YAPPIKA Fasilitasi Dialog Publik Pendidikan Inklusif

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA-Action Aid) melalui kerjasama dengan  Uni Eropa,  Pemerintah Kabupaten Bima  dan Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD)  dalam kerangka kerja Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) dengan Senin (23/8) menggelar Dialog  Multipihak tingkat kabupaten Bima di aula Hotel Lila Graha Kota Bima

 

Dialog  Multipihak tersebut mengangkat tema, “Menyusun Langkah Strategis Pemerintah Kabupaten Bima dalam Mengelola Pendidikan Inklusi, Infrastruktur Sekolah, Pengelolaan Dapodik dan KIP/PIP, peningkatan kualitas guru serta alokasi anggaran sekolah” ini ditujukan untuk mendorong tata kelola  sektor pendidikan yang transparan, akuntabel dan   meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bima.

 

Secara khusus Dialog mengundang  Komisi  Komisi IV DPRD Kabupaten Bima,  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, BAPPEDA,  Dinas Sosial,  Dinas Kominfostik,  UPT Dikbudpora, Komunitas Sekolah dan SOLUD.

 

Pertemuan ini menampilkan tiga orang narasumber yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Drs. Sirajudin AP. MM, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc dan Dr. Juwaidin M.Pd (Dikbudpora) 

 

Drs. Sirajudin AP. MM memaparkan materi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan, data terpadu kesejahteraan sosial atau di DTKS, Harus selalu  mutakhir  agar tepat sasaran. Dikatakannya, “Secara mendasar, intervensi pemerintah untuk orang miskin/rentan miskin ditujukan agar mendapatkan kehidupan yang layak, mulai dari ibu hamil dan usia anak dalam kandungan sudah mendapat jaminan melalui kartu PKH dan BPJS gratis.

 

Kemudian Usia SD-SMP-SMA dengan kartu KKS PKH dan KIP kemudian dilanjutkan dengan KIP Kuliah. Demikian halnya bagi para penyandang disabilitas dan Lansia yang ditanggung melalui PKH sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan membawa warga penerima manfaat keluar dari lingkaran kemiskinan. Jika ada keluarga yang hari ini meski tapi belum masuk data kesejahteraan sosial Maka itu bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Terang Sirajudin.

 

Narasumber lainnya, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc mengungkapkan,  para peserta sepakat membutuhkan keberlanjutan  dialog ini,  bukan dialog yang pertama dan Terakhir. Hal lainnya kata Raani,  ada beberapa catatan yang perlu garis bawahi  dan bisa kita carikan jalan keluarnya agar dialog ini tidak hanya menjadi lips service. 

 

Disamping itu, dialog ini penting agar bagaimana kita belajar dari pengalaman  terdahulu untuk memperbaiki kualitas serta menjadi role model bagi orang lain. Menutup paparannya, Raani mengemukakan,  Bappeda tetap berkomitmen untuk mendorong pencapaian pendidikan inklusi di Kabupaten Bima”.

           

Sementara itu, narasumber lainnya Dr. Juwaidin M.Pd mengungkapkan, untuk mendorong akselerasi pendidikan inklusi di sekolah, kepala sekolah perlu menugaskan secara khusus kepada guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

 

Disamping itu perlu dibangun komunikasi yang baik dengan orang tua anak, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah tetapi juga merupakan tanggung jawab  orang tua. Selain aspek diatas, yang paling penting adalah basis data yang benar agar bantuan dana kepada siswa tepat sasaran”. Terangnya.

 

Koordinator  Pro-InQluEd Bima Hersan Hadi mengatakan YAPPIKA-ActionAid (YAA) bersama 3 (tiga) mitra, Lembaga Gemawan, Yayasan Bahtera, Perkumpulan SOLUD, pada saat ini mengelola program untuk mendorong pendidikan inklusif dan berkualitas dengan tujuan untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar.

 

Ditambahkan Hersan, Forum yang dihelat selama satu hari ini merupakan upaya membangun dialog   lintas pemangku hak dan pemangku kepentingan terkait kualitas pendidikan dengan membahas hasil dialog kebijakan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi tingkat kecamatan untuk direncanakan dalam penganggaran APBD. 

 

Dengan demikian, ke depan akan terwujud kesepakatan proses tentang  kualitas pendidikan yang dijalankan dan adanya anggaran yang pasti dan terarah guna menunjang pendidikan yang berkualitas di kabupaten Bima.  Tutup Hersan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Program Sahabat Satu Nusa Akan Berbakti Didesa Bajo Pulo Sape Bima

Sebanyak 45 orang peserta program "Sahabat Satu Nusa" yang berasal dari beragam profesi seperti dokter karyawan dan mahasiswa perguruan tinggi mengikuti kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif dari tanggal 22 hingga 30 Agustus 2021 yang dipusatkan di desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

             

Bupati Bima yang diwakili Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap yang didampingi Kadis Pariwisata Drs. Dahlan dan Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc dalam sambutannya Minggu (22/8) saat penerimaan rombongan di Terminal Dara Kota Bima memberikan apresiasi atas kesediaan peserta untuk berbakti di Kabupaten Bima khususnya Desa Bajo Pulo.

             

Kepada para peserta program yang  diprakarsai oleh YATC Youth As The Cadre (YATC) pimpinan dr. Andre tersebut, menegaskan agar interaksi sosial dijaga dengan mengedepan kekeluargaan dan menghindari SARA.

           

Peserta diminta untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan rapid antigen di PKM sape sebelum ke Bajo Pulo agar dapat beradaptasi dengan warga setempat selama kegiatan sepekan ke depan.

            

Kepala Bappeda juga mengharapkan agar kegiatan ini tidak saja dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Bajo Pulau tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman dan kekayaan intelektual bagi peserta.

            

Pada kesempatan tersebut, H. Fahrudin secara khusus menyampaikan terima kasih atas fasilitasi dan kontribusi jajaran BPBD, DPMD,  Kadis Kesehatan dan PKM Sape, Kepala Diskominfostik, Camat  dan MUSPIKA Kecamatan Sape dan Kades Bajo Pulau beserta perangkat desa dan masyarakat setempat.

          

Berdasarkan laporan Koordinator kegiatan, pada tahun lalu YATC melakukan kegiatan serupa di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Entikong Kalimantan, sebuah daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Desa Maria Duta Desa Wisata Wakili Kabupaten Bima Pada ADWI 2021

Desa Maria Kecamatan Wawo, akhirnya lolos pada tahapan lanjutan dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Informasi lolosnya salahsatu dari 3 duta desa Wisata Kabupaten Bima Provinsi NTB ini diumumkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf RI) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., Rabu (18/8/2021) melalui virtual hibryd di akun media sosial Kemenkraf RI.

 

Sepanjang tahun 2021 ini, dari Sabang sampai Merauke, tercatat ada lebih dari 70.000 desa di Indonesia. Demi mewujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk Indonesia Bangkit, melalui Augerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021,

 

Tercatat ada 1.831 peserta desa wisata, yang telah mendaftar dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari target semula yang 700 desa wisata.

 

Setelah melewati serangkaian tahap kurasi, berdasarkan penilaian dari dewan kurator terhadap 7 kategori penilaian, klasifikasi dan kelengkapan data yang ada di laman jadesta.com.

 

 “Dengan bangga kami umumkan 300 besar desa wisata, ADWI 2021. Selamat dan semoga pencapaian ini bisa dijadikan motivasi untuk mengambangkan desa wisata menjadi desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan untuk Indonesia Bangkit,”kata Sandiaga Uno di akun resmi medsos Kemenkraf RI.

 

Sementara itu, ia mengajak desa wisata yang belum masuk dalam 300 besar desa wisata, ADWI 2021, tetap semangat berinovasi, meningkatkan kolaborasi. “Jangan lelah beradaptasi, agar desa wisata lebih maju, mampu bersaing, serta berkelas dunia,” ujarnya.

 

Data desa wisata di laman jadesta.com, akan dijadikan wadah dan arah dalam penyusunan rencana pengembangan desa-desa wisata di seluruh Indonesia oleh Kemenparekraf. “Bersama-sama kita jadikan desa wisata simbol kebangkitan ekonomi nasional, untuk Indonesia Bangkit,”tutupnya.

 

Sementara itu,  Koordinator Teknis Desa Wisata Kabupaten Bima Sirajuddin SST. Par. MT. Par.M.Sc.Par mengatakan bahwa dari 300 besar desa yang Lolos, ada 3 desa wisata yang mewakili Kabuapten Bima yaitu desa Maria kecamatan Wawo, Kampung Bawang – Risa kecamatan Woha dan Kawinda To’I kecamatan Tambora.

 

“Alhamdulilah Kabupaten Bima ada 3 desa yang lolos sebagai Desa Wisata dalam ADWI 2021, sehingga peran des aini harus terus diperkuat dan dikembangkan sesuai pesan Kemenkraf RI,”ucapnya.

 

Selain itu ia menjelaskan bahwa  Kabupaten Bima mendaftrakan 5 desa. Namun ternyata hanya 3 desa yang masuk kategori 300 desa wisata se Indonesia. “Harapan kita bersama, semoga 3 duta desa wisata Kabupaten Bima ini bisa bertahan di hingga perengkingan selanjutnya,” harapnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Maria Imran, S. Pd mengaku senang dan bangga atas dedikasi Pokdarwis Desa Maria. Prestasi ini merupakan berkat sinergi dan kolaborasi bersama seluruh unsur dan komponen yang ada di desa Maria hingga kecamatan dan Kabupaten Bima. Hal tersebut juga sejalan dengan misi Bima Ramah Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri dan Desa Wisata program NTB Gemilang Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah.

 

“Kami bangga, beberapa bulan yang lalu, Menteri Pariwisata RI bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah artis papan atas negeri ini, berkesmpatan mengunjungi Desa Maria untuk melihat situs Uma Lengge,” ucapnya.

 

Sehingga ini juga yang memantik warga desa Maria bersama pemuda dan pemerintah desa untuk termotivasi membangun desa maria sebagai desa wisata dan bahkan desa budaya. “Di desa kami memiliki potensi berlimpah, dari wisata, budaya, kerajinan hingga kulinernya,”tutur Imran.

 

Kedepan ini akan terus dikembangkan sebagai sebagai destinasi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif bagi UMKM dan masyarakat setempat. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pemkab Bima Gelar Musrenbang RPJMD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2021- 2026 dibuka secara resmi Rabu (18/8)  oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE didampingi Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK M.Si  dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M. Ap di Aula Kantor Bupati Bima.  Musrenbang RPJMD tersebut diikuti 30 peserta secara tatap muka (offline) dan 53 peserta tatap maya (virtual) yang terdiri dari DPRD,  kepala Perangkat Daerah, Camat, Perguruan Tinggi, Pimpinan Organisasi Sosial dan tokoh masyarakat

             

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dalam sambutannya mengemukakan, Musrenbang RPJMD ini menitikberatkan pada pembahasan dan sinkronisasi rencana program pembangunan Kabupaten Bima dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

             

“Forum (Musrenbang) ini  diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan rancangan RPJMD sehingga nantinya dapat diperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten Bima. Dengan demikian kebijakan dan  program pembangunan yang diterapkan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan". Terang Bupati.

             

Mengakhiri sambutannya, Bupati IDP mengharapkan dukungan pemerintah provinsi NTB agar kebijakan dan program yang dijabarkan dalam RPJMD selaras  dengan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

              

Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi NTB  yang diwakili Fungsional perencana Madya Bappeda Provinsi NTB Dr. Suryani Eka Wijaya, memaparkan Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019-2023 memaparkan program strategis pemerintah daerah.

               

 Terdapat 26 sasaran pembangunan NTB tahun 2019 -2023 yang dijabarkan dalam 10  program strategis provinsi Nusa Tenggara Barat.  "Program strategis mencakup ketangguhan menghadapi resiko bencana, pembangunan konektivitas dan aktivitas wilayah, reformasi birokrasi  dan pengelolaan kesehatan untuk daya saing SDM.

       

Program strategis lainnya mencakup pengelolaan pendidikan untuk daya saing SDM, pertanian/agribisnis dan investasi progresif pariwisata.  disamping program strategis industrialisasi unggul dan meraih kehidupan yang Madani (bahagia).

 

              

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap  dalam laporannya mengatakan, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan,  sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi NTB 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Bima 2005-2025.

             

Dalam kaitan dengan ini serangkaian tahapan yang telah dilakukan mencakup menyusunan rancangan teknokratik RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD dan dokumen KHLS. "Tahapan selanjutnya adalah konsultasi publik pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan tentang rancangan awal RPJMD 2021-2026 Bupati dan pimpinan DPRD yang dilanjutkan dengan konsultasi rancangan awal (Ranwal) RPJMD  kepada provinsi yang ditindaklanjuti dengan penyusutan ranwal RPJMD sesuai hasil konsultasi provinsi serta penyampaian Surat Edaran  Bupati Bima tentang rancangan RPJMD sebagai pedoman RENSTRA perangkat daerah. 

          

"Saat ini, proses penyusunan dokumen ini tengah memasuki pelaksanaan Musrenbang RPJMD.  Sebagai akhir dari keseluruhan proses penyusunan ini adalah pembahasan Ranperda RPJMD untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan Perda RPJMD ". Terang H. Fahrudin.

            

Pada kesempatan tersebut Sekretarias Daerah kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si memaparkan  sejumlah isu strategis dan tantangan pembangunan di Kabupaten Bima dalam  lima tahun ke depan. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima Pimpin Peringati HUT RI ke -76 Tingkat Kabupaten Bima

Bupati Bima Hj. Indah Damayanti, SE memimpin Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-76 RI tingkat Kabupaten Bima, Selasa (17/8/2021)di Halaman Kantor Bupati Bima,

Rangkian Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-76 RI, dilakukan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan undangan terbatas yang terlibat dalam rangkaian upacara peringatan.

Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat karena pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

Ketua DPRD Kabupaten Bima, Putra Ferry, dengan khidmatan membacakan naskah proklamasi. Upcara peringatan HUT RI berlangsung khidmat.

Turut hadir dalam upcara peringatan HUT RI tahun 2021 ini,  Wakil Bupati Bima, Kapolres Bima, Wakasdim Bima, Ketua PN Raba Bima, Wakajari Bima,unsur Pimpina DPRD Kab Bima. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima melalui program Locally Led Disaster Preparedness and Protection Project/ Kepemimpinan Lokal Dalam Kesiapsiagaan dan Perlindungan Bencana (LLDPP), bekerjasama dengan Yayasan Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia, kembali menghelat Workshop Contigency Plan For Drafting Team And Key Stakeholder at Bima Regency  (lokakarya penyusunan rencana kontigensi bagi Tim dan para pemangku kepentingan).

 

Lokakarya terlaksana secara konsorsium dengan  Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC), Redr Indonesia, Pujiono Centre, Plan International Indonesia yang didukung penuh oleh European Commission  Humanitarian AId (ECHO) Selasa (03/08/2021) di Aula Kantor Bupati Bima.

 

Workshop dihadiri Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima  BPBD Aries Munandar ST, MT didampingi  Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kasdim 1608/Bima dan Regency Cooordinator ADRA Boycke Andreas Ginting  Suka. Sebanyak 25 peserta tatap maya (virtual) yang terdiri dari para camat dan OPD terkait 20 peserta tatap muka, menggunakan link zoom meeting Dinas Kominfostik kabupaten Bima.

              

Bupati Bima yang diwakili Kalak BPBD Aries Munandar ST, MT didampingi  Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap, Kasdim 1608/Bima dan Regency Cooordinator ADRA Boycke Andreas Ginting  Suka dalam sambutannya mengatakan pentingnya kesiap-siagaan menghadapi bencana.

 

“Kejadian bencana banjir tahun 2016 dan tahun 2021 yang melanda sebagian wilayah kabupaten Bima, membuktikan bahwa kajian dan data kebencanaan yang ada benar-benar diperlukan”. Ungkapnya.

 

Mengacu pada data yang ada, pada jenis-jenis dan intensitas bencana alam yang  sering terjadi di Kabupaten Bima yaitu Bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Kebakaran hutan dan lahan serta Tanah longsor. Prioritas penanganan penanggulangan bencana kabupaten Bima yaitu penanganan banjir yang  harus ditindaklanjuti dengan kesiapsiagaan yang terencana dengan baik dan sistematis.

 

“Karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana dan terpadu dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman,  risiko dan dampak bencana”. Kata Aries.

            

Pada  lokakarya yang dipandu Kabid Penanganan Bencana dan Kebakaran BPBD Kabupaten Bima Gunawan tersebut,  Project Manager LLDPP Aminuddin Magatani menguraikan, Program LLDP ini sudah berjalan kurang lebih  satu tahun di Kabupaten Bima dan ada serangkaian kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk penyusunan rencana kontijensi.

             

Ancaman kebencanaan dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Bencana banjir beberapa waktu lalu diharapkan memberikan penyadaran dan semangat akan perlunya upaya yang lebih banyak terkait penyiapan sumber daya manusia dan kebijakan termasuk penyusunan rencana kontijensi (Renkon).

 

“Penyusunan rencana kontijensi di Kabupaten Bima  tidak sulit, tetapi yang sulit adalah bagaimana Renkon ini bisa diaplikasikan. Ini  menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen semua pihak sehingga jika ke depan terjadi peristiwa bencana termasuk banjir maka semua stakeholder yang ada di Bima sudah siap menghadapinya”. Terang Aminuddin.

             

Sementara itu, Regency Coordinator ADRA, Boycke Andreas disela kegiatan menjelaskan, workshop ditujukan agar peserta mengerti dan memahami konsep dasar rencana kontinjensi dan kedudukannya sebagai panduan penyelenggaraan respon darurat bencana, memahami kondisi kebencanaan  dan peserta mampu menyusun dokumen rencana kontinjensi di Kabupaten Bima  berdasarkan kebutuhan dan prioritas jenis ancaman yang sudah disepakati para pemangku kepentingan. 

          

Terkait workshop, beberapa pakar dan narasumber yang mempresentasikan secara daring yaitu Dyah Rusniasih (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB) memaparkan konsep dan teori Rencana Kontijensi, Sumino (Pujiono Center) memaparkan  Pembelajaran Renkon di Indonesia, Ringkasan hasil Desk Review termasuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan materi Koordinasi Klaster Pengungsian dan perlindungan, Analisa kesenjangan dan kebutuhan oleh Kasubdit PSKBA Kemensos RI dana Kabag Operasi Polres Bima AKP Herman terkait Koordinasi dan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir.

           

Paparan tatapmuka disampaikan oleh Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Kasdim 1608/Bima tentang Koordinasi dan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Laksita Widomurti (BMKG/Stasiun Meteorologi Kelas III Sultan Muhammad Salahuddin – Bima) terkait analisis kecenderungan curah hujan dan faktor pemicu banjir. (KIM WAWO)

Selengkapnya