KIM/KM
WAWO,- Pemerintah Kabupaten Bima sangat serius dan berkomitmen dalam mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Menurut
Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri
yang hadir bersama Tim APE, pada penyelenggaraan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menitik beratkan
pada Pengarusutamaan Gender (PUG), yang digelar Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA) RI, Selasa (6/11) di Hotel Lombok Plaza -
Mataram
Selain
Kabupaten Bima, Kota Mataram, Kabupaten
Lombok Barat dan Kabupaten Dompu turut bersaing mendapatkan penghargaan tahun
ini. Berkaitan dengan penilaian dan
evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Bima bertekad meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018.
Bupati
Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang
hadir bersama Tim APE, Kepala Bappeda,
Kepala DP3AP2KB, Kepala BPPKAD,
Inspektur, Kabag OPA Setda dan Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB
Laily Ramdani S. STP, dalam pengantarnya mengatakan keseriusannya dalam
mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan
Gender (PUG).
Kepala
Bappeda Kabupaten Bima Drs H. Muzakkir, M.Sc selaku ketua POKJA PUG Kabupaten
Bima memaparkan ada tujuh komitmen dan kegiatan yang telah dilaksanakan. “ Mencakup
Kebijakan/Peraturan Perundangan, Dokumen
Perecanaan RPJMD, Renstra yang mendukung pengarusutamaan gender serta
terpenuhinya aspek kelembagaan yang mencakup Kelompok Kerja PUG, Fokal
Point". Terangnya.
Komponen
lain kata Muzakkir adalah kapasitas SDM
yang terlatih, Anggran Rensponsif Gender,
pengelolaan data dan informasi berbasis gender, Analisis Anggaran yang
rensponsif Gender dan peran serta masyarakat dalam dunia usaha.
Wujud
komitmen juga dengan menghadirkan sejumlah inovasi antara lain aplikasi “SIMAWAR” yang berbasis Android
dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Inovasi
lainnya adalah membuat Gender Champion
atau Perempuan Inspirasi melalui Majalah Inspirasi Dari Perempuan (IDP) Bima,
Penguatan kapasitas Caleg Perempuan dan BPD Perempuan dan pembentukan Satgas
Penanganan kasus Perempuan dan Anak (PPA) Desa.
Penganggaran
20% dari total anggaran Dana Insentif Desa (DINDA) untuk kegiatan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga dialokasikan". jelas Muzakkir. (KIM WAWO/KM LENGGE/ Diskominfostik
Kabbima)
0 komentar:
Posting Komentar