Sarasehan Nasional, Sejumlah Tokoh Sampaikan Pandangan

KM LENGGE,- Sejumlah tokoh Nasional dan  politisi yang menjadi anggota DPRD di tingkat provinsi NTB dan Kabupaten Bima sepetiWakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI,  DR. H. Anwar Usman, SH, MH, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo, Mantan Ketua MK RI DR. Hamdan Zoelva, SH.,MH, Bupati Bima Periode 1999-2005 Drs. H. Zainul Arifin, M.Si,Akademisi seperti DR. Iwan Harsono, DR. Kadri dan tokoh sipil lainnya menyampaikan pandangan  pada Sarasehan Nasional dengan tema “Menuju Kabupaten Bima yang RAMAH Dengan Kearifan Budaya Lokal” Kamis (21/7) di aula Akbar hotel Mutmainah.

Para tokoh yang ikut berpartisipasi pada sesi diskusi yang dipandu moderator Dr. Ibnu Khaldun M.Si menyampaikan pokok pikiran masing-masing. Narasumber I Hamdan Zoelva memaparkan bahwa masyarakat Bima memiliki dinamika yang luar biasa dan berbeda dengan daerah lainnya di NTB seperti di Lombok. Namun demikian dalam perspektif lokal ada hal yang harus diselaraskan atau disinkronkan dalam penjabaran hukum.

Hal ini jelasnya karena hukum memiliki fungsi ketertiban sosial (social order). Inilah yang menjadi fungsi terpenting hukum itu sebab pelanggaran hukum akan mengganggu ketertiban sosial. "Jadi negara harus hadir agar masyarakat tidak akanantipasti kepada penegak hukum yang dapat berakibat pada munculnya ketidakpatuhan sosial (social disobedience)”. Jelas Hamdan.

“Agar mampu menegakkan hukum secara optimal maka kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan seperti Polri diperlukan. “Jangan bermusuhan dengan polisi”. Saran Hamdan.

Koordinasi dengan aparat keamanan amat penting, sebab melalui komunikasi yang baik, persoalan pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara baik dan hal ini ditujukan agar visi Bima RAMAH  dapat diwujudkan sebab kata RAMAH merupakan jawaban atas keresahan tentang Bima yang saat ini menjadi sorotan”.  Jelasnya.

Narasumber lainnya, Dr. Kadri yang membahas hubungan media dengan pemerintahan mengatakan, “saat ini tantangan pemerintah adalah  ada banyak pemberitaan arus utama (mainstream) yang selalu menampilkan konflik dalam tayangan dan cenderung memojokkan pemerintah.

Hal ini lanjutnya,  pada sejumlah media  masih mengedepankan prinsip kabar buruk itu, berita baik (bad news is good news).  Karena itu tugas pemerintah agar visi Bima RAMAH ini terwujud dalam konteks komunikasi maka pemerintah harus memastikan generasi muda menjaga dan mempertahankan nilai nilai budaya luhur yang ada”. Terangnya.

Di samping itu, “konflik yang terjadi diakibatkan karena minimnya pemahaman budaya lokal yang berdampak pada minimnya rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya. Oleh karena itu tantangan pemerintah daerah adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik dan menghadapi media mainstream yang cenderung menyiarkan berita berita negatif tentang pemerintah daerah. Juga perlu melakukan manajemen peran kehumasan secara optimal agar informasi dapat disampaikan secara berimbang”. Jelasnya.

Pada kesempatan sesi tanya jawab, Mantan KASAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo hadisiswoyo menyatakan, “kesuksesan itu karena manusia mau belajar ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan landasan Iman dan Takwa, bekerja keras dan disiplin”. Katanya.

“Jatidiri budaya lokal akan tetap dipertahankan namun katanya perlu ada modifikasi modifikasi dalam membangun Bima yang beragam. Sehingga dapat beradaptasi dan mampu tidak terus menerus menanamkan kebanggaan pada budaya daerah”.  Katanya

Selain Subagyo,  Mantan Bupati Bima Drs. H. Zainul Arifin dalam pemaparannya mengatakan, “untuk  menangani konflik yang terjadi,  Pemenritah Daerah harus mengefektifkan forum komunikasi para kepala desa seperti yang pernah diterapkan pada masa kepemimpinannya.

“Pada saat itu belum ada handphone tetapi semua kepala desa diberikan Handy-Talky (HT) untuk berkomunikasi dan melaporkan setiap indikasi kekerasan yang terjadi dimasing-masing desa sehingga konflik sosial dapat diketahui dan diatasi sedini mungkin”. Sarannya. (Efan)