Wakil Bupati dan Kemendikbud Bahas Neraca Pendidikan

KM LENGGE,-Neraca Pendidikan Daerah (NPD) disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk memberikan gambaran mutakhir tentang kondisi pendidikan pada suatu daerah. (NPD) ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Instrumen ini merupakan acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan di masing-masing.

                                       

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Wakil Bupati Drs. Dahlan M. Noer menyampaikan sejumlah pokok pikiran terkait tata kelola bidang pendidikan di hadapan Tim Kementerian pendidikan Nasional RI yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Weta di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB.

           

Sekretaris Daerah Provinsi NTB  Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M. Sc, Ph.D yang memimpin Rapat dengan para kepala  daera, Kadis Dikpora Se-NTB dan pimpinan SKPD terkait tersebut  memaparkan, "Pada 5 tahun pertama kepemimpinan Gubernur TGH. DR. Zainul Majdi, IPM Provinsi NTB menempati posisi urutan yang tergolong rendah Se-Indonesia.

Untuk meningkatkan IPMtersebut, lanjut Rosiady, "pemerintah Provinsi NTB mendorong secara luar biasaalokasi pendanaan bidang pendidikan. Pada periode pertama cakupan dana APBD untuk bidang pendidikan mencapai 20 persen pada tahun 2012.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M. Noer memaparkan, selain penting bagi penyusunan kebijakan pendidikan pemerintah daerah, data yang dimuat dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD)juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk memberikan kontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi  kemajuan bidang pendidikan”.

“salah satu tantangan yang dihadapi dalam bidang kepemilikan di kabupaten Bima adalah rendahnya penguasaan IPTEK para guru yang berimbas pada rendahnya kompetensi mengajar dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam belajar mengajar”.

Dalam membangun dunia pendidikan kata Dahlan, memerlukan waktu untuk mengubah “manusia lama” ke “manusia baru”. Artinya tantangan di  Kabupaten Bima adalah bagaimana mengubah cara berpikir dan karakter manusia agar mampu menghadapi tantangan di Era globalisasi ini  jelasnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Weta  dalam memaparkan data pendidikan di NTB dan perbandingannya secara nasional mengatakan, “banyak hal yang masih perlu dikritisi berkaitan dengan data dalam neraca tersebut karena hanya berbasis dari Kementerian Dalam yang sifatnya makro kata Anang.

Berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan, baginya bukan soal besarnya dana yang digunakan, tetapi adalah bagaimana menggunakan dana sebijak mungkin. Ada hubungan antara kabupaten yang anggaran pendidikannya tinggi dengan peningkatan indeks IPM.

“ Artinya kabupaten dan kota yang memiliki anggaran pendidikannya tinggi, akan bertanding lurus dengan turunnya angka buta aksara. Daerah yang mengalokasikan anggaran  pendidikan yang tinggi, maka tingkat buta aksaranya akan makin rendah”. Kata Ananto.

Associate Director Paramadina Graduate School A. Malik Gismar yang menyajikan topik “Membangun Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan Pendidikan menguraikan, "Kebijakan yang baik memerlukan data dan kemampuan memahami data tersebut secara sistemik. Kita memerlukan data untuk membuat kebijakan yang baik". Katanya.

Dari data yang ada lanjut Malik, "capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional adalah 0,684 dengan rata rata lama sekolah 7,6 tahun dan harapan lama Sekolah 13,0 tahun . Artinya ada kesenjangan beberapa tahun untuk kita mampu mendekatkan lama sekolah ke harapan lama sekolah tersebut”. Tandasnya. (Efan)