Angka Kemiskinan Menurun, IPM Meningkat

Capaian sejumlah bidang pembangunan di dalam rentang waktu 3 tahun terakhir bawah kepemimpinan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati H. Dahlan M. Noer  menunjukkan trend positif.

Beberapa capaian tersebut disampaikan Bupati Bima pada Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Bima tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 Sabtu (30/3)  di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.

             

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti tersebut, Bupati mengatakan bahwa angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan.

       

"Pada tahun 2016 Angka kemiskinan di Kabupaten Bima berada pada kisaran 15,31%, menjadi 15,10% pada tahun 2017   dan menjadi tahun 2018 menjadi 14,84%". Ungkap Bupati.

             

Secara khusus, Bupati juga memaparkan capaian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Aspek kualitas indeks pembangunan manusia (IPM) terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 berada pada angka 63,48 dan menjadi 64,15 pada tahun 2016.  Angka ini terus mengalami peningkatan menjadi 65,01 di tahun 2017 dan berada 65,66 di tahun 2018.

           

Dijelaskan Bupati, terjadinya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan  IPM ini tidak terlepas dari upaya semua pihak dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran yang tepat.

           

"Peningkatan kapasitas SDM, penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja baru serta pemberdayaan ekonomi kreatif ke depan akan terus  dioptimalkan lagi pencapaian program yang tepat sasaran". Terang Bupati. (Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pertumbuhan Ekonomi Alami Peningkatan

Pemerintah Kabupaten Bima secara bertahap telah mampu menciptakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

             

Demikian pemaparan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE pada Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Bima tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 Sabtu (30/3)  di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.

              

Pada  Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Murni Suciyanti didampingi dua orang Wakil Ketua yaitu H. Muhammad H.I dan Nukrah S.Sos dihadiri 25 orang anggota DPRD tersebut Bupati progres pertumbuhan ekonomi panjang 3 tahun terakhir.

       

"Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima berada pada kisaran 5,12% dan meningkat menjadi 5,98% pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,02%.

         

Demikian pula laju inflasi di Kabupaten Bima cukup stabil sebesar 4,08%. Hal ini berdampak pada penyediaan kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok yang tercukupi, ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat.

               

"Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten Bima sudah berjalan sesuai dengan rencana, dimana selama ini sektor pertanian secara umum sebagai sektor yang memberikan kontribusi PDRB paling besar di Kabupaten Bima dengan rata-rata sebesar 44,26%". Jelas Bupati.

               

Rapat Paripurna tersebut turut pula dihadiri Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), para pejabat eselon, Kades dan Ketua BPD Se-Kabupaten Bima. (Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Sosialisasi Aplikasi Pengaduan Ncundu dan NTB Care

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Rabu (27/3)  menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis "Aplikasi Rumah Informasi", Aplikasi Pengaduan Ncundu dan NTB Care di Kecamatan Sanggar yang dipusatkan di Aula Kantor Camat setempat.

Sebanyak 70  peserta dari perwakilan seluruh desa yang merupakan perwakilan unsur Pemerintah Desa, LMD, Remaja Masjid dan Karang Taruna Se - Kecamatan Sanggar.

Sekretaris Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, Drs. Nurdin dalam sambutannya menyampaikan perlunya transformasi informasi secara cepat dan pentingnya pemahaman masyarakat terkait adanya aplikasi pengaduan masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Bima dan Provinsi NTB. 

"Saat ini Kabupaten Bima memiliki aplikasi pengaduan bernama "Ncundu" milik pemerintah Kabupaten Bima dan "NTB Care" milik Pemerintah Provinsi NTB.

"Era informasi tidak hanya mendatangkan informasi positif tetapi juga informasi negatif yang harus kita antisipasi, salah satunya dengan hadirnya 3 aplikasi ini, yaitu Aplikasi rumah informasi, Ncundu dan NTB Care untuk melakukan transformasi informasi secara cepat kepada masyarakat". kata Nurdin.

Sementara itu Camat Sanggar, Ahmad HS, SH, menyambut baik pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan aplikasi pengaduan masyarakat ini. Ahmad menyampaikan ucapan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini dalam menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat Sanggar yang jauh dari perkotaan.

Ahmad menutup dengan pernyataan “butuh sinergitas semua komponen dalam memberikan dan menkingkatkan pelayanan masyarakat”.

Sosialisasi dan Bimtek disampaikan oleh tiga orang narasumber yaitu Kepala Bidang PTIK Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, Drs. Muhammad, Kepala Seksi Aplikasi dan Tata Kelola Informasi, Anwar, ST.MT, dan Kepala Seksi Infrastruktur TIK, Muhammad Irfan, ST,M.Eng.

Secara marathon ke-3 narasumber memberikan pemahaman teori dan praktek sehingga peserta dapat memanfaatkan dengan baik aplikasi yang diajarkan dan pada akhir kegiatan, sebagian besar peserta sudah bisa mengoperasikan Aplikasi Ncundu dan NTB Care. (Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pelatihan Modifikasi Busana Lestarikan Tenun Bima

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Senin (25/3) memberikan pelatihan modifikasi  busana berbasis tenun ikat Bima kepada 20 peserta di balai Desa Rato Kecamatan Bolo.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Drs. H. Arifudin H.M.Y dalam sambutannya mengatakan bahwa pembuatan busana dari bahan tenun belakangan ini sudah menjadi trend tersendiri di kalangan masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Bima.

Munculnya beragam motif saat ini secara langsung meningkatkan daya kreasi untuk dibuat menjadi busana, baik itu busana kerja, busana pesta maupun busana sehari-hari (casual).

             

Seiring dengan perkembangan dan kecenderungan gaya busana, saat ini tenunan yang ada seperti sarung sudah dapat dimodifikasi menjadi busana atau baju yang dapat dikenakan sebagai busana kerja, pesta maupun sehari-hari". Jelas Arifudin.

Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian, Promosi Perindustrian dan Perdagangan dinas Perindag Kabupaten Bima Erny Rahmawati, SE, mengatakan pelatihan tersebut berlangsung selama lima hari dari tanggal  25 sampai 29 Maret 2019 diikuti 20 peserta yang dibagi dalam empat kelompok.

      

Pada pelatihan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang 3 materi terkait pemilihan bahan atau motif yaitu untuk busana kerja, busana pesta dan busana sehari-hari.

             

Dijelaskannya, cara mengatur motif tenunan sebelum dilakukan proses pemotongan bahan maka perlu diketahui terlebih dahulu busana seperti apa yang akan dipakai agar keserasian motif terlihat menarik.

        

"Di sinilah diperlukan daya kreasi yang kita bisa dapatkan dari pengalaman dan banyaknya melihat model busana yang sudah ada". Ungkap Erny.(Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Daun Kelor Merambah Mancanegara

KM LENGGE,- Nasrin H. Muhtar, seorang pengusaha jamu yang cukup sukses, dihadapan 30 peserta yang merupakan perwakilan dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Se-Kabupaten Bima mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan Pasar Kampung Online Senin (25/3) di Gedung PKK Kabupaten Bima, berbagi pengalaman dengan para peserta.

Selengkapnya

KIM Kabupaten Bima Ikuti Pelatihan Pasar Kampung Online

KM LENGGE,- Sebanyak 30 peserta yang merupakan perwakilan dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Se-Kabupaten Bima mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Pelatihan Pasar Kampung Online, Kerjasama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB dan Diskominfostik Kabupaten Bima Senin (25/3) di Gedung PKK Kabupaten Bima.

Selengkapnya

Bupati Buka Festival Kampung Jompa

KM LENGGE,- Sebuah perhelatan seni dan budaya yang digagas oleh sekelompok anak muda yang bergabung dalam wadah Karang Taruna Bina Bangsa Desa Roka Kecamatan Belo.

Selengkapnya

Prioritaskan Aspek Perencanaan

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Tim Kecamatan, Kepala Desa dan BPD Kabupaten Bima, Jumat (22/3) di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima.

Seiring pemberian kewenangan dan penyediaan anggaran, baik  yang bersumber dari dana pusat maupun daerah, desa dituntut untuk menyusun perencanaan yang cermat dan komprehensif agar seluruh sumber pendanaan tersebut dapat menggerakkan sumber daya bagi akselerasi pembangunan desa,  lebih terarah dan optimal.

Demikian ungkap Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dihadapan peserta pembukaan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Tim Kecamatan, Kepala Desa dan BPD Kabupaten Bima, Jumat (22/3) di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima.

Pada Bimbingan Teknis yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 22 sampai 23 Maret 2019 tersebut, Bupati menekankan agar para Kades yang dilantik memperhatikan pentingnya aspek perencanaan pada periode awal masa jabatan.

"Bupati yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda H.M. Qurban, SH juga mendorong pentingnya sinergi antara kepala desa beserta jajaran dan unsur BPD.

BPD juga dihadirkan pada Bimtek agar dalam pembangunan di desa tidak didasari saling pemahaman  antara BPD dengan pemerintah desa karena masing-masing memiliki tugas dan fungsi serta  wewenang dalam tata kelola Pemerintah desa.

"Karena itu, sinergi antara kepala desa beserta jajaran dengan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu mempercepat pembangunan di desa". Jelas Bupati.

Sebelumnya, Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bima Asrullah, ST menjelaskan bahwa Bimtek merupakan kemitraan antara KOMPAK dan Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Bappeda dan Dinas PMDes.

160 orang peserta Bimtek  berasal dari unsur pembina teknis Pemdes dan pendamping desa masing-masing kecamatan. Peserta juga terdiri dari para Kepala Desa dan Ketua BPD dari 53 desa yang dilantik.

"Setelah mengikuti Bimtek para kepala desa diharapkan dapat menyusun rencana pembangunan jangka menengah RPJM Desa sesuai dengan amanat Permendagri" Terang Asrullah.  Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Lokakarya Pembentukan UPT Dinas Disdukpencapil

Lokakarya Pembentukan UPT Dinas Disdukpencapil yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Australia  di AUPTD Hotel Mutmainnah Kota Bima antara lain berhasil menuntaskan Pembahasan Rancangan Perbup pembentukan UPT Dukcapil.

Selama dua hari, Selasa-Rabu (19-20 Maret) sebanyak 40 peserta yang merupakan para camat, pejabat teknis OPD terkait menelaah pasal demi pasal  pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja unit pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Bima setebal 6 Bab dan 14 Pasal.

Pada diskusi hari ke-2 Rabu (20/3)  yang dipandu oleh Rachmadi dari Pusat Kajian dan Advokasi, Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos, MM mengatakan, pembentukan UPT khususnya pada wilayah terluar diperlukan untuk menjawab pentingnya akses bagi warga yang rentan baik rentan secara ekonomi maupun sosial.

Zunaidin berkomitmen untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat di wilayah terluar. "Selama ada sinyal, maka keluhan warga  berkaitan dengan dokumen kependudukan bisa ditangani". Tegas mantan Kadis Perhubungan dan Kominfo ini.

Koordinator KOMPAK Bima  Asrullah, ST dalam paparannya mengungkapkan,  Dalam Draft Perbup yang dibahas, rencananya akan dibentuk beberapa kluster pelayanan yaitu Unit Layanan Administrasi (UPTD) Wawo, Sape dan Lambu, UPTD Wera dan Ambalawi, UPTD Monta dan Parado, UPTD Donggo dan Soromandi, UPTD Langgudu, UPTD Sanggar dan UPTD Tambora.

Pada pembahasan yang turut dipandu Susana Dewi Rochimah, Frontline Service Coordinator KOMPAK NTB tersebut, Asrullah memaparkan, nantinya UPTD ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti pencatatan data penduduk, penerbitan kartu keluarga (KK), penerbitan kartu  identitas anak (KIA), penerbitan KTP elektronik dan pindah dalam wilayah bagi warga negara Indonesia.

"Untuk mendukung penerapan Perbup ini,     KOMPAK  sudah merencanakan untuk mengembangkan inovasi bagi pelayanan Kartu Keluarga, dimana masyarakat yang mengurus dokumen tersebut cukup di desa,  sedangkan penguruasan KTP, mau tidak mau harus ke UPT". Tandasnya. Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) . (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Kabupaten Bima Hadir di INOVASI Nasional

Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer  diundang sebagai salah seorang narasumber pada pertemuan bertajuk "Pemanfataan Bahasa Ibu: Solusi Lokal Peningkatan Literasi Kelas Awal’.  Rabu (20/3/2019) di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Jakarta.

Kehadiran Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer, untuk membagi dan menginovasi daerah lain dalam kiprah Pemerintah Kabupaten Bima merintis gerakan literasi di tingkat daerah.

Dahlan dalam paparannya mengungkapkan, Kabupaten Bima adalah salah satu daerah di Nusantara yang penggunaan Bahasa Ibu masih sangat dominan, termasuk di kalangan anak-anak sekolah. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak tersebut dalam belajar di sekolah karena materi pembelajaran yang dilakukan dalam Bahasa Indonesia. 

 “Untuk itu, perlu ada pendekatan berbeda dan kreatif dari para guru di ruang-ruang kelas supaya anak-anak bisa terbantu”. Ujar Dahlan pada Forum yang digelar oleh program INOVASI bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional.  Urai Dahlan.

Dihadapan para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BAPPENAS,  mitra pembangunan, LSM dan praktisi pendidikan tersebut, Dahlan juga  memaparkan upaya pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kualitas SDM melalui gerakan literasi.

Kelahiran Perbup Nomor 11 tahun 2019 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Bima yang baru saja disahkan, akan menggerakkan semua elemen di Kabupaten Bima untuk bersama-sama mendukung upaya peningkatan keterampilan literasi khususnya pada anak-anak.

"Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mewujudkan ‘Kabupaten Bima sebagai kabupten Literasi’,” paparnya.

Sebelumnya, Nurdiana, guru kelas 1 dari SDN Sari Kalampa Kabupaten Bima juga tampil berbagi pengalaman tentang model-model pembelajaran berbasis Bahasa ibu yang sudah diterapkannya di kelas. (Program INOVASI, didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima) . (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Bahas Isu Strategis Percepat Pembangunan

Untuk membahas  perencanaan Tahun Anggaran 2020 dan diselaraskan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menggelar rakor Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bima tahun 2019, Rabu (20/3) di Gedung PKK Kabupaten Bima.

Kegiatan ini mengusung tema Memantapkan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, diikuti ole para pejabat Eselon II, Eselon III, Camat dan pejabat teknis seluruh perangkat daerah Se- Kabupaten Bima.

Bupati Bima yang diwakili Staf Ahli Ir. Syaifudin mengatakan, "Forum Perangkat Daerah jangan dipandang sebagai sebuah kegiatan rutin, tetapi harus lebih dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk membahas secara bersama solusi terhadap sejumlah isu strategis pembangunan.

Pembahasan ini penting sebagai masukan pada perencanaan Tahun Anggaran 2020,  diselaraskan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kegiatan ini merupakan wahana untuk membahas rangkuman usUPTDn dari tingkat desa dan kecamatan yang disinkronkan dengan rencana kerja perangkat daerah serta hasil reses Dewan". Ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris H. Fahruddin, S.Sos, MAP dalam laporannya mengatakan, "bila mengacu kepada hasil Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan baru-baru ini, banyak tuntutan masyarakat mengharapkan adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kecamatan dan ini menjadi catatan penting pemerintah daerah,”jelasnya

Dijelaskan Fahrudin, "pelaksanaan forum yang menerapkan perencanaan berbasis elektronik (e-planning) merupakan tindak lanjut rencana aksi pemberantasan korupsi.

"Forum Perangkat Daerah merupakan satu upaya untuk memperbaiki sistem perencanaan yang ada, mUPTDi dari basis SIMDA perencanaan sebagai pedoman dalam menyusun SIMDA anggaran dan SIMDA SAKIP, artinya ketiga sistem ini terkoneksi satu sama lainnya".Terang Fahrudin.

Usai acara pembukaan, Forum Perangkat Daerah dilanjutkan dengan sesi klinis yang dibagi dalam kelompok bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah serta bidang Perencanaan Pembangunan Sosia Budaya. (Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik) . (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Kepala Desa Dilatih memahami RPJMDes

Sebanyak 53 kepala desa hasil Pilkades tahun 2018 yang lalu, mengikuti Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Litbang berkoordinasi  dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima atas dukungan Program KOMPAK, Selasa (19/3)  di AUPTD Bappeda Kabupaten Bima.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima  yang diwakili Kabid Perencanaan Sosbud  Ràani Wahyuni, ST, MT, MSc dalam sambutannya menyebutkan kegiatan yang difasilitasi Narasumber KOMPAK Ridho Makruf ini memiliki arti strategis.

“Untuk meningkatan kapasitas dan kompetensi 53 kepala desa baru hasil Pilkades baru-baru ini, sehingga mereka memahami RPJMDes untuk  dapat mengakomodir visi misi ke arah kebijakan pembangunan Kabupaten,” jelas Raani Wahyuni.

Pelatihan ini merupakan kegiatan berjenjang dimana peserta TOT  nanti diharapkan dapat melatih tim kecamatan. Selanjutnya, tim kecamatan  dapat melatih tim penyusun dokumen RPJMDes pada masing-masing desa yang berada di wilayahnya.

Desa merupakan bagian strategis dalam tatanan pemerintahan dan merupakan ujung tombak pembangunan di level yang paling bawah, paling dekat dengan masyarakat. Sehingga TOT ini adalah rangkaian awal pendampingan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Desa dengan RPJMD Kabupaten Bima.

Raani dihadapan perwakilan Bappeda, DPMDes dan Pendamping Desa (PD) mengemukakan,  "Ada tiga alasan penting yang menjadi landasan ToT, Pertama, RPJMDes diharapkan  dapat mengakomodir visi misi kades terpilih. Kedua, RPJMDes mengakomodir visi misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan dokumen strategis lainnya.

Aspek ketiga, diharapkan dokumen RPJMdes pada 53 desa yang baru memenuhi kaidah sistematika dan substansi sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 6 tahun". Jelas Raani.

Pada pendampingan tersebut,  Koordinator KOMPAK Bima  Asrullah, ST menyebutkan bahwa dukungan KOMPAK merupakan wujud komitmen bersama kemitraan antara Pemkab Bima dengan lembaganya dalam mendorong dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten dan desa.

"Pendampingan ini diharapkan lebih mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran di desa, terutama agar menyentuh kepentingan berbagai kelompok masyarakat". Urai Asrullah. (Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik) . (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Angin Kencang, Petani Jagung Di Wawo Cemas

KM LENGGE,- Angin kencang yang melanda Kecamatan Wawo beberapa hari terakhir dengan kecepatan yang semakin meningkat membuat para petani di beberapa desa yang berada di Kecamatan Wawo merasa cemas. Pasalnya, tanaman jagung warga di lahan yang berada sekitar 300 sampai 500 meter dari bibir gunung ini terancam rubuh diterpa angin kencang yang terus melanda bahkan sudah membuat tanaman jagung mulai merunduk.

Selengkapnya

Pulau Sumbawa Ditetapkan Status Wabah Rabies

Kasus rabies pertama kali muncul pada bulan Februari 2019 di Kabupaten Dompu. Akibat gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) 6 warga Dompu meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Dompu menyatakan status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies, menyusul Sumbawa  dan Kabupaten Bima.

Sehingga, Pemerintah melalui Menteri Pertanian RI melalui surat nomor 223/KPTS/PK.3 20/M/3/2019 tanggal 18 Maret 2019 menetapkan status situasi wabah penyakit hewan rabies di Pulau Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pernyataan yang ditandatangani oleh menteri pertanian Amran Sulaiman tersebut menetapkan dengan status wabah penyakit hewan rabies di Pulau Sumbawa tersebut perlu dilakukan respon cepat dan pemberantasan di daerah wabah.

Dikatakan Amran, pulau lainnya di NTB merupakan daerah dengan status situasi bebas yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit rabies.

"Pada daerah dengan status situasi bebas yang memiliki risiko tinggi tertular, dilakukan tindakan penanganan hewan melalui vaksinasi, pemberian antisera atau peningkatan status gizi hewan". Jelas Menteri.

Menindak lanjuti penetapan status tersebut Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Bima Ir. Abdollah mengatakan, berdasarkan data yang ada kasus gigitan anjing pada manusia per 18 Maret 2019 terdapat 57 orang. Sementara jumlah anjing yang menggigit sebanyak  46 ekor.

Untuk antisipasi dampak gigitan tersebut, sudah dilakukan suntik Anti Rabies (VAR) 48 orang, korban yang sudah disuntik Serum Anti Rabies (SAR) 4 orang, Sampel otak positif Rabies 5 ekor, 4 di Sanggar, 1 di Madapangga. "Terdapat sampel negatif 31 ekor sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan 10 sampel".

Pihaknya juga menjelaskan bahwa sudah dilakukan vaksinasi rabies sebanyak 500 ekor, di kecamatan Sanggar, Donggo dan Madapangga.

Mengacu pada  Laporan terkini Disnak dan Keswan Kabupaten Bima, "gigitan anjing tersebar di menyebar pada 24 desa pada 10 Kecamatan yaitu Sanggar, Donggo, Madapangga, Bolo, Soromandi, Woha, Ambalawi, Langgudu, dan Lambu dan Tambora.

"Tambora termasuk wilayah beresiko sangat tinggi karena berbatasan dengan Dompu dengan Sanggar".  Kata Abdollah. (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Pemkab Bima Salurkan 5 Ton Beras Untuk Korban Banjir

Bantuan terhadap korban dampak banjir yang melanda Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, pada Minggu (17/3) yang lalu terus berdatangan. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima, menyalurkan bantuan 5 ton.

         

Kepala Bidang Ketersediaan Pangan DKP, Ir. Anhar mengatakan   beras yang didroping Senin (18/3) tersebut diperuntukkan bagi 200 kk di 5 desa yaitu desa Piong, Kore, Sandue, Taloko dan Oi Saro. Bantuan pangan tersebut sudah diserahkan oleh Wakil Bupati Bima saat mengunjungi lokasi bencana Senin kemarin.

           

"Untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir, Kamis (21/3), DKP akan memberikan bantuan tambahan sebanyak 1 ton yang diperuntukkan pada 100 KK". Jelasnya di kantor DKP.

         

Menanggapi soal bantuan bagi korban banjir di kecamatan Belo dan Palibelo, Anhar mengatakan bahwa sementara ini, banjir yang melanda dua kecamatan tersebut masih ranah Dinas Pertanian dan Perkebunan.

    

"Terkait bencana banjir yang menimpa kedua kecamatan tersebut belum bisa mengintervensi dengan beras.  "Kalau  sudah terjadi gagal panen, itu menjadi kewenangan DKP dan akan dilakukan intervensi dengan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CCP)". Tegasnya.  (Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

UPT Disdukcapil Tingkatkan Akses Warga Rentan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bima mengatakan dalam bidang kependudukan, kerentanan warga atas akses dokumen kependudukan menjadikan pendekatan pelayanan dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT)  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi alasan untuk menghadirkan negara dalam melayani warga.

Ungkapan ini disampaikan Dinas Drs. Zunaidin HI, MM dalam Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat menjadi Narasumber Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang didukung oleh Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk .

 Zunaidin yang didampingi Susana Dewi Rochimah, Frontline Service KOMPAK NTB dan Asrullah, ST, District Coordinator Program KOMPAK Bima mengemukakan, "Saat ini,  jumlah penduduk Kabupaten Bima 528.993 jiwa dan telah dilakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) mencapai 97% dan perekaman akta 94,8%,” jelas Zunaidin, Selasa (19/3).

"Bagi wilayah terluar, pendekatan pelayanan melalui pembentukan UPT ini menjadikan legalisasi diri warga negara menjadi lebih efisien. Mengingat anggaran sudah tersedia, pada Bulan April 2019 pelayanan pada masing-masing kluster wilayah kemungkinan bisa dimulai". Jelasnya.

Narasumber lainnya, Puji Wahyanti, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang hadir dengan Engkan Sugiri  KaUPTD Disdukcapil Majenang - Cilacap mengemukakan, pembentukan UPTD Dukcapil mengacu pada sejumlah indikator.

"Dinas Dukcapil bekerja berdasarkan sistem secara nasional, bukan kebijakan daerah dan indikatornya mencakup kegiatan merupakan kewenangan Daerah,” ungkap Puji Wahyanti.

Disamping bukan merupakan kegiatan lintas OPD, memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

"Indikator lainnya adalah  harus memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata serta sumber daya pegawai pembiayaan sarana dan prasarana,” kata Puji.  Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KIM WAWO/KM LENGGE)

Selengkapnya

Lokakarya Pembentukan UPT Disdukcapil

Wakil Bupati Bima H. Dahlan M Noer membuka Lokakarya Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang didukung oleh Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Selasa (19/3) di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima.

"Pemerintah daerah tengah berupaya meningkatkan inovasi  publik, dengan terus menggerakkan ASN dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah,” jelas Wakil Bupati Bima H. Dahlan M Noer.

               

Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia di Aula Hotel Mutmainnah Kota Bima.

            

Rencananya akan dibentuk 7 unit pelayanan mencakup kecamatan Sape, Wera, Langgudu, Ambalawi, Lambu, Wawo, Tambora.

              

"Pelayanan terpadu merupakan jawaban atas keterbatasan kemampuan unit kerja agar pelayanan melalui UPT ini  dapat ditingkatkan. Ini penting agar pemerintah tidak tertinggal dalam aspek pelayanan publik yang berkualitas, tepat waktu dan terukur,” kata Dahlan.

        

District Coordinator Program KOMPAK Bima  Asrullah mengatakan, "Lokakarya diikuti 40 peserta yang merupakan Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat, Pejabat Eselon III dan eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2019.

           

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Susana Dewi Rochimah, Frontline Service Coordinator KOMPAK NTB, Puji Wahyanti, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan Engkan Sugiri  Kepala UPTD Disdukcapil Majenang- Cilacap Jateng". Jelas Asrul.  Progam Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik Kabupaten Bima). (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Wabup Dahlan Bantu Masyarakat Terdampak Banjir

Mayarakat di 5 desa, yang terdampak musibah banjir pada  Sabtu (16/3) yang melanda kecamatan Sanggar Kabuapten Bima, dikunjungan Wakil Bupati Bima H Dahlan M Noer.

        

Wabup Dahlan, ditemani  pejabat teras lingkup Pemkab Bima dan TRC Penanggulangan Bencana (TRC - PB)  BPBD Kabupaten Bima serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial antara lain mengunjungi desa Oi saro,  Desa Piong,  dan Desa Boro, Senin (18/3).

           

Sekretaris BPBD Ir. Indra Nurjaya yang memimpin Tim Tanggap bencana mengatakan, Senin sore, Wabup langsung bersama TRC BPBD dan Tagana bertolak ke lokasi terdampak bencana dengan membawa bantuan berupa 4 ton beras, 110 selimut, 40 tikar, 50 tarpal, 80 paket lauk pauk, 10 dus mie instan yang bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, BPBD dan Dinsos. 

             

Indra menambahkan, untuk mempercepat penanganan pasca bencana, Pemkab Bima telah mengerahkan satu unit  escavator yang ke titik strategis terdampak banjir ". Jelasnya.

               

Sebelumnya,     Minggu 17 Maret Plt Kalak BPBD Kab Bima Ir. H. Nudin dan Tim telah melakukan peninjauan lokasi bencana Minggu (17/3).

               

Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalop) Bencana BPBD Kabupaten Bima, berdasarkan tinjauan lapangan melaporkan, bencana banjir yang melanda Desa Boro telah menyebabkan akses jalan putus dan 2 unit jembatan putus total.

          

Sementara di Desa Piong, banjir bandang telah menyebabkan 15 unit rumah rusak Berat, 25 unit rusak ringan. Disamping, 250 unit rumah penduduk di RT 4.5.6.7.8 dan 9 serta satu fasilitas umum bendungan rasa di Rt 3 rusak berat.

          

Pusdalop BPBD juga mencatat kerusakan di Desa Kore berupa fasilitas umum terpampar lumpur ada 6 unit, yaitu Polsek Sanggar, Koramil,  SDN 1 Kore, TK Pembina Kantor Camat dan Lapangan desa Kore.

                

Demikian halnya di desa Oi Saro terdapat 2 unit fasilitas umum yang rusak Berat yaitu pagar SMPN 2 Sanggar jebol 30 meter dan 1 unit jembatan depan SMPN 2 Sanggar jebol sayap.

Beberapa lahan pertanian gagal panen di seluruh desa yg terdampak bencana banjir tersebut masih dalam pendataan lahan pertanian tersebut. (BPBD Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik). (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Perbup Gerakan Literasi Disosialisasikan

Sekretaris Daerah meggelar sosialisasi Peraturan Bupati Bima nomor 11 tahun 2019 tentang Kabupaten Bima Sebagai Kabupaten Literasi menggelar dan Bimtek Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 600 peserta yang merupakan kepala SD, SMP dan UPT  lingkup Dinas Dikbudpora kabupaten Bima,   Kamis (14/3) di Convention Hall Kota Bima.

Pada sesi pemaparan panelis, lima narasumber yaitu pegiat literasi Wien Muldian, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs H. Muzakkir, M.Sc, Kepala Dinas PMDes Drs. Sirajudin AP, Kabag Hukum Setda Amar Maruf, SH dan Inspektur Pembantu A.Haris Nasution, S.IP turut menyajikan pandangan terkait substansi Perbup tersebut.

Wien Muldian yang juga Pelaksana Harian Gerakan Literasi Nasional dalam paparan mengungkapkan    "Konteks gerakan literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, mengelola dan menggunakan pengetahuan dan informasi yang dipilih secara cerdas". Ungkap Wien.

Wakil Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah Kemendikbud ini  mengungkapkan bahwa terdapat enam aspek dalam gerakan literasi di Indonesia. "Gerakan tersebut mencakup literasi keluarga, sekolah, masyarakat, guru dan tenaga pendidik, bahasa dan sastra serta budaya". Urainya.

Menyinggung peran para tenaga pendidik dalam Gerakan Literasi, Wien mengatakan bahwa guru merupakan ujung tombak gerakan literasi.

Oleh karena itu ada tiga dimensi yang harus diperhatikan yaitu lingkungan fisik yang mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, lingkungan sosial dan afektif yang mengupayakan lingkungan sosial dan afektif serta lingkungan akademik yang mengupayakan sekolah, rumah dan masyarakat sebagai lingkungan akademik yang literat". Imbuhnya.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs H. Muzakkir. M.Sc menguraikan gambaran kebijakan gerakan literasi di Kabupaten Bima.   Dikatakan Muzakkir, prinsip Gerakan literasi harus berkesinambungan, terintegrasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan".

Ditilik dari kebijakan pelaksanaan, Gerakan Literasi Kabupaten Bima mencakup penyusunan kebijakan daerah, sosialisasi gerakan, pelatihan dan pendampingan bagi satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga serta monitoring dan pembinaan secara berjenjang". Tandasnya.

Dalam Sosialisasi yang dipandu Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc tersebut, Narasumber lainnya Amar Maruf SH mengungkapkan latar belakang terbitnya Perbup dimaksud.

"Gerakan literasi ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan karakter anak, menumbuhkan minat dan budaya baca pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.

"Untuk menggalakkan literasi, maka perlu melibatkan semua unsur baik di aras pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, satuan pendidikan dan dunia usaha pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian untuk meningkatkan mutu pendidikan". Terangnya. (Program INOVASI didukung oleh Tim Komunikasi Publik Diskominfostik) (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Literasi Harus Menyentuh Semua Aspek

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer membuka acara Sosialisasi Peraturan Bupati Bima nomor 11 tahun 2019 tentang Kabupaten Bima Sebagai Kabupaten Literasi berlangsung Kamis (14/3) di Convention Hall Kota Bima.

Selengkapnya

Rakor Konvergensi Penurunan Stunting

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir, M. Sc memimpin rakor dengan DPMDes, Dikes, DKP,  DP2AP3KB, Dinas Sosial, Koordinator Tenaga Pendamping Desa, Koordinator PKH serta dukungan Program KOMPAK, Selasa (12/3) di Ruang Rapat Bappeda.

Selengkapnya

Latihan Kesenian Persiapan Bima Bike Tour 2019

KM LENGGE,- Menjelang hari pelaksanaan Bima Bike Tour 2019 yang akan disambut di lengge Wawo, latihan kesenian penyambutan acara rutin di dilakukan oleh Pokdarwis Kecamatan Wawo maupun Karang taruna desa Maria selaku tuan rumah. 

 

Selengkapnya

Penyiaran Adalah Karakter Bangsa

KM LENGGE,- Literasi atau melek media penting untuk dilakukan dalam membuka wawasan masyarakat tentang akan haknya terhadap media, bentuk-bentuk literasi, dan fungsi media bagi kehidupan sosial. 

Selengkapnya

Bima Bike Tour 2019 Explore Wisata Uma Lengge di Wawo

Keberadaan situs Uma Lengge di Desa Maria Kecamatan Wawo, menarik perhatian peserta dan panitia Bima Bike Tour 2019 untuk melihat warisan budaya nenek moyang di tanah Wawo.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Drs. Dahlan saat memimpin rapat pemantapan panitia di kantor instansi tersebut mengatakan bahwa pada tahun ini titik start akan dimulai di Obyek Wisata Uma Lengge Kecamatan Wawo dan peserta akan menempuh rute menuju kota Bima - Asi Mbojo -  Jalan Soekarno - Hatta (lintas Sumbawa) menuju Taman Panda.

“Keindahan destinasi wisata alam dan sejarah di Wawo menyebabkan Wawo dijadikan tempat titik star pada Bima Bike Tour  tahun 2019 ini,” jelas Dahlan Senin (4/3).    

Dahlan menambahkan, di Wawo juga peserta akan menginap di rumah peristrahatan yang dibangun dijaman Belanda, pada tahun 1936. Di Pasanggarahan dilengkapi kamar dan ada kolam renang alam, airnya langsung keluar dari dalam tanah atau mata air. 

                 

Peserta akan disambut pada tanggal 29 Maret dan menginap di Pesanggrahan Wawo untuk kemudian lanjutkan kegiatan bersepeda pada keesokan harinya Sabtu 30 Maret 2019.    

        

“Setelah istirahat di Taman Panda, para peserta bertolak menuju rute kantor Bupati di Godo – Desa Pandai dan berakhir di Taman Agrowisata Kampung Bawang Desa Risa Kecamatan Woha”. jelasnya.

Di samping olahraga menurut Dahlan yang didampingi para Kepala Bidang, event sepeda ini penting untuk mempromosikan destinasi wisata di sepanjang rute yang dilalui para peserta.  

Pada rapat  yang juga dihadiri pengurus Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kecamatan Wawo, kelompok sadar wisata Kalate Mbaju Desa Risa,  Dinas Kominfostik, dan PT. Pegadaian Cabang Bima selaku sponsor event tahun  ini mengatakan bahwa panjang rute yang ditempuh dari Uma Lengge menuju Taman  Agrowisata di desa Risa mencapai 68 km.

Jika pada tahun sebelumnya event sepeda “Bima Bike Tour”  mengambil titik Start dari Pantai Lariti Kecamatan Lambu dan finish di Pantai Kalaki, maka pada event yang sama di tahun 2019, panitia akan menempuh rute yang berbeda. Tim Diskominfostik. Sumber Foto Lain Internet (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pahami Undang-Undang Pelayanan Publik

Apel Gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang diikuti seluruh pejabat Eselon dan staf perangkat daerah, berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bima, Senin (4/3).

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Bima H. Dahlan M.Noer mengatakan bahwa undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Menpan RB tentang standar pelayanan publik menjadi acuan bagi para aparatur dalam melakukan pelayanan secara cepat, cepat dan terukur.

“Dalam 3 tahun kepemimpinan Dinda Dahlan sudah tampak peningkatan kinerja aparatur dan perubahan mendasar dalam tata kelola pelayanan public,”kata Dahlan didepan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Sekda Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si  dan kepala OPD lingkup Pemda Bima.

           

Menurut  Dahlan, yang paling penting adalah aparatur harus mampu berempati pada orang yang dilayani. "Intinya adalah perlu membangun sikap dan cara kerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan kinerja,” jelah Wabup.

Mengakhiri sambutannya Dahlan kembali menegaskan pentingnya pemahaman tugas bagi ASN. "Kita harus mengetahui dan memahami nafas undang-undang tentang pelayanan public, agar mampu mengimplementasikan pada kegiatan kedinasan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerja aparatur,” tegsa Wakil Bupati Bima. Komunikasi Publik Diskominfostik. (KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya