Dishubkominfostik Gelar Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD dan Media Online

KM LENGGE,- Dinas Kominfo dan Stik Kabupaten Bima mengadakan kegiatan Pelantihan Jurnalistik Bagi OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dan Pengelola Media Online. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Bupati Bima   Ir. Syaifuddin pada hari Rabu (21/11). direncanakan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai dari tanggal 21 s/d 22 November 2018 yang dilaksanakan di aula SMKN 3 Kota Bima

 Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfo dan Stik Kabupaten Bima beserta  jajaranya, para narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Komifo dan Stik Kabupaten Bima beserta Jajaranya, Sofian Ashari dari Pimpinan Media Bima Ekspres,  perwakilan dari masing –masing OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima serta 10 orang perwakilan dari Media.

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH, M.Si dalam pengantar, kegiatan ini dalam rangka memberikan pelatihan bagi OPD sehingga dari kegiatan ini kedepannya para ASN yang mengikuti pelatihan ini kedepan dapat memberikan informasi  kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas / Intansi di mana saudara mengabdi melalui website Dinas / intansi.

Maka dari itu, saya selaku kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima mengharapkan kepada seluruh peserta dengan adannya kegiatan ini dapat mengikuti dengan baik sehingga pada saatnya nanti selain mendapatkan ilmu juga kedepannya para peserta perwakilan dari masing – masing OPD dapat dijadikan sebagai corong pemerintah di lingkup OPD masing – masing terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan sehingga masyarakat akan mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas / Intansi  demi mendukung program kepala daerah kedepannya terutama visi misi kepala daerah kedepannya.

Bupati Bima yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Ir.Syaifuddin mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut semua pihak untuk menghadapi tantangan yang ada dengan terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas dan pada saat yang sama mampu mencari solusi secara professional.  Pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwa pada prinsipnya semua Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah humas pemerintah terutama bagi instansi yang menaunginya.

Disamping itu, saudara-saudara yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan jurnalistik hari ini adalah ujung tombak pelayanan informasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ini berarti bahwa saudara dituntut untuk memahami dengan baik tugas pokok dan fungsi serta hal-hal yang kiranya perlu disampaikan kepada publik, baik dalam bentuk data maupun informasi yang diperlukan agar  masyarakat memahami dengan baik agenda Pemerintah Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah,  pelatihan ini memiliki arti penting di tengah upaya meningkatkan kapasitas SDM ASN, terutama bagi pejabat maupun staf yang memiliki tugas dalam penyebaran informasi publik di masing-masing OPD.

Berkaitan dengan pelatihan pada hari ini disamping ASN juga diundang rekan-rekan jurnalis khususnya para pengelola media, karena pemerintah menyadari bahwa diperlukan pemahaman yang sama dan sinergi antara aparatur Pemerintah dengan Insan pers akan pentingnya penyebaran informasi publik dari sumber yang kredibel serta mengacu kepada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tujuan penting dari pelatihan ini adalah membangun kesamaan persepsi antara aparatur Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dengan Insan pers, khususnya yang melakukan kegiatan jurnalistik agar informasi yang disampaikan berdasarkan sumber yang  bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi  kaidah  jurnalistik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bima yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan visi Pembangunan Daerah yaitu menuju BIMA RAMAH.

Ir.Syaifuddin  berharap setelah mengikuti pelatihan ini para peserta memahami dengan baik prinsip kerja jurnalistik dan membangun hubungan kemitraan yang lebih baik dengan para Insan pers agar para jurnalis mendapatkan akses yang seluas-luasnya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah (kim wawo)