Optimalkan Pelayanan Dasar Air Bentuk PDAM Regional

Dalam upaya memenuhi pelayanan dasar air minum, Pemerintah Kabupaten Bima akan mengoptimalkan PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di Kota maupun  Kabupaten Bima. Menindaklanjuti surat Walikota Bima nomor 489/105/III/2001 tertanggal 15 Maret 2021 tentang Rapat Koordinasi (RAKOR) Pembahasan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Regional, Rabu (17/03) digelar rapat  di ruang rapat Walikota Bima.

 

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Saerah Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si mengatakan bahwa pertemuan pembentukan PDAM regional tersebut turut dihadiri Walikota Bima H. M. Lutfi SE, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Ketua DPRD Kota Bima dan Sekretaris Daerah serta pejabat terkait lainnya. Rakor dilakukan bersama Balai Prasarana Permukiman dan Wilayah (PPW) NTB yang sekaligus dirangkaikan dengan serah terima aset padat karya tahun 2019-2020.

Hariman menjelaskan, mengingat air minum merupakan masalah utama di Kota Bima, maka Walikota Bima mengundang Bupati Bima untuk membahas masalah tersebut dalam forum RAKOR. Langkah ini menurut Hariman, sesuai hasil kajian BPKP Perwakilan NTB dan kebijakan pemerintah yang merekomendasikan pembentukan PDAM Regional. Rencananya, pembentukan PDAM Regional Bima dalam bentuk Persero daerah (Perseroda) dan dalam waktu dekat akan ditindak lanjuti dengan penandatanganan kerjasama antara Bupati  dan Walikota Bima

 

“Diharapkan dengan pembentukan PDAM Regional akan terlayani kebutuhan air minum bagi masyarakat kota dan kabupaten  Bima secara optimal. Disamping itu, dari aspek manajerial, PDAM menjadi lebih sehat dan menyumbang PAD bagi daerah”. terangnya.

         

Dengan adanya PDAM Regional Bima, maka dalam jangka panjang Pemerintah Pusat akan mendukung pendanaannya secara optimal melalui pembiayaan oleh Kementerian PUPR yang menangani air minum”. Tutupnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Dinda - Dahlan Berkomitmen Mengayomi Seluruh Masyarakat

 

Acara Syukuran yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2021 - 2026  di Paruga Nae Desa Desa-Madapangga Rabu (10/03) dilaksanakan dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh,  kewajiban memakai masker dan pengaturan jarak kursi bagi undangan.

           

Pada kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad  Putera Feryandi S.Ip, FORKOMPIMDA, Wakil Ketua DPRD Hj. Nurhayati MM dan anggota DPRD Dapil Bolo-Madapangga Azhar SE tersebut, Bupati Bima kembali menegaskan bahwa Bupati dan Wabup adalah milik seluruh masyarakat. “Kita memahami bahwa ada gesekan-gesekan di masa lalu sebagai implikasi Pilkada. Namun demikian lanjut Bupati, mulai hari ini kita semua harus mampu memposisikan diri bahwa bupati dan wakil bupati siap mengayomi seluruh lapisan masyarakat”. Ungkapnya.

Menyinggung perolehan suara Pilkada di Madapangga, Bupati yang akrab disapa IDP ini mengungkapkan, “Kemenangan IDP-Dahlan di Madapangga menjadi hasil yang ditunggu-tunggu di wilayah lain dan Madapangga kembali menunjukkan masih menjadi lumbung kemenangan IDP - Dahlan”. Jelasnya disambut tepuk tangan meriah para undangan.

              

Kepada para relawan dan pejuang saat Pilkada, Bupati menitipkan pesan agar terus memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Tugas seluruh tim selanjutnya adalah mengawal proses pembangunan di semua keamatan dan desa sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati”.

“Tugas kita hari ini dan ke depan adalah memastikan aspirasi masyarakat dapat disalurkan dan dilaksanakan dengan baik. Melalui para pejuang, masyarakat akan menyampaikan aspirasi dan harapan terkait apa yang harus dilakukan di masing-masing desa dan dusun, baik dari aspek pembangunan, perbaikan infrastruktur termasuk menempatkan dalam jajaran pemerintahan kader terbaik putra-putri terbaik di kecamatan Madapangga  sesuai dengan kapasitasnya”. Imbuh Bupati.

             

Menutup sambutannya, Bupati mengharapkan doa alim ulama dan tokoh masyarakat agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dan diberikan  ketenangan untuk berjalannya roda pembangunan.

Wakil Bupati Drs. H. Dahlan  M. Noer yang juga hadir pada kesempatan tersebut memberikan sambutan. Dirinya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat yang mendukung IDP-Dahlan sehingga kembali mendapatkan amanah memimpin Kabupaten Bima lima tahun mendatang.

               

Kepada ratusan relawan yang hadir, Dahlan berpesan agar senantiasa menjaga harmonisasi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena menurutnya, sukses melalui Pilkada  menjadi pijakan bagi sukses selanjutnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

SOLUD NTB Serap Aspirasi Pendidikan

 

Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB bekerjasama dengan YAPPIKA Action Aid menggelar  Dialog Kebijakan bersama DPRD dan Komunitas Sekolah di Kabupaten Bima. Dialog yang dikemas dalam kerangka Program  Promoting Civil Society-led Initiatives For Inclusive and Quality Education in Indonesia (Pro-InQluEd) tersebut bertajuk “Serap Aspirasi Pendidikan II Kabupaten Bima” dan dilaksanakan selama dua hari . Dialog Sesi I untuk kecamatan Bolo dan Woha dihelat Selasa (9/3) di Saung Bambu  desa Penapali dan  Dialog Sesi II untuk kecamatan Palibelo dan Ambalawi berlangsung Rabu (10/3) di Cafe Falcao.

 

Sekjen SOLUD NTB Dedy Mawardi  di sela dialog hari kedua yang berlangsung di Cafe Falcao Amahami mengungkapkan, “dialog Kebijakan ini merupakan kegiatan serap aspirasi tahap 2 yang terselenggara berkat pendanaan dari The European Union dan bertujuan untuk menyerap aspirasi bidang pendidikan dari berbagai pihak guna mendorong terwujudnya inisiatif publik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan berkualitas”. Terangnya.

Dijelaskan Dedy, “dialog kebijakan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Bima yang berasal dari unsur legislatif dan komunitas sekolah. Hadir pada pertemuan ini Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf, SH (F.PKS), Camat Bolo dan Camat Woha, UPTD Dikbudpora Kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha dan para Koordinator Pengawas UPT Kecamatan Bolo dan Woha. Peserta lainnya lima Kepala Desa,  lima Kepala Sekolah dan komunitas sekolah dari lima sekolah dampingan Program Pro-InQlued di lingkungan Kecamatan Woha dan Bolo, Tim Pro-InQlued SOLUD serta media.  Masing-masing sesi diikuti 38 orang peserta sehingga total keikut sertaan mencapai 76 peserta.

Dialog kebijakan yang berlangsung pada Selasa (9/3)  yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 Wita  di Saung Bambu desa Penapali Kecamatan Woha berhasil menyerap banyak aspirasi dari komunitas sekolah.  Hasil dialog tersebut telah diterima oleh Ketua komisi IV bidang Kesra yang juga menangani pendidikan dan akan di teruskan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bima”. Jelas Dedy.

           

“Pertemuan tersebut berhasil membangun dialog dua belah pihak antara pemangku hak dan pemangku kepentingan menuju pendidikan yang berkualitas dan adanya perhatian pengalokasian anggaran  di bidang pendidikan setelah dilakukan telaah anggaran dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020”.

Aspek lain yang muncul pasca dialog yaitu terbangunnya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bima untuk perbaikan tata kelola infrastruktur sekolah dan peningkatan tentang pendidikan inklusif bagi penyelenggara pendidikan. Juga terbangunnya mekanisme komunikasi dan koordinasi pengelolaan peningkatan mutu pendidikan terutama infrastruktur, PIP dan pendidikan inklusif di daerah ini”. Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Diskusi Publik Multipihak Tata Kelola Potensi Desa

Pemerintah Desa Kalampa Kecamatan Woha bekerjasama dengan  Komunitas Lingkar Pinggir Bima Rabu (10/03) menggelar Diskusi  Publik  dengan  tema “Kewenangan dan Tata Kelola Potensi Desa yang Demokratis” di aula kantor desa Kalampa Kecamatan Woha.  

             

Diskusi yang dipandu Salmin S.Ip tersebut menampilkan  tiga orang  narasumber   yaitu Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc (Kabid    Sosbud  Bappeda), Asrullah  (District Coordinator KOMPAK Bima) dan Local Coordinator Program Sekolah  Anggaran (Sekar) Desa SOLKUD NTB-Seknas FITRA M.Qadafi ini menghadirkan perwakilan unsur-unsur yang ada di desa setempat yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, Kader Desa dan kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Unsur lainnya yang ikut serta pada diskusi yang berlangsung dinamis tersebut yaitu Pengelola lembaga ekonomi lokal, perwakilan warga, kelompok marginal dan rentan, Kelompok Komunitas dan GAPOKTAN. Hadir juga Ketua BPD Samili, Ketua Karang Taruna Samili, Perwakilan Pemuda Samili.

 

Kepala Desa Kalampa Burhanudin  dalam sambutannya mengatakan, atas nama pemerintah desa, dirinya menyampaikan apresiasi kepada para peserta diskusi yang telah berpartisipasi dalam forum.  

 

Kades juga bangga dengan kegiatan diskusi publik yang digagas oleh elemen pemuda Lingkar Pinggir dan generasi muda  dalam mendorong partisipasi pembangunan di tingkat desa. “Kegiatan ini penting untuk bisa memahami sumber dana, alokasi dan pemanfaatan dana desa agar tidak ada prasangka dalam pengelolaannya”. Terang Burhanudin.

 

Kepada para narasumber Kades berharap dapat memberikan informasi dan pemahaman menyeluruh kepada apara pemangku kepentingan terkait tata kelola dana desa di wilayahnya.

           

Pada pertemuan yang menerapkan  protokol kesehatan tersebut, Koodinator  Lingkar Pinggir Haeruddin Parewa dalam pengantarnya mengatakan, Lingkar Pinggir Bima sebagai lembaga yang konsen pada isu pembangunan dan demokrasi desa mencoba mendorong simpul-simpul potensi desa untuk melakukan pengelolaan sumber daya lokal secara demokratis, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber penghidupan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi desa dan masyarakatnya.

“Diskusi Publik ini merupakan hal baru di desa ini tetapi inilah titik masuk untuk mengelola potensi karena terkait dengan kewenangan. Sehingga dengan empat  kewenangan yang ada, desa diharapkan mampu menggali potensi yang ada  untuk meningkatkan kesejahteraan terutama kelompok kelompok marginal”. Terangnya.

 

Usai pembukaan diskusi, dillanjutkan dengan penyampaian materi oleh tiga orang panelis. Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc memaparkan tema “sinkronisasi PErencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa dalam Rangka Pengembangan tata Kelola Potensi Desa.

Sementara, Asrullah (DC KOMPAK Bima menguraikan materi “Membangun Kolaborasi MAsyarakat Dalam Mengelola Potensi Desa Yang Inklusi dan Demokratis, Serta M. Qadafi yang menyajikan “potret Representasi Formal dan Informal Desa di Bima dan Upaya memperkuat kapasitas warga dalam mengorganisir gagasan guna terlibat aktif dalam tatakelola potensi desa.

 

Sejumlah pertanyaan krusial dari peserta yang muncul dalam sesi diskusi  antara lain terkait Kewenangan Desa dalam Mengelola Aset Desa,  Bagaimana membenahi BUMDES yang bermasalah,  Beberapa masalah internal BPDdan Paradigma Desa Membangun dan Membangun Desa, dan lainnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

KKN Mempersiapkan Mahasiswa Implementasi Ilmu Dimasyarakat

 

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa disetiap angkatanya sangat penting. Dalam rangka mempersiapkan seluruh mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh para dosen.

 

“Ilmu itu diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mahasiswa, tentunya tidak hanya hadir sebagai mahasiswa,’’kata Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, saat melepas 57 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan (STKIP) Bima tahun ajaran 2020-2021, di halaman Kantor Bupati Bima, Senin 8 Maret 2021.

Selama melaksanakan KKN, mahasiswa diharapkan menjadi duta yang baik. Memastikan hadir ditengah-tengah masyarakat bisa mentransfer ilmu bermanfaat yang didapatkan dari para dosen.

 

‘’Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran STKIP Bima, yang selama ini tetap melaksanakan KKN di wilayah Kabupaten Bima. Tentunya dalam rangka mendukung program pemerintah di setiap tahunnya,’’lanjut Bupati.

Pemerintah Kabupaten Bima, kata Bupati Umi Dianda, setelah melepas resmi Mahasiswsa KKN ini, akan berkoordinasi dengan para Camat dan Kades. Agar bisa menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh para Mahasiswa.

 

Bupati Bima Dua Periode tersebut berharap, para mahasiswa dan jajaran STKIP Bima, dapat terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bima.

 

Semoga kedepannya, para Mahasiswa akan menjadi tokoh besar yang membanggakan masyarakat dan bangsa terutama bagi Kampus STKIP Bima.

Sementara itu, Ketua STKIP Bima Dr. Nasution M. Pd menyatakan, mereka datang untuk mendukung Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2019, tentang Gerakan Literasi.

 

Program KKN Tematik, di designe khusus untuk merealisasikan Pebup Literasi, yang sangat berbeda dengan program KKN sebelumnya.

 

‘’KKN Tematik ini semata-mata berorientasi kepada bagaimana percepatan Peraturan Bupati tentang Literasi. Kemudian bisa bermanfaat di masyarakat,’’kata Nasution.

 

Mahasiswa KKN ini akan dikirim ke Lima Desa yakni Desa Teke, Risa, Tonggorisa, Pena Pali, Wadu Wane

 

Program KKN Tematik ini, kata Nasution, akan memberi warna  dan mendukung program bersama Pemerintah Daerah untuk memajukan daerah. Khusus didesain menganut kurikulum, Merdeka Belajar, tidak seperti sebelumnya.

‘’Hari ini, Kami menyatakan diri sebagai relawan literasi di Kabupaten Bima,’’tambah Nasution.

 

Tahun 2021 merupakan awal kebangkitan STKIP dengan Program KKN Tematik. Diharapkan, kedepan mampu melahirkan calon pemimpin yang Humanis. Semoga dua bulan bersama masyarakat, Mahasiswa akan mampu mengatasi persoalan literasi di Kabupaten Bima.

 

Mahasiswa KKN Tematik tersebut akan dibagai ke Lima Desa yakni Desa Teke, Risa, Tonggorisa, Pena Pali dan Wadu Wani.(KIM WAWO)

Selengkapnya

Program Mahyani dan Jamban Keluarga Wujudkan Impian Masyarakat

Program Rumah Layak Huni (Mahyani)  dan Jamban Keluarga merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemprov. NTB, mewujudkan impian masyarakat. Untuk membantu rumah-rumah warga yang semula dinilai tidak layak huni menjadi layak huni dengan berbagai konsep dan model.

 

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Bima, Drs. H Arifudin HMY, saat meresmikan 25 Rumah Layak Huni (Mahyani) dan  21 Jamban Keluarga, di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Senin, 8 Maret 2021.

 

“Diharapkan Mahyani ini akan membuat kehidupan keluarga aman dan baik. Kendati sederhana namun tetap memperhatikan kondisi lingkungan sehat dan nyaman bagi warga yang menempatinya,” kata Asisten III Setda Bima, Drs. H Arifudin HMY.

 

Puluhan unit Mahyani dan Jamban Keluarga itu, dibangun atas kerja sama Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Baznas Kabupaten Bima, dengan anggaran senilai ratusan juta  tahun 2020.

 

‘’Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras, menyelesaikan pembangunan rumah layak huni ini,’’ujar H Arifudin, saat memberikan kata sambutan pada acara peresmian, mewakili Bupati Bima.

 

Dijelaskan Asisten, kedepannya akan lebih banyak lagi rumah yang akan dibangun. Sesuai dengan  harapan Ketua Baznas Kabupaten dan Ketua Baznas Provinsi NTB.

 

Arifudin mengungkapkan, dalam membangun harus memperhatikan faktor kenyamanan dan kesehatan bagi yang menempatinya. Sehingga mereka bisa nyaman dan tentram.

 

Kepada warga yang menempati dapat menjaga kebersihan, kerapian dan keindahan. Kalau Rumah bersih hati kita bersih kalau rumahnya indah, hidup kita pun akan jadi indah. Rumah tangga tentram, dapat beribadah dengan baik dan menjalani kehidupan lebih baik pula. Pemerintah tetap berkomitmen, memikirkan kehidupan masyarakat Kabupaten Bima.

 

Sementara itu, Ketua Baznas NTB dr. TGH Muhammad Said MA,  menyampaikan apresiasi dan terima kasih, menjadi bagian meringankan beban masyarakat.

 

Pemprov. NTB, melalui program ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Selain  bantuan tanggap bencana.

 

‘’Alhamdulillah Provinsi NTB mencanangkan program Mahayani, Jamban Keluarga dan Sanitasi dengan menyediakan dana sedikitnya Rp 5 Miliar, untuk seluruh Kabupaten/ Kota se NTB,’’ungkapnya.

 

TGH Muhammad Said mengungkapkan, telah digelontorkan lebih kurang Rp 1,33 M, dana khusus Kabupaten Bima.

 

Tentunya, kedepan akan ditingkatkan, untuk program Mahyuni dan Jamban Keluarga di Kabupaten dan Kota.

 

‘’Dukungan Pemkab Bima, Baznas Kabupaten dan Kota tetap kita harapkan,’’tambahnya.

 

Turut hadir pada momen peresmian itu, Ketua Bazbas Prov NTB, dr. TGH Muhammad Said MA,  Ketua Baznas Kabupaten bima. Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Palibelo, Drs. Darwis, Kepala Desa Ntonggu dan sejumlah OPD lingkup Pemkab Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya