KM LENGGE,- Kabupaten Bima merupakan daerah pertama yang menjadi
tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyusunan Program/kegiatan
ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB yang
dilaksanakan di luar ibukota provinsi.
RAKOR yang berlangsung selama
tiga hari dari Rabu (24/2) sampai dengan Jumat (26/2) di Hotel Marina Kota Bima
diikuti 60 peserta dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB
Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja RI, Biro Perencanaan Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi RI, Bappeda Kab/Kota NTB. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kabupaten/Kota Se Provinsi NTB, Para Pejabat
Eselon III dan IV yang menangani Bidang Ketenaga Kerjaan dan Bidang
ketransmigrasian, Kepala Balai Latihan Kerja Se Nusa Tenggara Barat.
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti
Putri dalam sambutannya mengatakan, "mengacu pada misi Gubernur NTB, bahwa
pengembangan bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian untuk Mewujudkan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi di NTB Yang Produkrif, Berdaya Saing dan
Sejahtera.
"RAKOR ini merupakan satu wahana yang strategis untuk menyelaraskan penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan arahan kebijakan baik di tingkat pusat tingkat provinsi maupun di tingkat daerah masing masing .
Disamping upaya penyelarasan atau
sinkronisasi, "Rakor ini merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi
para pejabat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dan
kota Se-NTB maupun para pemangku kepentingan untuk duduk bersama dan melakukan
evaluasi secara menyeluruh dan penyempurnaan terhadap program sebelumnya.
"Melalui evaluasi ini, kita
berharap program yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2017
mendatang akan memiliki dampak nyata dan terukur serta memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi upaya kita bersama dalam mengurangi angka kemiskinan
dan mewujudkan SDM NTB yang berdaya saing. Juga mampu merumuskan secara bersama
upaya menyiapkan sumber daya lokal yang tangguh dalam menyongsong berlakunya
pasar bebas ASEAN". Kata Bupati.
Menutup amanatnya, Bupati Bima
berharap kiranya forum diskusi nantinya, baik dalam kaitannya dengan
perencanaan, maupun paparan usulan program/ kegiatan untuk tahun 2017 mendatang
mencerminkan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan Tenaga kerja
dan Transmigrasi di masing masing kabupaten /kota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Wildan dalam
pengantarnya mengatakan "berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan
transmigrasi, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus mendapatkan
perhatian antara lain tingginya tingkat pengangguran terbuka.
Tantangan lain yang harus
mendapatkan solusi dari instasi terkait kata Wildan adalah rendahnya kualitas
calon tenaga kerja yang mencakup keterampilan, pendidikan dan bahasa.
Disamping kurangnya instruktur
baik dari segi jumlah maupun kualitas tantangan yang dihadapi adalah masih
banyaknya tenaga kerja Indonesia yang berangkat secara ilegal, kurangnya tenaga
pengawas baik di provinsi maupun kabupaten serta permasalahan pertanahan
seperti tunggakan sertifikat, terlambatnya penerbitan SK HPL dari BPN pusat dan
keterlambatan pembagian lahan usaha bagi transmigran dan beberapa persoalan
lain.
Untuk mengatasi persoalan
tersebut kata Wildan, maka diperlukan upaya terpadu, terkoordinir dan sinergis
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Upaya ini harus dimulai dari penyusunan
perencanaan program / kegiatan, pelaksanaan, maupun pengawasan / pengendalian
yang masih perlu dilakukan secara sistematis dan kelanjutan.
Oleh karena itu lanjut Wildan,
penyelenggaraan Rakor ini memiliki makna yang penting dan strategis dalam
menghasilkan rumusan rencana kegiatan baik yang bersumber dari anggaran
APBD dan APBN atau sumber lainnya yang aspiratif dan terintegrasi dan pada
akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat". Katanya HP Bima (Efan)
0 komentar:
Posting Komentar