Pemerintah Harus Menghasilkan Kebijakan Bagi Gender

 

KM LENGGE WAWO,– AIPD (Asutralia Indonesia Partnership For Decentralisation) menggelar seminar pelatihan analisa dan advokasi kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adil bagi gender, di aula hotel mutmainah, Selasa (14/10). Pelatihan menghadirkan CC, journalis, dan KM yang ada di wilayah kerja AIPD Bima.

Menurut Konsultan AIPD (Asutralia Indonesia Partnership For Decentralisation) Syaiful Muluk, kajian awal terhadap indeks kesetaraan dan keadiln gender (IKKG) menempatkan NTB pada peringkat 25 dari 33 provinsi. Sementara Papua pada peringkat 12. “Posisi ini tidak berubah sejak tahun 2007 hingga 2012,” katanya dalam pelatihan analisia dan advokasi kebijakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang adil gender, di hotel Mutmainah Kota Bima, Selasa 14 Oktober 2014.

Perempuan di NTB khususnya, menurut Syaiful  mengalami ketertinggalan hampir dalam segala bidang. Di sektor kesehatan, katanya, pencapaian pembangunan kesetaraan dan keadilan gender pada aspek kesehatan reproduksi masih sangat rendah. “Indikasinya, tingginya risiko kematian ibu dan tingginya angka remaja usia 15-19 tahun melahirkan,” ungkap Syaiful saat menyampaikan materi dalam pelatihan yang digelar AIPD Distrik Bima tersebut.

Demikian di sektor pendidikan, lanjut Syaiful, ditemukan kesenjangan pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pada bidang ekonomi dan politik juga keterlibatan perempuan lebih rendah dari laki-laki. “Selain itu, perempuan juga masih rentan mengalami berbagai diskriminasi di pasar kerja dan rentan menjadi korban tindakan kekerasan domestik,” terang Syaiful.

Syaiful berharap output dari kegiatan ini adalah pemerintah pusat maupun daerah mampu menghasilakn kebijakan yang berpihak kepada perempuan karena selama ini aktifitas kegiatan social kemasyarakatan di dominasi oleh kaum laki-laki. (Efan)