Tanggungjawab Bersama Menjaga Pilkada Damai

KM LENGGE,- Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan Pilkada secara damai dan demokratis bukan hanya tanggung jawab penyelenggaraan Pemilu tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen di daerah. Demikian kesimpulan kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholder dan Masyarakat tentang Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Jumat (23/10) di aula kantor Bupati Bima. 

 

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh   Badan pengawas pemilihan presiden RI yang difasilitasi Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Bima ditujukan untuk untuk mendorong peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. 

Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK, M.Si yang juga Ketua Desk Pilkada Kabupaten Bima  didampingi pimpinan Bawaslu RI Endang Widyaningtyas, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid, S.Ag, MH dan  Ketua Panwas Pilkada Kabupaten Bima Abdullah SH dalam arahannya mengatakan, "dalam kaitan dengan pengawasan Pilkada ini pemerintah daerah telah mengambil langkah langkah proaktif yaitu melaksanakan sosialisasi tahapan Pilkada pada berbagai kesempatan dan menekankan pentingnya netralitas ini kepada seluruh aparat . 

Disamping itu Pemda juga melakukan koordinasi intensif dengan Panwas untuk melakukan tindakan preventif sehingga mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, disadari bahwa masih ada pelanggaran yang terjadi di lapangan. 

Berkaitan dengan hal ini kata H.M Taufik di hadapan para Camat, elemen masyarakat, LSM, pimpinan perguruan tinggi serta badan eksekutif mahasiswa se-Kabupaten Bima "hal yang lebih penting adalah perlunya sinergi para pemangku kepentingan dalam pengawasan Pilkada dengan tetap mengedepankan netralitas". Jelasnya.

Selanjutnya pimpinan Bawaslu RI Endang Widyaningtyas dalam pengantarnya menyampaikan, " Sosialisasi kepada stakeholder ini merupakan program Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten, dan kegiatan ini telah dilaksanakan pada 50 Daerah yang melaksanakan Pilkada.

Endang menambahkan, "Sosialisasi ini diharapkan akan ningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tata kerja KPU, Panwas Pilkada dan peran masyarakat. "Kita harus mempunyai kebersamaan, karena sukses atau tidaknya Pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama . Dalam hal ini semua pihak nya peran dan fungsi masing masing". Terangnya.

"Kebersamaan dalam mengawal Pilkada amat penting, pemerintah daerah memfasilitasi anggaran , kantor dan lain lainnya, sementara tokoh masyarakat yang berada di antara komunitas memiliki peran dalam menyebarkan informasi secara merata dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada supaya partisipasi masyarakat meningkat. 

Kehadiran pengawas Pemilu sangat penting karena Pilkada merupakan sebuah kompetisi di mana tidak semua kontestan akan menang. Ada yang kalah dan ada yang menang. Oleh karena itu yang menang jangan lupa bahwa kemenangan itu karena adalah lawan tanding". Sambungnya.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah, Bawaslu RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah yang telah menegaskan pentingnya netralitas ASN . Dirinya juga bersyukur atas respon pemerintah daerah yang membentuk Tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi pelanggaran agar kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pilkada makin meningkat.

Setelah acara pembukaan,  dilanjutkan dengan acara sosialisasi di mana Bawaslu RI menyampaikan materi kelembagaan pengawasan pemilihan , urgensi peran masyarakat dan peran media massa dalam Pilkada. HP Bima (Efan)