Masyarakat Diharapkan Ikut mengawal Proses Pemilkada

KM. LENGGE WAWO,- Peran penting yang harus dilakoni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan warga Kota Bima ke depan adalah pengawasan ketat mengenai terjadinya money politik dan intimidasi politik kekuasaan dalam Pemilu Wali Kota dan Wali Wali Kota Bima. Karena dua hal itu merupakan lagu lama, tetapi sebenarnya merusak sendi-sendi demokrasi yang hendak dibangun di daerah ini.

Hal itu diingatkan oleh Direktur Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kemanusiaan (PIDU) Kota Bima, Asrul Raman, di Kelurahan Jati Wangi Kecamatan Asakota, Kamis (7/3).

Akhir-akhir ini, kata dia, gosip tentang money politik dan intimidasi politik kekuasaan, sudah beredar luas bahkan menjadi buah bibir bagi masyarakat Kota Bima sebualan terakhir. Kondisi itu bukan hanya berpeluang dilakukan oleh bakal calon pasangan incumbent, tetapi berpeluang juga dilakukan oleh pasangan yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, dan pasangan lainnya.

Cara-cara seperti itu, kata dia, memang sulit dihentikan karena tidak ada seorang pejabat pun yang berani secara terang-terangan menolak cara intimidasi politik kekuasaan. Apalagi, mereka yang tidak loyal terancam siap dipindahkan atau dinonjobkan dari jabatannya. Namun, ini dapat dikurangi jika tumbuh kesadaran utuh dari masyarakat, bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu tidak boleh memaksakan kehendak dengan cara apapun.

“Kita sadar bahwa sesungguhnya kran demokrasi itu baru dibuka dan kelihatannya agak sulit untuk menyadarkan masyarakat khususnya mengenai masalah money politik,” ujarnya.
Saat ini, terangnya, kebanyakan masyarakat tidak ingin jelimet berpikir karena peluang pesta demokrasi sekali dalam lima tahun itu dimanfaatkan untuk mendapatkan jatah gratis dari pasangan calon, terutama bagi pasangan calon yang suka royal menghamburkan uang untuk menarik simpati pemilih melalui politik uang.

“Kapan lagi ada kesempatan seperti ini. Jadi mumpung ada pasangan calon yang memberikan uang diambil saja,” katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, perlu ada gerakan kolektif untuk mendukung Panwaslu untuk memberantas praktik money politik dan intimidasi kekuasaan itu. Karena pasangan calon yang maju nanti harus memiliki komitmen bersama agar jangan menjerumuskan daerah yang sedang berkembang ini dengan praktik-praktik tercela hanya karena gengsi kekuasaan. Tindakan semacam itu, tidak etis dilakukan karena jauh dari nilai-nilai kepemimpinan.
“Kita ingatkan juga kepada warga agar jadilah pemilih yang beradab, dengan memerhatikan sisi-sisi penting memilih pemimpin yang memerhatikan rakyat,” katanya.

Sisi-sisi penting itu, katanya, diperlukan agar rakyat tahu dan terlibat langsung dalam mengawal pembangunan kelak, tidak apatis terhadap kerja-kerja pemerintah. Bahkan, bisa mengkritisi setiap kebijakan yang tidak pro rakyat. Karena politik penyadaran itu harus didesiminasi oleh rakyat, masyarakat harus tanamkan pada dirinya bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat dan bukan dilayani rakyat.

“Kita berharap warga Kota Bima semakin cerdas dalam memilih pemimpin yang peduli kepada rakyat dan mau membangun Kota Bima ini agar sejajar dengan Kota-Kota lain di Indonesia,” katanya. (AJI)