RPJMD, Dokumen Kunci Pembangunan Daerah

"Rencana Pembangunam Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen kunci sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Berhasil atau gagalnya kepala daerah     tergantung dari penjabaran RPJMD tersebut"

 

Demikian salah satu poin pengantar Manager Provinsi KOMPAK NTB Lalu Anja Kusuma Selasa (27/4) saat memberikan sambutan secara virtual Pembahasan dan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk input RPJMD-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan  Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan tahun 2021 - 2026 Kabupaten Bima di Gedung PKK Kabupaten Bima.

               

Anja Kusuma memaparkan, "Pilkada telah berlangsung lancar dan demokratis, sesuai dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas kepala daerah terpilih  adalah menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang RPJMD  untuk dibahas bersama  dengan DPRD".

               

Perumusan indikator kinerja yang terukur, baik di tingkat program maupun kegiatan menjadi penting dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara lebih terarah maksimal. Juga lebih fokus pada upaya pencapaian target yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tandasnya.

               

Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap mengungkapkan bahwa RPJMD harus mempunyai alat ukur yang jelas.

           

Karena itu dirinya berharap kepada narasumber dan 20 peserta yang hadir mencermati mana yang akan diletakkan sebagai indikator utama dan indikator kinerja kunci. Kita juga harus memperhitungkan segala sumber daya yang ada, baik kemampuan tenaga, peralatan dan kemampuan pendanaan. "Mari manfaatkan konsultasi ini dengan seefektif dan seefisien mungkin".

               

Salah seorang narasumber, Seif El Jihadi, Perencana Madya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri   yang menjelaskan cascading indikator kinerja sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019.

                    

Menurutnya, ketika kita merumuskan indikator kinerja, yang harus dilakukan pertama kali adalah apa kinerja dan apa yang akan kita ukur untuk kemudian dirumuskan alat ukurnya berupa indikator. Dokumen perencanaan yang sifatnya tahunan dan 5 tahunan hanya membicarakan outcome dan output.

              

Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang diproduksi oleh pemerintah dan selalu berjangka waktu 1 tahun.

             

Sedangkan, outcome adalah hasil yang didapat ketika beberapa output bekerja. Sesuatu yang dihasilkan ketika output bekerja itulah yang disebut dengan outcome. Urai narasumber.

                 

Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan dokumen Rancangan Awal (Ranwal) formulasi indikator kinerja RPJMD Kabupaten Bima oleh Plt. Kepala Bappeda yang dipandu oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan dan Penelitian (P4) Bappeda Kabupaten Bima. (KIM WAWO)