Kabupaten Bima Raih Juara I LASQI Tingkat Nasional

 

Mataram,- Kabupaten Bima melalui Dutanya Eby, kembali meraih prestasi terbaik dalam ajang Festival Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Tingkat Nasional  XXV yang digelar di Balai Taman Budaya Kota Mataram , 3  sampai dengan 5 Desember 2021.

 

Eby Kembali menunjukan kualitas nya dalam olah vokal, dengan meraih Juara 1 Tingkat Nasional mewakili Provinsi NTB, untuk kategori Pop Religi Anak - Anak  Putra, yang di umumkan dalam puncak penutupan acara sekaligus penyerahan trofi juara, pada masing - masing kategori.

 

Sebelumnya Eby telah meraih juara 1 dalam Festival Lasqi tingkat Provinsi NTB, untuk kategori yang sama beberapa waktu lalu

 

Ketua LASQI Kabupaten Bima, Hj, Rostiati Dahlan, S.Pd yang di temui di sela - sela acara penutupan mengatakan, ini adalah sebuah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima khususnya , dan Provinsi NTB pada umumnya. " Alhamdulilah ini adalah prestasi yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima, karena ananda kita Eby berhasil meraih juara 1 mewakili provinsi NTB ditingkat Nasional ".

 

Kembali Hj Rostiati dahlan menambahkan, semoga kedepannya Lasqi Kabupaten Bima, dapat berkiprah lebih baik lagi kedepannya. " Harapan kami semoga Lasqi Kabupaten Bima kembali berprestasi dan, untuk kedepannya kita akan intens dalam mempersiapkan juara - juara Nasional yang akan datang ", tambahnya

 

Juara Umum pada Festival Lasqi Tingkat Nasional ke XXV tahun 2021, yang digelar di Kota Mataram Provinsi NTB, ini diraih oleh Provinsi Sumatra Utara. (KIM WAWO)

Selengkapnya

FGD Penyusunan Ranperbup SEKAR Desa Digelar

Bima,- Focus Discussion Group (diskusi terpumpun) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tatacara Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sekolah Anggaran Desa kerjasama SEKNAS Fitra Indonesia,  SOLUD NTB dan KOMPAK yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima,  Kementerian PDTT dan Pemerintah Australia Jumat (3/12) di Sampana Kafe kota Bima.

 

Pada FGD yang mengundang para Pejabat Eselon III setda dan Bappeda, DPMD,  kecamatan dampingan KOMPAK, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap yang membuka FGD tersebut mengungkapkan,  embrio Sekar Desa sudah ada di beberapa kecamatan dan berharap 191 desa ini dapat diaplikasikan. Karena itu aspek akuntabilitas mulai pada tahap perencanaan, penganggaran sampai evaluasi merupakan satu keharusan". Jelasnya.

          

Di satu sisi, siklus dan alur perencanaan dan penganggaran di desa harus dipikirkan supaya sinkron dengan alur perencanaan di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Namun di sisi lain, tujuan peningkatan kapasitas BPD, peningkatan kapasitas musyawarah desa adalah mengkonversi aspirasi menjadi perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam dokumen RKPD. Karena itu, perlu diatur apa yang akan diaplikasikan secara berkelanjutan tidak berhenti pada saat KOMPAK sudah tidak bermitra. Jelasnya.

            

Sebelumnya, Local Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dalam sambutannya mengatakan, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE  menjadi narasumber dihadapan para Kepala Daerah Se NTB dan Gubernur pada Pekan Inovasi yang  diadakan KOMPAK  dan memaparkan inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) pertengahan bulan Desember mendatang dan salah satu bagian akhir dari inovasi tersebut adalah memunculkan sekolah anggaran desa (SekarDesa).

            

"Jika program ini diatur dalam Perbup maka akan menjadi satu-satunya di Indonesia yang mengatur tentang tata cara peningkatan kapasitas BPD dan  mudah-mudahan ini menjadi satu inovasi baru di Kabupaten Bima". Terang Asrullah.

         

Dikatakan Asrullah,   KOMPAK, Seknas Fitra dan Solud membantu Kabupaten Bima dalam proses penguatan kapasitas mudah-mudahan bisa berkelanjutan oleh mitra yang ada.

              

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas fasilitasi KOMPAK, SOLUD NTB dan Seknas Fitra  yang secara luar biasa turut mengambil bagian dalam penguatan aspek regulasi pemerintahan desa.

               

Mudah-mudahan rintisan kegiatan ini bisa berlanjut karena Sekar Desa memberikan makna yang berarti dalam peningkatan kapasitas BPD pada 191 desa. Namun sebaran desa yang secara spesifik membahas Sekar masih belum merata kecuali pada desa dampingan Solud.

       

'Bupati juga memberikan apresiasi atas kinerja mitra, apalagi diterbitkannya Perbup yang akan segera ditandatangani tahun 2022 mendatang dan kami menjamin program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan Kabupaten Bima". Tutup Tajudin. (Adpim Bima)

Selengkapnya

Bupati Bima Pimpin Upcara Hari Bhakti PU Ke-76

Bima,- Meskipun dilaksanakan dalam nuansa  yang lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya,  Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 tingkat kabupaten Bima yang berlangsung Jumat (3/12/2021) di Halaman Kantor Dinas PU Kabupaten Bima selain upacara juga diisi dengan pengumuman para juara lomba dan pemberian tali asih kepada pegawai purna tugas di lingkungan perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

                

Usai pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Bima  Ir. H. Nggempo MMT, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE bertandang ke dinas tersebut. Selain untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) juga memberikan ucapan selamat atas hari peringatan Hari Bakti PU dan memberikan apresiasi atas kinerja instansi tersebut dalam menjabarkan visi dan misi Bima RAMAH di bidang infrastruktur.

Sebelumnya, Kadis PU yang membacakan amanat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono mengatakan, Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun 2021 mengangkat tema, “76 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri”.

               

Berkaitan dengan tugas PU, dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur kedepan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, Pertama kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan, karena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terhadap  Kementerian PUPR. Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan.

              

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan, harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan teknik, unit kepatuhan intern dan auditor, serta para konsultan pengawas di lapangan sehingga lebih akuntabel, efisien, dan mutu pekerjaan dapat dijamin". Ungkap Nggempo yg merilis sambutan Menteri.

Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dan kita perlu lebih waspada terhadap ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir ekstrim di berbagai wilayah. Kedepan, saya ingin agar faktor lingkungan menjadi design criteria dalam proses pembangunan infrastruktur.

          

Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kita harus senantiasa bekerja sesuai dengan Corporate Culture yang telah ditanamkan oleh para senior PUPR, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat dalam satu team work yang solid". Imbuhnya.

               

Usai upacara, yang diikuti seluruh pejabat struktural,  fungsional, Staf dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas PU, dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan penyerahan  cinderamata serta tali asih kepada para ASN Purna tugas Dinas PUPR. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kemenparekraf RI Serahkan Anugerah Desa Wisata di Bima

Bima,- Sebanyak 24 desa se-Kabupaten Bima menerima penganugerahan desa wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tahun 2021, Jum'at (2/12/2021) di Taman Kalaki.

               

Penyerahan  piagam penghargaan dirangkaikan dengan Penguatan Kelompok Sadar Wisata oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Aris Munandar ST, MT dan dihadiri para Camat dan Desa penerima penghargaan.

              

Kadis yang didampingi Sekdis Maskur SE, MT dan Kabid Pengembangan Pariwisata Dr. Rusli, M.Si mengungkapkan,  potensi pariwisata di Kabupaten Bima sangat besar, hanya saja pengelolaan belum merata. Karena itu,  ke depannya akan dikembangkan, sehingga merata secara menyeluruh ke seluruh destinasi dan desa wisata". Jelasnya.

        

Kabupaten Bima memiliki desa wisata  yang paling lengkap dokumen untuk dilombakan ke tingkat nasional. Karena itu, anugerah desa wisata yang diserahkan diharapkan bisa mengembangkan dan mendorong lahirnya desa wisata yang ada dan berkomitmen membentuk desanya sebagai desa wisata.

              

"Dari 30 desa, 24 desa wisata terpilih dan dikirim untuk lomba pemilihan desa wisata tingkat nasional, dan Dinas Pariwisata sudah membuat profil desa untuk dipelajari untuk dikembangkan terkait desa wisata masing-masing.

            

Kita juga berharap, desa wisata lahir atas prakarsa masyarakat dan perangkat desa dan dalam jangka panjang memberikan stimulus yang bersumber dari anggaran dana desa bagi kegiatan desa. 

Selengkapnya

Bupati Bima Tandatangani MoU Perlindungan Naker Migran

Dalam upaya peningkatan kualitas,  kompetensi dan perlindungan pekerja migran indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE.

          

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Bima dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani , Kamis (4/11/2021) di The Stones Hotel Kuta Bali. Pada kesempatan tersebut  Bupati didampingi oleh Staf Ahli  Drs Ishaka dan Iwan Setiawan, SE, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Fatahullah S.Pd dan Kabid Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Ruvaidah, ST, MT.

             

Selain Kepala BP2MI,  acara tersebut juga hadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB RI) Tjahjo Kumolo sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BP2MI dengan enam kepala daerah dan  Gubernur Bali.

 

             

Dalam konferensi pers yang berlangsung usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut Bupati Bima  menyampaikan apresiasi apa yang dilaksanakan oleh BP2MI dalam upaya  mengurangi beban pekerja migran berhubungan langsung dengan para calo.

           

"Kami akan melakukan sosialisasi dan imbauan kepada 191 desa  di Kabupaten Bima agar mereka memilih jalur resmi untuk berangkat sebagai pekerja migran dan akan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu keimigrasian agar tidak berurusan dengan Calo". Ungkap Bupati.

            

Demikian halnya dalam menjamin keselamatan para pekerja migran dan meminimalisir permasalahan mereka hadapi, Pemerintah daerah sudah merumuskan dan memetakan permasalahan yang  ada untuk dicarikan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Sekda Bima Pimpin Rakok Penyaluran Pupuk

Menindaklanjuti aspirasi beberapa elemen masyarakat berkaitan dengan perbaikan tata kelola distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si, Senin (1/11) pemimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di ruang Rapat Sekda.

         

Rakor tersebut secara khusus membahas aspirasi dan harapan elemen masyarakat terkait penetapan harga panen petani, ketersediaan sarana dan prasarana sektor pertanian dan pentingnya peningkatan peran Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk memastikan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

               

Pada rapat yang juga diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Indra Jaya dan 10 OPD terkait Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Ir. Hj. Nurma M.Si, Kadis Perindag, Kepala Bagian Hukum dan  Kepala Bagian Ekonomi Setda dan para distributor pupuk tersebut, perangkat daerah terkait diminta untuk melakukan evaluasi secara seksama langkah-langkah yang telah diambil.  Juga diminta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan tata kelola pupuk dan sarana pertanian. 

          

"Karena itu saya meminta para kepala perangkat daerah dan unit kerja terkait untuk selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik dan mempelajari aspirasi sebagai acuan perumusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

             

Untuk menyelesaikan persoalan dan kendala yang ada, maka koordinasi yang baik antara seluruh distributor dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan KP3 sangat diperlukan.

               

Menindaklanjuti aspirasi dan harapan elemen masyarakat ini,  juga akan dilakukan pertemuan dengan seluruh pembina, penyuluh pertanian dan para pengecer pupuk yang ada di Kabupaten Bima. Jelas  Sekda

             

Dalam rapat tersebut l, Asisten II Ir. Indra Jaya yang memandu rapat mengharapkan agar pengelolaan pupuk, sarana pertanian dan obat-obatan berjalan dengan baik karena itu fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Demikian halnya pembinaan yang dilakukan per wilayah kepada distributor dan pengecer perlu ditingkatkan.  Harap Indra Jaya. (KIM WAWO)

Selengkapnya