Kampung Media Lengge Wawo, Sekretariat: Jalan Lintas Bima - Sape Km.17 Kompleks Lapangan Umum Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Telepon: 0374-7000447. Bagi yang ingin mengirim Tulisan Berita atau Artikel hubungi Nomor HP: 081803884629/085338436666

Turelinggampo,Saksi Bisu Sejarah Masuknya Islam Di Kecamatan Wawo

KM. LENGGE WAWO,- Disebuah desa dikecamatan Wawo tepatnya di dusun Ronamasa Rt. 16 Rw.03 desa Kambilo berdiri sebuah masjid yang oleh masyarakat setempat diberi nama masjid Babussalam Kambilo.

Lengge Filosofi Hidup, Bukan Simbolitas

KM. LENGGE WAWO,- Sebuah pepatah kuno mengatakan ‘’sebuah gua apabila memiliki pintu kayu,tidak lagi disebut gua tetapi sebuah rumah”

Sagele, Budaya Yang Terlupakan...

KM.Lengge Wawo,- dulu, beberapa tahun silam, ketika musim musim bercocok tanam seperti saat ini adalah suatu yang paling menyenangkan bagi masyarakat kecamatan wawo khususnya yang bermukim di Desa Maria

Tradisi Hanta Uma, Kedepankan Kepentingan Bersama

KM LENGGE WAWO,- Masyarakat Kecamatan Wawo adalah masyarakat yang kental dengan kehidupan gotong royong dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Oi Kananga, Daya Tarik Tersendiri Di Desa Kombo

KM. LENGGE WAWO,- Apabila anda berkunjung ke Kecamatan Wawo,Khususnya di Desa Kombo, salah satu desa yang berada diujung timur kecamatan Wawo ada sebuah daya tarik tersendiri yang pantas direkomendasikan menjadi tempat untuk sejenak melepaskan beban rutinitas, Oi Kananga.

Selasa, 07 September 2021

Eksekutif Sampaikan Penjelasan atas KUPA dan PPAS -P



Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati  Drs. Dahlan M. Noer Rabu (8/9) Menyampaikan Penjelasan Bupati Bima terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyampaian Jawaban Bupati Bima atas PU Fraksi - fraksi Dewan Terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026.

          

Dokumen tersebut dibacakan pada Rapat Paripurna  yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Yasin S.Pdi di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.


           

Wabup dalam penyampaian mengemukakan, dalam proyeksi rancangan APBD-P pendapatan daerah direncanakan Rp. 1,78 Triliun, mengalami penurunan 2,09 persen dari target. Sementara belanja Rp.1,82 Triliun, turun 1,15 persen

         

Dahlan memaparkan,  tantangan pembangunan Kabupaten Bima saat ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan dasar, penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya beli, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan masyarakat (IPM), peningkatan kinerja dan penataan aset daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

       

Karena itu lanjut Wabup Dahlan, rancangan kebijakan umum APBD perubahan dan plafon prioritas anggaran akan memaksimalkan potensi daerah untuk menuntaskan secara bertahap permasalahan yang ada.

            

"Ikhtiar ini dijabarkan dengan mendorong pencapaian Visi Bima RAMAH pada tahun pertama pelaksanaan APBD melalui program, kegiatan yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah". Jelasnya dihadapan para anggota DPRD, Forkompinda dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang hadir pada paripurna tersebut.

          

Dikatakan Dahlan, gambaran kebijakan umum anggaran 2021 mencakup upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.


              

Penanganan Covid-19 yang berdampak pada penurunan alokasi belanja  mengakibatkan adanya pemotongan langsung DAU  dan dana alokasi lainnya oleh pemerintah pusat.

           

Aspek lainnya yang menjadi fokus adalah upaya mempertahankan alokasi anggaran pembiayaan daerah sehingga dapat memberi kontribusi positif dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui efisiensi anggaran dan Silpa yang sehat sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

             

Penyampaian pemerintah daerah tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Pansus. (KIM WAWO)

 

 

Senin, 06 September 2021

Perkuat Sinergi Lingkup Bidang Kerja Asisten II



Sejumlah Perangkat Daerah dan Bagian Sekretariat daerah Kabupaten Bima dibawah lingkup tugas Asisten II bidang  Perekonomian dan Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Senin (6/9) di ruang rapat Sekretaris Daerah. Rapat tersebut ditujukan untuk meningkatkan koodinasi lintas perangkat daerah dan Bagian yang berada dibawa koordinasi Asisten II            

 

Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bima, Ir. Indra Jaya dan  diikuti 17 Unit kerja, baik Dinas, Badan dan Bagian Setda. Pertemuan diawali dengan laporan rencana Program dan kegiatan serta progres setiap pelaksanaan program yang  sedang berjalan maupun rencana program dan kendala yang dihadapi masing-masing OPD. Rapat koordinasi juga secara khusus membahas rencana strategis  tiap unit kerja .               

 

Ir. Indra Jaya dalam arahannya memaparkan, pembahasan Renstra perangkat daerah ini  penting meningkatkan sinergisitas dan koordinasi lintas perangkat daerah  dan memastikan dokumen yang disusun selaras dengan arah kebijakan Bupati terpilih.

 

Oleh karena itu lanjut Indra Jaya kepala OPD harus memahami dengan baik indikator kinerja daerah sebagai alat ukuran  capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati”. Jelasnya. (KIM WAWO)


BPBD Helat Pelatihan Prinsip Penanganan Kebencanaan




Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima Bermitra Dengan Adventist Development And Relief Agency (ADRA) Indonesia, didukung Penuh  European Commission  Humanitarian Aid (ECHO),  Pujiono Center, Plan International Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project (Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana), Senin  (6/9) mengadakan Kegiatan Pelatihan Sistim dan Prinsip Kemanusiaan yang berlangsung selama tiga hari.

          

Pelatihan dilaksanakan secara hybrid  selama 4 hari diikuti total 100 peserta dan dibagi dalam 2 gelombang masing-masing selama dua hari. Sebanyak 7 peserta tatap muka (offline) dan 43 Peserta Tatap Maya (Virtual) perwakilan dari ADRA Indonesia,  Perangkat Daerah Terkait  dan mitra kerja BPBD yang dipusatkan di PUSDALOPS  BPBD Kabupaten Bima.


           

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Safriatna Ach yang memandu pelatihan  tersebut mengemukakan pentingnya kegiatan tersebut dalam membangun  kesamaan visi sehingga bisa saling bersinergi. 

           

LLDPP Project Manager, Aminuddin Magatani dalam pengantarnya mengatakan Pelatihan tersebut ditujukan  untuk meningkatkan pengetahuan  dan kapasitas pegiat kebencanaan dalam menyiagakan diri ketika menghadapi bencana dan ini  lebih bersifat normatif.

           

"Tujuan utama pelatihan  untuk  menyelamatkan nyawa manusia. Hal ini penting, karena ketika terjadi bencana, jiwa manusia harus dapat diselamatkan, namun karena keterlambatan penangan maka menimbulkan kematian yang sia-sia". Ungkapnya.



           

Sementara itu,  Plt. Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Bima Chandra Kusuma AP saat membuka pelatihan mengatakan,   Kabupaten Bima memerlukan sistem  dan  standar aksi  pencegahan bencana yang  baik karena termasuk zona yang beresiko terjadinya bencana, dilihat dari letak geografis  dan geologi yang dapat menyebabkan bencana, baik faktor alam, non alam dan manusia.

           

Dikatakannya, dalam pengurangan risiko bencana,  penting membangun aspek saling percaya  sebab apabila stakeholder saling percaya dan berkoordinasi dalam melakukan pengurangan risiko, maka penanganan situasi kedaruratan akan lebih optimal. Terangnya

           

Menutup sambutannya, Chandra menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan fasilitasi ADRA dalam peningkatan kapasitas stakeholder kebencanaan di Kabupaten Bima.  

            

Selanjutnya peserta mengikuti pemaparan materi da diskusi yang dipandu para narasumber. (KIM WAWO)

Sabtu, 04 September 2021

Bupati IDP Harapkan PMII Ciptakan Ide Kreatif



Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE  berharap Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  (PMII) Cabang Bima diharapkan dapat melahirkan ide-ide kreatif  untuk  membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah.

 

Pesan Bupati Bima saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Cabang dan Pelantikan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Bima Masa Khidmat 2021-2022 Sabtu (4/9) di Gedung Seni Budaya Kota Bima.

 


         

Pada prosesi Pelantikan yang dihadiri 100 undangan tersebut, Bupati secara khusus juga mngharapkan  agar para pengurus baru yang dilantik dapat membawa kemajuan bagi perkembangan organisasi umumnya, dan lebih khususnya dapat menjadi mahasiswa yang produktif memberikan sumbangsih  pemikiran dan gagasan bagi pembagunan daerah.

          

Dihadapan undangan  yang juga dihadiri  Walikota Bima  H.M. Lutfi , Ketua DPRD Kota Bima, Assisten III Setda Kabupaten Bima, Assiten II Setda Kota Bima Majelis Pembina Nasional (MABINAS) PB. PMII, Ketua Umum PB. PMII, Ketua Umum PKC PMII Bali- Nusra, dan pengurus PC. PMII Bima mengungkapkan  peran PMII  dalam kehiduopan kebangsaan.


           

Tema pelantikan pengurus pada periode ini adalah Refleksi Gerakan PMII Bima dalam Mengawal Pembangunan di Masa Pandemi. Tema ini tentu saja Selaras dengan sejarah dan peran yang dimainkan oleh PMII di masa lalu dan hari ini sebagai salah satu elemen penting dalam perjalanan bangsa. Jelas Bupati.

           

Sebelumnya, Ketua Umum PKC PMII Bali - Nusra  Azis Muslim berharap agar mahasiswa memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi yang bermanfaat. Untuk itu, seluruh OKB wajib bahu-membahu membangun sinergitas agar cepat keluar dari pandemi covid-19.

           

Senada dengan Azis Muslim, Ketua Umum PB. PMII Muhammad Abdullah Syukri  yang akran disapa Gus Abe, mengungkapkan pentingnya peran mahasiswa pergerakan. “Semua bentuk perubahan harus diinisiasi oleh elemen mahasiswa dengan tidak meninggalkan tradisi yang ada di masyarakat”. Urai Gus Ade. (KIM WAWO)

Jumat, 03 September 2021

Arahan Bupati IDP Saat Pimpin Rakor Virtual



Rapat Koordinasi secara virtual (tatap maya) dengan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat berlangsung Jumat (3/9) diikuti 60 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat

            

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Para Staf Ahli, Asisten, Inspektur dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPPKAD) berada pada satu room Ruang Rapat  Bupati, sementara para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Camat mengikuti secara virtual dari masing-masing kantor dan peserta dibagi dalam dua sesi.

       

Selain untuk memberikan arahan dan pembinaan umum,       pertemuan tatap maya tersebut juga dimanfaatkan Bupati untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing unit kerja berkaitan dengan progres kegiatan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan pemecahan masalah hingga triwulan III tahun 2021.

          

Rakor, juga membahas evaluasi capaian program/ kegiatan perangkat daerah dan  kecamatan, pimpinan OPD diminta untuk memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beragam subjek Pendapatan pada masing-masing sektor. Kepada para OPD Bupati menginstruksikan optimalisasi capaian target pendapatan meski dalam situasi Pandemi Covid-19.

               

Terkait peningkatan koordinasi secara internal dan lintas sektor, Kepala unit kerja, pejabat struktural dan staf saling mendukung, tidak ada pihak yang mendominasi kegiatan dan harus tetap mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam regulasi yang ada.

              

Kepada para Camat, Bupati IDP memberikan arahan khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing kecamatan.

       

"Saya minta Camat dan Kepala desa agar meningkatkan intensitas  patroli bersama lintas desa. Hal ini penting untuk mencegah secara dini potensi konflik dan memastikan terciptanya kondisi aman dan damai di masing-masing kecamatan. 

             

Karena itu,  camat dan kades harus bahu membahu untuk melakukan patroli dan melaporkan setiap perkembangan kondisi wilayah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut agar tidak menjadi konflik secara terbuka yang bisa merugikan masyarakat itu sendiri". Jelas Bupati. (KIM WAWO)

Kamis, 02 September 2021

Sekda H.M. Taufik HAK Pimpin Rakor Penanganan Covid-19



Pemerintah Kabupaten Bima terus menggiatkan langkah-langkah Penanggulangan pandemi COVID-19 yang terjadi di 18 kecamatan yang ada. Untuk memastikan efektivitas penanganan secara lintas sektor, Bupati Bima melalui Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK M.Si  Kamis (2/9) memimpin Rapat Koordinasi  yang dihadiri oleh Asisten I, Asisten II,  Kadis Kesehatan, Kasat Pol PP,  Kadis DPMD, BPPKAD, Kominfo , RSUD dan BKD di Ruang Rapat Sekda.

            

Pada Rakor tersebut Sekda kembali menekankan pentingnya cakupan vaksinasi dan kepatuhan pada Protokol Kesehatan (Prokes) Covid sebagai prasyarat pengurangan dampak pandemi ini.

           

Walaupun angka kasus baru melandai , Namun Mengingat ancaman penularan Covid-19 masih tinggi di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bima karena Pelaksanaan Prokes dan Cakupan Vaksin masih Rendah, semua elemen harus bekerjasama dan bekerja keras mengurangi dampak pandemi covid-19. Untuk tujuan ini pula, Pemerintah Kabupaten Bima kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  terang Sekda.

                 

Sekda juga meminta semua pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19 agar bekerja serius membantu kegiatan Vaksinasi yang telah digencarkan oleh Tim Vaksinasi yang ada di Puskesmas se kabupaten bima. Terutama Peranan Kepala Desa dan Unsur Kecamatan harus ditingkatkan dengan memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi guna percepatan pencapaian kekebalan komunitas (Herd Immunity) di Kabupaten Bima.

              

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, PLT. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima M. Chandra Kusuma AP mengungkapkan,  Rakor secara khusus membahas tindak lanjut permintaan data oleh Pemerintah Provinsi NTB berkenaan penanganan Covid-19 oleh kabupaten kota se - NTB  dan rencana penerapan Prokes Kesehatan dalam Proses Penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bima.

            

Ditambahkan Chandra instansi yang dipimpinnya telah membentuk Posko PPKM dan Gugus Tugas Penanganan Covid - 19 dan berkantor dengan memanfaatkan Ruangan Pusdalops BPBD Kabupaten Bima. . (KIM WAWO)