BKD Gandeng BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima Rabu (28/8) menggelar Sosialisasi beberapa  program yang  ada dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional yang mencakup Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) di Aula UPT Penunjang Dikbudpora Kecamatan Belo.

Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Syahrul dalam arahannya menekankan pentingnya keikutsertaan dalam program ini karena regulasi pensiun, JKK dan JKM telah mengalami perubahan sehingga membutuhkan penyesuaian informasi dan kemampuan agar penanganannya dapat diselesaikan dengan baik.

Sebelumnya,    Kepala Bidang Kesra dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Bima Dr. Rusli Karim M.Si mengatakan  kegiatan ini mengundang peserta terdiri dari unsur pejabat pengelola kepegawaian pada kantor Camat, UPT penunjang dinas/badan,   Puskesmas, perwakilan dari SDN dan SMPN juga CPNS yg ada di kecamatan Belo, Palibelo, dan Woha. 

"Sosialisasi merupakan upaya memperjelas komunikasi terkait dengan tata cara pengurusan pensiun, JKK dan JKM agar PNS tidak dirugikan atas hak-hak kepegawaiannya dan mengetahui mekanismenya prosedur pengurusannya seperti jika terjadi kecelakaan kerja".  Terang Rusli.

Narasumber lainnya, Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Bima Ilham mengatakan, BPJS menjalankan amanat  Perpres nomor 82 Tahun 2018 bahwa seluruh penduduk di wajibkan mendaftar sebagai peserta JKN termasuk orang asing yang tinggal di indonesia minimal 6 bulan wajib harus mendaftar".  Ungkapnya.

Menurut Ilham, manfaat sebagai peserta JKN adalah sebagai proteksi dari resiko biaya apabila mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai fasilitas kesehatan lanjutan.

Manfaat lainnya lanjut Ilham yaitu  sistem gotong royong dalam membantu pembiayaan jaminan kesehatan (sharing). Disamping menjalankan kewajiban sesuai UU dimana ASN dan CPNS wajib harus menjadi peserta JKN.

Menutup pemaparannya, Ilham mengharapkan Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan  terus melakukan koordinasi dan upaya dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya bagi para ASN yang menjelang pensiun dan CPNS agar dapat memperoleh informasi seputar Hak dan Kewajiban menjadi peserta JKN.(Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO).

Selengkapnya

Akses Internet Untuk RRI Bima

Tim Jaringan Komunikasi Daerah (Jarkomda) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima, Selasa (27/8) melakukan instalasi akses internet pada Studio Pemancar Ulang (relay) RRI Bima yang berlokasi  di Pesanggrahan Raja di Kecamatan Donggo.

Wakil Ketua Tim, Muhammad Irfan, ST.,M.Eng, yang memimpin langsung pemasangan  perangkat mengatakan, pekerjaan yang sudah dilakukan beberapa hari ini berhasil menyediakan akses internet. 

 “Jaringan akses internet dipasang di lokasi Pesanggrahan Raja Kecamatan Donggo diambil dari Kantor Dinas Kominfostik di kota Bima menggunakan jaringan radio point to point.  Instalasi akses internet yang  dimulai beberapa hari lalu sudah dapat mendukung  on air siaran RRI Bima  dan secara teknis, test speed sudah dilakukan dan Alhamdulillah akses jaringan internetnya sangat bagus dengan kecepatan rata-rata 20 Mbps” tambah alumni S2 ITS ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, H.M.Antonius, S.STP mengatakan, “Pemasangan akses internet ini atas kerjasama RRI Bima dengan Dinas Kominfostik Kabupaten Bima, berdasarkan permintaan Kepala RRI Mataram. Sesuai instruksi Bupati Bima, kita Dinas Kominfostik memberikan dukungan akses internet di Studio Pemancar Ulang RRI Bima di Pesanggrahan Raja di Kecamatan Donggo. Alhamdulillah hari ini sukses”.  Ungkapnya.

Senada dengan Kadis Kominfostik, Koordinator RRI Bima, Sahrudin memaparkan, sejak tanggal 9 Juli 2019, untuk sementara  RRI Bima tidak mengudara akibat rusaknya peralatan transmitter UHF link, sehingga siaran lokal maupun merelay RRI mataram hanya menggunakan aplikasi radio streaming maupun RRIPlay. Alhamdulillah,  sejak Senin  26 Agustus 2019 berkat kerja keras Tim Dinas Kominfostik yang di kawal langsung oleh Koordinator RRI Bima  Sahrudin.

RRI Bima yang berlokasi desa Kalampa mengudara dengan semboyan Sekali Diudara Tetap Diudara dengan frequensi 91,4 Mhz  menyapa masyarakat Bima membawa nuansa yang mungkin masih dibutuhkan oleh masyarakat tengah membenah diri sebagai lembagan penyiaran yang independen dan netral. “Selain mencakup  Kabupaten dan Kota Bima, Dompu,  area pancar RRI Bima dapat menjangkau  NTT seperti Ende, Flores dan lain-lain”, terangnya.

Dirinya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dinas Kominfostik, terutama atas dukungan penuh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. Dalam waktu  dekat, RRI akan menambah jumlah jam siaran untuk melayani masyarakat dalam memberi layanan informasi sebagai lembaga penyiaran publik. Imbuh Sahrudin. (Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Dinas Perindag Gelar Sosialisasi Pembangunan Pasar

Untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tahapan pembangunan dan revitalisasi Pasar Woha III, Dinas Perindusrian dan Perdagangan Kabupaten Bima  melakukan kegiatan sosialiasi kepada para pedagang Rabu (28/8) di Aula Kantor Camat Woha.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima Drs.H. Arifudin HMY dalam sambutannya mengatakan Pemerintah terus berupaya agar pasar Woha menjadi pusat perdagangan di kabupaten Bima dan mendukung distribusi barang ke kecamatan sekitar.

Dihadapan 40 orang pedagang, H. Arifudin menghimbau agar mendukung pelaksanaan pembangunan pasar dan setelah pasar selesai dibangun, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta menjaga kebersihan dan ketertiban areal pasar. “Kepada para pedagang yang terkena dampak agar bersabar dan secara sukarela melakukan relokasi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah”. Harapnya.

Kepala Bidang Perindustrian Juraidin ST, M.Si mengatakan, Sosialiasi tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Woha dengan menghadirkan narasumber Kabag Administrasi Perekonomian Setda, Ketua TP4D dan Kabid Perindustrian Dinas Perindag Kabupaten Bima.

Sosialisasi  pembangunan/revitalisasi Pasar Woha III tahun 2019 kepada para pedagang ini merupakan langkah awal yanag akan dilanjutkan dengan proses lelang yang akan berlangsung  tanggal 30 Agustus sampai dengan 13 September  2019 mendatang.  Diharapkan tahap pembangunan dapat dilakukan selama 110 hari kalender mulai  tanggal 13 september  sampai dengan 30 Desember 2019.

Dijelaskan Juraidin, “pasar yang akan dibangun tahun ini menyerap dana senilai Rp 4 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Tugas Pembantuan  APBN Tahun Anggaran 2019”. Luas Bangunan yang direncanakan  ±  1.145,5 m² mampu menampung  sebanyak ± 104 pedagang dengan berbagai jenis dagangan yaitu pedagang sembako, Buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dan kebutuhan lainnya”.

Alumni Pascasarjana Teknologi Industri Unhas Makassar ini berharap, pasca  pembangunan Pasar Woha III, para padagang dapat memanfaatkan areal pasar yang representatif, aman, nyaman, bersih, tertata dengan baik sehingga jauh dari kesan kumuh.

Aspek lain yang diharapkan akan mningkatkan iklim  usaha yang baik, meningkatkan dan memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing dan optimalisasi pasar tradisional menghadapi persaingan dengan pasar modern yang bermuara pada meningkatnya pendapatan masyarakat setempat serta  Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pembuatan Produk Hukum Harus Sistematis

Pentingnya keberadaan Peraturan Daerah sebagai payung penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah mendorong Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima untuk menginisiasi Asistensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bima tahun 2020.

Namun demikian  Bupati Bima yang diwakili Asisten III Setda  Bidang Administrasi Umum Drs. H. Arifudin HMY mengatakan bahwa tahapan pembuatan rancangan peraturan daerah maupun peraturan bupati harus dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur. "Artinya jangan membuat kegiatan tiba masa tiba akal". Ungkapnya Rabu (28/8) saat memberikan sambutan pada asistensi tersebut di aula SMKN 3 Kota Bima.

Dijelaskan Arifudin perangkat daerah merupakan pihak yang paling memahami roh dari sebuah Rancangan peraturan daerah maupun produk hukum lainnya yang diajukan. Dengan demikian, perangkat daerah harus memperhatikan secara cermat tata urutan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebelum memasuki pembahasan peraturan daerah.

"Oleh karena itu, asistensi ini harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan dengan baik mengingat produk hukum yang dihasilkan akan berimplikasi pada aspek hukum dan sanksi". Tandasnya.

Salah seorang narasumber, Kepala Bagian Hukum Setda Amar Ma'ruf SH mengatakan rancangan Perda yang diajukan oleh perangkat daerah kepada Bagian Hukum akan diwacanakan untuk dibahas di tingkat dewan pada tahun 2020 mendatang.

Di hadapan peserta asistensi yang juga dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima AKBP  Hurri Nugroho, SH, MH dan pejabat terkait perangkat daerah, Makruf mengubgkaplan bahwa dalam merencanakan pembuatan produk hukum memerlukan sumberdaya dan kebijakan penganggaran.

Mengacu pada hasil asistensi,  perangkat daerah menyampaikan usulan rancangan Perda kepada Bagian Hukum Setda paling lambat tanggal 10 September 2019.

"Penyampaian usulan draft Ranperda tersebut minimal disertai dengan naskah akademik atau penjelasan singkat berkaitan dengan substansi regulasi dimaksud. Disamping itu, perangkat daerah pengusul akan mempresentasikan dalam pertemuan lanjutan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah". Jelas Makruf.

Pada kesempatan asistensi, selain penyampaian draft ranperda dari perangkat daerah, Bagian Hukum juga menerima usulan ranperda Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)  dari Kepala BNN Kabupaten Bima AKBP Nurri Nugroho untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Asistensi yang menghadirkan dua orang narasumber yaitu Kepala Bagian Hukum Setda Amar Ma'ruf SH dan Kepala Bidang Anggaran BPPKAD kabupaten Bima Wahyudin, SE, M.Si. (Diskominfotik Kab.Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Capaian Akte Kelahiran Diatas 93 Persen

Lokakarya Finalisasi Peraturan Bupati Bima tentang Kepemilikan Administrasi Kependudukan dan UPT Dukcapil Kabupaten Bima, Selasa (27/8) yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati secara khusus mengundang 15 perangkat daerah dan instansi terkait.

Pada lokakarya yang dipandu Koordinator Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK) Bima Asrullah tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Salahudin SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa capaian pelayanan administrasi kependudukan sesuai laporan terakhir sudah mencapai lebih dari 93% untuk dokumen akta kelahiran.

Begitu juga berkaitan dengan dokumen kependudukan lainnya seperti KTP elektronik, surat keterangan dan kartu keluarga rata-rata sudah mencapai di atas 90%". Tambah Salahudin.

"Saat ini Dinas Sosial tengah mengejar target capaian kartu identitas anak dan akte kematian. Untuk mencapai target tersebut, sudah diberikan target kepada para kepala desa dengan memberikan insentif bagi desa dengan  capaian tertinggi laporan kartu identitas anak dan akte kematian". Jelas mantan Kadis Sosial ini.

Front Line Service Coordinator program KOMPAK Nusa Tenggara Barat Susan Dewi R mengatakan bahwa lokakarya sudah melewati beberapa tahapan pembahasan draft sehingga menuju kepada monitoring dan evaluasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017  tentang Percepatan  Kepemilikan Akta Kelahiran "Kabua Ncore" Jalur Pendidikan, Kesehatan dan Masyarakat yang sudah berjalan 1,5 tahun.

Sejalan dengan upaya diatas, lanjut Susan, KOMPAK ingin memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Regulasi tersebut juga tetap melewati tahapan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya  untuk perbaikan pelayanan. Sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat jelas". Susan.

Susan juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi yang sudah dibentuk. "Aspek lain yang perlu menjadi perhatian  adalah pentingnya sosialisasi secara massif  tiap regulasi agar masyarakat mengetahui substansinya. Terang Susan.

Lokakarya tersebut selain mendengarkan pemaparan Kepala Dinas Sosial, juga menghadirkan dua narasumber lain  yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Syamsul Bahrain, S.Ip, M.Si dan Kepala Bagian Hukum Setda Amar Maruf SH. (Diskominfotik Kab.Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Bappeda Gelar Seminar Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang bekerjasama dengan Pusat Studi Konflik Agama dan Budaya (Puskab) NTB menggelar Seminar  dengan tema pokok Prospek Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Komoditi  Unggulan dan Dukungan Sosial Politik Kamis (29/8) di aula Kampus Vokasi Unram Sondosia Bolo.

Kepala Bappeda Kabupaten Bima Drs. H. Muzakkir M.Sc Senin (26/8) mengatakan, seminar ini diharapkan bermanfaat sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah bagi pembangunan berkelanjutan dalam hal pengembangan ekonomi daerah.    

"Forum ini juga merupakan wahana merumuskan peta konsep untuk memajukan komoditi unggulan daerah dan terbangunnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi sosial dan politik  demi keterlibatan semua pihak dalam pembangunan". Terangnya.

Dengan demikian jelas Muzakkir, dari pandangan dan kacamata analisa para ahli dari luar Pemerintah Daerah, yg diharapkan ada nilai obyektivitas, fair, proporsional dan terbuka.

Dari sisi pandangan orang luar ini semoga akan kita serap aspirasi murni dinamika yg berkembangan di tengah masyarakat sebagai bahan masukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang kita cintai.

Seminar sehari tersebut menghadirkan tiga orang akademisi yang yang menjadi narasumber yaitu Dr. Irwan Husain MP (akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Mataram) yang akan memaparkan materi Anatomi Potensi Wilayah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berbasis Unggulan.

Narasumber lainnya yaitu Dr. H. Darwis M.Si (akademisi Bima) yang akan mengulas Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Mengoptimalkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bima dan Dr. Syarif Ahmad, SE, M.Si juga akademisi dari Bima yang memaparkan materi Sinergitas Peran Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Bima. Terang Muzakkir.

Para anggota DPRD, Kepala Perangkat daerah, Camat dan Kepala Desa diundang pada seminar ini, demikian halnya pengurus OKP dan PTS. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pengurus Koperasi Diberi Pembinaan

Untuk mengoptimalkan ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada garam, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri menginstruksikan  Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima beserta jajaran melakukan pembinaan kepada sejumlah kelompok petani dan koperasi garam.   

   

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si memaparkan, sesuai arahan Bupati, salah satu prasyarat penting  terciptanya  swasembada garam rakyat yang berkualitas, bukan hanya ditunjukkan melalui peningkatan kualitas garam yang dihasilkan para petani di sentral produksi  yang yang tersebar pada beberapa kecamatan, tetapi juga diselaraskan dengan pembenahan kelembagaan koperasi petani garam.

Untuk tujuan tersebut, dirinya dan beberapa pejabat terkait Minggu (25/8) memberikan pembinaan secara langsung para pengurus "Koperasi Lariti Jaya" Desa Soro Kecamatan Lambu yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus baru periode 2019 - 2020 di UPT Perikanan kecamatan Lambu.

"Pembinaan para pengurus ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi petani garam. Sehingga ke depan koperasi ini diharapkan bisa berkiprah lebih maju dan mampu menjadi penopang ekonomi para anggota.  Pada saat yang sama juga mampu mengurai persoalan yang muncul di tingkat petani tambak. Misalnya,  dalam hal pemasaràn dan harga garam, pengelola koperasi mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin  perbaikan ekonomi, khususnya pendapatan petani garam".Terang Hj.Nurma.

Terkait kemitraan antara petani dengan perusahaan pembeli garam, Nurma menjamin bahwa produk garam Bima mampu bersaing. "Kemitraan antara pihak perusahaan dengan para petani garam tidak usah diragukan karena yang jelas, dengam kualitas produksi garam kita  yang sesuai permintaan perusahaan akan mampu menembus pasar nasional.

Dirinya berharap koperasi Lariti Jaya akan mampu menjadi  penampung garam dalam rangka tunda jual. "Mari kita bangkit dengan semangat baru dalam rangka swasembada garam berkualitas". Tutup Hj. Nurma. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pemkab Bima Siapkan Asuransi Bagi 4.500 Nelayan

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan & Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima terus berupaya memberikan perlindungan kepada nelayan, baik yang tengah mencari nafkah di laut maupun yang berada di darat.

"Bupati Bima telah menginstruksikan kepada Kadis Kelautan dan Perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan nelayan pada saat mencari nafkah dilaut yang penuh resiko. Salah satunya melalui upaya mitigasi resiko dengan memberikan / menyiapkan anggaran asuransi bagi nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan setiap tahunnya". Terang Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir.Hj. Nurma, M.Si Sabtu (24/8).

"Selama tiga tahun kepemimpinan Dinda-Dahlan, telah diakomodir premi asuransi bagi 3.000 nelayan yang bersumber dan dana APBN dan 2.500 orang nelayan yang bersumber dari dana APBD". Memasuki  tahun anggaran 2019, telah diberikan asuransi kepada masing-masing  300 orang nelayan dengan besaran premi Rp.175 ribu per tahun". Terang Hj. Nurma.

Dijelaskan Hj. Nurma, klaim santunan bagi nelayan yang mendapatkan musibah dibagi dalam tiga kategori dan hanya diberikan sekali. "Bagi nelayan yang meninggal di laut saat melaut mencari ikan, akan mendapatkan santunan asuransi sebesar Rp. 200 juta Selanjutnya bagi nelayan meninggal karena sakit atau kecelakaan di darat akan mendapat santunan asuransi  sebesar Rp.170 juta. Sementara bagi nelayan yang mengalami kecelakaan atau sakit, tapi tidak meninggal, maka akan mendapatkan  biaya pengobatan sebesar  Rp. 20 juta.

Asuransi nelayan ini telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan yang telah menjadi  peserta, terbukti dengan banyaknya klaim pembayaran premi asuransi dan sudah 50 orang nelayan yang mengalami musibah menerima santunan setiap tahunnya.

Mengingat besarnya manfaat asuransi ini, para nelayan diharapkan dapat meneruskan kepesertaan asuransi ini secara mandiri. Artinya,  nelayan dapat memperpanjang keanggotaan dengan membayar sendiri premi di tahun-tahun berikutnya". Harap Nurma.

Dijelaskan Nurma, hari ini Sabtu (24/8) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri mengistruksikan Kadis Kelautan dan Perikanan untuk  melakukan evaluasi bersama Asuransi Jasindo  selaku mitra di  Taman Kalaki Bima terkait seberapa besar nelayan  telah mampu  membayar secara mandiri kelanjutan premi tahun berikutnya. Dengan demikian akan dapat dipastikan besaran penganggaran bantuan asuransi nelayan tahun 2020 mendatang". Jelasnya. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Rekomendasi Lokakarya Replikasi SID

Hari Kedua Lokakarya Replikasi Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bima Jumat (23/8) di Gedung PKK Kabupaten Bima yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK)  Bima menghasilkan beberapa Rencana Kegiatan Tindak Lanjut untuk menjamin keberlanjutan sejumlah rencana yang telah disusun para pegiat SID.

Koordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan para pegiat SID yang mengikuti lokakarya telah membahas kepastian operator SID pada 94 desa yang terlibat, mengalokasikan anggaran Bimtek Operator SID Tahun 2019.

Para pegiat SID juga menyepakati pelaksanaan Bimbingan Teknis  SID yang bersumber dari dana APBDes. Para peserta juga sepakat untuk bersama-sama mendorong Pemerintah desa untuk menganggarkan kegiatan SID bagi seluruh Desa se-Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2020 dan pengoperasian secara online aplikasi SID pada 191 desa yang ada.

Menurut Asrullah, diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan koordinasi SID untuk menunjang tahapan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT).     

Disamping  pembentukan Forum Sistem Informasi Desa (FORSID), para peserta lokakarya menginisiasi peluncuran (launching) SID dan website (dashboard) kecamatan serta pelaksanaan lokakarya replikasi SID pada 94 desa yang belum mengikuti kegiatan.

Selain membahas rencana tindak lanjut kegiatan, para peserta juga menelaah rancangan Peraturan Bupati Bima tentang Sistem Informasi Desa (SID) yang ditujukan sebagai acuan dalam tata kelola informasi di tingkat desa yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk intervensi program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan sejumlah masalah sosial lainnya mulai dari tingkat desa Kecamatan maupun perangkat daerah. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Bimtek IKM Pangan dengan Teknis Manajemen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima melalui bidang perindustrian menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Usaha bagi 30 Industri Kecil Mikro (IKM) pangan yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bima.

Kepala Bidang perindustrian Disperindag Kabupaten Bima Juraidin ST,. MT Jumat (23/8) menjelaskan bahwa Bimtek tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Agustus 2019 di Hotel La Ila Kota Bima

Dijelaskan Juraidin, Bimtek ditujukan untuk  mendukung perkembangan dan kemajuan IKM Pangan  agar mampu bersaing dengan IKM daerah lainnya. "Disamping itu, Bimtek IKM ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan pengelola IKM pangan khususnya aspek manajemen usaha yang baik". Ungkap alumni S2 Teknologi Industri Unhas Makassar ini.

Dirinya berharap, pendampingan selama tiga hari tersebut dapat memberikan motivasi kepada para pelaku IKM pangan untuk terus meningkatkan produk dan menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan.

Untuk membekali para peserta, Dinas Perindag menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten yaitu Agus Salim,M.Si (Bappeda) tentang Kebijakan Perencanaan Industri  Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah, Nur Hidayati, S.Si (Badan Standarisasi Nasional Indonesia Jakarta) mengulas Penerapan Standar Manajemen Keamanan Pangan Good Manufacturing Product (GMP),  Yogi A. Baso,S.Si Apt (Loka POM Bima) tentang Keamanan Pangan , Prosedur Registrasi dan CEK KLIK BPOM.

Materi lainnya disajikan oleh Armiani, SE.M.Ak, akademisi STIE AMM Mataram / Mahasiswa Program Doktor UNAIR Surabaya  dengan topik Menjadi Pebisnis Handal Bersama IKM Kreatif  dan Sukses Lebih Cepat Bersama Produk Bersertifikat dan Berlabel  Halal, Sri Muliati (Dinas Kesehatan), Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga, Drs.Dahlan (Dinas Perindag Kab.Bima)  tentang Kebijakan Program dan Kegiatan dan Erni Rahmawati, SE terkait Promosi dan Pemasaran. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

KOMPAK Fasilitasi Lokakarya Replikasi SID

Banyak 25 peserta yang merupakan  perwakilan operator  mengikuti Lokakarya Replikasi Sistem Informasi Desa (SID) Kabupaten Bima yang didukung oleh Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan ( KOMPAK)  Bima.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH,. M.Si dalam sambutannya mengatakan, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya dalam upaya replikasi sistem informasi desa di kabupaten Bima.

"SID hadir untuk membenahi kekurangan pengelolaan data di tingkat desa.  Oleh karena itu, operator SID diharapkan mampu menjabarkan tugas pengelolaan informasi dan  mampu mengaplikasikan ke dalam sistem pemerintah desa". Kata Tajudin.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi Suryadin S.S,. M.Si memberikan apresiasi atas fasilitasi yang dilakukan program KOMPAK.

Dijelaskannya,  berdasarkan  data yang ada,  "progres pengembangan website desa relatif lebih cepat dan sudah menncapai 97 desa dari 191 desa yang ada di Kabupaten Bima.

"Ke depan, untuk mendukung integrasi data terpadu dari tingkat desa, kecamatan dan perangkat daerah, Dinas kominfo akan tetap mendukung penyediaan domain website, pengisian konten dan pendampingan teknis yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para operator website desa". Jelasnya.

Koordinator KOMPAK Bima Asrullah mengatakan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 22 - 23 Agustus 2019 di Gedung PKK Kabupaten Bima ini, menghadirkan dua orang narasumber yang memaparkan   kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan SID dan teknis pengelolaan website desa yang dipaparkan oleh Anwar ST, M.Eng.

Dijelaskan Asrullah, KOMPAK berupaya mendukung kiprah para penggiat SID yang memiliki minat mengembangkan tatakelola informasi di masing-masing desa agar menjadi aksi kolektif. Disamping respon dan dukungan pemerintah Desa yang cukup besar dalam mengembangkan SID.

Pada Hari kedua Jumat (23/8) para peserta melakukan presentasi hasil diskusi yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu perumusan strategi dan peran para pihak terkait penguatan dukungan desa dalam pengembangan SID, penguatan kelembagaan pegiat/pengelola SID dan penguatan pemerintah kabupaten dalam pengembangan SID.(Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Ayo Ke Festival Uma Lengge Dan Pekan Budaya Maria 2019

KM LENGGE,- Agenda tahunan Festival Uma Lengge dan Pekan Budaya Maria 2019 kembali digelar. Event yang diselenggarakan sejak beberapa tahun ini akan berlangsung pada 7 - 11 september 2019. Pagelaran Festival Uma lengge dan Pekan Budaya Maria 2019 rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah.

Selengkapnya

KT Pelopor Maria Siap Sukseskan Festival Uma Lengge dan Pekan Budaya Maria 2019

KM LENGGE,- Rencana digelarnya Festival Uma Lengge dan Pekan Budaya Maria di lokasi uma lengge Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, mendapat dukungan penuh dari pemuda desa Maria. 

Selengkapnya

Penilaian Kinerja Stunting

Kiprah Perangkat Daerah terkait dan para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan penanganan stunting berhasil menempatkan Kabupaten Bima pada peringkat III dari delapan daerah yang dinilai oleh Tim yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang  Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc Rabu (21/8) mengatakan, "Penilaian diikuti oleh delapan kabupaten Se-NTB dan melibatkan  Kota Bima dan Kota Mataram sebagai peninjau". Terang Raani.

Dijelaskannya, Tim menilai progres konvergensi stunting yang dilakukan oleh kabupaten terdiri dari poin aksi 1-4 dari 8 aksi konvergensi stunting yakni yang mencakup aspek Analisis data, Rencana kegiatan, Rembug stunting dan Peraturan Bupati tentang peran desa dan kecamatan dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Aspek lainnya yang menjadi titik berat penilaian jelas jebolan S2 Belanda ini yaitu Pembinaan Kader pembangunan manusia (KPM), Manajemen data dan Review kinerja tahunan.

"Dari target 4 aksi yang dipersyaratlan, sampai dengan Bulan Juli 2019, Kabupaten Bima berhasil membuat lompatan progres capaian   hingga aksi 5".

Terkait capaian ini Raani mengungkapkan, "dukungan penuh Bupati dan Wakil Bupati Bima memegang peranan penting karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.

Dirinya juga menambahkan, dukungan perangkat daerah terkait, kecamatan dan desa juga berperan aktif melalui kebijakan penyaluran anggaran OPD dan APBDes.

"Hasil kinerja ini merupakan kolaborasi multipihak dengan Perangkat daerah pengampu yaitu Bappeda, Dikes, DPMD, DKP, Dinas Perkim, Dikbudpora dan Dinas Kominfostik. Disamping, peran media massa dalam pemberitaan dan sosialisasi konvergensi stunting diakui Tim Panelis sebagai salah satu yang dapat dipetik dari kabupaten Bima". Imbuh Raani.

Tim Panelis menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai Juara I disusul Kabupaten Lombok Timur pada Juara II.  Penghargaan diserahkan oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP pada pertemuan penilaian di Hotel Grand Legi Mataram. (Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Bimtek Pembuatan Amplang

Bimtek pembuatan amplang, jenis makanan ringan berbahan baku ikan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Bima berlangsung Kamis (22/8) di aula Kalaki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si yang melansir amanat Bupati Bima mengatakan, Bimbingan teknis pengolahan amplang berbahan baku ikan bagi KWT di kabupaten Bima merupakan langkah nyata membantu mengurangi beban  suami.

Upaya Bupati Bima melalui Bimtek pembuatan amplang yang berlangsung selama 1 hari oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam program pengolahan hasil perikanan dari bahan baku ikan bandeng, tenggiri dan udang ditujukan bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan nilai tambah  hasil usaha pencaharian suaminya yg berstatus sebagai nelayan dan petani tambak.

"Pasca bimbingan teknis, 40 anggota KWT dari tiga kecamatan yaitu Belo, Palibelo dan Woha ini diharapkan akan dapat menumbuhkan usaha-usaha baru di kalangan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja  secara berkelanjutan, mulai dari tingkat kelompok dan keluarga". Papar Hj. Nurma.

Dikatakan Nurma, Bupati Bima sangat berharap agar produk amplang KWT dapat dipasarkan  di warung dan gerai makanan di sekitar bandara dan tempat lainnya dan memiliki pangsa pasar tersendiri.

Disamping itu, Bimtek pembuatan amplang kali ini secara khusus mengundang KWT Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo untuk meningkatkan gizi masyarakat yang jauh aksesnya dari laut.

"Kami yakin, ke depan jika secara bertahap usaha kecil ini  dilakukan secara serius maka akan bisa berkembang dan mandiri". Imbuh Hj. Nurma. (Diskominfostik Kab. Bima/KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Tuhan Dalam Motif Tenun Bima

KM LENGGE,- Keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Tuhan tidak hanya menjelma dalam ritual ibadah, tetapi menyentuh dunia seni. Ekspresi seni lahir dari sebuah imajinasi, gagasan dan ide untuk memperkuat keyakinan tentang keberadaan zat yang serba Maha yaitu Allah SWT. Para penenun Bima di masa silam tidak hanya sebagai perajin, tetapi mereka adalah seniman ulung yang melahirkan karya yang penuh dengan pesan simbol dan makna. Pesan bertuah itu dititipkan melalui ragam motitf tenunan yang masih dilestarikan hingga saat ini.

Selengkapnya

TP. PKK Harus Pintar Memanfaatkan Peluang

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)  berbasis Sumber Daya Lokal  antar TP. PKK Kecamatan bertema “Pangan Beragam untuk Generasi Yang Cerdas” dan diselenggarakan atas kerjasama Dinas Ketahanan Pangan  dan TP.PKK  Kabupaten Bima ini ditujukan untuk menggali kreativitas anggota TP.PKK kecamatan dalam menciptakan dan mengembangkan resep masakan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bersumber bahan pangan lokal seperti sagu, umbi - umbian, pisang, talas, sukun yang cukup tersedia di daerah kita.

 “Karena itu seluruh peserta harus pintar dan bijak membaca peluang, dengan demikian, ke depan akan tumbuh kembang aneka kreasi makanan yang dapat menjadi salah satu alternatif pilihan makanan keluarga serta membuka peluang bisnis kuliner yang mendatangkan nilai ekonomis. Aspek lainy yang jauh lebih penting adalah, kita sedikit demi sedikit bisa mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi makanan beras”. Demikian Ungkap Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Hj. Rostiati Dahlan, S.Pd saat memberikan sambutan pada Lomba Cipta Menu B2SA tersebut.

Hj. Rostiati dalam arahan pada lomba yang turut dihadiri Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. H. Nurdin, Kadis Ketahanan Pangan Ir. Syaifudin, beberapa Kepala Perangkat Daerah dan Camat tersebut, “Lomba Cipta Menu diharapkan dapat memberikan manfaat positif terkait informasi pangan bergizi dan seimbang yang berasal dari sumber daya lokal”. Kata Rostiati. 

Sebelumnya, Asisten II Setda Ir. H. Nurdin yang mewakili Bupati Bima dalam sambutannya mengungkapka, “penganekaragaman  dan konsumsi pangan merupakan salah satu upaya yang terus dilakukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia  berkualitas dan unggul  melalui perbaikan pola konsumsi pangan masyarakatbaik dari aspek jenis, sumber karbohidrat, protein,  vitamin dan mineral pangan”. 

Upaya ini akan dapat diwujudkan apabila pola konsumsi makanan sehari-hari dilakukan secara tepat, mengandung zat gizi lengkap sesuai  kebutuhan tubuh, dalam asupan berimbang dan kemampuan memperhatikan daya beli masyarakat”. Terang Mantan Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan ini. 

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Ir. Syaifudin dalam laporannya mengatakan, Lomba Cipta menu yang melibatkan TP. PKK Kecamatan Se-Kabupaten Bima ini merupakan wahana  untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pangan tidak hanya nasi (beras dan terigu) tetapi masih banyak pangan alternatif yang dapat mengganti beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat”. Terangnya.

Dikatakan Syaifudin, “Selain untuk meningkatkan citra  pangan lokal, lomba cipta menu ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan dan menciptakan menu B2SA berbasis sumber daya lokal”. Tutupnya. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pembenahan Tatakelola Solusi Atasi Kisruh Garam Rakyat

Menanggapi sejumlah aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat berkaitan dengan anjloknya harga garam di kabupaten Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, M.Si  Senin (19/8) mengungkapkan, “Kabupaten Bima merupakan lokomotif pembangunan sektor perikanan sebagai penyangga industrialisasi garam di NTB yang menitik beratkan pembangunan kawasan dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan optimalisasi penggunaan lahan (minapolitan).

Sebagai sebuah komoditas unggulan yang menjadi prioritas di NTB, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Kelauatan dan Perikanan RI dalam pengelolaan garam dalam dari hulu sampai hilir diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah harga rendah dan tidak stabil komoditas garam yang disebabkan rendahnya kualitas garam  rakyat sementara dominan konsumennya di Jawa.

Sejalan dengan kebijakan diatas, Gubernur NTB telah menetapkan Roadmap Tahun 2020  -2024 dimana Kabuaten Bima menjadi salah satu kawasan pengembangan industri garam di NTB. Hal ini diharapkan memberikan dampak  bagi peningkatan kesejahteraan petani garam, khususnya di kabupaten Bima.

Dikatakan Hj. Nurma, dalam lima tahun kedepan, Pemerintah telah merancang skema industrialisasi garam dan pada tahun 2020 dititik beratkan pada upaya memperkuat IKM/UKM pengolah garam untuk menyediakan garam kemasan berstandar untuk konsumsi masyarakat NTB. “bahkan dengan  inovasi kita dilakukan pengembangan untuk  menghasilkan aneka produk garam sehingga pasar tidak hanya tergantung konsumen luar daerah”. Terangnya.

 “Mengingat tingginya volume garam rakyat yang mencapai 296.000 ton pada tahun 2018, pemerintah juga berkomitmen  membangun sarana pengolahan garam industri untuk menyediakan kebutuhan berbagai pabrik dan industri besar diluar daerah. Disamping pada saat yang sama tetap  memberikan edukasi terkait penerapan  teknologi produksi garam di sisi hulu (tambak) sehingga produksi garam rakyat berkualitas sebagai syarat dapat dibeli oleh pabrik.      

Untuk mendukung kebijakan Gubernur, di tingkat kabupaten Bima, Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE  telah menanda tangani kuota penyerapan garam Rakyat  sebanyak 40 ribu ton garam kualitas K1 dan K2 dengan PT. Garam Nasional. Selanjutnya juga dilakukan perjanjian dengan petani garam untuk menjamin ketersediaan kualitas garam  sesuai kebutuhan  perusahaan dan komitmen perusahaan yang akan membeli garam sesuai harga yang disepakati bersama. Jelas Nurma.

Disamping itu, untuk mendorong pengembangan kawasan industri garam  minggu lalu Bupati Bima juga telah menanda tangani jaminan kesiapan lokasi seluas 5 Ha. Bagi pemerintah kabupaten Bima penigkatan kualitas garam secara berkelanjutan menjadi titik berat pengembangan industri garam rakyat dengan menganggarkan pembelian  geoisolaror melalui  APBD tahun anggaran 2019.

Tahun ini, pemerintah daerah melalui Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima juga telah memperjuangkan dana Rp 3,4 milyar di Kementerian KKP untuk pembelian geoisolator. Tutup Nurma. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Pencegahan Stunting Masuk Program Rembug Desa

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan khususnya di tingkat desa dan kecamatan untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pencegahan dan penanganan balita kekurangan gizi kronis (stunting) yang menjadi fokus nasional di Kabupaten Bima.

Kepala Seksi Gizi Bidang Kesga Dikes Kabupaten Bima Melaksanakan Musyawarah Masyarakat (rembug)  Desa untuk mencegah dan mengatasi anak gagal tumbuh (stunting) di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecamatan Woha pada Bulan Juli 2019.    

  

Musyawarah desa membahas  strategi kabupaten Bima dalam percepatan penurunan stunting di desa dan aksi konvergensi stunting tahun 2019-2020 yang dipaparkan Kasi Gizi Tita Masithah, M.Si dan  Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Bima Adi Fahrudin SST Gz.

Tita Senin (19/8) melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa untuk mencegah dan mengatasi anak stunting di Desa Waro Kecamatan Monta dan Desa Penapali Kecanatan Woha pada Bulan Juli 2019.

Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) yang berlangsung akhir Bulan Juli 2019 di Desa Waro kecamatan Monta  dan Penapali Kecamatan Woha lalu telah menyepakati sejumlah poin penting pemanfaatan dana desa untuk mencegah stunting pada balita  di Kabupaten Bima. Kegiatan yang sama juga akan berlangsung akhir Agustus mendatang di desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha.

“Pemilihan lokasi tesebut didasarkan pertimbangan bahwa pada ketiga desa Penapali, desa Kalampa dan Tente Kecamatan Woha  merupakan desa lokus penanganan stunting tahun 2020”. Ungkap Tita. 

MMD juga menyepakati penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita gizi kurang. Disamping pelatihan serta pemantauan perkembangan kesehatan dan ibu menyusui.

Rapat juga membahas alokasi bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam penanganan ibu hamil dan menyusui, pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Di samping poin-poin tersebut di atas, upaya pencegahan stunting ini menyepakati perlunya pengembangan ketahanan pangan desa, pembangunan Posyandu permanen minimal 1 Posyandu di masing-masing desa serta penyediaan insentif bulanan bagi kader.

Pemberian makanan tambahan dan penyuluhan di Posyandu, bantuan jamban keluarga, pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes, penyediaan ambulans desa dan penyediaan garam beryodium menjadi titik berat pertemuan tersebut”. Jelas Tita. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Dikes Gelar Pembinaan Siswa

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Majelis Taklim An Nisa Kabupaten Bima dan Puskesmas kecamatan Woha dan Soromandi mengadakan Pembinaan Remaja Putri Senin (19/8).

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masitha SP. M.Si mengatakan pembinaan remaja putri digelar pada tiga kecamatan yaitu Woha, Belo  dan Soromandi dalam kurun waktu Juli-Agustus 2019.

 “Di kecamatan Woha Tim melakukan pembinaan siswi SMAN 1 Woha, SMAN 2 Woha, SMP 5 Woha dan SMP 3 Woha.  Sementara di kecamatan Soromandi dilakukan di SMPN 1 Soromandi, demikian halnya di kecamatan Belo, Tim menggelar kegiatan yang sama di SMPN 1 Belo”. Jelasnya.

Tita Masithah  yang juga Ketua Majelis Ta'lim An Nisaa Kabupaten Bima yang memaparkan topik “Pergaulan remaja perspektif Islam dan Pencegahan Anemia oleh seksi gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima mengungkapkan,  Pergaulan remaja intinya remaja putri harus menutup auratnya dan menjaga kehormatannya sesuai QS An Nur ayat 31. “tidak boleh kholwat atau berdua duaan cowok dan cewek”.     

Ditambahkannya, untuk menjadi generasi yang berkualitas, remaka harus fokus pada kegiatan positif untuk pengembangan diri  dalam meraih prestasi serta menjauhi Narkoba dan free seks”.

Terkait Gizi, “Anemia adalah kekuarangan zat gizi besi pada remaja karena kurangnya konsumsi gizi, siklus menstruasi, kecacingan dan infeksi malaria. Solusinya adalah mengkonsumsi makanan bergizi, terutama yang kaya zat besi ikan, daging, telur ayam, udang, kerang, ayam, hati, sayuran hijau  dan kacang-kacangan”. Jelas Tita.

Pembinaan Siswi tersebut juga dirangkaikan dengan  pemberian Tablet tambah darah kepada semua remaja putri di SMP dan SMA, dan masing-masing siswa mendapat 1 tablet per minggu selama 1 tahun oleh Tenaga Gizi Puskesmas. (Diskominfostik Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya

Festival Sangiang Api Promosi Wisata Bima

Festival Sangiang Api, Dapat Dijadikan Sebagai Promosi Wisata. Demikian ungkapan Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE pada saat penutupan kegiatan tersebut pada hari Minggu (18/8). Kegiatan tersebut dihadiri para kepala OPD, Camat , Para Kepala Desa Panitia Pelaksana dan seluruh warga masyarakat serta para peserta.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan bahwa dengan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai kegiatan untuk menarik para wisatawan agar menghadiri kegiatan seperti ini, karena dengan dalam festival tersebut banyak sekali agenda kegiatan yang perlu dipromosikan seperti lomba perahu layar, expo kerajinan rakyat, gebyar kuliner kalempe sangiang, jelajah gunung sangiang serta pertunjukan seni tradisional, dan ini harus kita dukung dan lestarikan bersama dengan sama – sama untuk mempromosikan. Sehingga dari kegiatan ini kedepanya warga masyarakat bisa mendapatkan dan meningkatkan penghasilan dari hasil penjualan yang dilakukan pada acara festival tersebut.

Dikatakan pula bahwa pada Sektor pariwisata ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi negara dan daerah. Majunya industri pariwasata suatu wilayah sangat bergantung jumlah wisatawan yang datang,” katanya.

Bupati Bima mengajak kepada kalangan untuk terus meningkatkan dan memanfaatkan potensi yang menjadi tujuan wisata sehingga Industri pariwisata akan terus berkembang dengan baik ekaligus akan mampu menumbuhkan tekat dan semangat semua kalangan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan sektor pariwasata kedepan,” katanya. (Humas Kab. Bima-KM LENGGE/KIM WAWO)

Selengkapnya