Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection Project/ Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana (LLDPP), bekerjasama dengan Yayasan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia, kembali menghelat Workshop Contigency Plan For Drafting Team And Key Stakeholder at Bima Regency  (lokakarya penyusunan rencana kontigensi bagi Tim dan para pemangku kepentingan).

 

Lokakarya terlaksana secara konsorsium dengan  Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia yang didukung penuh oleh European Commission  Humanitarian AId (ECHO) Selasa (03/08/2021) di Aula Kantor Bupati Bima.

 

Workshop dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima  BPBD Aries Munandar ST, MT didampingi  Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kasdim 1608/Bima dan Regency Cooordinator ADRA Boycke Andreas Ginting  Suka. Sebanyak 25 peserta tatap maya (virtual) yang terdiri dari para camat dan OPD terkait 20 peserta tatap muka, menggunakan link zoom meeting Dinas Kominfostik kabupaten Bima.

              

Bupati Bima yang diwakili Kalak BPBD Aries Munandar ST, MT didampingi  Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kasdim 1608/Bima dan Regency Cooordinator ADRA Boycke Andreas Ginting  Suka dalam sambutannya mengatakan pentingnya kesiap-siagaan menghadapi bencana.

 

“Kejadian bencana banjir tahun 2016 dan tahun 2021 yang melanda sebagian wilayah kabupaten Bima, membuktikan bahwa kajian dan data kebencanaan yang ada benar-benar diperlukan”. Ungkapnya.

 

Mengacu pada data yang ada, pada jenis-jenis dan intensitas bencana alam yang  sering terjadi di Kabupaten Bima yaitu Bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran hutan dan lahan serta Tanah longsor. Prioritas penanganan penanggulangan bencana kabupaten Bima yaitu penanganan banjir yang  harus ditindaklanjuti dengan kesiapsiagaan yang terencana dengan baik dan sistematis.

 

“Karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan terpadu dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman,  risiko dan dampak bencana”. Kata Aries.

            

Pada  lokakarya yang dipandu Kabid Penanganan Bencana dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima Gunawan tersebut,  Project Manager LLDPP Aminuddin Magatani menguraikan, Program LLDP ini sudah berjalan kurang lebih  satu tahun di Kabupaten Bima dan ada serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk penyusunan rencana kontijensi.

             

Ancaman kebencanaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Bencana banjir beberapa waktu lalu diharapkan memberikan penyadaran dan semangat akan perlunya upaya yang lebih banyak terkait penyiapan sumber daya manusia dan kebijakan termasuk penyusunan rencana kontijensi (Renkon).

 

“Penyusunan rencana kontijensi di Kabupaten Bima  tidak sulit, tetapi yang sulit adalah bagaimana Renkon ini bisa diaplikasikan. Ini  menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen semua pihak sehingga jika ke depan terjadi peristiwa bencana termasuk banjir maka semua stakeholder yang ada di Bima sudah siap menghadapinya”. Terang Aminuddin.

             

Sementara itu, Regency Coordinator ADRA, Boycke Andreas disela kegiatan menjelaskan, workshop ditujukan agar peserta mengerti dan memahami konsep dasar rencana kontinjensi dan kedudukannya sebagai panduan penyelenggaraan respon darurat bencana, memahami kondisi kebencanaan  dan peserta mampu menyusun dokumen rencana kontinjensi di Kabupaten Bima  berdasarkan kebutuhan dan prioritas jenis ancaman yang sudah disepakati para pemangku kepentingan. 

          

Terkait workshop, beberapa pakar dan narasumber yang mempresentasikan secara daring yaitu Dyah Rusniasih (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB) memaparkan konsep dan teori Rencana Kontijensi, Sumino (Pujiono Center) memaparkan  Pembelajaran Renkon di Indonesia, Ringkasan hasil Desk Review termasuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan materi Koordinasi Klaster Pengungsian dan perlindungan, Analisa kesenjangan dan kebutuhan oleh Kasubdit PSKBA Kemensos RI dana Kabag Operasi Polres Bima AKP Herman terkait Koordinasi dan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir.

           

Paparan tatapmuka disampaikan oleh Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Kasdim 1608/Bima tentang Koordinasi dan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Laksita Widomurti (BMKG/Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Salahuddin – Bima) terkait analisis kecenderungan curah hujan dan faktor pemicu banjir. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Inovasi DINDA Raih Predikat Terpuji TOP 45 Kompetisi Nasional

Kabupaten Bima melalui Inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) kembali mengulang keberhasilan untuk ketiga kalinya pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Setelah dua tahun sebelumnya Inovasi Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR dan GEBRAK Bimantika berhasil bertengger pada  level TOP 45 dalam ajang tahunan yang dihelat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) Republik Indonesia.

 

Dalam surat yang ditanda tangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tjahjo Kumolo bernomor:  1024 tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021  tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2021 disebutkan, Tim KEMEPAN RB berhasil menetapkan sejumlah pemenang setelah melakukan serangkaian tahapan presentasi dan wawancara melalui aplikasi, verifikasi dan observasi lapangan virtual dan rapat pleno 129 Inovasi Finalis yang kemudian dijaring menuju TOP 99 dan TOP 45.

                

Top Inovasi Terpuji KIPP 2021 terdiri dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dan Top 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation. Pada event ini, Kabupaten Bima bersama 24 kabupaten lainnya termasuk pada klaster/Kategori Kabupaten. Beberapa klaster lainnya yaitu Klaster Kementerian dengan 4 pemenang, Klaster Lembaga (3 pemenang), Klaster Provinsi (4 pemenang), Klaster Kota (8 pemenang) dan Klaster BUMN (1 pemenang).

               

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE sesaat setelah pengumuman berlangsung Kamis (29/7) secara khusus menyampaikan apresiasi atas keberhasilan inovator Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc (Bappeda Kabupaten Bima) dan El Faisal SE.I, MM (DPMD) yang telah mengantarkan Inovasi ini pada TOP 45.    

            

Ia berharap ASN Kabupaten Bima terus menciptakan beragam inovasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah. “Keberhasilan Kabupaten Bima selama tiga tahun berturut-turut menuju Top 45 KIPP ini tentu saja menjadi motivasi tersendiri bagi jajaran pemerintah daerah, khususnya para ASN yang mengabdi pada semua OPD untuk terus menerus menciptakan dan menjadikan inovasi sebagai napas dalam bekerja,” jelasnya

              

Ditambahkan Bupati IDP, salah satu keunggulan Inovasi DINDA dimata Tim Penilaian adalah aspek “Trasferabilitas”, dimana inovasi ini  dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain yang memiliki permasalahan serupa.

 

“Pada prakteknya Inovasi ini telah diadopsi secara keseluruhan dan atau sebagian oleh beberapa instansi, Provinsi dan Kabupaten  bahkan di Kementerian Keuangan RI Inovasi DINDA telah di scaling up menjadi Alokasi Kinerja dalam memberikan insentif bagi desa. Disamping  telah di adaptasi juga di Provinsi Jawa Timur,  Kabupaten Sumbawa (NTB), Aceh Barat , Bener Meriah (Aceh), Bantaeng (Sulses), Lumajang (Jatim),”Kata Bupati.

 

“Salah satu faktor penentu keberhasilan Inovasi DINDA kata lanjut Bupati  yaitu adanya kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah daerah, Pemerintah desa, dan dukungan organisasi diluar pemerintah (NGO) seperti KOMPAK dan Seknas Fitra/SOLUD NTB yang memberikan pendampingan secara intensif dan peningkatan kapasitas aparatur baik di tingkat desa,  kecamatan hingga kabupaten dalam mendorong peningkatan kinerja dan tatakelola pemerintahan”. Pungkasnya.

 

Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji (KIPP) 2021 Kamis (29/7)   ditayangkan secara live streaming melalui YouTube Kementerian PANRB dan saluran TV Universitas Gunadarma (UG TV). Ketua tim evaluasi KIPP 2021 yang juga Wakil Rektor Universitas Udayana Prof. DR. I.B. Wyasa Putra SH dalam pengantarnya mengemukakan,  proposal  telah  disampaikan kepada Tim Panel Independen untuk dinilai dan dipilih kembali sehingga menghasilkan 129 finalis hingga terpilih Top 45 Inovasi. “Selamat kepada para finalis Top inovasi pelayanan publik terutama karena inovasi bapak-ibu sudah terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat”. Ungkapnya.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Kembali Raih Penghargaan KLA 2021

Kabuapten Bima kembali peraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. . Penghargaan ini merupakan apresiasi untuk Kabupaten/Kota yang telah menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak dengan capaian 24 indikator.

 

Penghargaan tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga melalui hybrid atauvicon secara online kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Kamis (29/7/2021) di kantor Bupati Bima.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga mengumumkan langsung Kabupaten Bima sebagai salahsatu daerah menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 Kategori Pratama.

 

“Saya berharap Kabupaten Bima terus mempertahankan prestasi ini,”kata I. Gusti Ayu Bintang Puspa Yoga.

 

Selain itu, ia berharap bukan hanya persoalan penghargaan ini yang lebih utama, namun implementasi menerapkan sistim pembangunan berbasis hak anak.

Karena menurutnya, penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim Kementerian PPPA, tim kementerian/lembaga, dan tim independent.

 

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyambut baik penghargaan tersebut, sebagai motifasi semua steakholder di daerah untuk bekerja lebih maksimal dan melindungi serta menfasilitasi anak sebagai masa depan bangsa.

 

“Pengharagaan ini cambuk bagi kami untuk lebih baik lagi kedepan,” kata Ummi Dinda sapaan Bupati.

Sebelumnya juga Kabupaten Bima pernah meraih penghargaan KLA di tahun 2019 yang lalu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

 

Turut mendampingi Bupati, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Bima, Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd serta Kepala DP3A2KB Kab. Bima, Kepala BAPPEDA & Litbang Kabupaten Bima.   (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pelatihan Sekolah Anggaran Desa Bina Petugas PTPD

 

Pelatihan Fasilitator Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) bagi Pemahaman Tingkat Lanjut Modul Sekolah Anggaran (Sekar Desa) Program Pelembagaan Akuntabilitas Sosial untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Transparan dan Partisipatif, berlangsung selama dua hari (27-28) Juli 2021 dibuka secara resmi Senin (27/7) di Kafe Sampana Kota Bima.

 

Kepala Bappeda Kabupaten Bima melalui Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc saat membuka pelatihan mengatakan, inti dari kegiatan ini adalah kita ingin mentransfer ilmu kepada teman-teman bertugas sebagai Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) di tiga kecamatan sehingga ke depan akan juga mampu mentransfer ilmunya kepada tingkat desa.

 

"Dengan demikian, gaung SEKAR Desa juga lebih besar, disamping ada harapan Bupati Bima program SEKAR Desa, teman-teman di desa dapat terlibat secara proaktif dan bisa berbagi cerita baik. Sehingga dapat menjadi motivasi desa lain untuk mengikuti kegiatan ini disamping dari aspek regulasi, SEKAR desa dapat diperkuat”. Jelas Raani.

 

Sebelumnya, Koordinator Nasional Program SEKAR DESA Seknas FITRA Badiul Hadi dalam pengantarnya yang disampaikan secara virtual mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, dukungan semua elemen di Kabupaten Bima bagi Program Sekar Desa cukup bagus dan diharapkan bisa menjadi percontohan di tingkat nasional.

 

“Desa Nggembe Kecamatan Bolo menjadi salah satu proyek percontohan pelembagaan akuntabilitas desa dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Terima kasih atas dukungan luar biasa jajaran pemerintah Kabupaten Bima dan dalam sisa waktu beberapa bulan dukungan FITRA akan terus dilakukan untuk mendorong akuntabilitas sosial". Ungkapnya.

 

Dalam sisa waktu hingga beberapa bulan ke depan, aspek regulasi dan kebijakan anggaran menjadi hal yang penting untuk terus didorong oleh FITRA dan kita berharap akan ada kabar baik yang dihadirkan terutama dalam hal pelembagaan akuntabilitas sosial. "Komitmen yang baik dari pemerintah kabupaten Bima diharapkan menjadi "mercusuar" dalam pelaksanaan Sekar Desa".

 

Disamping itu yang terpening, akuntabilitas sosial semangatnya adalah mendorong transparansi, partisipasi dan inisiasi dalam memperkuat pelibatan kelompok perempuan bagi proses perencanaan pembangunan desa”. Tandas Badiul.

 

Sementara itu, dihadapan 25 peserta pelatihan pejabat terkait DPMD Kabupaten Bima, Bappeda DP3AP2KB, Dinas Kominfostik, Perkumpulan Solud NTB, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kecamatan Woha, Bolo dan Palibelo, District Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dalam sambutan secara virtual mengungkapkan pentingnya aspek keberlanjutan program.

 

SEKAR Desa akan dintegrasikan dalam sejumlah kegiatan pendampingan KOMPAK. Karena itu Training Of Trainer ini penting untuk mendukung agar lokasi proses pembelajaran bisa dilanjutkan di desa lain. “Caranya melalui replikasi dan tidak sulit bagi desa-desa dampingan Seknas FITRA. Diharapkan, sesuai dengan modul pelatihan yang ada kegiatan ini akan dikembangkan (scale up) oleh perangkat daerah terkait”. Jelas Asrul.

 

Lokal Koordinator Program SEKAR Desa M.Qadafi memaparkan, Pelatihan tujukan untuk melatih para fasilitator dalam hal ini Pembina Teknis Pembangunan Desa (PTPD) Desa di kecamatan Woha dan Bolo serta PTPD Replikasi di Kecamatan Palibelo dalam bentuk pemahaman tingkat lanjut yang ke depan mempunyai tugas melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan menggunakan Modul Sekar Desa.

 

Pelatihan ini juga ditujukan untuk mendorong fasilitator dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), pendamping desa atau perangkat daerah yang mempunyai tugas menguatkan kapasitas BPD yang telah dilatih, saat menjalankan fungsi dan tugasnya agar menggunakan Modul Sekar Desa untuk membagikan pengalaman dan praktik-praktik analisis kepada anggota BPD lainnya. Tandas M. Qadafi.

 

Pada forum yang merupakan Kerjasama FITRA Indonesia dan KOMPAK Yang Didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Kementerian Desa PDTT dan Pemerintah Australia (D-FAT).  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima ikuti Rakor Covid 19 se-NTB

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Bupati dan Walikota se NTB mengikuti  Rakor Percepatan dan Evaluasi penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid -19 ), Kamis 22 juli 2021  di Ruang Rapat Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB 

 

Dalam Rakor tersebut Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa PPKM Berbasis Desa harus benar – benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan permasalahan di Kabupaten dan Kota.

 

“Jika dimulai dari desa, maka semua sudah mulai difilter, disediakannya posko PPKM, Rumah Isolasi Mandiri disetiap desa yang ditangani oleh Pemerintah Desa, Babinsa, Babinkantibmas yang kemudian tertangani dengan baik, maka insya Allah terus menerus memberikan edukasi protokol covid – 19 kepada masyarakat,” jelas Ummi Rohmi pada saat menyampaikan laporan dalam Rapat Koordinasi tersebut.

 

Bupati Bima dalam Rakor tersebut juga melaporkan langkah pemerintah daerah dalam melakukan percepatan penanganan Covid -19 antara lain dengan melakukan koordinasi bersama Forkopimda lainnya untuk memastikan kesiapan daerah menghadapi lonjakan pasien covid 19 di kabupaten Bima terutama ketersediaan Tempat Tidur dan ruang perawatan, Obat obatan dan tenaga kesehatan termasuk ketersedian Oksigen di berbagai Puskesmas dan rumah sakit rujukan.

 

Umi dinda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah mengeluarkan  surat Edaran Bupati Bima  nomor 443.1/014/29/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di kabupaten bima yang sejalan dengan arahan dari pemerintah Pusat dan provinsi NTB . Termasuk dalam peningkatan dan percepatan Vaksinasi , Umi dinda jelaskan telah mengeluarkan instruksi .

 

“ surat edaran tentang PPKM dan instruksi kami keluarkan sesuai arahan presiden  RI, bahwa dalam percepatan untuk mencapai herd immunity ada dua hal utama yang harus dilakukan yaitu percepatan capaian vaksinasi dan pelaksaan protokol kesehatan secara nyata. “  sambung Umi dinda.

 

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat. Langkah ini sebagai upaya bersama untuk melindungi perkonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

 

"Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal," ajak gubernur .

 

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Dr. Zul sapaan akrabnya menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya virus Corona.

 

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas. Sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

 

"Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang" harap gubernur. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima Qurban Puluhan Sapi Idul Adha Tahun 2021

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, beserta keluarga, menyumbang 18 ekor sapi dan 4 ekor kambing secara pribadi, pada idul Adha (Qurban) 1442 Hijriah, Tahun 2021.

 

Sejumlah hewan Qurban tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kecamatan se Kabupaten Bima.

 

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Bima, M Chandra Kusuma AP, mengatakan, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Bima, tidak menyelenggarakan hewan Qurban. Karena anggaran tidak ada, sehingga tidak memungkinkan untuk pembelian hewan Qurban.

 

" Jadi, Pemerintah menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat," ujar Candra di Kantor Bupati, Senin 19 Juli, pagi.

 

Dijelaskan Chandra, hanya Idul Qurban tahun 2021 ini Pemkab Bima tidak melakukan Qurban. Sedangkan untuk tahun 2020 kemarin, puluhan sapi dan kambing Qurban dibeli Pemkab Bima.

 

Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri SE, berharap, bantuan ternak untuk Qurban dan dikirim ke Kecamatan-kecamatan tersebut, bisa membantu keluarga yang berhak menerima. (KIM WAWO)

Selengkapnya