Honorer K-II Lengkapi Bahan Verifikasi dan Validasi Kemenpan

KM Lengge Wawo,- Ratusan tenaga honorer kategori-II terlihat sibuk memadati ruangan aula kantor UPT Dinas Dikpora kecamatan Wawo. Tenaga honorer K-II lingkup UPT Dinas Dikpora yang terdiri dari guru dan tenaga teknis/administarsi sekolah ini sedang melengkapi data untuk pemberkasan verifikasi dan validasi data honorer K-II yang tidak lulus seleksi CPNS tahun 2013 yang lalu.

 Sejak dikeluarkan surat himbauan dari Bupati Bima nomor 800/139.007.2014 terkait penangana tenaga honorer yang tidak lulus ujian CPNS berdasarkan surat edaran Kemenpan Nomor B.2605/M. PAN.RB/6/2014 pada tanggal 30 Juni 2014 tentang himbauan kepada seluruh Bupati dan Walikota se – Indonesia agar dilakukan verifikasi dan validasi data bagi tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi sesuai dengan PP 56 tahun 2012.

Bebarapa kelengkapan bahan dan berkas harus segera dirampungkan. Berdasarkan contoh dari lembaran surat himbauan Bupati tersebut adalah, surat penyataan dari Bupati, kepala dinas, Kepala UPT, Kepala sekolah dan pernyataan diri sendiri tenaga honorerk-II yang bersangkuat harus segera dibuat dan secara kolektif diserahkan ke kantor UPT Dinad Dikpora kecamatan Wawo.

Akbar salah satu tenaga honorer K-II yang mengabdi sejak tahun 2004 di SMPN 3 Wawo mengungkapkan, akhirnya pemerintah memperhatikan nasib kami honorer K-II yang tidak lolos seleksi CPNS. “Kami berharap agar kami ini diangkat jadi PNS secara bertahap, kami ini telah lama mengabdi dan saya umurnya telah 43 tahun’, ujar Akbar.

Senada dengan Mirna guru pada SDN Inpres Ntori kecamatan Wawo,”Semoga verifikasi dan validasi data kami ini jelas kedepan, kami berharap pemerintah memperhatikan nasib kami yang tersisih ini”, ungkapnya.

Ditemuai diruangannya KUPT Dikpora kecamatan Wawo, Alimudin, S. Pd., M. Pd membenarkan adanya kesibukan honorer K-II dikantornya. “ Honorer ketegori-II yang tidak lulus CPNS ini sedang mengurus bahan dan berkas untuk diverifikasi dan validasi, kelengkapan data dan informasi yang berkaitan dengan ini kami berikan kepada mereka. Untuk lingkup UPT Dinad Dikpora sendiri terdapar 148 tenaga guru dan tenaga administrasi yang mengurus bahan ini, masih ada yang lengkap dan belum menyerahkan ke UPT”, kata Alimudin.

“Kami berharap pemerintah memperhatikan nasib para honorer kategori-II ini kedepan, untuk diangakat menjadi PNS secara bertahap”, ujarnya. (Efan)