Kabupaten Bima Raih Juara II Konvergensi Stunting NTB

Bima,- Pemkab Bima melalui Tim Aksi Konvergensi Stunting Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi meraih predikat terbaik II dalam Penilaian Kinerja Aksi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tingkat Propinsi NTB tahun 2021. Juara I diraih Kabupaten Lombok Barat,  dan Juara III  diraih Kabupaten Sumbawa.

                   

Penghargaan  diterima oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap pada Rapat Koordinasi Percepatan Konvergensi Program dan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Provinsi NTB tanggal 6 Desember 202 di Hotel Grand Legi Mataram.

              

Selain Sekretaris Bappeda,  Tim Konvergensi stunting Kabupaten Bima dihadiri Kasi Sosbud PA Dinas PMD dan Seksi Gizi Masyarakat Dikes Kab Bima.

                

Sesuai amanat dokumen RPJM Nasional dimana target capaian penanganan stunting nasional sampai tahun 2024 harus turun sebesar 14 %. Di tingkat kabupaten Bima, penurunan angka stunting pada tahun 2021 sesuai data ePPBGM berada di angka 18,42%

            

Dalam sambutannya, Gubernur yang diwakili Kepala Bappeda Provinsi NTB  Dr. Ir.H. Iswandi, M.Si mengatakan bahwa  penilaian kinerja merupakan salah satu tolak ukur kinerja kabupaten/kota lokus stunting di Indonesia terhadap penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bupati Bima: "Jangan Ada Lagi Penjarahan Pupuk"

Bima,- Jangan ada lagi penjarahan pupuk oleh elemen masyarakat karena hal tersebut akan sangat merugikan petani di desa lain yang seharusnya mendapatkan jatah pupuk tersebut untuk keperluan bercocok tanam".

 

Demikian salah satu poin arahan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE   Senin (6/12/2021) saat memimpin Rapat Koordinasi Distribusi Pupuk Bersubsidi di Ruang Rapat Utama Bupati Bima.

              

Rakor juga dihadiri Wakil Bupati Drs.H Dahlan M Noer, Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Bima M.Natsir S.Sos , Dandim 1608/Bima Letkol Inf.Teuku Mustafa Kemal,  Kejaksaan Negeri Bima, Kapolres Bima Kota, Polres Kabupaten Bima, Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK M.Si, Asisten II Setda Ir Indra Jaya, Kepala Perangkat Daerah terkait dan Perwakilan Camat.

             

Disamping itu, hadir pula Perwakilan PT Pusri Palembang Wilayah NTB,  Petrokimia Gresik Wilayah NTB dan para distributor pupuk Se- Kabupaten Bima.

            

Saya minta komitmen Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dan para distributor pupuk untuk memastikan agar insiden penjarahan pokok bersubsidi yang terjadi di Desa  Bolo-Madapangga beberapa waktu lalu dan di desa manapun tidak terulang.

         

Keberadaan data sangat penting untuk acuan evaluasi dan intervensi beragam permasalahan yang dihadapi. Mengingat semua permasalahan yang terkait dengan pupuk akan bermuara pada pemerintah daerah,  data dan informasi dari dinas teknis terkait mencakup kecamatan dan wilayah kerja distributor harus ada koordinasi yang jelas dalam setiap distribusi pupuk.

              

KP3  juga harus mengeluarkan catatan dan rekomendasi atas apa yang dilakukan oleh distributor,  agar jelas pihak yang bertanggung jawab dan tidak saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Untuk ini, saya minta komitmen semua pihak untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan di lapangan". Tegas Bupati.

             

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain  realokasi pupuk subsidi bisa dilakukan di tiap kecamatan yang membutuhkan dengan persetujuan Forkompinda terhadap sisa alokasi sebesar 5.905 ton.

              

Rakor juga menekankan pentingnya perbaikan sistem administrasi di tingkat distributor dan pengecer serta harus mentaati Surat Edaran Bupati nomor 521.33/075/062/2021 tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Simpulan yang tidak kalah pentingnya ketepatan waktu distribusi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 49 tahun 2020 dimana distributor harus ada stok dua minggu sebelum tanam dan di tingkat pengecer harus ada stok satu  minggu sebelum tanam. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Raih Juara I LASQI Tingkat Nasional

 

Mataram,- Kabupaten Bima melalui Dutanya Eby, kembali meraih prestasi terbaik dalam ajang Festival Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Tingkat Nasional  XXV yang digelar di Balai Taman Budaya Kota Mataram , 3  sampai dengan 5 Desember 2021.

 

Eby Kembali menunjukan kualitas nya dalam olah vokal, dengan meraih Juara 1 Tingkat Nasional mewakili Provinsi NTB, untuk kategori Pop Religi Anak - Anak  Putra, yang di umumkan dalam puncak penutupan acara sekaligus penyerahan trofi juara, pada masing - masing kategori.

 

Sebelumnya Eby telah meraih juara 1 dalam Festival Lasqi tingkat Provinsi NTB, untuk kategori yang sama beberapa waktu lalu

 

Ketua LASQI Kabupaten Bima, Hj, Rostiati Dahlan, S.Pd yang di temui di sela - sela acara penutupan mengatakan, ini adalah sebuah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima khususnya , dan Provinsi NTB pada umumnya. " Alhamdulilah ini adalah prestasi yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bima, karena ananda kita Eby berhasil meraih juara 1 mewakili provinsi NTB ditingkat Nasional ".

 

Kembali Hj Rostiati dahlan menambahkan, semoga kedepannya Lasqi Kabupaten Bima, dapat berkiprah lebih baik lagi kedepannya. " Harapan kami semoga Lasqi Kabupaten Bima kembali berprestasi dan, untuk kedepannya kita akan intens dalam mempersiapkan juara - juara Nasional yang akan datang ", tambahnya

 

Juara Umum pada Festival Lasqi Tingkat Nasional ke XXV tahun 2021, yang digelar di Kota Mataram Provinsi NTB, ini diraih oleh Provinsi Sumatra Utara. (KIM WAWO)

Selengkapnya

FGD Penyusunan Ranperbup SEKAR Desa Digelar

Bima,- Focus Discussion Group (diskusi terpumpun) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tatacara Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Sekolah Anggaran Desa kerjasama SEKNAS Fitra Indonesia,  SOLUD NTB dan KOMPAK yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Bima,  Kementerian PDTT dan Pemerintah Australia Jumat (3/12) di Sampana Kafe kota Bima.

 

Pada FGD yang mengundang para Pejabat Eselon III setda dan Bappeda, DPMD,  kecamatan dampingan KOMPAK, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap yang membuka FGD tersebut mengungkapkan,  embrio Sekar Desa sudah ada di beberapa kecamatan dan berharap 191 desa ini dapat diaplikasikan. Karena itu aspek akuntabilitas mulai pada tahap perencanaan, penganggaran sampai evaluasi merupakan satu keharusan". Jelasnya.

          

Di satu sisi, siklus dan alur perencanaan dan penganggaran di desa harus dipikirkan supaya sinkron dengan alur perencanaan di tingkat kecamatan dan Kabupaten. Namun di sisi lain, tujuan peningkatan kapasitas BPD, peningkatan kapasitas musyawarah desa adalah mengkonversi aspirasi menjadi perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam dokumen RKPD. Karena itu, perlu diatur apa yang akan diaplikasikan secara berkelanjutan tidak berhenti pada saat KOMPAK sudah tidak bermitra. Jelasnya.

            

Sebelumnya, Local Coordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman dalam sambutannya mengatakan, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE  menjadi narasumber dihadapan para Kepala Daerah Se NTB dan Gubernur pada Pekan Inovasi yang  diadakan KOMPAK  dan memaparkan inovasi Dana Insentif Desa (DINDA) pertengahan bulan Desember mendatang dan salah satu bagian akhir dari inovasi tersebut adalah memunculkan sekolah anggaran desa (SekarDesa).

            

"Jika program ini diatur dalam Perbup maka akan menjadi satu-satunya di Indonesia yang mengatur tentang tata cara peningkatan kapasitas BPD dan  mudah-mudahan ini menjadi satu inovasi baru di Kabupaten Bima". Terang Asrullah.

         

Dikatakan Asrullah,   KOMPAK, Seknas Fitra dan Solud membantu Kabupaten Bima dalam proses penguatan kapasitas mudah-mudahan bisa berkelanjutan oleh mitra yang ada.

              

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas fasilitasi KOMPAK, SOLUD NTB dan Seknas Fitra  yang secara luar biasa turut mengambil bagian dalam penguatan aspek regulasi pemerintahan desa.

               

Mudah-mudahan rintisan kegiatan ini bisa berlanjut karena Sekar Desa memberikan makna yang berarti dalam peningkatan kapasitas BPD pada 191 desa. Namun sebaran desa yang secara spesifik membahas Sekar masih belum merata kecuali pada desa dampingan Solud.

       

'Bupati juga memberikan apresiasi atas kinerja mitra, apalagi diterbitkannya Perbup yang akan segera ditandatangani tahun 2022 mendatang dan kami menjamin program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan Kabupaten Bima". Tutup Tajudin. (Adpim Bima)

Selengkapnya

Bupati Bima Pimpin Upcara Hari Bhakti PU Ke-76

Bima,- Meskipun dilaksanakan dalam nuansa  yang lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya,  Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-76 tingkat kabupaten Bima yang berlangsung Jumat (3/12/2021) di Halaman Kantor Dinas PU Kabupaten Bima selain upacara juga diisi dengan pengumuman para juara lomba dan pemberian tali asih kepada pegawai purna tugas di lingkungan perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur daerah tersebut.

                

Usai pelaksanaan upacara yang dipimpin oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Bima  Ir. H. Nggempo MMT, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE bertandang ke dinas tersebut. Selain untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) juga memberikan ucapan selamat atas hari peringatan Hari Bakti PU dan memberikan apresiasi atas kinerja instansi tersebut dalam menjabarkan visi dan misi Bima RAMAH di bidang infrastruktur.

Sebelumnya, Kadis PU yang membacakan amanat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono mengatakan, Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum tahun 2021 mengangkat tema, “76 Tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri”.

               

Berkaitan dengan tugas PU, dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur kedepan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, Pertama kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan, karena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terhadap  Kementerian PUPR. Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan.

              

Untuk pengawasan dalam pelaksanaan, harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan teknik, unit kepatuhan intern dan auditor, serta para konsultan pengawas di lapangan sehingga lebih akuntabel, efisien, dan mutu pekerjaan dapat dijamin". Ungkap Nggempo yg merilis sambutan Menteri.

Kedua, pembangunan infrastruktur harus lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dengan mengikuti kaidah-kaidah green infrastructure. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dan kita perlu lebih waspada terhadap ancaman perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir ekstrim di berbagai wilayah. Kedepan, saya ingin agar faktor lingkungan menjadi design criteria dalam proses pembangunan infrastruktur.

          

Ketiga, dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kita harus senantiasa bekerja sesuai dengan Corporate Culture yang telah ditanamkan oleh para senior PUPR, yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan Bertindak Tepat dalam satu team work yang solid". Imbuhnya.

               

Usai upacara, yang diikuti seluruh pejabat struktural,  fungsional, Staf dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas PU, dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan penyerahan  cinderamata serta tali asih kepada para ASN Purna tugas Dinas PUPR. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Kemenparekraf RI Serahkan Anugerah Desa Wisata di Bima

Bima,- Sebanyak 24 desa se-Kabupaten Bima menerima penganugerahan desa wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI tahun 2021, Jum'at (2/12/2021) di Taman Kalaki.

               

Penyerahan  piagam penghargaan dirangkaikan dengan Penguatan Kelompok Sadar Wisata oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Aris Munandar ST, MT dan dihadiri para Camat dan Desa penerima penghargaan.

              

Kadis yang didampingi Sekdis Maskur SE, MT dan Kabid Pengembangan Pariwisata Dr. Rusli, M.Si mengungkapkan,  potensi pariwisata di Kabupaten Bima sangat besar, hanya saja pengelolaan belum merata. Karena itu,  ke depannya akan dikembangkan, sehingga merata secara menyeluruh ke seluruh destinasi dan desa wisata". Jelasnya.

        

Kabupaten Bima memiliki desa wisata  yang paling lengkap dokumen untuk dilombakan ke tingkat nasional. Karena itu, anugerah desa wisata yang diserahkan diharapkan bisa mengembangkan dan mendorong lahirnya desa wisata yang ada dan berkomitmen membentuk desanya sebagai desa wisata.

              

"Dari 30 desa, 24 desa wisata terpilih dan dikirim untuk lomba pemilihan desa wisata tingkat nasional, dan Dinas Pariwisata sudah membuat profil desa untuk dipelajari untuk dikembangkan terkait desa wisata masing-masing.

            

Kita juga berharap, desa wisata lahir atas prakarsa masyarakat dan perangkat desa dan dalam jangka panjang memberikan stimulus yang bersumber dari anggaran dana desa bagi kegiatan desa. 

Selengkapnya