Penanganan Stunting Sejak Fase HPK

Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi tingkat Kabupaten Bima Selasa (10/12) di Aula Hotel Permata Syariah kota Bima membahas sejumlah aspek antara lain pentingnya penanganan ibu hamil dan melahirkan pada 1.000 hari pertama kelahiran (HPK).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Dr. Ganis Kristanto selaku salah seorang narasumber yang memaparkan  evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan dan penanganan stunting pada Dinas Kesehatan.

Berkaitan dengan penanganan stunting, penting bagi semua pihak terutama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memahami dengan baik stunting tersebut.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, lanjut Ganis, ke depan peran Puskesmas akan lebih banyak berada di lapangan dalam aspek promotif dan preventif.

"Karena itu prioritas penanganan stunting secara dini terutama pada ibu hamil dan melahirkan sangat penting karena ibu yang mengidap penyakit seperti anemia berpotensi melahirkan bayi stunting". Jelasnya.

Senada dengan Kadis, Kabid Kesehatan Keluarga Alamsyah SKM mengatakan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Bima difokuskan pada 10 desa pada tahun 2019 dan menjadi 20 Desa pada tahun 2020.

Dalam jangka panjang, cakupan stunting pada semua desa akan ditangani secara intensif. Dijelaskan Alamsyah keterbatasan sumber daya dalam penanganan stunting memerlukan integrasi penanganan oleh perangkat daerah terkait, terutama sejak awal kehamilan pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). "Penanganan pada fase ini penting untuk mencegah stunting sejak dini secara sensitif dan spesifik". Urai Alamsyah.

Bappeda Kabupaten Bima selaku Koordinator Konvergensi Stunting melalui Sekretaris H. Fahrudin S.Sos, M.AP mengekspose pelaksanaan aksi konvergensi dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bima.

H. Fahrudin menjelaskan, tantangan percepatan pencegahan stunting antara lain belum meluasnya upaya pencegahan stunting dan  belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Tantangan lainnya kata Fahrudin adalah "belum efektifnya pengalokasian pemanfaatan sumber daya dan sumber dana disamping terbatasnya kapasitas penyelenggara program.

Pada aspek pelayanan informasi, belum optimalnya advokasi peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi terkait". Urainya.

Pada pertemuan yang dipandu oleh Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si tersebut,    narasumber lainnya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Rahmawaty Sa'datul Ummy, ST yang menyajikan materi optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pencegahan dan Penanganan stunting mengemukakan peran DPMD dalam alokasi dana desa bagi kegiatan stunting di masing-masing desa.

"DPMD akan mengevaluasi mulai dari usulan kegiatan kesehatan khususnya penanganan stunting mulai dari dokumen RKPDES dan APBDES. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2018". Tandasnya. (KIM WAWO)