Untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dasar masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Bima membangun kerjasama dengan Europe Union/Uni Eropa, dalam pengelolaan
Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan
Berkualitas di Indonesia (Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive
and Quality Education in Indonesia) melalui YAPPIKA-ActionAid (YAA)sebagai lead
organisasi yang bermitra dengan Perkumpulan
SOLUD untuk implementasi selama 3,5
tahun (2018-2021).
Pemerintah Kabupaten Bima,
melalui Wakil Bupati Bima H. Dahlam M. Noer menyambut baik Program Promosi
Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di
Indonesia yang diinisiasi oleh Uni Eropa.
“Ditinjau dari neraca pendidikan perlu langkah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima. Ada keinginan
pemerintah daerah untuk terus mendorong mutu pendidikan dan guru bisa membantu
anak-anak yang buta huruf menjadi melek huruf,”jelas Dahlan, Selasa (14/5) di
Ruang Rapat Wabup.
Masyarakat Bima sangat
memperhatikan pendidikan anak dan memerlukan dukungan semua pihak. "Oleh
karena itu, atas nama Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan sangat
memberikan apresiasi atas fasilitasi Uni Eropa, YAPPIKA dan Solud.
"Bantuan hibah Uni Eropa
diharapkan dapat meningkatkan kualitas di Kabupaten Bima melalui program
terukur dan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat
berkelanjutan". Harap Wabup.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri mengatakan
bahwa latar belakang implementasi program kolaborasi adalah, dana hibah Uni Eropa dialokasikan
melalui Pemerintah.
Kemudian diimplementasikan dalam
bentuk kerjasama regional dimana
YAPPIKA-ActionAid terpilih untuk memfasilitasi kerjasama setelah melalui
seleksi.
“Dukungan ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah terget,” kata Fransisca
Fitri
Kemudian, National Program
Coordinator YAPPIKA-ActionAid, Akbar Ali memaparkan, program yang sudah ada
akan dikolaborasikan untuk mendorong
tata kelola bidang pendidikan dasar dalam mewujudkan pendidikan iklusif di kabupaten Bima dengan menjalin kerjasama intensif dengan empat perangkat
daerah utama.
Sedangkan Policy Advocacy
Compaign Officer SOLUD Bima, Hairul Anas dalam pertemuan dengan Wakil Bupati
Bima dalam pemaparannya mengatakan, Program ini bertujuan mempromosikan tata
kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor Pendidikan.
Secara khusus juga memperkuat dan
mendorong peningkatan kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan
Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk
terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas.
“Program ini diharapkan mampu memberikan
manfaat bagi anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan,
termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan tata
kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan
di kabupaten Bima,” ungkap Hairul Anas.
Tim yang terdiri dari Destriani
Nugroho (Programme Manager for EU Delegation of Indonesia and Brunei
Darussalam), Agniezska Zelaskiewicz (Finance Officer for EU Delegation of
Indonesia and Brunei Darussalam), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif
YAPPIKA-ActionAid), Akbar Ali (National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid)
dan Rohmad Munawir (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid) diterima Wakil
Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer. (Sumber Diskominfostik Kab. Bima-Edy Tim
Media)