Pemda Harus Melihat Inovasi Mengurangi Kesenjangan

Ketua Tim, Dr. Siti Hilyana memberikan masukan terhadap presentasi capian pembangunan di Kabuapten Bima. “Pemerintah daerah perlu melihat inovasi baru sektor untuk mengurangi  kesenjangan, dan seberapa besar peran perangkat daerah melahirkan inovasi,” jelas Dr. Siti Hilyana, saat memberikan peniliaan dan catatn pada lomba Penilaian PPD Tingkat Provinsi NTB tahun 2019.

   

            

Menurut Ketua Tim, Dr. Siti Hilyana , Berdasarkan pemaparan Kepala Bappeda, bahwa sektor pertanian masih merupakan penyumbang terbesar dengan 46% dari PDRB. Jika sektor pertanian sebagai basis, harus ada upaya pemerintah mengembangkan nilai komoditas strategis seperti bawang.

           

Badaruddin, S. Si, Mec.Dev, MA, yang turut menelaaah  pemaparan  Kepala Bappeda menjelaskan  bahwa Kabupaten  Bima berhasil masuk nominasi 3 besar penilaian.

            

Kualitas perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten harus terus menerus ditingkatkan, apalagi pemerintah akan memberikan dana insentif pagi provinsi yang berhasil masuk posisi 3 besar penilaian perencanaan.

           

"Oleh karena itu, kehadiran tim di Kabupaten Bima untuk mempertajam beberapa substansi yang perlu dibahas". kata Badaruddin, Senin (25/2) di kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima

          

Berkaitan dengan dokumen perencanaan, ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait upaya ke depan untuk  meningkatkan  kualitas  perencanaan. "Evaluasi ini penting  untuk mengetahui  kekurangan yang perlu dibenahi". Jelas Badaruddin.

          

Dirinya juga berharap agar pemanfaatan aplikasi dalam tata kelola perencanaan pembangunan daerah dioptimalkan.

       

"Dengan aplikasi perencanaan berbasis elektronik (e-planning), konsistensi perencanaan lebih terukur dan terintegrasi, sehingga apa yang menjadi program prioritas Bupati dapat lebih didorong". ungkapnya.

            

Penilai lainnya, Dr. Prayitno Basuki  secara khusus menelaah indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bima dalam penjelasannya dihadapan Kadis Kominfostik beserta para Kepala Perangkat Daerah terkait, camat, tokoh masyarakat dan perguruan tinggi tersebut mengatakan, dalam IPM, pendidikan dan kesehatan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan, karena itu perlu ditampilkan secara spesifik.

        

Dr. Prayitno juga secara khusus memberikan atensi terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

    

Menurutnya, SILPA tidak boleh lebih besar dari 4 persen, karena jika komponen ini besar, maka akan menghilangkan momentum pembangunan selama satu tahun yang seharusnya dinikmati secara maksimal oleh masyarakat, karena harusnya dimanfaatkan.   Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik. (KIM WAWO/KM LENGGE)