Di samping memerlukan pentingnya komitmen
para pemangku kepentingan, penanganan stunting juga memerlukan pemerataan
tenaga medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa.
Demikian dikatakan Ketua TP. PKK Kabupaten
Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dihadapan 77 peserta mengikuti Rembug Aksi
Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bima Rabu (17/6) di Aula kantor
Bupati Bima.
Rostiati yang memberikan pemaparan setelah
rembug dibuka oleh Asisten II Setda Kabupaten Bima Ir. H. Nurdin mengungkapkan,
TP. PKK bergandengan tangan dengan
pemerintah daerah dan mitra kerja lainnya dalam menyukseskan pembangunan sektor
kesehatan melalui beragam program kerja yang dijabarkan dalam sejumlah Pokja
yang ada.
Menurutnya, "penanganan stunting di
tingkat desa juga memerlukan pemerataan tenaga medis. Oleh karena itu Rostiati
berharap Dinas Kesehatan dapat memenuhi
kebutuhan tenaga medis agar dapat membantu percepatan penurunan angka stunting
di tingkat desa".
Pada
Rembug Stunting yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peraturan Bupati
Bima nomor 37 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
tersebut, Kepala Seksi Gizi Dikes yang juga anggota Pokja Stunting Kabupaten
Bima Tita Masitha M.Si mengatakan, Perbup Percepatan Penanganan Stunting
merupakan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting.
Upaya tersebut lanjut Tita dijabarkan melalui gerakan bersama rakyat Bima (GEBRAK
BIMA NTIKA) yang melibatkan OPD terkait, kecamatan dan desa melalui intervensi
spesifik dan sensitif yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK)
untuk ibu hamil, ibu menyusui serta anak usia 2 tahun.
Penanganan Stunting tersebut ditindak lanjuti
melalui delapan aksi konvergensi antara
lain mencakup analisa, rencana kegiatan, rembug stunting, penerbitan perbup dan
sejumlah aksi strategis lainnya". Urai Alumni IPB Bogor ini.
Senada dengan Tita, Kadis Kesehatan Dr. H.
Ganis Kristanto yang juga menjadi salah seorang narasumber memaparkan, faktor
penghambat penanganan stunting di Kabupaten Bima selain kondisi geografis yang
sangat luas, juga belum didukung
infrastruktur yang memadai dan jumlah
tenaga kesehatan yang belum merata.
Aspek lainnya yang menjadi hambatan papar
Ganis adalah masih rendahnya pengetahuan
masyarakat terhadap pola hidup bersih
dan sehat (PHBS), keadaan sosial ekonomi masyarakat yang umumnya masih rendah,
belum optimalnya dukungan desa terhadap Posyandu dan seringnya dilakukan
perubahan kader Posyandu. (KIM WAWO)
0 komentar:
Posting Komentar