Aksi Menghadap Laut

Pantai Kalaki Kecamatan Palibelo yang memiliki panjang 1 km menjadi lokasi kegiatan "Aksi Menghadap ke Laut" . Aksi diawali dengan pembersihan sampah dan laut dari plastik dan ampah lainnya di sepanjang garis pantai yang dilanjutkan dengan pemasangan papan larangan merusak ekosistem pantai dan senam zumba di pinggir Pantai Kalaki.

           

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, M.Si mengatakan, perangkat daerah yang dipimpinnya bekerjasama dengan Camat Palibelo Drs. Darwis, Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Bima Ridwan S.STTPi dan Relawan Jao yang dipimpin Kabid Rehabilitasi Aris beserta 7 orang anggota.

              

Dijelaskan Hj. Nurma, gerakan bersih-bersih pantai yang mengundang para ASN Dinas Kelautan dan Perikanan, Camat Palibelo, Kades Panda, Vokasi Unram, BKIPM Bima dan Relawan Jao tersebut mengambil tempat di Pantai Kalaki Desa Panda mengingat besarnya volume sampah pada kawasan tersebut.

               

Dirinya menjelaskan, saat ini ekosistem laut dan pantai terus menghadapi ancaman sampah terutama sampah plastik. Untuk menanganinya, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen melakukan berbagai langkah, salah satunya melalui gerakan menghadap laut dengan beragam kegiatan membersihkan laut dan pantai.

Disamping itu juga memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar lokasi wisata agar berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut, pada Juma'at (27/9/2019)

              

Gerakan Menghadap ke Laut merupakan program yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti sebagai agenda tahunan dalam aksi Rencana Nasional pengurangan sampah yang masuk ke laut. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Majelis Taklim An Nisaa Gelar Pembinaan

Kiprah Majelis Taklim An Nisaa Kabupaten Bima dalam mendukung program pemerintah daerah di bidang keagamaan  melalui pembinaan kelompok Majelis Taklim di tingkat kecamatan dan desa terus digiatkan.

                 

Para pengurus Majelis Taklim An-Nisaa yang dipimpin oleh  Tita Masithah, M.Si melakukan silaturahmi dan pembinaan di Masjid Nurul Yakin desa Kaowa Kecamatan Lambitu.

              

Sebelumnya, kegiatan yang sama juga berlangsung Selasa (24/9) di Masjid Al Ikhlas Desa Rasabou Tambora. Pada pembinaan di kecamatan ini  Tita memberikan apresiasi atas kiprah Majelis Taklim di kecamatan Tambora.

            

"Meskipun baru satu tahun didirikan tahun,  kegiatan Majelis Taklim di desa Rasabou sudah sangat baik dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap minggu,” jelas Tita Kamis (26/9),

          

Melalui Majelis Taklim ini diharapkan pembinaan kepada anak-anak dapat lebih ditingkatkan.  Apalagi saat ini media massa dan media informasi sangat mudah diakses oleh anak-anak". Ungkapnya.

                   

Ditambahkan Tita, Majelis Taklim An Nisaa merupakan organisasi resmi yang SK kepengurusannya  ditandatangani oleh Bupati Bima dan bertugas melakukan pembinaan kepada Majelis Taklim yang ada di tingkat kecamatan dan desa.

               

Keberadaan majelis ini lanjut Tita, selain untuk menyambung silaturrahim, juga melakukan pembinaan dan diskusi dalam meningkatkan kualitas keislaman kita.

                 

Pada silaturahmi di masjid Al-Ikhlas Rasabou Tambora tersebut, Tita secara khusus menyampaikan tausiyah bertema keutamaan sabar dan melaksanakan shalat.

     

"Shalat adalah bentuk ketaatan dalam rangka berinteraksi dan berdoa memohon serta menghambakan diri kepada Allah SWT.  Demikian hanya tentang kesabaran.

                

"Kesabaran adalah kunci dari kebahagiaan. Kedepankanlah sabar dalam segala hal, terutama dalam rumah tangga.  Berumah tangga itu bukan mencari yang sama,  tapi mendekatkan perbedaan".  Jelas alumnus Pascasarjana IPB ini.

            

Materi lainnya disampaikan oleh Ani Haryati, dosen Politeknik Kesehatan Mataram yang mengangkat topik pola asuh anak.

              

Sebelumnya, Ketua Majelis Taklim kecamatan Tambora Asnita dalam pengantarnya mengharapkan pembinaan dan pencerahan dari Majelis Taklim An Nisaa Kabupaten Bima mengingat kegiatan majelis taklim di kecamatan Tambora masih sangat terbatas.

         

Dijelaskan Asnita, Majelis Taklim  Al Ikhlas baru terbentuk satu tahun. Semoga ke depan akan ada bantuan dan sumbangan yang bisa memicu semangat ibu-ibu untuk  ikut serta pada kegiatan majelis taklim". Harapnya.

              

Menutup pengantarnya, Asnita menyampaikan terima kasih atas bantuan Al Quran dari Majelis Taklim An Nisaa.

               

Pembinaan Majelis Taklim ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ny. Asma Sudarno. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Pembentukan Kabupaten Layak Anak Harus Sinergis

Sesi pembahasan kegiatan tindak lanjut Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak  (KLA) Tingkat Kabupaten Bima yang berlangsung Selasa (24/9) di Ruang Rapat Bappeda membahas secara khusus pentingnya sinergi lintas sektoral pembentukan Kabupaten Layak Anak.

               

Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc dalam pemaparannya dihadapan 39 orang peserta rapat yang merupakan para camat, pejabat struktural dan pengurus Lembaga Perlindungan Anak dan Pokja Komnas Anak Kabupaten Bima tersebut mengemukakan, tujuan Rakor  pada intinya adalah bukan mengejar target juara, tetapi bagaimana kerja nyata di lapangan menciptakan suasana kondusif, layak dan ramah untuk ditempati oleh anak-anak.

                

Ditambahkannya, Kabupaten Layak Anak  (KLA) bisa dikombinasikan dan sinergis dengan penanganan desa stunting agar bisa digarap bersama dan menjadi poin penting dalam pembentukan Kabupaten Layak Anak.

               

"Saat ini juga sudah diinisiasi penyusunan Perbup stunting dan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) agar para pihak dapat bekerjasama dan memahami pentingnya upaya integrasi lintas sektor untuk menekan stunting, bukan hanya oleh dinas Kesehatan tapi semua Perangkat Daerah". Himbaunya.

               

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) KOMNAS Anak  Kabupaten Bima Salmah yang turut hadir pada Rakor saat diminta tanggapan mengatakan, keberadaan Komnas Anak sepenuhnya untuk membantu pemerintah, khususnya dalam  penanganan permasalahan anak demi terpenuhinya hak-hak anak Indonesia di daerah ini.

                  

"Selain mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, Komnas Anak juga ingin memastikan bahwa kebijakan terkait anak minoritas dan terisolasi sudah dirancang dengan lengkap dan benar dari sisi regulasi, yakni sesuai dengan kebutuhan di lapangan". Jelas Salmah.

              

Upaya perlindungan khusus ini juga merupakan salah satu dari upaya pemenuhan hak anak. Jika dalam format Kota Layak Anak (KLA) maka harus memenuhi 24 indikator, mulai dari indikator pemenuhan hak sipil anak, pengasuhan anak dan lingkungan sosialnya, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus". Terangnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Penanganan Stunting di Sanggar dan Tambora

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima melalui Seksi Gizi bekerjasama dengan Camat, UPT Puskesmas Sanggar dan Tambora,  melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang upaya desa dalam rangka mencegah dan menangani stunting.

              

Kasi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masithah M.Si menjelaskan, ada dua desa di Kecamatan Sanggar yaitu  Desa Oi Saro,  Desa Boro dan Desa Rasabou Tambora yang menggelar MMD dengan 25 orang peserta yaitu Camat, Kapolsek, TP. PKK, Kades, Kadus, Kader, Toga/toma dan pengelola Paud  PKH

        

Kegiatan di kecamatan Sanggar berlangsung di Aula kantor Camat Sanggar, sementara di Tambora MMD dihelat pukul 13.00 Wita di aula Desa Rasabou". Terang Tita yang memaparkan materi Strategi Kabupaten Bima dalam menanggulangi stunting, Senin (24/9).

           

Tita yang merupakan Alumnus Pascasarjana IPB Jurusan Gizi Masyarakat dan Ketua Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Bima mengemukakan, MMD di dua kecamatan tersebut berhasil menggali komitmen kecamatan dan desa dalam menurunkan prevalensi stunting.

           

Sejumlah poin penting kesepakatan yang dihasilkan dalam MMD di dua kecamatan tersebut mencakup upaya menurunkan stunting balita dibawah 30% tahun 2020.

                  

Kesepakatan lainnya adalah pemberian bantuan penanganan stunting pada RT 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dan Jambanisasi menuju ODF, Pemberian Makanan Tambahan balita, Ibu Hamil dan sarana Posyandu.

           

Khusus di kecamatan Sanggar, MMD menyepakati Kecamatan Sanggar ODF tahun 2020  Desa Boro dan Oi Saro siap menjadi Desa Bebas Asap Rokok. "Disamping itu, musyawarah juga menghasilkan kesepakatan pemberian Bantuan PKH untuk keluarga  1. 000 HPK serta membudayakan Cerdik". Tutup Tita Masitha. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Perlindungan Anak Perlu Diimplementasikan

Aspek penting yang perlu dibahas secara matang dan cermat adalah perencanaan implementasi Kabupaten Layak Anak oleh masing-masing perangkat daerah terkait sesuai lima kluster dalam amanat konvensi hak anak.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Bappeda  dan Litbang Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos, M.Ap dalam acara Rakor Gugus Tugas Lembaga Perlindungan Anak.

Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak  (KLA) Tingkat Kabupaten Bima diikuti perwakilan dari 39 instansi dari Perangkat Daerah terkait, Camat, Puskesmas, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Komisi Perlindungan Anak (KPA) Kabupaten Bima.

           

Karena itu, Gugus Tugas KLA mencermati dengan baik indikator seluruh tahapan,  perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi dan pelaporan". Jelasnya, Selasa (24/9) di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Drs Aris Gunawan M.Si dalam arahannya mengungkapkan, "meskipun Kabupaten Bima sudah mendapatkan banyak penghargaan dari pemerintah, tetapi tujuan KLA adalah bagaimana soal membangun kepedulian dan komitmen untuk mempersiapkan dan memenuhi hak-hak anak".

             

DP3AP2KB telah menetapkan target diharapkan ada 30 persen kecamatan dan 50 desa, termasuk desa yang tergabung dalam Kampung KB sudah tercakup dalam KLA.

          

Demikian halnya  Puskesmas dan sekolah terus didorong untuk mewujudkan instansi ramah anak". Terang Aris Gunawan.

           

Pada kesempatan tersebut, Ketua LPA Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan dalam arahannya mengatakan, "semua pihak harus bisa mengambil peran masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

            

Secara khusus, Rostiati memberikan penekanan peran Dinas Dikbudpora dalam memfasilitasi terciptanya sekolah layak anak dan peran Disnakertrans dalam mengembalikan anak putus sekolah untuk kembali ke Sekolah. "Selain itu, para camat diharapkan mendukung sosialisasi literasi di desa dan sekolah dasar".  Ajaknya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua LPA Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan S.Pd dan Kepala DP3AP2KB Drs. Aris Gunawan, M.Si dan pejabat eselon III dan eselon IV lingkup Kabupaten Bima.  (KIM WAWO)

Selengkapnya

Sosialisasi Literasi Dasar Lingkup Pendidikan Kabupaten Bima

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Program INOVASI menggelar Sosialisasi awal program pelatihan literasi kelas awal bagi sekolah-sekolah dasar diikuti 30 peserta yaitu para kepala sekolah dan para guru kelas awal (Kelas I - III) yang menjadi sasaran program INOVASI di Aula SKB Kecamatan Bolo.

               

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos, MM,  dan  Kepala  Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Raani Wahyuni, ST, MT,. M.Sc juga turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini.

             

Kadis Dikbudpora menyampaikan keinginannya agar program semacam ini bisa diperluas jangkauannya termasuk ke wilayah-wilayah jauh seperti Kecamatan Tambora.

                 

"Kami akan memberi dukungan penuh agar model-model inovatif semacam ini juga bisa dirasakan oleh para guru yang ada di wilayah Tambora." ujar Zunaidin.

                  

Sementara itu, menurut Raani Wahyuni, pengembangan literasi seperti ini merupakan salah satu program strategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Bima. "Kegiatan ini sejalan dengan semangat untuk mewujudkan Bima Sebagai Kabupaten Literasi".  Ujarnya, Senin (23/9).

               

Raani juga menyampaikan apresiasinya pada program INOVASI yang terus memberi dukungan pada pembangunan kualitas pendidikan, dan berinvestasi pada masa depan di Kabupaten Bima.

             

Communication Officer INOVASI Provinsi NTB, Junaedi Uko mengatakan  ada tujuh sekolah dasar di Kabupaten Bima yang guru kelas awalnya akan mendapat pelatihan dan peningkatan kapasitas literasi yang akan berlangsung dalam beberapa tahapan hingga bulan November mendatang. 

                 

"Fokus pelatihan adalah bagaimana membuat guru mampu mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca yang berbeda di antara anak muridnya. Nantinya, para guru ini diharapkan bisa memperlakukan para siswa itu sesuai dengan kemampuannya". Jelas Junaedi. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Penguatan Kapasitas Pendamping RKPDes

Selama dua hari Kamis dan Jumat (19-20) September 2019, Tim Kecamatan dan Pendamping Desa yang akan mendampingi penyusunan rencana kegiatan pemerintah Desa (RKPDes) di wilayah kerja masing-masing mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan RKPDes kabupaten Bima di Gedung PKK Kabupaten Bima.

        

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir M.Sc yang membuka Bimtek tersebut menyampaikan pentingnya padu selaras antara perencanaan, penganggaran dan penanggulangan stunting.

                    

Pada Kegiatan yanng merupakan kerjasama Bappeda kabupaten Bima dan Program  KOMPAK tersebut Muzakkir mengungkapkan bahwa konvergensi penanganan stunting harus menjadi perhatian aparatur yang terkait dengan aspek perencanaan dan penganggaran mulai dari aras desa, kecamatan hingga perangkat daerah.

             

Dijelaskannya, para peserta yang mengikuti Bimtek selama dua hari tersebut, akan berperan penting melakukan pendampingan penyusunan RPJMDes di masing-masing kecamatan dan desa

         

Senada dengan Kepala Bappeda, District Coordinator KOMPAK Bima  Asrullah, ST mengungkapkan, "pelaksanaan Bimtek kali ini diperuntukan bagi tim kecamatan di wilayah binaan KOMPAK ditambah dengan empat kecamatan lain yang merupakan kecamatan prioritas konvergensi stunting".

            

Dalam Bimtek yang dipandu fasilitator M. Ridho Ma'ruf, Budi Astawa (KOMPAK NTB), Buyung Nasution (tenaga ahli pelayanan sosial dasar P3MD) dan Rahmawati S.Ummy (DPMD) tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc yang juga menjadi salah seorang narasumber menjelaskan, "integrasi perencanaan pembangunan di desa dengan upaya konvergensi stunting merupakan amanat Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

              

Setelah kembali wilayah masing-masing tim kecamatan dan desa dapat melakukan penguatan kapasitas lanjutan dan mengawal proses penyusunan RKPDes di desa.

           

Hasil Bimtek diharapkan dapat direplikasi untuk kecamatan dan desa lain di luar area kerja KOMPAK". Tandasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Aman dan Nyaman Penting Untuk Sektor Pariwisata

"Untuk membangun sektor pariwisata, perlu memutus lingkaran setan yang bisa menghalanginya antara lain faktor keamanan dan kenyamanan. Jika situasi tidak aman, maka wisatawan tidak akan berani berkunjung ke sebuah objek wisata".

                  

Demikian salah satu poin penting pemaparan narasumber Pelatihan Pengelolaan Homestay Kamis (19/9) I Gusti Lanang Patra, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Provinsi NTB yang juga Manager Hotel Lombok Raya dan Lombok Garden.

           

Pada pelatihan  yang diikuti para wirausaha pemilik homestay, kelompok sadar wisata (Pokdarwis),  Kepala desa yang memiliki potensi wisata dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  di Aula SMKN 3 Kota Bima tersebut Gusti Lanang mengatakan, "faktor keamanan dan kenyamanan objek wisata harus menjadi "branding" agar kunjungan wisatawan mengalami peningkatan  dan masyarakat mendapatkan manfaat dari keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tersebut".

               

Gusti Lanang yang membawakan topik pengelolaan hotel kecil mengatakan bahwa jika pelaku pariwisata di Bima ingin membangun homestay atau hotel kecil, maka yang penting dilakukan adalah memahami pasar utama.

                 

Sementara narasumber lainnya yang merupakan anggota Dewan Pengurus Association of Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB Lalu Akram Wirahady SE mengatakan, keberadaan homestay merupakan salah satu sarana pendukung penting dalam pengelolaan desa wisata.

             

Sebagai sebuah usaha ekonomi, homestay diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di desa wisata.

                

"Namun demikian masih banyak pengelola yang belum memahami dengan baik pengelolaan homestay secara baik dan benar. Misalnya dalam hal promosi, manajerial maupun pemeliharaan serta banyak hal lain yang diabaikan oleh pengelola". Jelas Lalu Akram.

             

Selain pemateri dari ASITA dan PHRI, pada Pelatihan yang dipandu Kepala Seksi  Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Fatahurrahman, S.Pd, M.Pd tersebut hadir pula narasumber dari Dinas Kominfostik kabupaten Bima Suryadin S.S, M.Si.

              

Kabid Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi  yang memaparkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung promosi pariwisata tersebut menekankan pentingnya penggunaan beragam saluran informasi.

              

Menurutnya, pembangunan sektor pariwisata sangat bergantung pada tumbuh kembangnya sektor lain, baik infrastruktur, akomodasi termasuk sektor telekomunikasi.

          

Dikatakan Suryadin dengan kondisi penetrasi internet yang sudah mencapai  di atas 52 persen dan sebagian besar digunakan oleh warga berusia antara 15  sampai 40 tahun, maka pemanfaatan media sosial untuk melakukan promosi wisata sangat penting.

           

Hal ini disebabkan karena kriteria platform media sosial seperti Facebook, instagram, youtube, twitter maupun aplikasi lain yang kontennya bisa dibuat oleh pengguna.

              

Dibanding media cetak, elektronik dan media siber,  "aplikasi tersebut memungkinkan interaksi tanpa batas antar pengguna dan menjadikannya saluran komunikasi yang efektif dan lebih mudah digunakan terutama bagi masyarakat pengelola objek wisata yang berada ada di kecamatan dan desa". Imbuhnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Penanganan Stunting Perlu Kerjasama Lintas Sektoral

Kondisi gagal tumbuh pada anak yang dikenal dengan istilah "stunting" merupakan satu situasi  dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral para pemangku kepentingan.

            

Untuk mendorong percepatan penanganan penyakit tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait lainnya menggelar Pertemuan Koordinasi Penguatan Intervensi Gizi Tingkat Kabupaten Bima Rabu (18/9) di Aula SMAN 2 Kota Bima.

            

Pada pertemuan yang diikuti para perwakilan Puskesmas dari 18 Kecamatan dan perangkat daerah terkait tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dr.H.Ganis Kristanto dalam sambutannya mengatakan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan stunting.

            

"Stunting dapat diatasi dengan mengubah perilaku masyarakat dan semua tenaga kesehatan yang ada mampu berperan sebagai penyuluh  yang  mampu memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat". Jelasnya.

         

Pada pertemuan tersebut Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si   dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kabupaten Bima termasuk dalam 160 Kabupaten prioritas penanganan stunting oleh Bappenas 2019.

               

"Stunting sangat bisa diatasi apabila kita benar-benar dapat menjaga perkembangan kesehatan anak selama 1.000 hari pertama mulai dari masa hamil sampai usia anak 2 tahun".

            

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan stunting.

           

Bagaimanapun kerja keras jajaran Dinas Kesehatan jika tidak ditopang oleh perangkat daerah terkait, maka tidak akan mampu mengurangi stunting. Sebab jika ditilik, prosentase cakupan tugas Dikes hanya 30 %, selanjutnya 70% merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara bersama oleh perangkat daerah lainnya". Jelas Raani.

               

Narasumber lainnya M.Johansah dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan tentang analisis dan pemanfaatan data E-PPGBM.

            

e-PPGBM  (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)  diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat memberikan umpan balik langsung status gizi sasaran.   

            

"Para petugas kesehatan diharapkan  agarselalu melakukan pemutakhiran (update) surveilans gizi. Dari data yang ada, per tanggal 28 Agustus 2019, terdapat 5.012 orang stunting di kabupaten Bima". Jelasnya. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Bimtek PLID Perkuat Kinerja Pelayanan Informasi

Sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peran Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai ujung tombak peningkatan kinerja tata kelola Informasi Publik sangat diperlukan.

           

Untuk mewujudkan amanat regulasi tersebut, Kamis (19/9) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama menggelar Bimbingan Teknis bagi PLID OPD di Aula SMKN 3 Kota Bima.

              

Staf ahli Bupati Bima Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) H. Antonius S.STP dalam arahannya kepada 31 peserta yang merupakan para pengelola PPID OPD mengatakan pentingnya peran ASN dalam penyebarluasan informasi pemerintah daerah.

               

"Pada hakekatnya, aparatur sipil negara (ASN) memiliki multi fungsi, salah satunya adalah "corong" pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja tempatnya mengabdi".

        

 Oleh karena itu  terang Antonius, ASN harus mampu berbuat secara optimal menyebarluaskan program dan dan kegiatan perangkat daerah khususnya oleh para pengelola  PPID.

            

Antonius yang juga pelaksana tugas Kadis Kominfostik ini mengatakan bahwa para pengelola informasi publik  perangkat daerah juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan media agar tidak terjadi resistensi dan membangun kesamaan persepsi berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah". Terang pejabat tinggi pratama termuda di jajaran Pemkab Bima ini.

               

Dirinya juga mengungkapkan, ASN perlu menganalisis konsep strategis yang akan disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah berkaitan dengan tata kelola penyebaran informasi publik.

Menutup sambutannya, H. Antonius mengharapkan agar para petugas layanan informasi publik di semua perangkat daerah memanfaatkan secara optimal keberadaan media sosial dan website.

        

"Manfaatkan dengan bijak media sosial untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan tugas kedinasan, isi dan perbaharui (update) informasi yang disebarluaskan melalui website perangkat daerah". Ajaknya.

                  

Pada sesi pembahasan materi menghadirkan  narasumber Kepala Bidang Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Suryadin, S.S.,M.Si dan M. Syahdan, ST, Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengelolaan Informasi Elektronik.

                

Suryadin memaparkan dalam paparannya selain menyampaikan penguatan kapasitas dan kelembagaan juga menyampaikan pentingnya PLID memahami mekanisme dan alur pelayanan informasi termasuk didalamnya diseminasi informasi via media sosial.

                  

"PLID selain memahami mekanisme pelayanan informasi, juga perlu memahami penyebaran informasi melalui media sosial, baik itu Facebook, instagram dan platform media sosial lain". Jelasnya.

                  

Pada Bimtek tersebut, Syahdan yang menjadi narasumber memaparkan teknis pelaksanaan pelayanan informasi dan teknis pengeloaan website serta pengembangan konten.

              

Secara singkat dijelaskan juga terkait kendala dan penanganan troubleshooting dalam pengelolaan website. (KIM WAWO)

Selengkapnya

Lomba Duta Informasi NTB Tahun 2019

KM LENGGE,- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun ini, kembali menggelar Anugerah Duta Informasi NTB Tahun 2019.

Selengkapnya

Aman dan Nyaman, Modal Penting Pembangunan Sektor Pariwisata

KM LENGGE,- "Untuk membangun sektor pariwisata, perlu memutus lingkaran setan yang bisa menghalanginya antara lain faktor keamanan dan kenyamanan. Jika situasi tidak aman, maka wisatawan tidak akan berani berkunjung ke sebuah objek wisata".

Selengkapnya

Daftar Nomor Urut Cakades Tarlawi

KM LENGGE,- Cakades Desa Tarlawi melaksanakan salah satu rangkaian tahapan Pilkades yaitu pencabutan nomor urut. Kegiatan dilaksanakan di kantor desa Tarlawi Sabtu (21/09) kemarin.

Selengkapnya

Kecewa Atas Pernyataan Kades Maria, anggota POKDARWIS Klarifikasi

KM LENGGE,- Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Maria Kecamatan Wawo Kecewa dan merasa dirugikan dengan pernyata,an PJ Kepala Desa Maria Tajunnisa,S,S.Sos.

Selengkapnya

Ini SMS Center Kementerian Untuk Penyelewengan Dana Desa!

KM LENGGE,- Dalam menangani polemik Penyaluran Dana Desa Kemdes PDTT menyediakan call center 1500040 atau SMS Center di nomor 081288990040 / 087788990040 bagi masyarakat untuk melaporkan bisa mencurigai indikasi penyelewengan. 

Selengkapnya

Bimtek PLID, Dorong Kinerja Pelayanan Informasi

KM LENGGE,- Sejalan dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peran Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah sebagai ujung tombak peningkatan kinerja tata kelola Informasi Publik sangat diperlukan.

Selengkapnya

Pelatihan Pengelolaan Homestay Penunjang Sektor Pariwisata

KM LENGGE,- Dinas Pariwisata Kabupaten Bima Kamis (19/9) menggelar pelatihan pengelolaan homestay bagi para wirausaha pemilik homestay, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Kepala desa yang memiliki potensi wisata dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Aula SMKN 3 Kota Bima.

Selengkapnya

Penyaluran Bansos, Hati Hati Salah Sasaran!

A. Latif, salah satu warga Desa Maria

KM LENGGE,- Telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Selengkapnya