Proyek PPSP Mulai Beroperasi Di Kabupaten Bima

"Pokja diharapkan mampu menyusun program strategis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam pengelolaan infrastruktur sanitasi".

               

Demikian salah satu poin arahan Asisten II Setda  Kabupaten Bima yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Ir. H. Nurdin pada Kick off Meeting (pertemuan persiapan) pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Bima Jumat (19/6) di ruang Rapat Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda.

            

Pada pertemuan yang dipandu oleh Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc tersebut,  H. Nurdin berharap,  Tim  Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk segera menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu kepada surat yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan untuk melakukan review aksi daerah perencanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

                  

Koordinator PPSP Provinsi NTB   Mahman SE mengatakan, dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman,  pemerintah telah menyatukan semua Kelompok kerja Pokja yang ada ke dalam satu Pokja  yaitu  Perumahan, Permukiman, Air minum dan Sanitasi (PPAS).

                 

Menurutnya, keberadaan Pokja di tingkat kabupaten/kota sangat strategis sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi antar stakeholder dan antar sektor. "Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas Pokja dalam mengawal proses pembangunan sanitasi". Jelasnya.

              

Untuk mendukung upaya tersebut pelaksanaan kick-off sebagai salah satu tahapan pelaksanaan PPSP di Kabupaten Bima ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang arah kebijakan pembangunan sanitasi baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

             

PPSP ini akan mendorong Pokja untuk dapat melaksanakan penyusunan strategi sanitasi sesuai arahan RPJMN 2020-2024, di samping tersosialisasinya target sanitasi layak dan aman yang telah ditetapkan oleh Pokja provinsi.

               

Aspek lain yang diharapkan pada pertemuan tersebut adalah tersosialisasinya capaian dan target persampahan Kabupaten Bima berdasarkan Kebijakan strategi daerah (JAKSTRADA). Disamping pada saat yang sama Pokja dapat menyusun rencana kerja tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan bidang sanitasi.

              

"Langkah ini juga penting dalam menyelaraskan indikator pembangunan sanitasi,  selain data dan target akses sanitasi untuk kurun waktu 2020 hingga 2024 mendatang". Terang mantan Konsultan Ekonomi Lokal GTZ NTB ini.

               

Kick off diikuti 20 peserta dari instansi terkait yaitu Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Fasilitator Provinsi PPSP dan pendamping Pokja AMPL Kabupaten Bima.  Pertemuan tersebut menghadirkan tiga narasumber Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan fasilitator provinsi PPSP implementasi SKK Kabupaten Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Inovasi GEBRAK BIMANTIKA Masuk Top 99 Nasional

Setelah tahun lalu berhasil membawa Aplikasi Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR menembus TOP 45 Nasional dan mengikuti kompetisi pelayanan publik tingkat dunia, United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2020, Kabupaten Bima kembali menempatkan inovasi GEBRAK BIMANTIKA (Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020  yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB RI.

                 

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE Jumat (18/6) mengatakan  keberhasilan inovasi GEBRAK BIMANTIKA  masuk Top 99 Tingkat Nasional  merupakan buah dari kerja keras perangkat daerah dan Tim Inovasi Daerah.

          

Untuk itu, Bupati memberikan apresiasi atas keberhasilan inovasi ini berlomba di tingkat nasional dan berharap dapat kembali meraih Top 45 dan menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan jajaran perangkat  daerah untuk melahirkan inovasi baru dan memberikan pengabdian terbaik dalam pelayanan publik.

               

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bima Syamsul Bahrain S.Ip, M.Si Jumat (19/6) di ruang kerjanya mengungkapkan pada KIPP tahun ini Kabupaten Bima mengirim tujuh inovasi 7 dan salah satu inovasi yaitu GEBRAK BIMANTIKA berhasil masuk dalam TOP 99 KIPP 2020 setelah sebelumnya mengikuti lomba di tingkat Provinsi NTB.

              

Dijelaskan Syamsul, KIPP 2020 diikuti  2.250 proposal yang terdiri dari 2.126 proposal Kelompok Umum, 33 proposal Kelompok Replikasi  dan 91 proposal Kelompok khusus.

            

Dalam perjalanannya lanjut Kabag Organisasi ini, Tim evaluasi  selanjutnya menyerahkan hasil penilaian proposal kepada Tim Panel Independen yang kemudian memilih TOP 99 inovasi pelayanan publik tahun 2020 dan 15 finalis kelompok khusus KIPP 2020.

            

Inovator GEBRAK BIMANTIKA Tita Masitha M.Si memaparkan, "Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Bima mendorong lahirnya upaya dalam bentuk gerakan bersama seluruh pihak untuk mempercepat proses penurunan stunting.

             

Gerakan ini kemudian diberi nama GEBRAK BIMA NTIKA atau Gerakan Bersama Rakyat Anti Stunting, Kekurangan Energi Kronik Dan Anemia. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Vokasi Unram PPD Bima Terima Maba TA 2020

Tahun Akademik 2020, Program Vokasi Universitas Mataram Program Studi Diluar Domisili Kabupaten Bima (Persiapan Politeknik Negeri Bima) kembali menerima mahasiswa baru untuk tiga Program Studi yaitu Prodi kesehatan hewan, Produksi ternak dan budidaya Perairan.

             

Wakil Direktur II Vokasi Unram PPD Bima   Nadirah Karimatul Ilmi, SP., M.Si mengatakan, Kampus yang didirikan  tahun 2014 lalu telah manamatkan alumni 3 angkatan sebanyak 150 orang dengan total mahasiswa sebanyak 350 orang.

             

Dijelaskan Nadirah, Visi yang diemban Vokasi PPD Bima yaitu menjadi lembaga pendidikan vokasional yang menghasilkan lulusan bermutu terampil dan berdaya saing dalam bidang IPTEK yang berlandaskan iman dan taqwa.

           

Untuk mewujudkan cita-cita ini lanjutnya, sistem pendidikan menggunakan sistem paket yang tersusun dalam bentuk kuliah, field trip, praktikum, praktek kerja lapangan (PKL) dan tugas akhir dengan total muatan program sebesar 110 hingga 120 SKS dengan proporsi 40% kuliah tatap muka dan 60% praktikum di laboratorium dan lapangan.

          

                

"Alumni yang dihasilkan diharapkan memiliki kompetensi dalam merencanakan, memproduksi dan memasarkan produk bermutu aman dan kompetitif di pasar lokal maupun nasional. Demikian pemaparan Nadira dalam sosialisasi yang dihelat Rabu (17/6) di Aula Kantor Bupati Bima.

              

Di samping itu, alumni diharapkan kreatif dalam melakukan analisis sederhana dengan bantuan teknologi komputerisasi yang tersedia,  kreatif dalam rekayasa bagi peningkatan nilai tambah produk pertanian. "Yang tidak kalah pentingnya adalah alumni memiliki kemampuan bekerja Mandiri atau berkelompok dengan baik dan memiliki kepekaan dalam menangkap peluang usaha khususnya di sektor pertanian". Tandas Nadira.

          

Pendaftaran calon mahasiswa baru tes mandiri berlangsung Bulan April sampai dengan Agustus 2020. Bagi mahasiswa yang berprestasi, Kampus Vokasi menyediakan beasiswa.

             

Dirinya berharap melalui promosi tersebut, para ASN dapat menyampaikan kepada warga di Kecamatan dan desa masing-masing untuk mengajak keluarga melanjutkan kuliah di kampus vokasi Unram Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Tangani Stunting Perlu Pemerataan Tenaga Kesehatan

Di samping memerlukan pentingnya komitmen para pemangku kepentingan, penanganan stunting juga memerlukan pemerataan tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa.

             

Demikian dikatakan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dihadapan 77 peserta mengikuti Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bima Rabu (17/6) di Aula kantor Bupati Bima.

                 

Rostiati yang memberikan pemaparan setelah rembug dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Bima Ir. H. Nurdin mengungkapkan, TP. PKK  bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya dalam menyukseskan pembangunan sektor kesehatan melalui beragam program kerja yang dijabarkan dalam sejumlah Pokja yang ada.

            

Menurutnya, "penanganan stunting di tingkat desa juga memerlukan pemerataan tenaga medis. Oleh karena itu Rostiati berharap  Dinas Kesehatan dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis agar dapat membantu percepatan penurunan angka stunting di tingkat desa".

            

Pada  Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peraturan Bupati Bima nomor 37 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting tersebut, Kepala Seksi Gizi Dikes yang juga anggota Pokja Stunting Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si mengatakan, Perbup Percepatan Penanganan Stunting merupakan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.

            

Upaya tersebut lanjut Tita dijabarkan  melalui gerakan bersama rakyat Bima (GEBRAK BIMA NTIKA) yang melibatkan OPD terkait, kecamatan dan desa melalui intervensi spesifik dan sensitif yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 2 tahun.

           

Penanganan Stunting tersebut ditindak lanjuti melalui delapan  aksi konvergensi antara lain mencakup analisa, rencana kegiatan, rembug stunting, penerbitan perbup dan sejumlah aksi strategis lainnya". Urai Alumni IPB Bogor ini.

                 

Senada dengan Tita, Kadis Kesehatan Dr. H. Ganis Kristanto yang juga menjadi salah seorang narasumber memaparkan, faktor penghambat penanganan stunting di Kabupaten Bima selain kondisi geografis yang sangat luas, juga belum  didukung infrastruktur  yang memadai dan jumlah tenaga kesehatan yang belum merata.

                

Aspek lainnya yang menjadi hambatan papar Ganis adalah masih rendahnya  pengetahuan masyarakat  terhadap pola hidup bersih dan sehat (PHBS), keadaan sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih rendah, belum optimalnya dukungan desa terhadap Posyandu dan seringnya dilakukan perubahan kader Posyandu. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pemkab Bima Helat Rembug Stunting

Rembug Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bima yang mengambil tema "Kita Sukseskan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting" Rabu (17/6) yang berlangsung di Aula kantor Bupati Bima yang mengundang 77 peserta dari perangkat daerah terkait dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc.

           

Pada rembug yang juga dihadiri Asisten I Setda H. Putarman SE, Kadis Kesehatan Dr. H. Ganis Kristanto dan Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd tersebut, Asisten II yang juga Pelaksana Tugas Kepala Bappeda kabupaten Bima Ir. H. Nurdin membuka rembug sekaligus memaparkan materi percepatan pencegahan stunting dan upaya konvergensi dalam kerangka kebijakan daerah.

           

Dihadapan para kepala OPD terkait, camat dan para kepala desa, Nurdin mengemukakan, Kabupaten Bima merupakan salah satu dari 160 daerah prioritas penanganan stunting oleh Setwapres tahun 2019.

            

Menurutnya, "mengacu pada data yang ada, prevalensi balita stunting sepanjang tahun 2013 hingga 2018 mengalami penurunan 8,79 persen. Ditambahkannya, beberapa faktor lain yang berpengaruh adalah jumlah kasus gizi buruk, kematian ibu dan bayi.

              

Narasumber lainnya Kepala Dikes Kabupaten Bima dr. H. Ganis K memaparkan materi program konvergensi penurunan stunting.  Dikatakan Ganis, jumlah balita berat bawah normal di Kabupaten Bima mencapai 13.095 anak dan  balita stunting 14.360 anak.

              

"Faktor determinan penyebab masalah gizi di Kabupaten Bima berdasarkan hasil verifikasi lapangan antara lain kepemilikan JKN/BPJS yang mencapai 47,3%, akses air bersih tingkat rumah tangga, riwayat balita menderita kecacingan, kepemilikan jamban sehat, riwayat imunisasi dasar lengkap, keluarga merokok, riwayat penyakit KEK pada ibu hamil dan riwayat penyakit penyerta" Tandasnya.

                 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanda tanganan komitmen penurunan angka stunting oleh para peserta rembug.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Arah Kiblat Masjid Agung Bima Dipancang

Pemasangan patok arah kiblat Masjid Agung Bima, yang dibangun di sebelah Barat Kantor Bupati Bima, Desa Dadi Bou, Kecamatan Woha, dilakukan Rabu, 17 Juni 2020, oleh Ketua MUI Kabupaten Bima, KH Abdurahim Haris, Lc, Kemenag Kabupaten Bima Drs. Akbar, Kabag Kesra Setda Bima Drs H Zainudin, Sekdis Perkim Kabupaten Bima, Zaenal Arifin, ST.MT, Kades Dadibou dan Tim Pelaksana Proyek.

Sebelum agenda pematokan arah Kiblat tersebut dilakukan, tim gabungan dari Kemenag, MUI dan Pemkab Bima (Perkim dan Kesra),  melakukan dua kali sidang. Dan memutuskan arah kiblat berada pada koordinat 293 drajat dari arah barat sejati.

Proses pematokan berlangsung lebih kurang tiga jam, dari pukul 09:15 sampai 11:46 wita, menggunakan alat ukur Kompas, Theodelid dan Busur drajat. Praktis semua kerja tim berjalan aman dan lancar di lapangan.

Ketua MUI Kabupaten Bima, KH Abdurahim Haris, Lc, menyampaikan rasa syukurnya, tim dan panitia Pembangunan dapat melaksanakan patok arah kiblat.

‘’Alhamdulillah hari ini, kita dapat menentukan arah kiblat, Masjid Agung Bima ini. Mudah-mudahan pembangunannya berjalan lancar dan sukses,’’ujar Ketua MUI, di lokasi pembangunan Masjid Agung, usai proses patok dilaksanakan.

Alumnus Madinah tersebut berharap, beberapa tahun kedepan, Masjid Agung Bima tersebut dapat dinikmati bersama juga menjadi kebanggaan masyarakat Bima. Masjid tersebut akan dilengkapi dengan ruangan pertemuan, Kantor MUI, LPTQ dan Basnas.

‘’Mudah-mudahan pembangunan masjid yang mulia ini mendapatkan Rahmat dari Allah. Kita meletakan niat kita, semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur-unsur lain. Dan kalau sudah diniatkan karena Allah, maka in shaa Allah, Allah akan mengabulkannya,’’lanjutnya. (ProKom Setda Bima) KIM WAWO

Selengkapnya

Pemkab Bima Gratiskan Uji Rapid Test Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Ada kabar gembira, buat para Pelajar, Santri dan Mahasiswa asal Kabupaten Bima yang melanjutkan study atau hendak bepergian ke seluruh wilayah NKRI.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bima, akan mengratiskan biaya pemeriksaan Rapid Diagnostic Test (RDT) bagi mereka para penuntut Ilmu tersebut.

Segala bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RDT menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

"Mereka cukup menunjukkan atau menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP), Kartu Pelajar atau Mahasiswa. Kartu Keluarga atau tanda pengenal lainnya yang sah, sebanyak 1 (satu) lembar," ujar jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemkab Bima, M Chandra Kusuma, Senin, 15 Juni 2020 di Kantor Bupati Bima.

Menurut Chandra, yang juga sebagai Kabag Prokopim Setda Bima ini, bahwa selama Pandemi berlangsung bagi yang hendak melakukan perjalanan ke seluruh wilayah NKRI, dilakukan RDT di Rumah Sakit Sondosia, Kecamatan  Bolo, Kabupaten Bima.

"Bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa gratis," lanjut Chandra.

Langkah Pemkab Bima ini, Kata Chadra, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas (Gutas) penanganan Covid-19, Nomor 4 Tahun 2020 tentang, Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Dan telah diubah dengan SE Gutas percepatan penanganan Covid-19, Nomor 5 Tahun 2020 tentang, perubahan atas SE Nomor 4 tahun 2020 tentang, Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran bebas biaya RDT bagi Pelajar, Santri dan Mahasiswa tersebut, juga diminta seluruh Camat se Kabupaten Bima, untuk ikut membantu sosialisasi.

Agar informasi penting itu diterima secara merata bagi mereka yang menuntut ilmu diluar Kabupaten Bima. (ProKom Setda Bima) KIM WAWO.

Selengkapnya

Bupati Bima Pimpin Ekspose Kinerja OPD

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE  didampingi Asisten III Setda Drs. H. Arifudin HMY dan Kabag Organisasi Setda Syamsul Bahrain S.IP, M.Si memimpin Pertemuan Ekspose Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima Rabu (10/6) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Dihadapan 40  peserta yang terdiri dari para Kasubag Program & Pelaporan OPD dan Tim Inovasi  daerah yang menghadiri pertemuan tersebut,  Bupati Bima menekankan pentingnya pemanfaatan secara optimal teknologi informasi bagi penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan sektoral masing-masing instansi.

              

"Saat ini pemaparan program dan kegiatan perangkat daerah melalui media audio visual masih kurang. Oleh karena itu kata Bupati akan digelar lomba ekspose kegiatan OPD melalui tampilan video berdurasi pendek untuk mendorong inovasi dan kreatifitas perangkat daerah dalam memaparkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

           

"Upaya ini juga penting untuk mendorong penyebarluasan informasi pembangunan yang membutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kerjasama seluruh komponen perangkat daerah". Terang Bupati.

            

Ekspose melalui pembuatan video kinerja dimaksudkan untuk mendorong perangkat daerah lebih kreatif memanfaatkan beragam saluran komunikasi yang ada dalam memaparkan program pembangunan, membangun media refleksi terhadap seluruh capaian pembangunan. Tutup Bupati.

           

Pada pertemuan tersebut juga ditayangkan 4 video  yang diikut sertakan pada Lomba Video Inovasi COVID -19 tingkat nasional tahun ini. (KIM Wawo)

Selengkapnya

Pansus DPRD Buka Layanan Pengaduan Soal Covid-19

Panitia Khusus yang dibentuk DPRD Kabupaten Bima untuk Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bima yang kemudian disebut Pansus Covid-19 akan membuka layanan pengaduan untuk masyarakat terkait permasalahan Covid-19. Demikian salah satu poin penting kesimpulan penting Rapat Internal Pansus Covid-19 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Bima, Jumat, 5/6-2020.

Rapat tersebut membahas jadwal dan mekanisme kerja serta fokus pengawasan Pansus terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Bima.

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Ilham Yusuf,SH didampingi Wakil Ketua Ir. Ahmad dan Anggota Pansus lainnya : Sulaiman,MT,SH, H. Mustakim, Maaruf Yasin,S.Adm, Mustakim, Ahyar,S.Adm, M.Afriadin,S.Sos, dan Kurniawan tersebut melahirkan sejumlah kesimpulan, yaitu :

1. Menetapkan jadwal kerja dan rapat Pansus,        antara lain Rapat Kerja dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kab. Bima dan unsur pemerintah terkait lainnya, RDPU dengan unsur masyarakat, kunjungan lapangan, dan agenda lainnya.

2. Fokus Pengawasan Pansus pada 4 (empat) aspek, yaitu :

a. Aspek Penganggaran.

b. Aspek Kesehatan.

c. Aspek Sosial dan Psikologi Masyarakat akibat Covid-19.

d. Aspek Ekonomi.

3. Untuk menunjang tugas pengawasan, Pansus membuka Layanan Pengaduan sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan informasi dan laporan apapun terkait permasalahan dalam penanganan Covid-19 di Kab. Bima.

Laporan tersebut dapat disampaikan melalui :

a. WA/SMS ke no HP : 082147408116 - 085338400154.

b. Fanpage/FB : HUMAS DPRD KAB. BIMA

c. Secara langsung ke Kantor DPRD Kab. Bima

(Laporan harus disertai Nama, Alamat, dan Info Rinci masalah yang dilaporkan)

Mewakili Anggota Pansus Covid-19, Ilham Yusuf memastikan Pansus akan bekerja profesional sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Pansus menurut Ilham justru akan semakin memperkuat dimensi tugas Tim Gugus Tugas.

"Dengan adanya pengawasan dari Pansus ini tentu akan mendorong teman-teman di Tim Gugus Tugas dan seluruh jajaran pemerintah daerah lainnya untuk bekerja lebih baik dan profesional khsususnya dalam melayani masyarakat ditengah Pandemi ini", ungkap Ilham yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima ini. Sumber berita : Langsung dari Ilham Yusuf (Ketua Pansus)

Selengkapnya

Kabupaten Bima, Gubernur Ajak Segera Memasuki New Normal

Kunjungan Kerja (Kunker) dan silaturahmi  Gubernur NTB beserta Forkopimda Provinsi, dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Bima, Kamis 4 Juni 2020.

Tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima sekitar Pukul 09:15, Gubernur Bang Zul didampingi Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal S.I.K., MH, Danrem 162/WB, Kol. Czi Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Kejaksaan Tinggi dan sejumlah kepala OPD Tingkat Provinsi NTB,  disambut Walikota Bima, H. M. Lutfi, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan HM Noer dan sejumlah pejabat lingkup Kabupaten dan Kota Bima. Gubernur dan rombongan Kapolda, kemudian menuju Markas Polisi Resort Bima Kota untuk bersilaturahmi dengan jajaran Polres Bima Kota.

Dihadapan jajaran Pemerintah Kabupaten, Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat, mengucapkan turut berbela sungkawa dalam kepergian ayahanda Bupati Bima, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang mulia disisi Allah.

Kemudian, Bang Zul menyampaikan rasa syukurnya karena NTB diberi amanah oleh Presiden pada orang-orang hebat terutama Kapolda Irjen Pol Iqbal yang baru dilantik. ‘’NTB beruntung dikasih Presiden, orang-orang hebat apalagi Danremnya.  insya Allah akan terus berkiprah buat Nusa Tenggara Barat,’’ujar Gubernur.

Kabupaten dan Kota Bima, sudah termasuk daerah zona hijau, untuk itu bersegera memasuki New normal. Ini tidak lantas menjadikan kita lengah, karena sekarang virusnya sudah bersama kita. Secara klinis kita sehat, yang bahaya virus itu ketika menyasar mereka yang punya imunitas tubuh yang lemah, seperti orang tua atau orang punya penyakit seperti hipertensi.

Jangan sampai kita evoria karena ‘Normal Baru’ kemudian Kabupaten dan Kota Bima muncul positif terbaru, muncul Cluster baru, sehingga kita berjuang dari awal lagi. Paling penting selama, waktu ‘New Normal’ tetap menerapkan protokol Covid- 19. Disiplin tetap dijaga, menggunakan masker bukan saja orang tua tetapi juga anak- anak.

Gubernur mengakui langkah mengunjungi Bupati dan Walikota, untuk memompa semangat para kepala Daerah agar bersemangat dalam berjuang menghadapi virus yang tidak nampak itu. 

 ‘’Kita datang menyemangati Bapak dan Ibu, walaupun kita on the right track tapi bukan berarti kita selesai dari masalah ini. Tetap pakai masker jaga jarak, berolahraga supaya sehat,’’kata Bang Zul.

Dijelaskan Gubernur, bahwa Kabupaten dan Kota Bima juga Dompu akan bisa dan sanggup, karena setiap waktu, mayoritas kita tidak pernah lepas dari wudhu kemudian ibu-ibunya memakai rimpu. Covid-19 ini tanpa disadari, mengajarkan kita menghidupkan kembali satu kearifan baru yang setitik demi sedikit kita lupakan.

‘’Ini penting supaya Normal Baru, betul-betul bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan dengan cara hidup sehat dan sesuai dengan protokol kesehatan, kita mampu menghadapinya dengan baik,’’lanjut Gubernur Zul.

Sementara itu, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, dalam pengantarnya menyampaikan rasa syukurnya, menerima kunjungan Gubernur dan segenap Forkopimda NTB, dalam rangka kunjungan kerja di pulau Sumbawa, yang diawali di Kota Bima kemudian di Kabupaten Bima.

‘’Selamat datang Bapak Gubernur beserta segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten dan Kota Bima,’’ujar Bupati.

Bupati Umi Dinda juga melaporkan bahwa, situasi Kamtibmas di tengah menghadapi situasi Covid-19 masih aman. Hadirnya Gubernur bersama forkopimda provinsi, kata Bupati,  tiada lain untuk memberikan semangat bagi Kabupaten dan Kota di NTB, pada situasi penanganan Pandemi. Agar kita tetap semangat  untuk membangun daerah, oleh karena itu dibutuhkan semua pihak bisa bersinergi.

‘’Mohon arahan Gubernur dan segenap Forkopinda sebagai oleh-oleh dan penyemangat bagi kami. Mohon maaf, apabila dijumpai hal-hal yang kurang berkenan,’’ujar Bupati Bima. (ProKom Setda Bima)

Selengkapnya