Tingkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Bima dan Uni Eropa

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar masyarakat,  Pemerintah Kabupaten Bima membangun kerjasama dengan Europe Union/Uni Eropa, dalam pengelolaan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia) melalui YAPPIKA-ActionAid (YAA)sebagai lead organisasi  yang bermitra dengan Perkumpulan SOLUD  untuk implementasi selama 3,5 tahun (2018-2021).

Pemerintah Kabupaten Bima, melalui Wakil Bupati Bima H. Dahlam M. Noer menyambut baik Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia yang diinisiasi oleh Uni Eropa.

 “Ditinjau dari neraca pendidikan perlu langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bima. Ada keinginan pemerintah daerah untuk terus mendorong mutu pendidikan dan guru bisa membantu anak-anak yang buta huruf menjadi melek huruf,”jelas Dahlan, Selasa (14/5) di Ruang Rapat Wabup.

Masyarakat Bima sangat memperhatikan pendidikan anak dan memerlukan dukungan semua pihak. "Oleh karena itu, atas nama Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan sangat memberikan apresiasi atas fasilitasi Uni Eropa, YAPPIKA dan Solud.

                

"Bantuan hibah Uni Eropa diharapkan dapat meningkatkan kualitas di Kabupaten Bima melalui program terukur dan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berkelanjutan".  Harap Wabup.

                   

Sementara itu, Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri  mengatakan bahwa latar belakang implementasi program kolaborasi   adalah, dana hibah Uni Eropa dialokasikan melalui Pemerintah.

Kemudian diimplementasikan dalam bentuk kerjasama regional dimana  YAPPIKA-ActionAid terpilih untuk memfasilitasi kerjasama setelah melalui seleksi.

“Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas  pendidikan di daerah  terget,” kata Fransisca Fitri 

Kemudian, National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid, Akbar Ali memaparkan, program yang sudah ada akan  dikolaborasikan untuk mendorong tata kelola bidang pendidikan dasar dalam mewujudkan  pendidikan iklusif di  kabupaten Bima dengan  menjalin kerjasama intensif dengan empat perangkat daerah utama. 

Sedangkan Policy Advocacy Compaign Officer SOLUD Bima, Hairul Anas dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Bima dalam pemaparannya mengatakan, Program ini bertujuan mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor Pendidikan.

Secara khusus juga memperkuat dan mendorong peningkatan kerjasama antara organisasi masyarakat sipil dengan Pemerintah Daerah untuk secara efektif mengimplementasikan inisiatif untuk terwujudnya pendidikan inklusif dan berkualitas.

 “Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi anak usia sekolah dasar dari kelompok miskin dan terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dan putus sekolah melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas bidang pendidikan  di kabupaten Bima,” ungkap Hairul Anas.

Tim yang terdiri dari Destriani Nugroho (Programme Manager for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Agniezska Zelaskiewicz (Finance Officer for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam), Fransisca Fitri (Direktur Eksekutif YAPPIKA-ActionAid), Akbar Ali (National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid) dan Rohmad Munawir (Policy Advocacy Officer YAPPIKA-ActionAid) diterima Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer. (Sumber Diskominfostik Kab. Bima-Edy Tim Media)