Kepala Desa Garda Terdepan Pelayanan Publik.

KM LENGGE,- Keberadaan Kepala desa dan aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik tingkat pertama sebelum masyarakat mendapatkan pelayanan lanjutan di aula kecamatan dan kabupaten.

Penjabat Bupati Bima Drs. Bachrudin M.Pd yang didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Provinsi NTB Arifin SH , Inspektur Kabupaten Bima Drs.H. Arifuddin dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indrajaya menjelaskan, "Kades berada pada posisi terdepan dalam pelayanan publik di tingkat desa dan paling mengetahui kondisi masyarakatnya.

Dihadapan para Kades  yang mengikuti kegiatan bertajuk Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Provinsi NTB diikuti para Kades, Sekdes dan Bendahara berlangsung Senin (26/10) di aula hotel Mutmainah, penjabat Bupati menambahkan, "Ini berarti bahwa persoalan yang dihadapi di tingkat desa tidak bisa selesai bila hanya diserahkan kepada pemerintah kabupaten, tetapi harus ada sinergi dengan pemerintah bisa sebab pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan terdepan pelayanan publik.

Menurut Bupati, sesuai amanat pasal 6 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat secara bertahap akan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa dan harus siap melaksanakannya. Dalam skala kecil, desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, artinya ada kewenangan pemerintah desa mengelola potensi sumberdaya alam yang ada "Ada banyak potensi alam yang di kembangkan dan bila dikembangkan maka investasi investasi yang banyak masuk ke Kabupaten Bima.

Oleh karena itu kata Bachrudin, diperlukan kemitraan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah. Itulah sebabnya, pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas, agar tata kelola pemerintahan desa, dan keuangan akan semakin baik dan sempurna". Jelas Bachrudin.

Mengakhiri amanatnya Pj. Bupati mengharapkan bantuan para kepala desa dan aparatur untuk menjaga keamanan dan ketertiban. "Saya ingin menghapus kesan Bima sebagai "zona merah" dalam hal.keamanan dan ketertiban, sebab masyarakat di pedesaan sangat santun.

Rencananya, peserta dibagi dalam tiga gelombang. Gelombang I diikuti 200 peserta yang dibagi dalam 5 kelas yang masing-masing berdiri dari 40 orang. (Efan)