Pemerintah Kabupaten Bima
melalui Bappeda dan Litbang menjalin kerjasama dengan United States Agency for
International Development (USAID) menggelar sosialisasi Program USAID Madani
dan pemetaaan program prioritas di Ruang Rapat Bupati Bima.
Sosialisasi menghadirkan
narasumber dari USAID Madani, Restu Pratiwi, Muntajid Billa (Local Goverment
Specialist Usaid Madani) dan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA
Provunsi NTB, Lalu Hasbullah.
Restu Pratiwi yang
menguraikan Program USAID Madani memaparkan, kegiatan akan difokuskan pada peningkatan dan penguatan kapasitas
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mencakup isu akuntabilitas dan keberagaman
sosial.
"USAID Madani akan
memfasilitasi simpul belajar melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dalam
rangka mendukung mentoring dan sharing praktik baik antar daerah". jelas
Restu.
Kemitraan ini juga akan
tertib dan taat pada undang undang organisasi kemasyarakatan, terutama
dalam pemetaan (mapping) dan
identifikasi mitra utama Usaid Madani.
Terkait fasilitator
program, akan dipilih berdasarkan pemetaan melalui merit sistem terbuka
berdasarkan kompetensi dan kapasitas sebagai fasilitator, harus memahami secara
komprehensif arah kebijakan dan program prioritas, "tutup Restu.
Kabid Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya Bappeda, Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, Sosialisasi secara khusus
menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakesbang, Inspektorat, Dinas
Dikbudpora, BPPKAD, Dinas Kominfostik dan Bagian OPA Setda untuk membahas
pemetaan progam prioritas yang dapat dikerjasamakan antara Usaid Madani dengan
Pemerintah Kabupaten Bima.
Menurut Raani, "Bappeda memfasilitasi pertemuan
ini untuk mempertajam prioritas program dengan menyelaraskannya dengan visi dan
misi serta prioritas yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Bima. "Urai Yuni, Kamis (5/9).
Sebelumnya Kabid
Perencanaan Sosial Bappeda Provinsi NTB Lalu Hasbullah menguraikan, Program
Usaid Madani mengambil tema besar program akuntabilitas dan keragaman sosial
melalui peningkatan kapasitas dan berkelanjutan Organisasi Masyarakat Sipil di
Tingkat Kabupaten/Kota 2019-2024.
"Pemerintah Daerah
dapat menentukan sub tema dalam rangka penguatan akuntabilitas pemerintah dan
keberagaman sosial yakni Pelayanan Publik, pencegahan korupsi, tata kelola
sumber daya alam, inklusi sosial, transparansi dana desa, keberagaman, serta
kesehatan ibu dan anak baru lahir". Tambahnya.
Usai kegiatan
sosialisasi, rombongan AUSAID diterima Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri
SE di Ruang Kerja Bupati. (Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)
0 komentar:
Posting Komentar