Bupati Bima : "Kesadaran & Keterbukaan Harus Diutamakan Dalam Pembagian JPS maupun BLT"

KM LENGGE,- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menegaskan, program bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikucurkan Pemerintah Daerah dan Provinsi NTB tidak seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program JPS berupa sembako sementara BLT uang tunai

"JPS tidak seperti BLT. Untuk JPS berupa sembako sedangkan BLT berupa uang tunai," Jelas Bupati.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada 18 Camat dan 191 Kepala Desa di Kabupaten Bima untuk memastikan dan mengawasi proses penyaluran JPS Bima dan JPS Gemilang dari Pemprov NTB dengan tepat sasaran. 

"Kami pastikan juga tidak ada yang mendapatkan double," ujarnya.

Menurutnya, program JPS dan BLT merupakan bantuan bagi warga kurang mampu yang terdampak covid-19. Warga yang sudah menerima PKH dan BNPT tidak diperbolehkan mendapat bantuan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat tersebut. 

"Bagi warga yang sudah terima PKH tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan penanganan Covid-19. Baik JPS Bima Ramah, JPS Gemilang maupun BLT dari Pemerintah Pusat," kata Umi Dinda sapaanya.

Ia juga mengingatkan dan mengajak warga yang sudah menerima bantuan JPS Bima RAMAH agar tidak lagi menerima JPS Gemilang maupun BLT dengan alasan apapun. Sebab banyak warga lain yang juga membutuhkan ditengah wabah covid-19.

"Dalam pelaksanaan program JPS dan BLT kami harapkan adanya kesadaran dan keterbukaan," ujarnya.

Selain itu, Bupati meminta pihak yang bertugas menyalurkan JPS agar memastikan serah terima bantuan di kantor Kecamatan dan Desa masing-masing. Penerima bantuan harus dicatat dan disertai juga dengan administrasi yang lengkap sehingga nantinya tidak memunculkan masalah.

"Saya harapkan amanah ini dikerjakan dengan penuh tanggungjawab," pungkasnya. (galank)