Inovasi DINDA Raih Predikat Terpuji TOP 45 Kompetisi Nasional

Kabupaten Bima melalui Inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) kembali mengulang keberhasilan untuk ketiga kalinya pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Setelah dua tahun sebelumnya Inovasi Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR dan GEBRAK Bimantika berhasil bertengger pada  level TOP 45 dalam ajang tahunan yang dihelat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Republik Indonesia.

 

Dalam surat yang ditanda tangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo bernomor:  1024 tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021  tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2021 disebutkan, Tim KEMEPAN RB berhasil menetapkan sejumlah pemenang setelah melakukan serangkaian tahapan presentasi dan wawancara melalui aplikasi, verifikasi dan observasi lapangan virtual dan rapat pleno 129 Inovasi Finalis yang kemudian dijaring menuju TOP 99 dan TOP 45.

                

Top Inovasi Terpuji KIPP 2021 terdiri dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dan Top 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation. Pada event ini, Kabupaten Bima bersama 24 kabupaten lainnya termasuk pada klaster/Kategori Kabupaten. Beberapa klaster lainnya yaitu Klaster Kementerian dengan 4 pemenang, Klaster Lembaga (3 pemenang), Klaster Provinsi (4 pemenang), Klaster Kota (8 pemenang) dan Klaster BUMN (1 pemenang).

               

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE sesaat setelah pengumuman berlangsung Kamis (29/7) secara khusus menyampaikan apresiasi atas keberhasilan inovator Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc (Bappeda Kabupaten Bima) dan El Faisal SE.I, MM (DPMD) yang telah mengantarkan Inovasi ini pada TOP 45.    

            

Ia berharap ASN Kabupaten Bima terus menciptakan beragam inovasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. “Keberhasilan Kabupaten Bima selama tiga tahun berturut-turut menuju Top 45 KIPP ini tentu saja menjadi motivasi tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah, khususnya para ASN yang mengabdi pada semua OPD untuk terus menerus menciptakan dan menjadikan inovasi sebagai napas dalam bekerja,” jelasnya

              

Ditambahkan Bupati IDP, salah satu keunggulan Inovasi DINDA dimata Tim Penilaian adalah aspek “Trasferabilitas”, dimana inovasi ini  dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki permasalahan serupa.

 

“Pada prakteknya Inovasi ini telah diadopsi secara keseluruhan dan atau sebagian oleh beberapa instansi, Provinsi dan Kabupaten  bahkan di Kementerian Keuangan RI Inovasi DINDA telah di scaling up menjadi Alokasi Kinerja dalam memberikan insentif bagi desa. Disamping  telah di adaptasi juga di Provinsi Jawa Timur,  Kabupaten Sumbawa (NTB), Aceh Barat , Bener Meriah (Aceh), Bantaeng (Sulses), Lumajang (Jatim),”Kata Bupati.

 

“Salah satu faktor penentu keberhasilan Inovasi DINDA kata lanjut Bupati  yaitu adanya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah daerah, Pemerintah desa, dan dukungan organisasi diluar pemerintah (NGO) seperti KOMPAK dan Seknas Fitra/SOLUD NTB yang memberikan pendampingan secara intensif dan peningkatan kapasitas aparatur baik di tingkat desa,  kecamatan hingga kabupaten dalam mendorong peningkatan kinerja dan tatakelola pemerintahan”. Pungkasnya.

 

Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji (KIPP) 2021 Kamis (29/7)   ditayangkan secara live streaming melalui YouTube Kementerian PANRB dan saluran TV Universitas Gunadarma (UG TV). Ketua tim evaluasi KIPP 2021 yang juga Wakil Rektor Universitas Udayana Prof. DR. I.B. Wyasa Putra SH dalam pengantarnya mengemukakan,  proposal  telah  disampaikan kepada Tim Panel Independen untuk dinilai dan dipilih kembali sehingga menghasilkan 129 finalis hingga terpilih Top 45 Inovasi. “Selamat kepada para finalis Top inovasi pelayanan publik terutama karena inovasi bapak-ibu sudah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat”. Ungkapnya.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Kembali Raih Penghargaan KLA 2021

Kabuapten Bima kembali peraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. . Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak dengan capaian 24 indikator.

 

Penghargaan tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga melalui hybrid atauvicon secara online kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Kamis (29/7/2021) di kantor Bupati Bima.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga mengumumkan langsung Kabupaten Bima sebagai salahsatu daerah menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 Kategori Pratama.

 

“Saya berharap Kabupaten Bima terus mempertahankan prestasi ini,”kata I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga.

 

Selain itu, ia berharap bukan hanya persoalan penghargaan ini yang lebih utama, namun implementasi menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak.

Karena menurutnya, penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/lembaga, dan tim independent.

 

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyambut baik penghargaan tersebut, sebagai motifasi semua steakholder di daerah untuk bekerja lebih maksimal dan melindungi serta menfasilitasi anak sebagai masa depan bangsa.

 

“Pengharagaan ini cambuk bagi kami untuk lebih baik lagi kedepan,” kata Ummi Dinda sapaan Bupati.

Sebelumnya juga Kabupaten Bima pernah meraih penghargaan KLA di tahun 2019 yang lalu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

 

Turut mendampingi Bupati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Bima, Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd serta Kepala DP3A2KB Kab. Bima, Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Bima.   (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pelatihan Sekolah Anggaran Desa Bina Petugas PTPD

 

Pelatihan Fasilitator Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) bagi Pemahaman Tingkat Lanjut Modul Sekolah Anggaran (Sekar Desa) Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif, berlangsung selama dua hari (27-28) Juli 2021 dibuka secara resmi Senin (27/7) di Kafe Sampana Kota Bima.

 

Kepala Bappeda Kabupaten Bima melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc saat membuka pelatihan mengatakan, inti dari kegiatan ini adalah kita ingin mentransfer ilmu kepada teman-teman bertugas sebagai Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) di tiga kecamatan sehingga ke depan akan juga mampu mentransfer ilmunya kepada tingkat desa.

 

"Dengan demikian, gaung SEKAR Desa juga lebih besar, disamping ada harapan Bupati Bima program SEKAR Desa, teman-teman di desa dapat terlibat secara proaktif dan bisa berbagi cerita baik. Sehingga dapat menjadi motivasi desa lain untuk mengikuti kegiatan ini disamping dari aspek regulasi, SEKAR desa dapat diperkuat”. Jelas Raani.

 

Sebelumnya, Koordinator Nasional Program SEKAR DESA Seknas FITRA Badiul Hadi dalam pengantarnya yang disampaikan secara virtual mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, dukungan semua elemen di Kabupaten Bima bagi Program Sekar Desa cukup bagus dan diharapkan bisa menjadi percontohan di tingkat nasional.

 

“Desa Nggembe Kecamatan Bolo menjadi salah satu proyek percontohan pelembagaan akuntabilitas desa dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Terima kasih atas dukungan luar biasa jajaran pemerintah Kabupaten Bima dan dalam sisa waktu beberapa bulan dukungan FITRA akan terus dilakukan untuk mendorong akuntabilitas sosial". Ungkapnya.

 

Dalam sisa waktu hingga beberapa bulan ke depan, aspek regulasi dan kebijakan anggaran menjadi hal yang penting untuk terus didorong oleh FITRA dan kita berharap akan ada kabar baik yang dihadirkan terutama dalam hal pelembagaan akuntabilitas sosial. "Komitmen yang baik dari pemerintah kabupaten Bima diharapkan menjadi "mercusuar" dalam pelaksanaan Sekar Desa".

 

Disamping itu yang terpening, akuntabilitas sosial semangatnya adalah mendorong transparansi, partisipasi dan inisiasi dalam memperkuat pelibatan kelompok perempuan bagi proses perencanaan pembangunan desa”. Tandas Badiul.

 

Sementara itu, dihadapan 25 peserta pelatihan pejabat terkait DPMD Kabupaten Bima, Bappeda DP3AP2KB, Dinas Kominfostik, Perkumpulan Solud NTB, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kecamatan Woha, Bolo dan Palibelo, District Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dalam sambutan secara virtual mengungkapkan pentingnya aspek keberlanjutan program.

 

SEKAR Desa akan dintegrasikan dalam sejumlah kegiatan pendampingan KOMPAK. Karena itu Training Of Trainer ini penting untuk mendukung agar lokasi proses pembelajaran bisa dilanjutkan di desa lain. “Caranya melalui replikasi dan tidak sulit bagi desa-desa dampingan Seknas FITRA. Diharapkan, sesuai dengan modul pelatihan yang ada kegiatan ini akan dikembangkan (scale up) oleh perangkat daerah terkait”. Jelas Asrul.

 

Lokal Koordinator Program SEKAR Desa M.Qadafi memaparkan, Pelatihan tujukan untuk melatih para fasilitator dalam hal ini Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) Desa di kecamatan Woha dan Bolo serta PTPD Replikasi di Kecamatan Palibelo dalam bentuk pemahaman tingkat lanjut yang ke depan mempunyai tugas melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menggunakan Modul Sekar Desa.

 

Pelatihan ini juga ditujukan untuk mendorong fasilitator dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), pendamping desa atau perangkat daerah yang mempunyai tugas menguatkan kapasitas BPD yang telah dilatih, saat menjalankan fungsi dan tugasnya agar menggunakan Modul Sekar Desa untuk membagikan pengalaman dan praktik-praktik analisis kepada anggota BPD lainnya. Tandas M. Qadafi.

 

Pada forum yang merupakan Kerjasama FITRA Indonesia dan KOMPAK Yang Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Australia (D-FAT).  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima ikuti Rakor Covid 19 se-NTB

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Bupati dan Walikota se NTB mengikuti  Rakor Percepatan dan Evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ), Kamis 22 juli 2021  di Ruang Rapat Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB 

 

Dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa PPKM Berbasis Desa harus benar – benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan permasalahan di Kabupaten dan Kota.

 

“Jika dimulai dari desa, maka semua sudah mulai difilter, disediakannya posko PPKM, Rumah Isolasi Mandiri disetiap desa yang ditangani oleh Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkantibmas yang kemudian tertangani dengan baik, maka insya Allah terus menerus memberikan edukasi protokol covid – 19 kepada masyarakat,” jelas Ummi Rohmi pada saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi tersebut.

 

Bupati Bima dalam Rakor tersebut juga melaporkan langkah pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid -19 antara lain dengan melakukan koordinasi bersama Forkopimda lainnya untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi lonjakan pasien covid 19 di kabupaten Bima terutama ketersediaan Tempat Tidur dan ruang perawatan, Obat obatan dan tenaga kesehatan termasuk ketersedian Oksigen di berbagai Puskesmas dan rumah sakit rujukan.

 

Umi dinda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan  surat Edaran Bupati Bima  nomor 443.1/014/29/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di kabupaten bima yang sejalan dengan arahan dari pemerintah Pusat dan provinsi NTB . Termasuk dalam peningkatan dan percepatan Vaksinasi , Umi dinda jelaskan telah mengeluarkan instruksi .

 

“ surat edaran tentang PPKM dan instruksi kami keluarkan sesuai arahan presiden  RI, bahwa dalam percepatan untuk mencapai herd immunity ada dua hal utama yang harus dilakukan yaitu percepatan capaian vaksinasi dan pelaksaan protokol kesehatan secara nyata. “  sambung Umi dinda.

 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perkonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

 

"Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal," ajak gubernur .

 

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Dr. Zul sapaan akrabnya menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona.

 

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

 

"Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang" harap gubernur. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima Qurban Puluhan Sapi Idul Adha Tahun 2021

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, beserta keluarga, menyumbang 18 ekor sapi dan 4 ekor kambing secara pribadi, pada idul Adha (Qurban) 1442 Hijriah, Tahun 2021.

 

Sejumlah hewan Qurban tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan se Kabupaten Bima.

 

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma AP, mengatakan, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Bima, tidak menyelenggarakan hewan Qurban. Karena anggaran tidak ada, sehingga tidak memungkinkan untuk pembelian hewan Qurban.

 

" Jadi, Pemerintah menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat," ujar Candra di Kantor Bupati, Senin 19 Juli, pagi.

 

Dijelaskan Chandra, hanya Idul Qurban tahun 2021 ini Pemkab Bima tidak melakukan Qurban. Sedangkan untuk tahun 2020 kemarin, puluhan sapi dan kambing Qurban dibeli Pemkab Bima.

 

Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE, berharap, bantuan ternak untuk Qurban dan dikirim ke Kecamatan-kecamatan tersebut, bisa membantu keluarga yang berhak menerima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wakil Bupati Bima : Angka Stunting Kabupaten Bima Turun

Wakil Bupati Bima (Wabup) Drs. H. Dahlan M. Noer mengatakan  angka stunting di kabupaten Bima mengalami penurunan  dari tahun 2019 sampai 2021. Hal ini menunjukkan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sangat serius menangani persoalan  stunting  dan menjadi prioritas pembangunan daerah, Rabu (14/7/2021) di aula kantor Bupati Bima.

 

“Ini mengacu pada data hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM)," Kata Wabup kepada delapan orang tim konvergensi stunting yang menilai kinerja percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi sepanjang tahun 2020 di delapan Kabupaten di Provinsi NTB yang dimulai dari Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 Juli sampai dengan 15 Juli 2021.

 

Wabup berharap dapat menyampaikan data dan informasi stunting sesuai  kondisi capaian.  Mudah-mudahan kerja keras jajaran Pemerintah kabupaten Bima tahun ini bisa kembali mempertahankan gelar juara 1 seperti tahun 2020 lalu”. Imbuh Dahlan.

         

Ketua Tim Penilai Huailid, S.Sos,. M.Si dalam pengantarnya mengungkapkan, penilaian kinerja  stunting  tahun 2021 ditujukan untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di masing-masing kabupaten.

             

“Melalui forum ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konvergensi intervensi penurunan stunting, semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja.  Pada saat sama juga  memiliki rencana kegiatan pelaksanaan konvergensi yang implementatif untuk tahun berjalan dan tahun mendatang. 

               

Aspek lain yang diharapkan,  pemerintah provinsi memperoleh informasi yang memadai bagi penyusunan kegiatan pendampingan atau pembinaan kabupaten yang lebih  efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan daerah”. Jelas Huailid.

             

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si mengatakan, ada banyak kegiatan yang dudah dijabarkan   pemerintah desa melalui alokasi dana desa bagi pencegahan stunting.

               

"Dana tersebut  seperti prioritas pembiayaan Posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), insentif kader Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anemia dan bayi balita stunting". Urai Tajudin.

 

Sesi berikutnya penjelasan dilakukan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Drs. Syahrul, M.Si dalam pemaparannya dijelaskan bahwa DP3AP2KB berperan dalam penguatan ketahanan keluarga terutama di kegiatan Bina Keluarga Balita, dan PIC Remaja di masing masing desa yang ada di lokus stunting.

 

Kemudian selanjutnya melakukan tahapan wawancara peserta yang merupakan Tim Konvergensi Pencegahan Stunting kabupaten   (Kepala Daerah, Sekretariat daerah, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3AP2KB, Dinas Perkim, Dinas Dikbudpora dan instansi terkait lainnya).

         

Tahapan wawancara yang dipandu Kasubid sosial budaya dan pemerintahan  Bappeda Kabupaten Bima Iman Ridwansyah, ST  tersebut berlangsung secara paralel.

 

Pada Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)  meliputi cakupan desa yang memiliki KPM dan cakupan desa dengan kepastian dukungan biaya operasional KPM disampaikan oleh Rahmawaty Sadatul Ummy, ST  dari Kasi Sosbud Dinas PMD Kab Bima. Pada Aksi 6 mencakup daftar data yang diprioritaskan perbaikannya dan rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil assessment system data dijelaskan oleh Tita Masitah, S.Gz, M.GZ Kasi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab Bima. 

 

Sementara itu, Aksi #7 mencakup hasil pengukuran sasaran berdasarkan hasil analisis data stunting dan publikasi hasil analisis data stunting terkini secara berurutan dijelaskan oleh Dinas Sosial Kab Bima, Dinas Dikbudpora Kab Bima, Camat Bolo, Kepala Desa Leu, dan Koordinator PKH Bima.  Aksi #8 mencakup review terhadap capaian target output, serapan anggaran, permasalahan atau kendala yang dihadapi, solusi dan simpulan pada tahun berjalan atas program kegiatan yang jabarkan dijelaskan  oleh Kepala Bappeda Kab Bima.

 

Tim yang dipimpin  Huailid, S.Sos,. M.Si (Bappeda Provinsi NTB dan beranggotakan Taufiq Hari Suryanti, SKM (Bappeda Provinsi NTB), Dra. Baiq Nurhayati (BKKBN Provinsi NTB), M. Johansyah, S.Gz (Dikes Provinsi NTB),  Ety Kurniawati, ST (DPMD Dukcapil NTB), Dr. Made Darawati (Politeknik Kesehatan Mataram) dan Denny Apriyanto, S.Gz (DPD Persagi NTB) melakukan penilaian kinerja  Aksi #5 sampai dengan Aksi #8 Konvergensi Penurunan Stunting tingkat kabupaten Bima  yang dipusatkan di aula kantor Bupati Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Wabup Dahlan Pimpin Upacara Pada Hari Koperasi

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Bima Drs. H Dahlan HM Noer menghadiri upacara hari Koperasi ke 74, Senin, 12 Juli 2021.

 

Upacara dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, sekitar pukul 8:30 Wita. Tampil sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Bima.

 

Sejumlah Kepala Dinas lingkup Pemkab Bima dan jajaran Dekopinda Kabupaten ikut hadir memeriahkan upacara HUT Koperasi tingkat Nasional tersebut.

Pada momen Hari Koperasi ke-74 ini, Pemkab Bima menyerahkan Penghargaan pada tiga Koperasi yang dinilai Sehat dan Tiga Koperasi dinilai Berkualitas dalam pelayanan.

 

Tiga Koperasi yang dinilai Sehat adalah KPRI Fajar, Desa Rato Kecamatan Lambu, KPRI Teratai, Desa Godo, Kecamatan Woha dan KPRI Citra, Desa Dena, Kecamatan Madapangga.

 

Kemudian Tiga Koperasi kategori berkualitas adalah KPRI Tribhakti, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, KPRI Usaha Kita, Desa Naru, Kecamatan Sape dan KPRI Rumpun Kecamatan Woha.

 

Wakil Bupati mengatakan, saat ini era digitalisasi turut mewarnai kehidupan industri. Dan Koperasi Indonesia harus memiliki kesiapan juga bekal Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk siap berubah.

 

Tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Tetapi persoalan mindset dan perubahan yang ada dalam sistem tata kelola berkoperasi.

 

‘’Diperlukan perubahan, dengan harapan mampu mendorong Koperasi beradaptasi dan bertransformasi menghadapi lingkungan yang dinamis,’’ujar Babe, sapaan akrab, Wakil Bupati Bima, dalam sambutanya dihadapan peserta Upacara dan undangan yang hadir.

 

Dijelaskan Wabup, Koperasi dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inovasi dalam menata organisasi dan strategi berbisnis. Manfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce.

 

Kita berharap Gerakan Koperasi akan mampu menjawab tantangan zaman dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

 

Wabup mengajak menjadikan Koperasi sebagai kekuatan bersama untuk memajukan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Bima; Dana Mbojo.

 

Kepada Leading Sector,  Wabup mengajak, segera melakukan pendataan sejumlah Koperasi yang betul-betul masih aktif, yang sudah mati dan mati suri. Dengan begitu, kita bisa mengetahui mana koperasi yang masih bisa diberi bantuan. Karena tujuan didirikannya koperasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. (KIM WAWO)

 

Selengkapnya

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Bupati dan Wabup Pimpin Rakor

Untuk memastikan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bima berjalan sesuai arahan pemerintah, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE didampingi Wakil Bupati Drs.H. Dahlan M. Noer dan Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK, M.Si Senin (12/7) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual penanganan konflik di Kabupaten Bima

           

Pada Rakor yang diikuti pimpinan DPRD, FKPD, para kepala perangkat daerah terkait, Direktur RSUD Bima, Direktur RSU Sondosia, para Camat dan Kepala Puskesmas se- Kabupaten Bima tersebut, Bupati mengatakan, Rakor dilaksanakan untuk menyamakan persepsi agar penanganan dan respon dapat dilakukan lebih cepat.

           

"Untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid, pastikan semua ruangan perawatan khusus pasien Covid tersedia oksigen".  Disamping itu lanjut Bupati harus ada kesiapan RSUD untuk menambah ruangan perawatan pasien Covid". Tegas Bupati.

             

Menanggapi adanya indikasi penolakan warga terhadap pasien covid yang ditangani, Wakil Bupati Drs.H Dahlan M. Noer menginstruksikan agar pihak rumah sakit dan tenaga medis melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan terkait untuk mengantisipasi penolakan dari keluarga pasien".

        

Dandim 1608 Bima Letkol Inf. Teuku Mustafa Kamal, Kapolres Bima Kabupaten AKBP Gunawan  Tri Hatmoyo, SIK dan Kapolres Bima Kota AKBP Haryo Tejo Wicaksono turut mengikuti Rakor dari masing-masing kantor.

            

AKBP Gunawan Tri Hatmoyo memaparkan, berdasarkan data yang ada, bed occupancy rate (BOR) atau tingkat ketersediaan tempat tidur di RSUD dan Rumah Sakit Sondosia kondisi saat ini berdasarkan hasil pertemuan dengan Polda terus mengalami peningkatan dan harus segera diantisipasi demikian halnya tempat isolasi mengingat dinamika kecenderungan  peningkatan jumlah kasus pasien yang akan ditangani". Tandasnya.

             

Sebelumnya,  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Dr. Ganis Kristanto memaparkan hingga tanggal 11 Juli 2021, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid yang ditangani mencapai 784 orang. Pasien yang sudah sembuh 596 orang, masih isolasi 154 orang dan 34 orang meninggal ". Ungkapnya.

         

Ganis juga menjelaskan,  hingga 11 Juli 2021, jumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah melakukan vaksin Dosis 1 sebanyak 2.391 orang dan 1.988 orang dosis 2. Selanjutnya  kelompok Publik yang sudah divaksin dosis 1 sebanyak 17.640 orang dan 5.117 orang dosis 2. Sementara pada kelompok Lansia,  4.235 telah mendapatkan dosis  1 dan 1.875 orang dosis 2". 

                

Untuk menindak lanjuti Rakor tersebut,  Pimpinan daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Bima sepakat melakukan Rapim terbatas  Selasa (13/7) untuk menentukan langkah kongkrit penanganan Covid setelah mendapatkan hasil telaah menyeluruh dari instansi terkait. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima Paparkan Inovasi DINDA Dihadapan Tim Panelis Independen

Sebanyak lima orang dari 11 anggota Tim Panelis Kompetisi Inobvasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional melakukan  tahapan penilaian atas  presentasi  dan wawancara penjabaran inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) menuju TOP 45 KIPP tahun 2021 Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE yang disampingi Inovator Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc dan El-Faisal SE.I, MM Senin (12/7) secara daring dari Aula Kantor Bupati Bima.

 

Wawancara dipandu JB Kristiadi, Guru Besar UNPAD yang merupakan mantan Sekjen Kemenkeu,   Staf Khusus Menteri Keuangan serta Tim Ahli Reformasi Pajak dan Cukai dengan empat orang penanya dan penanggap yaitu Eko Prasojo,  Guru Besar Administrasi Negara FISIP UI dan Tim Ahli Penyusunan UU Administrasi Pemerintahan, Siti Zuhro, Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI dan Nurjaman Mochtar, Pimpinan Redaksi Indosiar, SCTV dan Ketua Forum Pimpinan Redaksi.

 

Ada beberapa catatan opini BPK terkait tata kelola pemerintahan di tingkat desa yang mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Antara lain pada tahun 2016 terdapat 171 Desa yang penetapan APBDes-nya setelah bulan Maret, 126 desa yang belanja penyelenggaraan pemerintahannya melewati ketentuan 30% PP 47 Tahun 2015,  pelaksanaan belanja APBDes tidak sesuai dengan perencanaan,  penganggaran APBDes berorientasi pada pekerjaan fisik dan belum adanya keterbukaan informasi desa. Dana Insentif Desa (DINDA) hadir sebagai inovasi guna mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kata Bupati mengawali pemaparan.

 

Menjawab  Panelis Sitti Zuhro tentang bagaimana efektivitas penggunaan dana untuk Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM, Bupati mengatakan, Kehadiran inovasi  terebut memberikan dampak signifikan dimana pemerintah daerah tidak hanya mendorong pemerintah desa menitik beratkan pembangunan infrastruktur dan fisik tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendampingan.

 

Terutama penguatan kegiatan yang langsung bersentuhan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu desa terintegrasi, adanya perpustakaan desa untuk meningkatkan minat baca dan mengurangi buta aksara.  Ke depan rasio angka 60 : 40 akan menjadi target pemerintah daerah untuk ditingkatkan sehingga ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan SDM”. Papar Bupati.

         

Panelis lainnya Nurjaman Mochtar menanggapi perlunya ada sertifikasi khusus bagi  pemerintah desa juga  BPD sudah ahli untuk menjadi tutor bagi desa lain bagi upaya meningkatkan kapasitas manajerial dan administrasi di tingkat desa.

“Pemerintah daerah memberikan penghargaan Inspiratif Perempuan Bima dan  mendorong Pejabat Teknis Pembina Desa (PTPD)  dalam memfasilitasi pengembangan program di tingkat desa dan catatan panelis akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi kegiatan”. Terang Bupati.

         

Panelis berikutnya Eko Prasodjo yang menanyakan dampak DINDA bagi kemajuan di desa, Bupati mengatakan bahwa implementasi  Dinda baru efektif berjalan dua tahun dan untuk mengukur secara langsung tingkat efektivitas dan kemajuan suatu desa masih perlu kajian lebih mendalam.

         

“Namun demikian, hal yang menjadi tolak ukur utama bagi pemerintah daerah adalah pemerintah desa tidak hanya berusaha mendapatkan reward (penghargaan) saja tetapi ada upaya perbaikan aspek perencanaan, pengelolaan tata kelola keuangan  yang transparan  serta keterbukaan informasi publik  di tingkat desa sebagai acuan”. Jelas Bupati IDP. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Upacara HUT Ke-381 Bima, Berlangsung Khidmad

Upacara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-381 Bima, berlangsung khidmad, dan dipimpin langsung oleh Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri SE, Senin (5/7/2021) di lapangan kantor Bupati Bima, Godo Woha.

 

Mengusung tema ““Bersama Membangun Kabupaten Bima yang Ramah melalui Sumber Daya Manusia Unggul, Sehat dan Inovatif”. Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri SE mengajak masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Bima yang ramah melalui sumber daya manusia semangat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bima.

 

 “Kita harus membangun kabupaten Bima agar memiliki daya saing yang tinggi di tingkat regional maupun nasional. Karena  potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bima harus dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar dapat berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya

 

Dalam mewujudkan hal tersebut, harus disamakan persepsi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah ini karena pemerintah tidak akan mampu mewujudkan hal tersebut Kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. 

 

Dikatakannya, bahwa keberagaman yang ada baik perbedaan pandangan , pemahaman dan pemikiran serta perbedaan warna, menjadi berkah bagi kemaslahatan Dana Mbojo. Sebuah perbedaan apabila di kelola dengan baik maka akan memunculkan kekuatan yang dahsyat terutama di dalam mendorong kemajuan daerah.

 

Selain itu, pada sector pariwisata, pengembangan potensi destinasi wisata yang diharapkan mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara harus dimanfaatkan agar perekonomian lokal dapat meningkat dan sejahtera.

 

“Karena sector ini juga mampu menggerakan ekonomi dan PAD daerah,” tandas Ummi Dinda.

 

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di NTB pada kejadian banjir yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bima pada tanggal 2 April yang lalu, kami percaya setiap ujian yang menimpa umatnya hanya kebersamaan dan kekuatan.

 

Menghadapi pandemic Covid, ia  menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima yang sampai dengan hari ini mampu bertahan di zona kuning menuju ke zona hijau sebagai komitmen kita bersama di dalam melawan Corona-19 

 

Kepada masyarakat dimanapun berada kami menyampaikan salam damai dan kebersamaan dalam memperingati hari membangun Bima yang ke 381 tahun.

 

Usai pelaksanaan Upacara dilanjutkan penandatangan MoU antar pemkab Bima dan PT PLN tentang penggunaan BMD berupa jaringan listrik di desa Kawinda To.i Tambora dan pemberian penghargaan kepada tim kesehatan Kabupaten Bima yang telah menangani Covid19.

 

Hadir pada upacara Hari Ulang Tahun Bima tersebut, Gubernur NTB, Walikota Bima, Bupati Dompu ,Wakil Bupati Bima, Ketua DPRD Kabupatem Bima , Ketua DPRD Kota Bima, Dandim 1608/Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Bima, Ketua Pengadilan Raba Bima, Ketua Kajari Bima dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Bima, Sekda Bima, Para Asisten Pemkab Bima, Para Staf Ahli Pemkab Bima Para Pimpinan OPD Lingkup Pemkab Bima, Para Camat se Kab Bima/Staf, Para Kepala Desa se Kabupaten Bima, Tokoh agama serta tokoh masyarakat. (KIM WAWO).

Selengkapnya