Muzakkir : Tata Kelola Program Pembangunan Harus Terukur

KIM WAWO,- Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) Program Penanganan Fakir Miskin dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Kamis (28/6) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bima menghasilkan beberapa poin penting sebagai acuan program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima.

Rakor dihadiri pula Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M. Sc, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Sirajudin, AP, MM, Kadis Sosial Salahuddin SH dan Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bima Asrullah. 

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Muzakkir dalam arahannya dihadapan 22 peserta OPD terkait, Pengelola PKH dan KOMPAK Bima mengatakan, untuk kepentingan efektifitas Penanggulangan Kemiskinan, perlu koordinasi lintas sektoral yang lebih baik dan OPD terkait perlu bersinergi dan memahami tugas masing-masing. 

Dikatakan Muzakkir bahwa salah satu konsen Bappeda adalah memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai target. "Jangan sampai salah sasaran dalam tata kelola program pembangunan daerah". Disamping itu, seluruh kegiatan terkait efektivitas pembangunan dapat terukur pada akhir masa jabatan kepala daerah. 

Oleh karena itu kata mantan Asisten II Setda ini, "perlu kesamaan langkah agar hasil akhir program dan kegiatan yang dijabarkan terukur serta memastikan kegiatan OPD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat". Terang Muzakkir. (Bid. Komunikasi Publik Diskominfostik)