BPJS Tingkatkan Kemitraan Dengan Pemkab Bima

KM LENGGE,-  Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri melakukan pertemuan dengan  Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima Elly Widiani, SKM, AAK di Ruang Kerjanya.

       

Elly yang didampingi Ilham, Kepala Unit Pelayanan RSU Sondosia  menjelaskan, BPJS merupakan satu pelaksanaan asuransi yang menjadi jaminan negara dan dijalankan oleh BPJS dimana komponen yang ditanggung adalah kebutuhan tindakan medis.

             

Sampai dengan 31 Desember 2015, dari 519.811 jiwa penduduk Kabupaten Bima, sebanyak 272.443 jiwa atau 52,41% sudah tercakup dalam kepesertaan BPJS, sedangkan sisanya 247.368 jiwa atau 48,1 persen yang belum tercakup dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

           

Menurut Elly, "mengacu pada target BPJS, pada tahun 2019 semuanya sudah tercakup dalam JKN. Sehingga, hal yang perlu didorong  saat ini adalah peningkatan kepesertaan badan usaha/perusahaan baru mencakup 64 perusahaan atau 12,12 persen dari 528 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bima.

        

Dirinya menjelaskan terdapat penonaktifan penerima Kartu Indonesia Sehat  yang tidak lagi berhak mendapatkan bantuan iuran di tahun 2016 berdasarkan Surat keputusan menteri Sosial RI nomor 170/HUK/ 2015 untuk wilayah Kantor Cabang Bima berjumlah  10.514 jiwa dan di Kabupaten Bima terdapat 5.310 jiwa yang mendapatkan penonaktifan KIS ini.

          

 Disamping itu  terdapat Penonaktifan peserta dari jaminan kesehatan daerah ( Jamkesda) NTB pada tahun 2015, di mana untuk wilayah Kantor Cabang Bima sejumlah 26.263 peserta  yang tidak lagi mendapatkan bantuan iuran dari Pemprov NTB. "Dari jumlah tersebut, terdapat  8.976 peserta dari Kabupaten Bima.

Sementara dalam Permendagri tahun 2016  mengistruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan integrasi program ke dalam BPJS.

         

Menanggapi masih belum optimalnya cakupan kepesertaan BPJS Cabang Bima, Bupati Indah mengatakan baha pada prinsipnya pemerintah daerah akan melakukan upaya agar jumlah pemegang kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kabupaten Bima sesuai target.

          

Namun terlebih dahulu harus dilakukan penghitungan ketersediaan anggaran pemerintah daerah yang akan dialokasikan bagi pendaftaran keluarga dalam ketersediaan BPJS.

        

Pada kesempatan tersebut, Kacab BPJS Kesehatan Bima Elly menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain belum semua badan usaha swasta bergabung ke dalam program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) sehingga perlu dukungan dari pemerintah daerah agar cakupan kepesertaan ini lebih optimal.

          

Kendala lain yang dihadapi yaitu, masih ada Rumah Sakit yang meminta pasien untuk membeli obat di luar instalasi farmasi Rumah Sakit  dan masih tingginya kasus non spesialistik Seperti diare,  dyspepsia dan melahirkan normal.

           

Dari segi fasilitas masih terdapat kekurangan fasilitas kesehatan khususnya ruangan kelas II di RSUD  Bima, rujukan juga tidak berjenjang dan

laporan kunjungan dan rujukan dari fasilitas kesehatan primer Puskesmas belum secara rutin dilaporkan oleh semua Puskesmas.

        

Kendala lain yang dihadapi adalah Pegawai non PNS / pegawai honorer sampai saat ini masih belum di akomodir  melalui penganggaran iuran oleh pemerintah daerah untuk diintegrasikan ke dalam program Jaminan kesehatan Nasional menjadi BPJS kesehatan.

            

Dalam laporannya kepada Bupati Bima,  "berkaitan  fungsi koordinasi yang dijalankan  Elly menjelaskan dalam tiap tiga bulan diselenggarakan forum kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah. Forum ini merupakan wahana untuk menjelaskan perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi BPJS" . Kata Elly. HP Bima (Efan)