telah ditangani 2 kasus di sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) dan telah direkomendasikan 35 orang PNS untuk diambil tindakan oleh Bupati. Terangnya.

 Pada kesempatan tersebut, Kapolres Bima Kota yang diwakili Ka.Ops dalam pemaparannya menyampaikan bahwa potensi gangguan antara lain terdapat beberapa kecamatan rawan konflik seperti di Sape dan Lambu yang merupakan wilayah yang rawan terjadinya konflik antar pendukung pasangan calon. Demikian halnya di Kecamatan Wera dan Lambu terdapat potensi konflik karena merupakan daerah perebutan suara disebabkan karena memiliki jumlah penduduk yang relatif besar .

"Berkaitan dengan tahapan Pilkada ini lanjutnya, kejadian yang menonjol berdasarkan hasil pantauan adalah penurunan Baliho pasangan calon dan pengerusakan alat peraga. Langkah- langkah yang telah diambil pihak Kepolisian dengan melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan Tim sukses pasangan calon sehingga tidak menimbulkan gesekan. 

Selain pemaparan dari Polresta Bima, juga dilakukan ekspos oleh Ka.Ops Polres Kabupaten Bima. "Dijelaskannya bahwa Polres Kabupaten Bima membawahi 11 kecamatan. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pada 3 zona kampanye pihaknya telah mengantisipasi dengan menerjunkan 1.600 personil yang akan melakukan pengamanan ditambah 1 Kompi Brimob dari Mako Brimob Jakarta. 

Pihak kepolisian kabupaten Bima juga telah merumuskan kegiatan seperti forum Silaturahmi yang telah melahirkan kesepakatan para pasangan calon dan kesepakatan bersama untuk melakukan pengamanan semua tahapan Pilkada. 

Dandim 1608/Bima melalui Kasdim Mayor Inf. Jalal Bin Saleh dalam paparannya mengatakan bahwa TNI bersungguh-sungguh untuk mensukseskan Pilkada. Oleh karena itu semua pihak harus mengambil pelajaran dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Sesuai dengan instruksi Panglima TNI, bahwa TNI TNI harus bersikap netral.  

Semua pihak dihimbau untuk mencegah kekerasan dan benturan di tingkat lapangan. Kepada insan pers Kasdim juga menyampaikan agar para wartawan menyampaikan berita yang akurat. 

"Bantuan pengamanan yang TNI berikan dalam pengamanan Pilkada adalah dengan membuat peta karakteristik daerah dan potensi konflik dan dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan TNI siap mem back-up Polri". Tandasnya. HP Bima (Efan)